cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
CHARLYNA S. PURBA
Contact Email
charlyna.purba@gmail.com
Phone
+6281260145216
Journal Mail Official
jpab.polnep@gmail.com
Editorial Address
Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak, Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Published by Politeknik Negeri Pontianak
ISSN : 27234576     EISSN : 27234568     DOI : https://doi.org/10.31573/jpab
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis is an open access journal and peer-reviewed that publishes either original article or reviews. This journal focuses on: Marketing, Human Resources, Financial, Management Information System, Entrepreneurship, Operation Management, Consumer Behavior, Service Marketing, Corporate Governance, Business Ethics, Leadership, Strategic Management, Knowledge Management and Taxation.
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (Lain-Lain)
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI DAN EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN Nani Aprianingsih; Arip Ambulan Panjaitan
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.439

Abstract

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan. Perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis. Peraturan perundang-undangan yang ada atau yang terkait dengan perlindungan perempuan korban kekerasan belum mengatur upaya perlindungan perempuan di daerah, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan di tingkat daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan daerah ini mengatur upaya perlindungan perempuan khususnya dalam bentuk pencegahan, pelayanan/penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau.
STRATEGI RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG KESEHATAN Endang Wahyuni; Ismail Umar; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.440

Abstract

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Aziz Kota Singkawang merupakan instansi Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang memiliki tanggung jawab besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang baik dalam aspek kelebihan dan kelemahan serta strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang-peluang terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sebagai sebuah organisasi yang sedang berkembang, RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang memiliki beberapa permasalahan atau tantangan yang menjadi perhatian yang perlu diperbaiki seperti SDM, Prasarana dan lain-lain, mengingat peran besar RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang di bidang kesehatan masyarakat Kota Singkawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Saat ini RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sudah dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini BLUD untuk kegiatan operasional tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat dalam pelayanan rumah sakit daerah. Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadi tantangan untuk diperbaiki seperti skill SDM, area lahan rumah sakit yang terbatas dan lain-lain. Diharapkan dari penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam pengkajian implementasi kebijakan publik. Selain itu secara praktis dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.
ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK PADA TEKNISI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK Novi Desanti; Edy Sutrisno; Laila Nurfitrah Lubis
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.441

Abstract

Konflik merupakan hal yang lumrah terjadi dikarenakan manusia adalah makhluk sosial dimana akan selalu berinteraksi antara sesama bahkan didalam suatu organisasi. Konflik tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dengan manajemen konflik yang tepat. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah terkait konflik yang terjadi pada teknisi dalam lingkungan Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) yang dipicu oleh berbagai macam faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis konflik, faktor yang melatarbelakangi konflik, dampak yang ditimbulkan oleh konflik dan strategi penyelesaian/penanganan konflik pada teknisi POLNEP. Penelitian ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari konflik yang muncul dan dapat menghambat tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat konflik yang timbul dari dalam individu itu sendiri serta konflik diantara individu pada organisasi. Latar belakang dari terjadinya konflik adalah adanya kepribadian yang berbeda antar anggota organisasi, perbedaan pendapat, tumpang tindih beban kerja/kelebihan beban kerja, komunikasi yang tidak memadai, kebijakan, standar, pedoman atau aturan yang tidak jelas, serta tidak terpenuhinya harapan-harapan dari para teknisi. Dampak dari munculnya konflik yaitu rasa ketidaknyamanan, kerenggangan dan kinerja yang menurun. Adapun strategi yang dilakukan untuk penyelesaian konflik yang terjadi dengan menggunakan gaya compromising. Disarankan agar mencari solusi dari konflik agar tidak memberikan dampak berkepenjangan dan dapat mempengaruhi hubungan komunikasi diantara para teknisi. Selain itu, melakukan kombinasi pada gaya strategi penyelesaian konflik.
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA INSTANSI PEMERINTAH Riska Wahyuni; Lilis Listiyawati; Anggita
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.442

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 32 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Instansi pemerintah sudah seharusnya menerapkan undang-undang tersebut untuk berkomunikasi, baik tulisan maupun lisan. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Komunikasi tulisan dapat digunakan oleh instansi melalui dokumen kedinasan.  Dokumen kedinasan, misalnya, surat edaran dan surat undangan. Surat edaran dan surat undangan tersebut seharusnya menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang. Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan bahasa Indonesia pada instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Aspek yang akan dikaji dalam penggunaan Bahasa Indonesia yaitu ejaan bahasa Indonesia, diksi, dan kalimat efektif. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu surat edaran dan surat undangan yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sampai dengan 2022.Hasil penelitian ini ditemukan kesalahan dalam ejaan bahasa Indonesia, khususnya huruf kapital, singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan, gabungan kata, preposisi di, tanda koma, kata turunan, dan huruf miring. Beberapa diksi yang digunakan juga tidak baku. Kesalahan kalimat efektif, yaitu pada kehematan kata.
PENGARUH PERENCANAAN, PENILAIAN, PENATAUSAHAAN, SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Rizky Adithya; Marzuki; Sulaiman; Risky Suci Andini
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.444

Abstract

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu pemerintah hasil pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Pontianak sangat mengapresiasi mewujudkan good governance governmentkhususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Guna mewujudkan good government governance yakni mengelola Barang Milik Daerah (BMD) agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian  terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Pengambilan sample yang digunakan penulis adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik kuesioner, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program statistik. Hasil analisis menunjukkan variable Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Pada variabel Perencanaan, Penilaian, berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, sedangkan variabel Penatausahaan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan namun variabel Pengawasan dan Pengendalian tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. Hasil analisa regresi menunjukkan korelasi/hubungan antara Perencanaan, Penilaian, penatausahaan dan pengawasan dan pengendalian dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan mempunyai hubungan yang relatif tidak kuat sebesar 30,33%.
PENGARUH METODE PERHITUNGAN PPH PASAL 21 TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN Joko Suseno; Sani; Atria Tiffany
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.448

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up yang paling efisien, dampaknya terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada CV Pachira Motor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk jadi atau data yang sudah diolah melalui dokumentasi, observasi data danwawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar gaji karyawan dan laporan keuangan tahun 2021 pada CV. Pachira Motor, sedangkan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross, Metode Net, atau Metode Gross-up yang paling efisien adalah dengan metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya, dari perbandingan ketiga perhitungan yang dilakukan, metode gross-up atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutangnya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan.
ANALISIS DETERMINAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA UPT PUSAT IPTEK DAN BAHASA KOTA PONTIANAK Sulaiman; Lhery Swara Oktaf Adania; M Awaluddin
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.449

Abstract

This research began with the problems related to whether employee take home paid and fingerprint attendance affect the work discipline of the employees of the Office of Investment and One Stop Service, West Kalimantan. Current study is aimed at investigation the impact of employee take home paid and fingerprint attendance on employee working discipline at the Office of Investment and One Stop Service, West Kalimantan Province. Current research is quantitative method approach with descriptive analysis. The sample used in this study amounted to 48 respondents. The data collection technique used a questionnaire with a measurement scale using a Likert scale. Based on the T test and F test, employee take home paid (X1) has a partial effect and fingerprint attendance (X2) has a partial effect. And have a simultaneously affect on employee working discipline (Y). And based on the coefficient of determination, additional employee income and fingerprint attendance influenced about 77.8% on employee work discipline at the UPT Center for Science and Language Pontianak City,, while the other 22.2% were influenced by other factors not examined in this study.
ANALISIS KEPATUHAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KPP PRATAMA PONTIANAK Sari Zawitri; Mahyus; Rizky Adithya
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.450

Abstract

Pandemi Covid (Corona Virus Disease) 19 di Indonesia hingga awal tahun 2022 masih belum berakhir, bahkan kasus terkonfirmasi mencapai 6.021.642 hingga April 2022). Maka dampak dari segala lini kehidupan masih sangat terasa, meskipun pemerintah berupaya dalam menekan dampak Covid-19 itu sendiri. Salah satu sektor yang sangat berdampak adalah sektor perdagangan atau konsumsi masyarakat terhadap peredaran barang di pasaran. Hal ini mempengaruhi penerimaan pajak sektor perdagangan yang sangat berkontribusi besar dalam penerimaan negara yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengukir prestasi dengan pencapaian realisasi pembayaran pajak melampui target sebesar 7 triliun yaitu 100,19 % pada tahun 2021. Berikut data Realisasi Seluruh Penerimaan Pajak selama 3 tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Pengambilan sample yang digunakan penulis adalah convenience sampling untuk memperoleh responden. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner, dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program statistik. Hasil pembahasan menujukkan variabel pengetahuan tentang perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Secara Simultan variabel pengetahuan tentang perpajakan dan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak.
PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PERUMAHAN RESIDENCE BORNEO KHATULISTIWA PADA PT. ARFIZ KARYA TRITAMA Adiyath Randy Yudi Mamase; Asri Hidayati; Magdalena Depriyani
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.451

Abstract

Salah satu kegiatan supaya tercapainya keberhasilan pemasaran yakni perusahaan harus meningkatkan promosinya. Kegiatan promosi ini ialah komunikasi perusahaan dengan konsumen yakni dapat dilakukan dengan beberapa cara yang disebut dengan bauran promosi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Perumahan Residence Borneo Khatulistiwa Pada PT. Arfiz Karya Tritama. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden Perumahan Residence Borneo Khatulistiwa. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang dikelola mengguanakan SPSS versi 25. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel advertising dan public relation yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bauran promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 38 %, sedangkan sisanya 62 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGGANAN PELANGGARAN PEMILU (STUDI KASUS NETRALITAS ASN DI KOTA PONTIANAK M Awaluddin; Debbie Yuari Siallagan; Era Prestoroika; Ul Qadri
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v4i1.454

Abstract

Fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas,wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Salah satu tugas badan Pengawas Pemilu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah. Fenomena pelanggaran pemilu di Kota Pontianak yaitu adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Bawaslu Kota Pontianak dalam menjaga netralitas ASN pada pemilukada. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menujukan bahwa ASN harus memposisikan diri secara netral atau tidak memihak, yang mana kapasitas ASN itu hanya sebagai sebagai pemilih, bukan sebagai pihak yang ikut terlibat secara langsung, baik sebagai tim pendukung salah satu kandidat, maupun dukungan terhadap partai politik tertentu. Bawaslu berupaya membuat panduan pengawasan media sosial, hal ini dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Menurut Bawaslu Kota Pontianak permasalahan netralitas ASN tentunya menjadi salah satu perhatian agar tetap menjaga kode etik Aparatur Sipil Negara.

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020)