Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.231
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TRANSPARENCY Nagari Law Review Res Nullius Law Journal Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Rechtsnormen Jurnal Media Akademik (JMA) Acta Law Journal
T. Keizerina Devi Azwar
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI (Studi Putusan Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Mdn) Elysia Zaneta Sinaga; Sunarmi; T. Keizerina Devi Azwar; Detania Sukarja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.83

Abstract

Pinjam meminjam dapat dilaksanakan melalui Koperasi. Kian hari Koperasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan simpan pinjam. Koperasi memberikan kemudahan kepada debitur untuk melakukan pinjaman dengan memberikan syarat-syarat pengajuan pinjaman yang mudah. Pinjaman ini harus dibayarkan sesuai dengan isi Perjanjian Pinjam Meminjam yang telah disepakati. Debitur harus mampu untuk melaksanakan klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian tersebut karena Koperasi sebagai kreditur telah memberikan kemudahan bagi debitur untuk mendapatkan modal pinjaman. Kelalaian debitur dengan tidak melaksanakan kewajiban khususnya dalam hal pembayaran merupakan suatu etikad buruk terhadap pelaksanaan perjanjian. Lalainya debitur dalam melaksanakan isi perjanjian merupakan suatu bentuk perbuatan wanprestasi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Bagaimana pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian pinjam meminjam pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Medan, bagaimana penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam, dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yurids normatif dan empiris. Pengumpulan data menggunakan Teknik studi pustaka yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini dan Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu dokumen dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk untuk melengkapi data penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sehingga dapat menjawab permasalahan. Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam melakukannya secara sederhana dengan tetap memenuhi persyaratan dan prinsip pemberian kredit yang dilakukan dengan memenuhi aspek syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dibuatlah suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang mana hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum di antara para pihak yang terikat. Perjanjian tersebutlah yang akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis untuk membuktikan kebenaran dari adanya suatu perjanjian pinjam meminjam yang juga memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.Sepertiperjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringnya anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi atau masalah maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia. Asas kekeluargaan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem musyawarah. Sistem musyawarah ini lebih menempatkan kepentingan bersama disbanding kepentingan individu. Sistem musyawarah yang bersumber dari asas kekeluargaan menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pinjam-meminjam.
KAJIAN HUKUM PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN HIBAH WASIAT TANAH DAN BANGUNAN Inas Amanta; Yefrizawati; Bastari Mathon; T. Keizerina Devi Azwar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.84

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang penting dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan. Dua aspek penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah saat terutangnya BPHTB atas hibah wasiat tanah dan bangunan serta besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) dalam konteks hibah wasiat tertentu. Dalam Undang-Undang Hak Pergunakan dan Pajak atas Tanah dan Bangunan (UU HKPP), terdapat ketentuan yang mengatur kapan BPHTB terutang atas hibah wasiat tanah dan bangunan. Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai besarnya NPOPTKP yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini memiliki tiga permasalahan yaitu bagaimana kepastian hukum ketentuan tentang saat terutang BPHTB atas hibah wasiat tanah dan bangunan, bagaimana kepastian hukum ketentuan tentang besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) atas perolehan hak atas tanah dan bangunan pada hibah wasiat tertentu berdasarkan Pasal 46 ayat (7) UU HKPP dan bagaimana keadilan ketentuan tentang besarnya NPOPTKP atas perolehan hak atas tanah dan bangunan hibah wasiat tertentu berdasarkan Pasal 46 ayat (7) UU HKPP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diumpulan dengan teknik studi pustaka (library research). Ketentuan Pasal 49 huruf b) UU HKPP pada saat ditandatangani akta hibah wasiat, padahal objek pajak BPHTB belum ada. Penerima hibah wasiat akan memperoleh hak atas tanah dan bangunan sebagai objek BPHTB adalah pada saat/sesudah pemberi hibah wasiat meninggal dunia, hal ini sesuai ini sesuai dengan pasal 958 KUH Perdata. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya pengurangan NPOPTKP dapat menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan. Dalam hal ini, terdapat ketidaksesuaian dan potensi ketidakadilan dalam besarnya pengenaan pajak terkait hibah wasiat tertentu. Pasal 46 ayat (7) UU HKPP adalah tidak memenuhi prinsip keadilan karena horizontal dan vertikal. Orang yang mempunyai kemampuan ekonomi yang sama berupa NPOPTKP objek pajak yang sama, karena diberikan NPOPTKP yang berbeda akan menghasilkan besarnya hutang pajak BPHTB yang berbeda ini melandaskan bahwa wajib pajak dengan kemampuan yang sama dikenakan pajak dengan jumlah yang berbeda.
PERTANGGUNG JAWABAN BANK SYARIAH INDONESIA ATAS PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS JAMINAN DEBITUR PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MEDAN Oemar Abdallah; Sunarmi; T. Keizerina Devi Azwar; Utary Maharany Barus
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.115

Abstract

Kewajiban untuk mendaftarkan “Penggantian Nama Pemegang Hak Tanggungan” seharusanya menjadi tanggungan jawab pihak Bank atau Kreditur, namun pada implementasinya pihak bank melemparkan tanggungan jawab tersebut kepada pihak debitur. Sehingga Debitur melakukan sendiri pendaftaran “Penggantian Nama Pemegang Hak Tanggungan”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum penggabungan dan perubahan nama pada perbankan syariah terhadap pembebanan hak tanggungan atas jaminan debitur, bagaimana hambatan perbankan syariah dalam pemenuhan tanggungjawab atas peralihan hak tanggungan terkait penggabungan dan perubahan nama perusahaan, bagaimana pelindungan hukum terhadap nasabah atas penggabungan dan perubahan nama perusahaan terhadap pembebanan hak tanggungan atas jaminan debitur pada PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hokum. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (documentary study), wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menjadi kesimpulan yang lebih khusus dengan pembuktian yang logis dan ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Bank dinilai masih memiliki kekurangan untuk pemenuhan pertanggung jawaban. Pemenuhan kewajiban Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan. Hambatan yang ditemui yaitu Hambatan Substansi seperti di pihak bank, pihak Notaris Rekanan Bank dan Badan Pertanahan Nasional. Hambatan Prosedural seperti mengikuti aturan yang menjadi persyaratan dan menyiapkan dokumen dalam melakukan perubahan nama di kantor pertanahan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendaftarakan perubahan pemilik hak tanggungan atas seluruh jaminan nasabah bank. Hambatan culture yaitu kebiasaan masyarakat yang pinjaman kreditnya di bank sudah lunas, dan ingin mengambil jaminannya namun pihak bank belum mendaftarkan perubahan nama pemegang hak tanggungan, Pelindungan Hukum dapat dilakukan dengan cara pelindungan hukum preventif tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Dan Pelindungan Hukum Represif, pelindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Pelindungan yang diberikan kepada masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Sedangkan di bidang perbankan adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIME PORTIE (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021) Siti Rohana Hasibuan; Hasim Purba; Suprayitno; T. Keizerina Devi Azwar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.116

Abstract

Perbuatan pemberian semasa hidup atau biasa yang disebut dengan hibah oleh pewaris yang melanggar legitme portie dari pewaris seringkali menjadi permasalahan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga akat hibah tersebut dibatalkan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar legitime portie, bagaimana upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat akta hibah yang melanggar legitime portie, bagaimana analisis atas putusan hakim terkait akta hibah yang melanggar legitime portie dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan hukum akta hibah yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar legitime portie adalah akta hibahnya dianggap batal demi hukum dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam praktiknya, bahwa suatu akta hibah adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap legitieme portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi batal demi hukum namun menjadi dapat dibatalkan. Upaya hukum pihak yang dirugikan terhadap akta hibah yang melanggar legitime portie adalah melakukan upaya hukum gugatan. Prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Analisis atas putusan hakim terkait akta hibah yang melanggar legitime portie dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 adalah akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, bertentangan dengan ketentuan legitieme portie (bagian mutlak) para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata.
COMPARISON OF INDEPENDENT REGIONAL INSTITUTIONS THAT CONSULTATIVE IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM Hadita, Cynthia; Harijanti, Susi Dwi; Afnila, Afnila; Azwar, T. Keizerina Devi
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Independent regional institutions as derivatives of independent state institutions or will be studied can regional institutions be formed on the basis of regional needs and regulated in laws and regulations, so that a comparison will be made with France and the United States regarding independent regional institutions that are consultative with those that are implemented or that have not been implemented in the local government system in Indonesia. The research method used is normative juridical. The results showed that Indonesia does not yet have independent regional institutions that are consultative, compared to France and America have independent regional institutions that are consultative so that local/state governments can take appropriate policies.
Kedudukan Produk Pinjaman Online Pada Perbankan Nurhilmiyah, Nurhilmiyah; Purba, Hasim; Sitompul, Zulkarnain; Azwar, T. Keizerina Devi
Acta Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v2i2.16429

Abstract

Online lending products have become an integral part of the modern banking industry, fundamentally changing the financial services landscape. They provide greater accessibility for consumers, allowing them to apply for loans without having to visit a physical bank. The place of online loan products in banking also raises various questions and debates. From the perspective of supporting financial inclusion, online lending products expand the reach of financial services, benefiting individuals or small businesses that find it difficult to qualify for traditional loans. The existence of online loan services in the non-bank financial industry in recent years is the answer to the lack of access to funding to small communities. The purpose of this research is to find out how the position of online loan products in banking and also to find out about the position of online loan services in the Non-Bank Financial Industry and targeting the un-banked people segment which is often associated with people who do not have sufficient open access to the banking service system. This research uses the literature research method. In this article, the researcher has concluded that the position of online loan products in banking is in accordance with the function of banks, namely collecting funds from the public in the form of deposits and channeling them to the public in the form of credit and/or other forms. This includes offering online loan products in the context of its role as a digital bank. However, it cannot be equated with online lending or fintech peer-to-peer lending.
PEMBERDAYAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI CITIZEN JOURNALISM: PERAN DAN TANTANGAN Marzuki, Rusdi; Azwar, T. Keizerina Devi
Res Nullius Law Journal Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 No 1 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i1.11559

Abstract

"Citizen journalism," or "jurnalisme warga," has become a powerful force in directing news narratives and influencing public opinion, with a notable impact on law enforcement. This article explores the pivotal role of citizen journalism in supporting law enforcement and the associated challenges. The key issues addressed include the role of citizen journalism in law enforcement and a comparative analysis of cases in Indonesia and the United States. Employing a normative legal research method with a case study approach, the study draws cases from court directories in both countries. Through qualitative analysis, it demonstrates that while citizen journalism enhances law enforcement by rapidly disseminating information, mobilizing public opinion, and documenting events firsthand, challenges exist. These challenges encompass issues of credibility, validity, lack of neutrality due to personal perspectives, and the need for source and privacy protection. The article underscores that, although citizen journalism significantly contributes to law enforcement, improvements in skills, collaboration, and regulation are essential for maximizing its positive impact. In conducting a comparative analysis between Indonesia and the United States, the study aims to identify similarities, differences, and lessons learned in each context, providing valuable insights for the future of citizen journalism in law enforcement.
PERBANDINGAN KASUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Purba, Andika Temanta; Azwar, T. Keizerina Devi
Res Nullius Law Journal Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.11892

Abstract

Corporations are often overlooked in legal developments and participation in legal construction, making them vulnerable to access to justice. Corporations must obtain the same rights as humans in accordance with the legislation on corporations as legal subjects. This is to ensure fairness for those working within the company. The purpose of this research is to examine, discover facts, and analyze criminal liability for corporations regarding their vehicles involved in traffic accidents and to make a legal comparison between Indonesia and the United States. The method used is a type of normative juridical writing method using a case approach. Case examples were obtained from the Directory of Decisions of the District Courts in Indonesia and the Directory of Civil Courts in Dorchester County, South Carolina, United States. The research found that: The Traffic Law only focuses on the vehicle drivers; however, the reality is that some traffic accidents occur because companies do not conduct periodic testing on their vehicles. Periodic testing is the responsibility of the company to conduct testing periodically on its vehicles every 6 months, both used for public transportation and freight. However, based on the cases described: In Indonesia, traffic accidents caused by the company's negligence in periodic testing only focus on the driver's fault. Meanwhile, in the United States, the victim can file a lawsuit for damages in court, so the court decides that the company (Amazon) is fined USD 44.6 billion to the victim. Current traffic legislation in Indonesia is certainly not fully supportive of legal subjects; therefore, it is necessary to incorporate corporate criminal liability into the Traffic and Road Transportation Law in the future.
Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam Hanif, Muhammad Farhan; Yefrizawati, H. M. Hasballah Thaib; Azwar, T. Keizerina Devi
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2023): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.87 KB) | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v1i2.151

Abstract

Seiring perkembangan zaman, banyak permasalahan baru yang muncul mengenai masalah kewarisan, seperti isu perubahan gender terhadap kelompok transeksual yang merupakan suatu fenomena sosial pelik pada saat ini.  Transeksual adalah seseorang yang memiliki salah satu jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan namun identifikasi karakteristik dan psikososialnya menyerupai lawan jenisnya dan memilih untuk hidup sebagai lawan jenis dengan melakukan operasi pergantian kelamin. Menurut hukum Islam fenomena perubahan gender apabila disandarkan pada keinginan pribadi tanpa adanya suatu kecacatan pada alat kelaminnya maka hukumnya adalah haram, terkecuali untuk penyempurnaan alat kelamin maka diperbolehkan. Selain itu di Indonesia, operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap transeksual, secara hukum mendapat tanggapan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan umum, dalam banyak perkara membenarkan operasi pergantian kelamin kepada transeksual, sekaligus mengesahkan perubahan status gender mereka. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana ketentuan hukum tentang transeksual di Indonesia; 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transeksual yang telah mendapat penetapan pengadilan; 3) Bagaimana kedudukan transeksual sebagai ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia. Ketentuan Hukum tentang transeksual di Indonesia masih belum jelas karena tidak diatur secara khusus, akan tetapi tersirat dibeberapa peraturan-perundangan yang ada di Indonesia seperti UU Hak Asasi dan Manusia, UU Kesehatan dan UU Administrasi Kependudukan. Dalam UU Kesehatan dan UU Hak Asasi memiliki sebuah batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral dan norma yang hidup didalam masyarakat, sedangkan dalam UU Administrasi Kependukan memberikan jalan kepada transeksual untuk memperoleh haknya dengan melakukan permohonan ke Pengadilan. Dalam hukum Islam perubahan gender yang dilakukan seorang transeksual adalah haram, karena Islam hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, serta manusia telah diciptakan oleh Allah Swt sesuai dengan kodratnya masing-masing. berhak mendapatkan hak-haknya dalam pembagian waris karena tidak ada larangan dalam Islam untuk terhalangnya sebagai ahli waris.
Co-Authors Afnila, Afnila Ali Mulyo Utomo Bastari Mathon Bismar Nasution Chastry Meher Cheryl Patriana Yuswar Dedi Harianto ELYSIA ZANETA Sinaga Hadita, Cynthia Hanif, Muhammad Farhan Haris Fadhilah Putra Harris, Abd. Hasim Purba HASIM PURBA Hilbertus Sumplisius M. Wau Hilbertus Sumplisius Wau INAS AMANTA Jelly Leviza Lorensia Perangin-angin M. Rizky Faizha Putra Marice Simarmata Marzuki, Rusdi Nurhilmiyah, Nurhilmiyah Oemar Abdallah Popy Roza Purba, Andika Temanta RAMLI SIREGAR Saidin, OK. Saputra, Reza Eko Siti Nurahmi Nasution Siti Rohana Hasibuan Sukarja, Detania Sunarmi SUPRAYITNO Susi Dwi Harijanti Tampub, Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tan Kamello Utary Maharani Barus Utary Maharany Barus Waruwu, Ariful Hakim WINDHA WINDHA Yefrizawati Yefrizawati, H. M. Hasballah Thaib Zulkarnain Sitompul