Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan Irwandi Syahputra; Elwi Danil; Oksep Adhayanto; Ayu Efritadewi
Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan kawasann perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Menempatkan sebagian wilayah tersebut mengakibatkan sulitnya melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang terutama barang kena cukai jenis rokok ditambah dalam hal penegakan hukum tindak pidana cukai tersebut belum ada yang di sampai kepengadilan.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidanacukai di perbatasan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas bintan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Sosiologis. Atau yang dikenal dengan empiris. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan dalam penegakan hukum pemberian sanksi tindakan harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi satu kesatuan yaitu ketidaktahuan orang akan barang yang dilarang, jumlah barang dalam hitungan sedikit dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang sama. Pemberian kuota pembebasan cukai terhadap barang kena cukai jenis rokok untuk konsumsi masyarakat harus dijadikan pertimbangan terhadap urgensi hal tersebut.

EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Indah Nadilla; Elwi Danil; Yoserwan Yoserwan
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i1.319

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan kekayaan dan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukannya kepastian hukum agar Hakim dapat malahirkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun terjadi persoalan terkait penafsiran hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) khususnya pada bagian penjelasan pasal mengenai perbuatan melawan hukum materiil (Materiele Wederrechtelijkheid). Persoalan ini lahir akibat judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 003/PUU-VI/2006. Maka untuk Menjawab persoalan tersebut, perlu diketahui bagaimana pengaturan dan penafsiran serta eksistensi perbuatan melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) dalam arti negatif terhadap tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif akibat lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga hanya perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi negatif saja yang masih berlaku. Kemudian dalam pengejawantahan delik tersebut, hakim haruslah melakukan penafsiran hukum yang ideal guna terciptanya kepastian hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika Nazif Firdaus; Elwi Danil; Fadillah Sabri; Irsal Habibi
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Tulisan ini hendak mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang dihubungkan dengan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Dari kasus tindak pidana narkotika tersebut diketahui bahwa dalam salah satu kasus mengupayakan diversi terhadap anak sedangkan terhadap kasus yang lain tidak diupayakan diversi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dengan didukung data primer yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Diversi Anak yang hanya mengharuskan hakim untuk melakukan upaya diversi dengan tidak melakukan konsolidasi dengan penegak hukum yang lain membuat ketidakpastian hukum dan merusak hakekat dari sistem peradilan pidana anak.Kata Kunci: Anak, Diversi, Kepastian Hukum, Tindak Pidana Narkotika. AbstractThis paper asks to review the application of Supreme Court (MA) Regulation Number 4 of 2014 concerning Diversity Implementation Guidelines that discuss narcotics crimes committed by children in the Legal Area of the Tanjung Pati District Court. From the narcotics crime case, one of the cases sought diversion to children while the other cases were not attempted the diversion. The research method used in this study is a normative juridical method. The type of research is descriptive by using secondary data and be supported by primary data then analyzed qualitatively. The results of the study on the Issuance of Childhood Diversity Supreme Court Regulation are only asking for an assessment to diversify by not consolidating with the existing law enforcers to make permits and to damage the essence of the juvenile justice system.Keywords: Children, Diversion, Legal Certainty, Narcotics Crime.

Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Rahma Noviyanti; Elwi Danil; Yoserwan Yoserwan
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakTindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius. Pengembalian harta kekayaan Negara diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelasanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan Perma Uang Pengganti kepada Terdakwa Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu: bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Hakim dalam memutuskan pidana uang pengganti telah menerapkan sebagian ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata tertuang dalam setiap putusan hakimAbstractCorruption in Indonesia is currently a serious crime. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is normatif juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG Lovely Fortuna; Elwi Danil; Yoserwan Yoserwan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.607

Criminal offenses related to gambling are regulated in Article 303 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Article 303 bis of the KUHP. Additionally, the criminalization of gambling conducted through electronic media is addressed in Article 27 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. However, the effective implementation of this law has not yet been enforced in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort. The research aims to address the following issues: (1) What efforts are being made by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? (2) What are the inhibiting factors or obstacles faced by the police authorities in enforcing the law against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort? This research adopts an empirical juridical approach and a descriptive method. Primary data collection involves interviews conducted at the Padang Panjang City Police Resort, while secondary data collection entails document analysis. The research findings reveal that law enforcement efforts against online gambling in the jurisdiction of the Padang Panjang City Police Resort can be carried out through preventive measures such as public awareness campaigns and collaborations with relevant parties. Repressive measures include gathering information from the community, investigation and prosecution, site blocking, and providing rehabilitation for offenders. The obstacles faced by the police authorities include weaknesses in the Electronic Information and Transactions Law No. 11 of 2008, lower penalties for online gambling offenses compared to those in Article 303 of the KUHP, difficulties in obtaining evidence through the internet, lengthy case processing, and inadequate understanding and skills of investigators in the field of information technology.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Adanya Perbuatan Wanprestasi Dalam Pengadaan Barang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.33/Pid.B/2021 Pn.PMN An.Arief Budiman) Pengki Sumardi; Elwi Danil; Muhammad Hasbi
RIO LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v4i1.1025

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang penggelapan dengan adanya perbuatan wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan adanya wanprestasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dari hasil penelitian diperoleh data dan analisis yakni bahwa terdakwa pada dasarnya telah melakukan wanprestasi, namun dalam masa wanprestasi melakukan upaya penggelapan dengan cara membuka rekening dan mengalihkannya sehingga perbuatan tersebut baik dalam dakwaan mapun putusan hakim masuk dan terpenuhi unsur tindak pidana penggelapan sehingga dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses hukum acara pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam pertimbangan hakim, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sehingga terdakwa diputus bersalah dan dihukum pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan penjara. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang memiliki keterkaitan antara hukum perdata dan hukum pidana agar dalam menangani perkara dilakukan secara cermat dan teliti.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Wanprestasi dan PerselisihanPrayudisial (prejudisieelgeschill).

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG Suryadinata LBN Gaol; Elwi Danil; Aria Zurnetti
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.806

Investigators, social counselors and professional social workers must work together and coordinate with each other so that the stages as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 Years Old, the initial initiative for implementing this government regulation in The investigator's hand is supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or put in LPKS. The type of research used in this study is an empirical juridical approach and is descriptive analysis in nature. The roles of Investigators, Community Counselors and Professional Social Workers have their respective roles in coordinating the decision making of perpetrators of children under the age of 12 as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Underage Children 12 years old. the initial initiative for implementing these government regulations lies in the hands of investigators supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or admitted to LPKS.

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang Suryadinata LBN Gaol; Elwi Danil; Aria Zurnetti
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.898

Investigators, social counselors and professional social workers must work together and coordinate with each other so that the stages as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Who Are Not Yet 12 Years Old, the initial initiative for implementing this government regulation in The investigator's hand is supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or put in LPKS. The type of research used in this study is an empirical juridical approach and is descriptive analysis in nature. The roles of Investigators, Community Counselors and Professional Social Workers have their respective roles in coordinating the decision making of perpetrators of children under the age of 12 as stipulated in Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Underage Children 12 years old. the initial initiative for implementing these government regulations lies in the hands of investigators supported by the role of social counselors and professional social workers in making decisions whether the perpetrators of children who are not yet 12 years old are returned to their parents/guardians or admitted to LPKS.

Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status Probation atau Masa Percobaan di Kota Padang Sherly Mutya; Elwi Danil; Khairani Khairani
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.959

The fulfillment of workers' rights in the form of health insurance is a program in accordance with the mandate of the Constitution. Realized through Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System regulates the basic rights to a sense of security owned by workers /employees. Among them, the right to welfare includes health insurance programs, work accident insurance (JKK), death insurance (JKM), and old age insurance (JHT). The formulation of the problem in this study is: 1). How is the arrangement or protection of health insurance for private workers with probation status or probation period in Padang City?, 2) Factors that play a role in fulfilling the right to health insurance for workers with probation status or probation period in Padang City?. This research uses normative juridical methods that focus their studies by viewing law as a complete system, including a set of legal principles, legal norms, and legal rules, in this study in addition to using secondary data also using empirical data, but does not eliminate the nature of this research as normative research. The results of this study are: 1) Non-implementation of the Law and all regulations governing health insurance for private workers with Probation status in general, 2) There must be a policy issued by the government strictly regarding the sanctions given if workers do not get health insurance.

Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Angga Pratama; Elwi Danil; Azmi Fendri
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.964

This research will examine the analysis of the judge's considerations regarding the element of unlawfulness in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Study of the Padang District Court Corruption Court. The research method used is normative research or literature study assisted by interviews as supporting data. This research is a descriptive analysis because this research is expected to provide a concrete picture regarding the interpretation of the unlawful element in Article 2 paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The results of the research are that the element of unlawfulness in material terms no longer has binding legal force, while formally the element of unlawfulness in criminal acts of corruption still has binding legal force, which means that a person can be punished if the act is committed. violate statutory regulations.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search