Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[I Putu Aditya Darma Putra]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45930
<![CDATA[Peneitian ini bertujuan Untuk mengetahui keabsahan penggunaan suatu merek di wilayah Kabupaten Buleleng yang tidak memiliki daya pembeda dengan merek terdaftar lainnya dan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau berdasarkan Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah Non Probability Samping dengan bentuk Purposive Sampling yakni penentuan subjek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa Penggunaan merek di Kabupaten Buleleng yang tidak memenuhi unsur daya pembeda terhadap merek terdaftar lainnya merupakan suatu pelanggaran hak atas merek, sehingga merek tersebut adalah tidak sah untuk digunakan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kabupaten Buleleng belum terimplementasi dengan baik, hal ini disebabkan karena belum pernah dilakukannya upaya preventif oleh instansi terkait baik berupa sosialisasi maupun pengawasan terkait merek di wilayah hukumnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERJANJIAN LISAN JUAL BELI CENGKEH BERDASARKAN PRINSIP MENYAMA BRAYA DI DESA TIGAWASA ]]>
<![CDATA[I Kadek Beny]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45936
<![CDATA[Penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa dilakukan berdasarkan prinsip menyama braya. Terdapat 2 (dua) tujuan dari dilakukannya penelitian ini, tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa. Sedangkan tujuan yang kedua untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah Teknik Non Probability Sampling dengan bentuk Purposive Sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara nyata mengenai permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa adalah sah karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Adapun bentuk pertanggungjawaban para pihak didasarkan pada kebiasaan yang ada di masyarakat dan dipengaruhi oleh hasil negosiasi antara pihak penjual dengan pihak pembeli.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr) ]]>
<![CDATA[Komang Putrayasa]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45942
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan dengan teknik pengumpulan sampel yaitu purposive sampling serta subjek pada penelitian ini diantaranya Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, Advokat di Kabupaten Buleleng dan Masyarakat yang pernah mengalami perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan. Adapun objek dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta ketentuan yang mendukung penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi di Pengadilan Negeri Singaraja dan Kantor Advokat di Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan berpacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Sarjana. Walaupun demikian, ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Melihat hal tersebut, implementasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait administrasi kependudukan sehingga masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian masih belum relevan dan masih membutuhkan banyak pertimbangan bahan hukum lainnya yang menunjang ketentuan terkait perceraian.]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PELANGGAN TERHADAP PT. MENSANA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI OBAT TERNAK DI PT. MENSANA ]]>
<![CDATA[I Made Juliawan Wisnu Nugraha]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[I Nengah Suastika]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45943
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksaan perjanjian antara PT. MENSANA dengan pelanggan yang rata rata buta hukum sehingga dapat melakukan sebuah wanprestasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian wanprestasi oleh pelanggan kepada PT. MENSANA serta (2) mengetahui bagaimana tindakan dari pihak PT. MENSANA kepada para pelanggan yang melakukan tindak wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan Hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jurnal-jurnal hukum, dan buku Hukum Perdata. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Kepala cabang PT. MENSANA dan staf Kantor PT. MENSANA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyelesaian kasus wanpresatasi dari PT. MENSANA dilakukan melalui jalur kekeluargaan dengan cara mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi (2) tindakan dari PT. MENSANA yaitu mengunjungi para pelanggan yang melakukan wanprestasi dan melakukan koordinasi kepada pelanggan mengenai bagaimana penyelesaian yang disepakati oleh pelanggan, apakah mengalami kepailitan sehingga pelanggan yang melakukan wanpresatasi akan di blacklist atau masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG - UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Diah Feryantini]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45944
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur yang wanprestasi. (2) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia debitur secara parate eksekusi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dilakukan dengan cara penetapan wanprestasi, proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara eksekusi yang benar, namun dengan dikeluarnya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan leasing akan lebih berhati-hati mengambil tindakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur yaitu faktor eksternal (perusahaan leasing), dan faktor internal (debitur).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45948
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan biasa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng sudah berjalan sesuai dengan prosedural berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Hambatan dan Upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan restorative justice pada perkara penganiayaan biasa berasal dari masyarakat yang kurang paham mengenai adanya penyelesaian perkara dengan prinsip Restorative justice.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN DESA ADAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF KOMUNITAS KRAMA ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>;
<![CDATA[Ni Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ JURNAL WIDYA LAKSANA Vol 11 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.145 KB)
|
DOI: 10.23887/jwl.v11i1.33827
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pengelolaan pariwisata dan penyerapan tenaga kerja lokal dengan pemberdayaan desa adat dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Bali. Jenis program PKM hukum normatif, yaitu program PKM hukum yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan program PKM ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan filosofis dan pendekatan sejarah. Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik hermeneutika hukum. Hasil program PKM menunjukkan bahwa urgensi pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal dari krama desa adat mencerminkan upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi inklusif bagi komunitas krama desa adat di Provinsi Bali.Pemberdayaan desa adat tidak memberi tekanan pada pengusaha pariwisata dalam kebijakan penerimaan tenaga kerja lokal. Kombinasi lintas sektor yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali menjembatani kebutuhan pertumbuhan ekonomi inklusif berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan fasilitas pelatihan maupun pendidikan magang sebelum direkrut sebagai tenaga kerja di masing-masing daerah di Provinsi Bali. Hasil program PKM ini signifikan dengan pemberdayaan desa adat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif komunitas krama desa adat di Provinsi Bali.]]>
<![CDATA[MARKETING MANAJEMEN DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PADA UMKM INDUSTRI KREATIF SOUVENIR ]]>
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Eka Agustini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 1 No 2 (2020): November, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.095 KB)
<![CDATA[This article aims to examine community service activities in helping SMEs Balinese Typical Souvenir Crafts in increasing sales through marketing management and product diversification. The benefit of the activity is to increase sales turnover so that it can expand marketing reach and increase income for souvenir craft business owners. The method of activity is carried out by means of discussion, focus group discussion (FGD) as a series of stages of coaching, empowerment and assistance through the provision of trainings, seminars, as well as assistance for the production and promotion of SMEs in the center of the creative souvenir industry. Product diversification is carried out by providing handicraft training with product design innovations. While the promotion strategy is carried out by helping respondents to actively use social media such as Instagram, Facebook, using the market place as a medium for online sales. The branding strategy is through brand design and placement on the packaging, which aims to introduce the respondent's brand. The result of this community service activity was an increase in production capacity up to 75%, an increase in the types and quality of souvenirs produced and an increase in sales turnover by 60%. This can be seen from the initial and final interview data that have been conducted by the community service implementation team. The conclusion of this activity is an increase in the production of both the types and quality of souvenirs produced, an increase in sales media and an increase in sales turnover and strengthen the existence of MSMEs in welcoming the new era of normality.]]>
<![CDATA[PENGATURAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS YANG BERKEPASTIAN ]]>
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the rules in the event of the General Meeting of Shareholders conducted electronically. Events in the General Meeting of Shareholders which are conducted using an electronic system where the shareholders cannot meet face-to-face directly, but face-to-face with the media provided by the institution providing the electronic GMS. This incident created a gap for shareholders to deny the results of the decision of the General Meeting of Shareholders electronically, because the electronic GMS was included in the category of a mere fact (circumstances) which was temporary. So it is very necessary to have strict rules regarding its implementation. The Financial Services Authority then issued the Financial Services Authority regulations POJK 15 and POJK 16 which can bridge and make the implementation of the GMS electronically based on law and are not easy to be denied as a legal act from the shareholders on the statement of their will. The shareholders in the electronic implementation of the GMS make a separate statement, fingerprint, and electronic signature which have been clearly regulated in the Information and Electronic Transaction Law Number 16 of 2019 on the amendments to Law Number 11 of 2008 and also refer to in Article 77 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.]]>
<![CDATA[PALANG MERAH INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Putu Zeva Angelina]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Si Ngurah Ardhya]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Is aware of the activities and roles of the international Red Cross committee within international humanitarians. Knowing the service of the international Red Cross in the 1949 Geneva Convention. How the international committee of the Red Cross is inside international humanitarians. What the international Red Cross serves in the Geneva convention 1949 there are many different interpretations and definitions of international law, each one closely linked to its own history and development. First, in the early days of ancient growth, international law was defined as the law governing international relations, the types of international law that have been widely accepted until now are various countries, international organizations, icrc, the Vatican's holy view, individual, and lawlessness. Humanitarians are part of international law, guidance and policy tools that reduce the intensity of war and create peace. This affected the concept of international law, and a new concept arose of international or international law. An international organization is an organization born of international relations that responds to the desires of many countries. International humanitarians have received protection from victims and how the ordinances of war are true.]]>
