Articles
<![CDATA[Peningkatan Capacity Building Aparatur Nagari Suayan dalam Pemanfaatan Kios SKM dan Menganalisis Data Survey Kepuasan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Dasman Lanin]]>;
<![CDATA[Boni Saputra]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>;
<![CDATA[Afifah Asriati]]>;
<![CDATA[Dwi Finna Syolendra]]>;
<![CDATA[Muhammad Nasrullah]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2023): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v7i3.12468
<![CDATA[This community service activity is an advanced stage for the second year, funded by the Institute for Research and Community Service (LPPM) Universitas Negeri Padang. This activity aims to assist in increasing the knowledge and skills of Nagari Suayan officials in conducting technology-based community satisfaction surveys (SKM) in the form of utilizing SKM kiosk machines and activities to analyze SKM results data. The SKM Kiosk is an SKM survey recording machine that utilizes digital technology. The method in this activity uses training and mentoring, "participatory extension". The results achieved in this activity included the following: Apparatus became skilled and accustomed to using/utilizing SKM Kiosk machines, making it easier for them to record SKM surveys and apparatus were also able to analyze and process SKM results data and were able to interpret data analysis results and be able to provide solutions or breakthroughs (innovations) in realizing services that satisfy the community towards excellent service in the Nagari.]]>
<![CDATA[Analisis Komparatif Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Elvia Siskha Sari]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5401
<![CDATA[Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang. Berbagai cara dan strategi pemerintah menarik perhatian masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satunya adalah kota Padang yang pada tahun 2018 hanya terdaftar 75% dari jumlah pendudukan dalam jangka waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2022 jumlah peserta JKN meningkat menjadi 95,38%. Dibandingkan dengan kota di Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan UHC, dan beberapa kota lainnya, pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan pelayanan dan sosialisasi mengenai Jaminan kesehatan Kepada warganya. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal, dokumen, dan data pendukung lainnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa kota Padang masih perlu melakukan pembenahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatannya seperti kesuksesan JKN di kota Bandung dengan kebijakan Satlak Jamkes, kota Bekasi dengan program Kartu Bekasi sehatnya dan Jakarta Utara dengan kualitas pelayanan yang memuaskan pasiennya.]]>
<![CDATA[Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik ]]>
<![CDATA[M Fernanda]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5423
<![CDATA[Regional autonomy as a form of decentralization of government policies is aimed at bringing the government closer to providing services to the community as a whole. Thus, the services provided tend to be more evenly distributed and in accordance with the needs of the community in the area concerned. Decentralization and regional autonomy can be said to be successful if government services to the community become better and the community becomes more involved in improving shared welfare. Delegation of authority from the central government to regional governments is carried out by taking into account the capacity and ability of local governments to organize and manage the interests of the local community. The implementation of good government is the main prerequisite for realizing the aspirations of the people in achieving the goals and ideals of the nation and state. The parameters of good regional government are in the form of service to the community and empowerment of community members in every development. In order for good local government to become a reality and run as it should, it requires commitment and active involvement of the local government and the community. Therefore, in the administration of regional government leadership is needed for regional heads who have the ability, are creative, responsive, honest, trustworthy, democratic, and obedient to principles and have leadership insights that are characterized by local wisdom. Thus, the wheel of regional government which is run on the principle of broadest autonomy is able to create good and accountable regional government.]]>
<![CDATA[Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Kartika Shara Ningsih]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5389
<![CDATA[Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.]]>
<![CDATA[ANALISIS KOMPARASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Vika Yvanka]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jipags.v7i2.20623
<![CDATA[Kota Padang merupakan daerah kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat akibat penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga diterapkanlah Program Keluarga Harapan yang dalam penerapannya di bantu Pendamping PKH. Namun terdapat kendala seperti tugas Pendamping PKH tidak dilaksanakan secara maksimal dan kurangnya koordinasi Pendamping PKH dengan Organisasi Masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung PKH. Penelitian ini bertujuan menjelaskan implementasi PKH yang di dukung oleh Peran Pendamping PKH di Kota Padang, kemudian hasil program ini akan peneliti bandingkan dengan Implementasi PKH di kota-kota yang ada di Indonesia. Penelitian ini disajikan menggunakan metode kualititatif dengan metode analisis deskriptif komparasi. Kemudian, pembahasan serta penyusunan dilakukan dengan pendekatan studi pustaka melalui literatur jurnal ilmiah yang relevan atau melalui informasi online. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan program ini dilakukan dengan pemberian bantuan sosial, memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan budidaya ikan kecil serta pelatihan membuat oleh-oleh di Kelompok Wanita Nelayan. Selain itu, peran pendamping memainkan peran yang strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan, taraf pendidikan anak terutama RTSM, serta status kesehatan dan gizi ibu hamil dan nifas, serta anak di bawah 6 tahun dari RTSM. Jika dibandingkan dengan kota lain, penerapan PKH di Kota Padang masih belum sempurna sehingga perlu dibandingkan untuk menjadi cerminan maupun motivasi dalam penerapannya.]]>
<![CDATA[Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia ]]>
<![CDATA[Ira Haira Zulfia]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jmpkp.v5i2.5263
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganisis menganalisis bagaimana problematika pelaksanaan otonomi khusus ditinjau dari indeks pembangunan manusia (IPM). Artikel ini dianalisis menggunakan pendekatan studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dan sumber yang relevan terkait dengan topik yang dibahas. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis isi. Hasil dari studi literatur ini mengungkap beberapa problematika pelaksanaan otonomi khusus di Papua, terutama dalam konteks indeks pembangunan manusia. Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain terhentinya dana otonomi khusus di birokrasi pemerintahan, kurangnya layanan kesehatan yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, diskriminasi kebijakan pusat terhadap daerah, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah setelah pelaksanaan otonomi khusus.]]>
<![CDATA[“Satu Nagari Satu Event” Sebuah Upaya Untuk Kemajuan Kabupaten Tanah Datar ]]>
<![CDATA[Feby Hidayat]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9 No. 2 (2023): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jiap.2023.12875
<![CDATA[The authority given to local governments by the central government to manage regional affairs for the benefit of the people is known as decentralization. The Tanah Datar Regency Government makes a policy through the “One Village One Event” program. The purpose of this study was to determine the benefits and inhibiting factors in implementing “One Village One Event” using a qualitative approach. By describing the implementation of “One Village One Event” activities, this type of research is descriptive in nature. In this study, interview techniques, documentation, literature reviews in journals and online media, and documentation were used to collect data. The results of this study indicate that the benefits of ”One Village One Event” are Preserving Culture, Exploring Local Potential, Increasing Tourism and Increasing the Community's Economy. The implementation went smoothly and without any significant obstacles.]]>
<![CDATA[Integration Analysis of Community Satisfaction and Customer Satisfaction Index in Padang Public Service Mall ]]>
<![CDATA[Aviva Amalda]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ Jejaring Administrasi Publik Vol. 15 No. 1 (2023): Jejaring Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jap.v15i1.46148
<![CDATA[MPP which stands for Public Service Mall is a building in which to practice services in the field of administration or licensing. The purpose of its establishment is to provide convenience, speed, security and comfort as well as affordable services for the community in receiving direct services in the same place. In this study, we will discuss the community satisfaction index using the customer satisfaction index (NCSI) at the Public Service Mall for the community in Padang City. Qualitative methods become the methods used which are research methods that produce descriptive data in the form of writing, speech, or object behavior. The data obtained is sourced from the official website of the Padang City Public Service Mall and from direct observations at the Padang City Public Service Mall. And it was obtained that the value of the Community Satisfaction Index for the Padang City Public Service Mall reached 87.30% with a perfect score above 95%. If referring to the ratio of CSI scores, the Community Satisfaction Index in MPP Padang City received a Good predicate with a value of 87.30%. This certainly brings a breath of fresh air which is expected to continue to evolve at higher numbers and better service quality as well. So it can be concluded that the community satisfaction index in the public service mall in Padang City is already at a good level according to the Customer Satisfaction Index standard. Keywords: Public Service; Community Satisfaction Index; Customer Satisfaction Index]]>
<![CDATA[Implementasi Pelayanan Samsat Tanjak dalam Meningkatkan Pelayanan Pajak Kepada Masyarakat Perawang ]]>
<![CDATA[Varizka Yanti]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 5 No. 1 (2024): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/villages.v5i1.62
<![CDATA[This study was conducted to discuss the implementation of SAMSAT TANJAK services to the people of Tualang sub-district, Siak district. This research was structured using a quasi-qualitative or quasi-qualitative type of research. The method that the author uses in this research is the simple research design (SRD) method. Theresults of this research are the implementation of Samsat Tanjak services in improvingtax services to the Perawang community. The findings in this research show that fromthe aspect of information system support, company location, atmosphere of the serviceplace/ decoration and layout have not run optimally, while from the management aspect, customer handling and company equipment have run well.]]>
<![CDATA[Kepemimpinan Kepala Negara Perempuan: Studi Komparatif antara Indonesia dan Selandia Baru ]]>
<![CDATA[Zikra Putri Irmalinda]]>;
<![CDATA[Lince Magriasti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian mengenai representasi perempuan dalam politik telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berapa analisis mengenai kepemimpinan berfokus pada preferensi dan kinerja perempuan sebagai legislator, dan kendala serta peluang yang mereka hadapi dalam kepemimpinannya. Negara Indonesia dan Selandia Baru pernah dikepalai oleh seorang perempuan. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan kepemimpinan perempuan kepala negara Indonesia, Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan kepala negara Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kepemimpinan Presiden Megawati sebagai sebagai kepala negara di Indonesia merupakan kepemimpinan perempuan yang pertama kalinya, sedangkan Perdana Menteri Jacinda Adern di Selandia Baru bukanlah pemimpin perempuan pertama di negara itu. Perdana Menteri Jacinda Adern terpilih menjadi Perdana Menteri pada pencalonannya yang pertama, yang diusung oleh Partai Buruh. Lain halnya dengan Presiden Megawati yang diputuskan melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden Megawati memiliki kekuatan pada prestise dan statusnya sebagai anak Presiden Pertama Indonesia, berbeda dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern yang diusung oleh partai buruh tanpa memiliki prestise keluarga, melainkan memiliki kepemimpinan otentik melalui keterampilan komunikasi publik yang luar biasa yang ia miliki.]]>
