Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
6.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Menara Ilmu Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jejaring Administrasi Publik (JAP) PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ekonomi Aktual Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Education, Cultural, and Politics Sustainability (STPP) Theory, Practice and Policy Publicness: Journal of Public Administration Studies Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Adabi: Journal Of Public Administration And Business
Lince Magriasti
Universitas Negeri Padang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Peranan Organisasi Forum Anak Padang (FORANDANG) dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang Wilda Sawitri; Lince Magriasti
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 5 No 4 (2023): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v5i4.833

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the Padang City Children's Forum (FORANDANG) in preventing sexual violence against children in Padang City. This research uses a semi qualitative approach (quasi qualitative) with a simple research design (SRD) method. Data collection techniques using interviews and documentation studies. The results showed that FORANDANG in an effort to prevent sexual violence against children has carried out its role but not yet optimal. FORANDANG's role as a pioneer is in conducting socialisation and campaign activities. However, there are still many children who cannot distinguish between adult behaviour as a form of affection and sexual crime behaviour. While the role as a reporter, FORANDANG has never encountered a case of sexual violence that occurred in its neighbourhood, but has only reported the issue of sexual violence in vulnerable areas. There are obstacles in carrying out its role, internal obstacles such as: communication is not smooth between members, new regeneration in several sub-districts and villages that have not been carried out, limited funds and budgets, and the lack of funds. External constraints: the lack of desire of the audience to pay attention and understand what was delivered.
Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia Nancy Sofiani; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti; Yulia Septi Wahyuni
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 1 (2024): Vol 18 No. 01 APRIL 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i1.5273

Abstract

Desentralisasi pendidikan merupakan strategi pemerintah Indonesia untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan sebagai upaya untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan di berbagai wilayah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan desentralisasi pendidikan dan mengidentifikasi dampak serta tantangan implementasinya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Kajian ini menggunakan analisis kebijakan untuk mengevaluasi langkah-langkah kebijakan desentralisasi pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi literatur dan data empiris terkait implementasi desentralisasi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan telah membawa dampak positif, seperti peningkatan partisipasi siswa, pemberdayaan pemerintah daerah, dan adaptasi kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, implementasinya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti disparitas kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan kendala birokrasi. Kajian ini memberikan kontribusi pemahaman lebih lanjut tentang dinamika kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Implikasi dari temuan ini dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta memberikan arahan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Kata Kunci: Desentralisasi Pemerintahan Daerah, Desentralisasi Pendidikan. 
Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Hari Suriadi; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti; Lara Yandri
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 1 (2024): Vol 18 No. 01 JANUARI 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i1.4869

Abstract

Desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi isu sentral dalam reformasi pemerintahan Indonesia. Artikel ini mengulas konsep desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah sebagai langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi dampak positif desentralisasi terhadap pengambilan keputusan lokal, partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi daerah. Dalam analisis ini, membahas kebijakan-kebijakan desentralisasi yang telah diterapkan di Indonesia. Menyoroti peran otonomi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat identitas lokal, dan mengurangi ketimpangan regional. Artikel ini juga membahas tantangan dalam implementasi desentralisasi, termasuk kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah, serta masalah koordinasi antar-pemerintah daerah. Selain itu, kami menyoroti inisiatif dan praktik terbaik dari beberapa daerah di Indonesia yang telah berhasil meningkatkan otonomi daerah dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan mengevaluasi keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi, artikel ini menyajikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat desentralisasi dan meningkatkan otonomi daerah. Rekomendasi ini melibatkan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. artikel ini menyimpulkan bahwa desentralisasi yang efektif dan peningkatan otonomi daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memperkuat peran pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, Indonesia dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua lapisan masyarakat.Kata Kunci : Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah.
THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY, UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT TO FINANCIAL MANAGEMENT OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF KOTA PARIAMAN Afdila Afdila; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v9i2.49413

Abstract

Local government financial management plays an essential role in ensuring the effective allocation and use of resources. This study aims to evaluate the impact of organizational commitment, human resource competence, and information technology on the financial management of the Regional Government of Kota Pariaman. The method used in this study is a quantitative approach, using surveys and statistical analysis to collect data. The sample selection in this study used a proportional random sampling technique with a total sample of 94 employees. The study results show that: 1) Organizational commitment influences local government financial management. 2) Human resource competence influences regional government financial management. 3) The use of information system technology influences regional government financial management. 4) There is an influence of organizational commitment, competence of human resources, and utilization of information system technology simultaneously on the financial management of Regional Governments. Previous research (such as Indriasari and Nahartyo (2008), Winidyaningrum and Rahmawati (2010), Sukmaningrum (2012), Sugandi et al. (2013), and Nugraha (2015)) regarding factors that influence the quality of government financial reports, although interesting, is limited to one government agency, so its findings may not apply to others. Meanwhile, each current government structure is unique.
Desentralisasi dan Inovasi Pemerintah: Membangun Model Pemerintahan Lokal yang Berkelanjutan Citra Rosika; Aldri Frinaldi S; Lince Magriasti
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1111

Abstract

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS. Terjadinya pelecehan seksual di JIS menjadikan taraf internasional yang dimilikinya tidak memberikan jaminan anak bebas dari suatu tindak pidana pelecehan seksual. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan ketentuan hukum dan bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 joUU No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KPAI dan LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah memenuhi amanat terkait dengan dengan perlindungan anak, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan psikologis.
Critical Analysis of Decentralization Theory in the Context of Local Government: A Literature Review Fifi Febriandiela; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
Adabi : Journal of Public Administration and Business Vol 11, No 1 (2024): June 2024
Publisher : STIA Adabiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62066/jpab.v11i1.13

Abstract

This article examines multiple elements that impact the outcome of decentralization in the context of local governance. The success of decentralization is heavily contingent upon the robustness of regional institutions, the political dynamics at play, and the unique attributes of the country undertaking the reform, as indicated by a comprehensive analysis of existing literature. Efficient decentralization necessitates well-defined institutional procedures, political solid and civil determination, enhancement of capabilities, and democratic governance. Nevertheless, notable obstacles include the possibility of heightened corruption, involvement from local politics, and discrepancies between the legal framework and real-world implementation. Hence, meticulous planning, contextual adaptations, and vigilant supervision are vital to guarantee accountability and effectiveness in executing decentralization. A literature review conducted with consistent and suitable methodological approaches is a form of qualitative research, specifically within the realm of literature study. This is employed inductively to prevent the emergence of more inquiries. The rationale behind undertaking qualitative research lies in its inherent exploratory nature. A comprehensive analysis is conducted in the part dedicated to the relevant literature or literature review. The research findings indicate that decentralization is an intricate and thorough approach whose effectiveness heavily relies on each nation's social, political, and economic circumstances. Robust and responsible local institutions guarantee high-quality public services and mitigate corruption. Decentralization strategies necessitate customization to suit the unique circumstances of each country since a uniform strategy will not be effective universally. The local political dynamics heavily influence the success of decentralization. The effects of decentralization can be influenced by cultural identities and ideological differences, which can affect community trust and involvement and potentially lead to exclusion and instability. Implementing decentralization frequently encounters substantial obstacles, such as the possibility of heightened corruption and political instability.
Decentralization and Public Participation: A Literature Review on Impact and Implementation Dana Mulanda; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
Adabi : Journal of Public Administration and Business Vol 11, No 1 (2024): June 2024
Publisher : STIA Adabiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62066/jpab.v11i1.17

Abstract

This study examines the correlation between decentralization and community engagement in local government administration in Indonesia. This study examines the impact of decentralization measures enacted during the reform era on the extent of community involvement in local decision-making processes. The data originates from surveys and interviews conducted with diverse stakeholders in many locations in Indonesia. The research findings indicate that decentralization has facilitated community engagement in local government administration. However, various barriers hinder broader and more efficient participation.
Decentralization and Local Community Welfare: Analysis Based on Literature Studies Ridwan Kurnia Rahim; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
Adabi : Journal of Public Administration and Business Vol 11, No 1 (2024): June 2024
Publisher : STIA Adabiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62066/jpab.v11i1.15

Abstract

This article analyzes the effect of decentralization on the well-being of local communities by studying existing literature. Decentralization is the process of transferring power and control from the central government to local governments. Its goal is to enhance local autonomy, improve public services, and promote community engagement. This study examines the several types of decentralization, including administrative, fiscal, and political, and how they affect local governance. The study findings indicate that the effectiveness of decentralization is closely linked to the caliber of governance, local administrative and budgetary capabilities, and the dedication of central and local governments to empowering communities. This article also emphasizes that the appropriate implementation of decentralization can improve economic growth, social welfare, and community engagement. However, if not effectively managed, decentralization can worsen regional inequality.
Co-Authors Adil Mubarak Afda Liza Fitri Afdila Afdila Afifah Asriati Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi S Andri Yeska Saputra Ashilah Puti Salsabila Arfi Aviva Amalda Azmil Fadhli Beta Santria Sholehah Citra Rosika Dana Mulanda Dana Mulanda Dasman Lanin Dwi Finna Syolendra Dwi Putri Ela Mayasari Elvia Siskha Sari Endah Kurnia Farah Fadila Febri Nola Distra Feby Hidayat Fenni Hasanah Fifi Febriandiela Fifi Febriandiela Fobi Habibillah Hari Suriadi Hasbullah Malau Hilda Mayang Sari Ira Haira Zulfia Jumiati kartika shara ningsih Kelvin Ramadhan Lara Yandri M Fernanda Meidi Kosandi, Meidi Muhammad Nasrullah Muhammad Nasrullah Nada Hayati Nancy Sofiani Nanda Rahmatul Putra Nora Eka Putri Nur Iman Subono, Nur Iman Revi Oktafiola Ridwan Kurnia Rahim Rima Arfa Solia Robbi Rifani Saputra, Boni Sindi Oktavira Syafira Nadia Varizka Yanti Vika Yvanka Wilda Sawitri Yona Niko Putri Yuda Tri putra Yulhendri Yulhendri Yulia Septi Wahyuni Yuliarti Yuliarti Yustika Permata Sari Zaickullah Syefrizal Zikra Putri Irmalinda Zulkenedi Zulkenedi