Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.001
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Bakti Saraswati KERTHA WICAKSANA JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Lumbung Inovasi: Journal of Community Service Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
PUTU SEKARWANGI SARASWATI
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali-Indonesia
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI PADA PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN DI PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA Putu Sekarwangi Saraswati; I Wayan Wisadnya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i2.330

Abstract

This study aims to determine the legal protection of insurance customers in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia and the legal consequences if the insurance company defaults on the health insurance agreement made in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia between the company and the insurance customer. Legal protection for insurance customers in the health insurance agreement at PT Asuransi Reliance Indonesia is based on the rights of the insured as stipulated in the insurance agreement to provide compensation to the insured, if the insurance company defaults, the judiciary can provide legal protection in the form of a fair decision for the insured who harmed by the insurance company if proven in court. The legal consequences if the insurance company defaults on the health insurance agreement made, there will be sanctions for non-compliance with registration obligations, providing compensation to insurance customers, the imposition of administrative sanctions is carried out after a written warning is given, given a maximum of 2 (two) times each. for a maximum period of 10 (ten) working days, returning the rights of the insured to the premium that has been deposited, criminal sanctions, based on the provisions of Article 55 of Law Number 24 of 2011, Companies that do not carry out their obligations as referred to in Article 19 of Law Number 24 of 2011 paragraphs 1 and 2, shall be sentenced to a maximum imprisonment of 8 (eight) years or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000, - (One Billion Rupiah).
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Tengah Pandemi Covid-19 Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v4i1.256

Abstract

Dunia saat ini sedang dihadapi dengan sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan yaitu sebuah penyakit Virus Corona. Penyakit ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh bagian negara-negara yang ada di Dunia termasuk Indonesia. Karena penyakit Virus Corona ini, Indonesia menjadi memberlakukan suatu kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakan ini berdampak pada seluruh sector sosial-perekonomian di Indonesia. Karena kebijakan ini pula semua masyarakat Indonesia tidak bekerja dan berada di rumah saja. Hal ini lah yang menjadi pemicu utama adanya suatu  tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi. Karena semua orang tidak bekerja dan berada dirumah saja, memicu adanya suatu pertikaian yang terjadi antar suami istri yang berujung pada adanya suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada sang istri. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga terjadi, salah satunya karena menurunnya pendapatan ekonomi ataupun karena para suami istri mengalami stress karena keadaan ini. Diperlukan upaya yang ekstra untuk menghindari masalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam pandemic covid-19 in, salah satunya dengan mempertegas adanya Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2004.
Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Putu Sekarwangi Saraswati
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.114-120

Abstract

Dari sekian pelaku kejahatan, banyak diantaranya tidak mengerti dan memahami tentang hukum atau perundang-undangan yang berlaku, terutama dari mereka-meraka yang berasal dari golongan ekonomi bawah. Sehingga mereka lebih banyak tidak mengerti atau mengetahui tentang pemeriksaan, penyidikan, hal-hal yang dituduhkan atau didakwa, proses jalannya persidangan dan sanksi apa yang akan mereka terima akibat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga tentang hak-hak apa saja yang mereka peroleh selama penahanan, pemeriksaan atau penyidikan, bagaimana cara memperoleh hak itu, siapa yang akan memberikan hak itu. Bagi mereka dari golongan ekonomi atas atau mereka yang memiliki kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat, aparat penegak hukum dalam prakteknya akan memberitahukan tentang hak-hak mereka, terutama terhadap pelayanan atau bantuan hukum, apakah mereka mencari sendiri atau meminta aparat penegak hukum untuk menghubungi salah satu pelayanan atau bantuan hukum tertentu, sebelum pemeriksaan dan penyidikan dimulai. Namun hal ini sangat berbeda dalam kenyataan perlakuan aparat penegak hukum terhadap para pelaku kejahatan dari golongan ekonomi bawah, sering aparat penegak hukum teledor atau alasan lupa atau sengaja tidak memberitahukan akan hak-hak terdakwa dalam proses pemeriksaan dan penyidikan, terutama hak untuk memperoleh/mendapatkan bantuan hukum. Of the many criminals, many of them do not understand and understand the applicable laws or legislation, especially from those from lower economic groups. So that they do not understand or know more about examinations, investigations, matters that are alleged or charged, the process of proceedings and what sanctions they will receive due to acts that are prohibited by law or legislation in force. Likewise about what rights they have obtained during detention, examination or investigation, how to obtain those rights, who will give those rights. For those from the upper economic group or those who have position and influence in the community, law enforcement officials will in practice notify them of their rights, especially regarding legal services or assistance, whether they are seeking it themselves or asking law enforcement officials to contact one of the services or certain legal assistance, before the investigation and investigation begins. However, this is very different in the reality of law enforcement officials' actions against lower-level perpetrators of economic crimes, often careless law enforcers or reasons for forgetting or deliberately not informing the defendant's rights in the investigation and investigation process, especially the right to obtain / get assistance law.
Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia Putu Sekarwangi Saraswati
KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.14.2.2020.147-152

Abstract

The Covid-19 pandemic has become very dangerous because it is transmitted so quickly and caused the death of many lives in the world. The Government and the National Disaster Management Agency have coordinated with local governments to carry out disaster management by issuing social distancing and physical distancing policies. Many PSBB policies are ineffective because surely the community feels that they have not yet fully received legal protection for the existing policies made by the government at this time. To avoid another level of infertility, the following efforts were made so that the PSBB policy provided during the effective pandemic period in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, among others, the Central Government and Regional Governments ensures the disclosure of public information in order to be able to find out the chain of the virus spreading. The government must be able to guarantee and ensure especially to the lower middle class are able to meet their needs to guarantee the right to life of their people and not diminished any dignity of the people (in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) and the need for a public role in terms of mutual care, mutual reminding, and help each other. This article will continue to be discussed using a literature approach in which the writer will use primary sources in the form of literature books that have to do with the problems to be examined. The things that occur in the field can be seen that the legal policy decided by the government during the pvidemic co-19 period has apparently not been implemented properly as mandated because there are still many people who violate the PSBB activities proclaimed by the government even though criminal sanctions have been regulated by very clear.
Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar Ida Bagus Gede Subawa; Putu Sekarwangi Saraswati
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.169-178

Abstract

A crime or a criminal act is a problem that affect humans from time to time, why the commission of a crime can be happening and what pemberantasnya is a problem that little disputed, one of which is of sexual crimes against children. There are several factors of sexual crimes against children the progress in technology that is not only give positive impact but is also negative. Based on the discussion it can problems: is as follows, aims to review the penyabab the pencabulan crimes against children and prevention efforts made by Polresta Denpasar. The research is empirical legal research, empirical research law pull yourself out of the gap between the theory and reality. The method used that is kriminologis approach , approach case , and approach facts. The cause of the factors of sexual crimes against children in the jurisdiction of polresta denpasar caused by internal and external factors. The internal factor caused by existence of in all the world inside of an offender, while the external factor because lack of attention from the parents against children, economic factors, environmental factor, technology factors, factors of alcoholic beverages. The effort to reduce of sexual crimes against children in the jurisdiction of Polresta Denpasar carried out through .
Prajuru Desa’s Role in Mediating Inheritance Right Disputes for Men “Nyeburin” after Divorce in Tabanan Regency Putu Sekarwangi Saraswati; Ida Bagus Gede Subawa; Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p06

Abstract

The purpose of this study was to analyze the role of traditional village prajuru in mediating inheritance rights disputes for men nyeburin after divorce in Tabanan Regency. The research method used is an empirical research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results showed that the role of the traditional village prajuru in mediating the inheritance rights dispute of men nyeburin after divorce in Tabanan Regency as one of the obligations of the adat prajuru as the party who has legal authority in the Adat Village in resolving customary problems, the initial stage is carried out case analysis which was followed by a joint meeting with the disputing parties, then related to inheritance rights as stated in awig-awig, in fact, was directed to conduct deliberations for consensus in a family manner by upholding the principle of kinship and the principle of parimatma as the main principle of inheritance distribution so as to obtain a fair and equitable agreement. does not cause problems between siblings.
EFEKTIVITAS PASAL 34 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR I Made Yogi Adianggara Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.72 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2588

Abstract

Pasal 34 Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang:memasukkan sampah ke dalam wilayah Denpasar, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka danmembakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.Dari larangan tersebut oleh Pemerintah melalui Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015, belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kendala yang dihadapi yaitu membangun kesadaran masyarakat sehingga dibutuh proses yang lama. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Simpulan penelitian ini Efektivitas Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar, belum berjalan efektif. Jika terjadi pelanggaran tidak membuang sampah pada tempatnya dikenai sanksi administrasi ataudiancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI UNIT (ARFF) BANDARA I GUSTI NGURAH RAI I Made Gede Paris Wiranta Putra; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.289 KB)

Abstract

Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan maupun oleh manajemen. Salah satu pekerjaan dengan resiko pekerjaan yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum serta upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja di unit Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi tenaga kerja utamanya masih belum efektif dikarenakan masih banyak terdapat kendala-kendala yang dialami seperti birokrasi antar instansi. Upaya pencegahan masih belum dilakukan secara maksimal dimana belum adanya pemeliharaan alat yang dilakukan secara rutin agar bisa menghindari kecelakaan kerja secara teknis dan kejadian diluar kontrol.
PERANAN DISKRESI HAKIM DALAM KEWENANGAN MENGADILI I Putu Dede Karyadi; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.151 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara, serta bentuk-bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili suatu perkara yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana peranan diskresi hakim dalam kewenangan mengadili dapat membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan mulai dari pemeriksaan, penentuan alat bukti sampai pada penjatuhan sanksi pidana berdasarkan teori Kepastian Hukum dan teori Kewenangan serta bagaimana pengaturan tentang diskresi hakim. Adapun bentuk bentuk diskresi hakim dalam kewenangan mengadili yang berkaitan dengan sikap hakim untuk menembus kekakuan undang-undang yaitu, diskresi yang berkaitan dengan upaya paksa, diskresi yang berkaitan dengan proses pembuktian, diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana, diskresi yang berkaitan dengan status barang bukti.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Ida Bagus Gede Subawa; Ni Putu Sekarwangi Saraswati; A.A. KT Sudiana; Dewa Gede Edi Praditha
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.202 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2980

Abstract

The issue of sex cannot be separated from human life, now days in the era of globalization, sex is not only fulfilling the needs of the desire to make out between individuals intimately or sex parties that are carried out directly. The existence of an online network that could connects a long distances allows for online sexual behavior (VCS) which performing sex scenes with tools or other part of the body by showing intimate parts of the body in front of the camera with an agreement in both way. It is not uncommon for one party to record the activity and use it as material to blackmail the other party by distributing or even selling the screen recording to online sites. This study aims to analyze the Criminal Liability perpetrators and victims considering that sex video calls were made based on an agreement in terms of Indonesian positive law, using the normative juridical method. Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau organ luar tubuh lainya dengan menunjukan bagian-bagian intim tubuh di hapadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku usil salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikanya bahan untuk memeras pihak lainya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi mengingat video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative.
Co-Authors A.A. KT Sudiana Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Dewa Gede Edi Praditha Gede Agus Angga Wijaya Gede Agus Wardana I Gst Ngurah Nangga Jaya D I Gusti Ngurah Alit Wiswasta I Gusti Ngurah Made Wiratama I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa I Ketut Widnyana I Made Budiasa I Made Gede Paris Wiranta Putra I Made Wahyu Wijaya I Made Wena I Nengah Susrama I Putu Dede Karyadi I Wayan Wahyu Wira Udytama I Wayan Wahyu Wira Udytama, I Wayan Wahyu Wira I Wayan Wisadnya Ida Bagus Gede Subawa Ida Bagus Gede Subawa Ngurah Galang Jayadhifa Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Nyoman Listia Vergiana Putu Eka Pasmidi Ariati Vijayantera, I Wayan Agus