Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya Putu Sekarwangi Saraswati; Ngurah Galang Jayadhifa
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.2.2022.149-157

In studying the systematics of the existing legal substance, where we often hear of a legal subject in the substance of every existing policy, there are two legal subjects where there are Persons and Rechtpersoons, the focus of the author's research this time is on the rights and obligations of legal entities or rechtpersoons. itself in responding to a policy regarding mandatory vaccines that have appeared in a policy in the midst of the covid-19 pandemic in recent years, in responding to this the author wants to conduct research using normative juridical research methods in order to find out how broad this mandatory vaccine policy is in addressing legal subjects The existing method uses a positivist legislative approach with a law approach and a comparative approach. So it is felt that there is a need for a policy that the government can provide so that Covid-19 can be resolved optimally. The theoretical basis that the author uses is the Theory of Rule of Law, Theory of Justice, Theory of Benefit, the author does not escape the concept of a Limited Liability Company.

Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar I Gst Ngurah Nangga Jaya D; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Judul penelitian ini yakni penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Denpasar. Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Terdapat beberapa faktor pemerkosaan anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satunya ialah kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Hal ini mengakibatkan kerusakan moral masyarakat dan juga menjadi salah satu sebab maraknya kasus-kasus kriminal berupa pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di negeri ini. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : yaitu, bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DIMASA PANDEMI COVID-19 Putu Sekarwangi Saraswati; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the most basic bank businesses is offering credit, therefore before the bank provides credit, the bank first evaluates its customers and the bank feels that the customer is able to return the credit that has been lent. In the process of granting credit where the risk of not returning the funds is said to be a state of default by the debtor. The state of bad credit that causes this default is of course motivated by various reasons, one of which is the default due to the pandemic. Many people have gone bankrupt or out of business because of this situation, because it is necessary to restructure credit to provide a way out for debtors during this pandemic. This research uses a normative research method which is a normative research method that manages norms and legal objects as the main data Usaha bank yang paling pokok salah satunya adalah pemberian kredit, oleh karena itu sebelum bank memberikan pinjaman kredit ,bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabahnya dan pihak bank merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjam. Dalam proses pemberian kredit dimana resiko tidak kembalinya dana tersebut dikatakan sebagai keadaan wanprestasi oleh debitur. Keadaan kredit macet yang menyebabkan terjadinya wanprestasi ini tentunya dilatarbelakangi berbagai macam alasan salah satunya wanprestasi terjadi karena masa pandemik. Banyak orang-orang jatuh bangkrut atau gulung tikar karena keadaan ini, karena itu perlu dilakukan restrukturisai kredit untuk memberikan jalan keluar kepada debitur dimasa pandemic ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitan normatif yang mana difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama.

KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI DAN REGISTRASI PARAREM SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM ADAT DALAM MEMILIH PEMIMPIN ADAT DI DESA PEMINGE Putu Sekarwangi Saraswati; Gede Agus Wardana; Ni Nyoman Listia Vergiana
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Desa Adat Termasuk Desa Adat Peminge Wajib membuat perangkat hukum adat yang disebut dengan Pararem untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Prajuru Desa Adat dan melakukan registrasi ke Majelis Desa Adat guna mendapat validasi legalitas secara hukum positif. Maka berdasarkan hal tersebut munculah pertanyaan yang harus dikaji yaitu : 1.Bagaimanakah Konsep Langkah Sistemik harmonisasi Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam memilih pemimpin adat di Desa Peminge ? dan 2. Bagaimanakah Langkah Meregistrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Ke Pemerintah Daerah ? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapat yaitu pengharmonisasian suatu Pararem di wilayah DesaAdat Peminge mencari hasil akhir berupa pembentukan hukum yang harmonis, selaras, dan seimbang. Alur meregistrasi Pararem sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI INDONESIA Gede Agus Angga Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the land registration process for the first time, it must go through several stages and mechanisms, one of which is the process of collecting and processing physical data and juridical data. Before taking physical data, namely in this case the measurement of land parcels, of course there must be an implementation of determining the boundaries of land parcels. The provisions regarding the determination of the boundaries of the land parcels are contained in Articles 17, 18, and 19 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The provisions regarding the determination of boundaries in the article, do not clearly state whether in the process of setting boundaries it is mandatory to obtain the approval of the holder of the rights to the bordering land or not. Because if the determination of boundaries without obtaining boundary agreement with neighbors, it will have an impact on the legal strength of the land certificate and the possibility of boundary disputes in the future. Therefore, to avoid potential boundary disputes, the determination of the boundaries of the land parcels must obtain a boundary agreement with the holder of the rights to the adjacent land.

Pelatihan Pembuatan Telur Asin Bebek untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Ternak Satwa Sari di Kabupaten Jembrana I Made Wahyu Wijaya; Putu Sekarwangi Saraswati; I Gusti Ngurah Alit Wiswasta; I Ketut Widnyana; Putu Eka Pasmidi Ariati; I Gusti Ngurah Made Wiratama; I Made Budiasa
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2023): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v8i3.1449

Kegiatan pengabdian masyarakat di Usaha Ternak Satwa Sari bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak dan mendukung ekonomi lokal melalui diversifikasi produk telur bebek menjadi telur asin. Dalam kegiatan ini, 15 anggota Usaha Ternak Satwa Sari dilatih dalam pembuatan telur asin melalui tahapan penyuluhan, praktek langsung, dan evaluasi. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta dari 28.93% menjadi 88%. Diversifikasi ini mengurangi risiko pasar, menambah nilai produk, dan membantu perkembangan pasar baru, mendukung keberlanjutan usaha ternak. Keberhasilan kegiatan ini memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, meningkatkan kemandirian peternak, serta membuka peluang pasar dan pengembangan usaha peternakan. Dukungan berkelanjutan seperti penyediaan modal, infrastruktur, akses pasar yang lebih luas, dan pengembangan produk olahan bernilai tambah diperlukan. Kolaborasi tim PKM Unmas Denpasar dan Usaha Ternak Satwa Sari memberikan manfaat nyata dalam mengembangkan hasil ternak bebek dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Jembrana. Duck Salted-Egg Production Training for Improving the Business Competitiveness of Satwa Sari in Jembrana Regency Community service activities at the Sari Animal Farm Business aim to improve the welfare of farmers and support the local economy by diversifying duck egg products into salted eggs. In this activity, 15 members of the Sari Animal Farm Business were trained in making salted eggs through the stages of counseling, direct practice and evaluation. The results of the training showed an increase in participants' knowledge from 28.93% to 88%. This diversification reduces market risk, adds product value, and helps the development of new markets, supporting the sustainability of livestock businesses. The success of this activity has had a positive impact on the local economy, increasing the independence of breeders, as well as opening up market opportunities and livestock business development. Continuous support such as providing capital, infrastructure, wider market access and development of value-added processed products is needed. The collaboration between the PKM Unmas Denpasar team and the Sari Animal Farming Business has provided real benefits in developing duck livestock products and supporting local economic growth in Jembrana Regency.

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putu Sekarwangi Saraswati; I Nengah Susrama
Jurnal Analisis Hukum Vol 6 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i1.4197

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga sering disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terwujud dalam berbagai bentuk; baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, ancaman, hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan UUD Tahun 1945 terkait dengan membentuk keluarga yang harmonis dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal yang unik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yaitu dalam Pasal 55 diatur mengenai alat bukti keterangan saksi korban yang mana cukup dengan 1 saksi saja sebagai alat bukti keterangan saksi. Secara umum keterangan saksi yang menjadi alat bukti persidangan paling tidak minimal 2 orang, meskipun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP implementasinya menurut peneliti terletak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahannya terletak pada seberapa kuat kedudukan saksi korban yang tidak memiliki alat bukti sah lainnya terkait dengan kekerasan secara psikis yang notabenenya kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung.

Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan pemimpin adat di desa adat Peminge Putu Sekarwangi Saraswati; I Made Wena; Sukawati Lanang Putra Perbawa
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020222070

Desa Adat Peminge adalah satu diantara 1493 Desa Adat di Bali. Desa Adat Peminge terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Program Riset Keilmuan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat adat tentang urgensi memiliki pararem tertulis dan pemahaman kedudukan hukum antara hukum adat dan hukum negara, serta membantu pembuatan pararem desa adat tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Desa Adat. Metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan adalah melalui pendekatan pertemuan ilmiah dan pendekatan pendampingan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) mayoritas masyarakat (krama pengarep) memiliki pandangan bahwa penting (58,33%) memiliki pararem tata cara pemilihan pemimpin agar dapat dipergunakan sebagai instrument hukum adat dan acuan dasar dalam proses pemilihan, (2) mayoritas masyarakat (krama pengarep) setuju (50,00%) bahwa antara hukum negara dan hukum adat wajib saling menghormati dan menguatkan, dan (3) melalui program riset keilmuan telah berhasil disusun, ditetapkan, dan disahkan pararem Desa Adat Peminge Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge.

Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam pemilihan pemimpin adat di desa adat Peminge Putu Sekarwangi Saraswati; I Made Wena; Sukawati Lanang Putra Perbawa
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 2 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020222070

Desa Adat Peminge adalah satu diantara 1493 Desa Adat di Bali. Desa Adat Peminge terletak di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. Program Riset Keilmuan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat adat tentang urgensi memiliki pararem tertulis dan pemahaman kedudukan hukum antara hukum adat dan hukum negara, serta membantu pembuatan pararem desa adat tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Desa Adat. Metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan adalah melalui pendekatan pertemuan ilmiah dan pendekatan pendampingan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) mayoritas masyarakat (krama pengarep) memiliki pandangan bahwa penting (58,33%) memiliki pararem tata cara pemilihan pemimpin agar dapat dipergunakan sebagai instrument hukum adat dan acuan dasar dalam proses pemilihan, (2) mayoritas masyarakat (krama pengarep) setuju (50,00%) bahwa antara hukum negara dan hukum adat wajib saling menghormati dan menguatkan, dan (3) melalui program riset keilmuan telah berhasil disusun, ditetapkan, dan disahkan pararem Desa Adat Peminge Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat Peminge.

Pengaturan Cyber Terrorism Ditinjau Dari Perspektif Organizational Transnational Crime Putu Sekarwangi Saraswati; I Nengah Susrama
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243153

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya kejahatan baru yang salah satunya adalah cyber terrorism. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime; dan (2) aksi global cyber terrorism. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan secara khusus terkait cyber terrorism dalam hukum internasional. Dalam situasi kekosongan hukum ini, ASEAN Convention on Counter Terrorism dan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings mulai dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan pelaku cyber terrorism. ASEAN Convention on Counter Terrorism telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism; (2) Aksi global cyber terrorism seiring dengan kecanggihan teknologi era digital semakin menguat dan semakin beragam aksi yang bisa dilakukannya. Sejauh ini, aksi cyber-terrorism dilakukan mulai dengan mengintimidasi pemerintah dan masyarakat sipil dengan menganggu sistem jaringan infrastruktur; melakukan serangan, pembunuhan, dan propaganda dengan akurasi yang tinggi tanpa terdeteksi tempat dan media yang digunakan.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search