Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.858
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Dinamika Bahari: Journal of Maritime Dynamic Jurnal Cafetaria JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Kemaritiman Nusantara QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law Indonesian Journal of Public Administration Review
Panji Suwarno
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Urgensi Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Meminimalisir Konflik Horizontal di Laut China Selatan Muhammad Surya Bhaskara; Panji Suwarno; Agus Adriyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4758

Abstract

Abstrak Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah yang penuh potensi namun juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan oleh banyak negara. Dinamika konflik yang terjadi akibat claim sepihak dari China menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan potensi yang begitu besar di Laut China Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alternatif baru dalam meminimalisir dampak konflik LCS dengan konsep penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ). Penelitian ini menggunakan Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang didukung oleh data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori resolusi konflik yang memiliki beberapa pendekatan untuk menyelesaikan konflik diantaranya pendekatan kolaboratif, keamanan, dan kompromi untuk melihat urgensi Penerapan KEK di Natuna. Kesimpulan dari penelitian ini penerapan KEK dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk meminimalisir konflik horizontal di Laut China Selatan. KEK dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil dan harmonis antar negara dengan mendorong investasi dan Kerjasama ekonomi. Kata Kunci: Laut China Selatan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Konflik Horizontal Abstract The South China Sea (SCS) is a region full of potential but has also been a source of prolonged conflict among many countries. The dynamics of the conflict resulting from China's unilateral claims have led to suboptimal utilization of the enormous potential in the South China Sea. The purpose of this research is to analyze new alternatives for minimizing the impact of SCS conflict with the concept of applying Special Economic Zones (SEZ) policies. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach supported by primary and secondary data. Additionally, this research is analyzed using conflict resolution theory, which has several approaches to resolving conflicts including collaborative, security, and compromise approaches to see the urgency of implementing SEZs in Natuna. The conclusion of this study is that the implementation of SEZs can be an effective solution to minimizing horizontal conflicts in the South China Sea. SEZs can help create more stable and harmonious conditions among countries by encouraging investment and economic cooperation. Keywords: South China Sea, Special Economic Zones (SEZ), Horizontal Conflict
Penerapan Keselamatan Pelayaran pada Fast Boat di Pelabuhan Sanur dalam Menunjang Keamanan Maritim Nur Habibatus Sholichah; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Bayu Asih Yulianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4760

Abstract

Abstrak Keselamatan pelayaran merupakan satu hal yang diutamakan dalam menggunakan transportasi laut. Tidak hanya transportasi darat saja yang harus diperhatikan. Akan tetapi jika seorang individu ingin menggunakan kendaraan laut, maka harus diperhatikan pula keselamatan pelayaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis terkait penerapan keselamatan pelayaran pada fast boat di pelabuhan sanur dalam menunjang keamanan maritim. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam penggunaan fast boat harus diperhatikan terkait keselamatan pelayaran. Ada berbagai contoh, penerapan keselamatan saat menggunakan fastboat untuk menunjang keamanan maritim diantaranya adalah selalu berhati-hati dalam mengendari, tidak bergurau, memperhatikan saat seseorang mengalami mabuk perjalanan, minum jahe, tidak disarankan bagi wanita hamil, selalu menyediakan pelampung, memperhatikan cuaca, memilih posisi duduk yang nyaman, dan lain sebagainya. Para wisatawan di Pelabuhan Sanur memaparkan bahwa mereka lebih rilex saat menggunakan fast boat dibandingkan dengan berjalan santai di pinggir pantai. Kata Kunci: Fastboat, Maritim, Pelayaran Abstract Sailing safety is one of the things that is prioritized in using sea transportation. Not only land transportation that must be considered. However, if an individual wants to use a sea vehicle, then shipping safety must also be considered. The purpose of this paper is to analyze the implementation of shipping safety on fast boats at the port of Sanur in supporting maritime security. The writing of this article uses a qualitative type. The data used are primary data and secondary data. The results of the research conducted are that the use of fast boats must be considered related to shipping safety. There are various examples, the application of safety when using fastboats to support maritime security including always being careful when driving, not joking, paying attention when someone experiences motion sickness, drinking ginger, not recommended for pregnant women, always providing life jackets, paying attention to the weather, choosing a position comfortable sitting, and so on. The tourists at Sanur Harbor explained that they were more relaxed when using a fast boat compared to walking leisurely on the beach. Keywords: Fastboat, Maritime, Shipping
Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional Ary Randy; Surya Wiranto; Endro Legowo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4761

Abstract

Abstrak Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari implementasi P4GN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman dan bahaya narkoba serta mempertahankan keamanan nasional yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini termanifestasi melalui berbagai sub program dan pemberdayaan dengan pendekatan direktif. Realisasi desa bersinar, pelaksanaan pemberdayaan alternatif dan peningkatan lifeskill, dan pemanfaatan media oleh pemerintah daerah dengan asistensi BNNK Bone secara langsung memberikan dampak pada penurunan angka penggunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Penentuan Informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis hingga ditarik kesimpulan dan sudah diverifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional berupa regulasi P4GN yang diimplementasikan melalui peran Pemkab Bone secara kolaboratif dilaksanakan dengan beberapa aktivitas nyata yang terarah dan tersistemasisasi. Berbagai kegiatan serta kampanye anti narkoba dengan pemanfaatan media adalah instrumen BNNP dalam mengubah mindset masyarakat untuk menjauhi narkoba. Program yang dilakukan berjalan dengan intervensi berbagai pihak seperti Pemkab Bone, BNNK Bone, Polres Bone, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga masyarakat sebagai kader IBM. Selain mengubah mindset masyarakat, implementasi kebijakan P4GN dapat meningkatkan produktivitas yang mengarah pada kesejahteraan dan keadaan negara yang kondusif sehingga membantu pemerintah dalam mempertahankan keamanan nasional. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, P4GN, Pemkab Bone, Keamanan Nasional Abstract Tackling drug abuse is part of the implementation of P4GN by the Bone District Government. This program is part of efforts to increase public awareness of the threats and dangers of drugs and maintain national security which directly impacts the improvement of people's welfare. This program is manifested through various sub-programs and empowerment with a directive approach. The realization of shining villages, the implementation of alternative empowerment and improvement of lifeskills, and the use of media by local governments with the assistance of BNNK Bone directly have an impact on reducing the number of drug use. This research uses a qualitative approach, of descriptive type, with the location of the study in Bone Regency. Determination of Informants by purposive techniques. Data collection uses interviews and literature studies which are then analyzed until conclusions are drawn and have been verified. Test the validity of the data using source triangulation. The results showed that national policies in the form of P4GN regulations implemented through the role of the Bone Regency Government were collaboratively implemented with several real activities that were directed and systemized. Various anti-drug activities and campaigns with the use of media are BNNP instruments in changing people's mindset to stay away from drugs. The program runs with the intervention of various parties such as the Bone Regency Government, BNNK Bone, Bone Police, Education Office, and Village Community Empowerment Office to the community as IBM cadres. In addition to changing the mindset of the people, the implementation of the P4GN policy can increase productivity which leads to welfare and a conducive state of the country to assist the government in maintaining national security. Keywords: Policy Implementation, P4GN, Bone Regency Government, National Security
Peran TNI AL Dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keamanan Maritim Chehafni Damanik; Panji Suwarno; Bayu Asih; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4763

Abstract

Abstrak Kebijakan Pertahanan Indonesia Indonesia diakui oleh internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dengan jumlah lebih dari 17.506 pulau. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang ada di Indonesia , ada 12 pulau yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi secara pertahanan dan keamanan. Peran dari Lembaga Pemerintah dalam Pengamanan Pulau Terluar sangatlah penting. Dalam mencapai mencapai tujuan yang lebih maksimal, dengan mengoptimalkan sinergitas dan keterpaduan antara TNI AL dan kementerian dan lembaga pemerintahan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam pemberdayaan pulau terluar agar keberadaan pulau tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah maritim. Permasalahan yang sering kerap muncul di wilayah pulau-pulau terluar sagat perlu mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah dan lembaga terkait.. Salah satunya adalah Komando dan Pengendalian pangkalan Militer yang berada dibawah Komando Daerah Militer Kodam di Pulau Berhala Serdang Bedagai. Peran satgas TNI AL dalam pengamanan pulau terluar Indonesia akan sangat membantu dalam meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia khususnya dalam pembahasan pada tulisan ini, peneliti akan membahas di wilayah Sumatera tepatnya di pulau terluar berhala yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Pulau pulau terluar yang ada di indonesia tidak akan lepas lagi dari NKRI apabila kekayaan alam dan kemanan di pulau terluar dikendalikan oleh satuan yang tepat. Komando dan pengendalian untuk mengoptimalkan peran satgas TNI dalam pengamanan pulau terluar sangatlah berpengaruh, karena dengan Komando dan pengendalian yang mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan tentang kelautan dan kemaritiman, maka akan memudahkan bagi satgas TNI AL untuk melaksanakan tugasnya dan mengoptimalkan perannya di pulau terluar. Kata Kunci: Pengamanan Pulau Terluar, Pertahanan, Kedaulatan, Keamanan Maritim.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia Herwist Simanjuntak; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4764

Abstract

Abstrak Teorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan internasional dan nasional. Indonesia terbukti rawan terhadap kegiatan terorisme dengan serangkaian peristiwa bom yang terjadi. Kecenderungan aksi teror di Indonesia meningkat, terutama karena kondisi bangsa dan negara yang rentan terhadap konflik dan sedang mengalami krisis multidimensi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai tindakan preventif yang penting untuk mencegah munculnya tindakan terorisme di Indonesia. Studi pustaka dilakukan untuk memahami konsep dan teori pemberdayaan masyarakat dan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kemitraan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat secara organisatoris maupun individual. Sasaran yang harus dicapai adalah mewujudkan pemahaman masyarakat tentang terorisme, kemampuan masyarakat dalam deteksi dini, partisipasi masyarakat dalam pencegahan, dan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis. Sehingga dapat disimpukan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme di Indonesia merupakan tindakan preventif yang penting dan harus dilakukan secara terpadu, intensif, dan komprehensif. Kata Kunci: Terorisme, Ancaman, Keamanan, Pemberdayaan, Masyarakat
Optimalisasi Perawatan Rubber Seal Tutup Palka Guna Melancarkan Proses Kegiatan Bongkar Muat Agar Terciptanya Keselamatan Pelayaran di MV. Tanto Terima Teguh Prasetyo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Budiman Djoko Said
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4766

Abstract

Abstrak Semua pengguna jasa transportasi laut di Indonesia khususnya dan di dunia pelayaran, senantiasa sangat mengutamakan persoalan keselamatan dan keamanan, Dalam kegiatan perawatan kapal bermuatan curah, perawatan rubber seal sangatlah penting karena digunakan untuk menutup palka dan melindungi muatan yang berada di dalamnya dari berbagai macam bahaya dan air laut. Pada dasarnya perawatan bertujuan untuk menjaga agar kondisi muatan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan sehingga tidak menghambat dalam proses persiapan bongkar muat, yang selanjutnya baru diikuti dengan aspek lain seperti biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan. Terjadinya kecelakaan kapal seperti tenggelam atau air laut masuk kedalam muatan kering yang berisi gandum,jagung dll adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Keselamatan dan keamanan maritim di sini, adalah kebijakan utama yang harus mendapatkan prioritas pada pelayaran dalam menunjang kelancaran transportasi laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut lndonesia, sehingga laut memiliki peran cukup berarti baik bagi sarana pemersatu bangsa dan wilayah Republik lndonesia. Kata Kunci: Keselamatan, Rubber Seal Abstract All users of sea transportation services in Indonesia, especially and in the world of shipping, always prioritize safety and security issues. In maintenance activities for bulk-loaded ships, maintenance of rubber seals is very important because they are used to close holds and protect the cargo inside from various kinds of hazards and sea ​​water. Basically maintenance aims to keep the cargo in good condition and ready for use so that it does not hinder the loading and unloading preparation process, which is then followed by other aspects such as affordable costs, speed and timeliness, as well as convenience aspects. The occurrence of ship accidents such as sinking or seawater entering bulk cargo containing wheat, corn etc. is a problem related to the safety and security of sea transportation. Maritime safety and security here, is the main policy that must get priority on shipping in supporting the smooth sea transportation of Indonesia as an archipelagic country. Indonesia has sovereignty over the entire Indonesian sea area, so that the sea has a significant role both for uniting the nation and for the territory of the Republic of Indonesia. Keywords: Safety, Rubber Seal
IMPLEMENTASI DOKTRIN TRI DHARMA EKA KARMA DALAM STRATEGI MENJAGA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA Tri Yulianto; Syaiful Rachman; Panji Suwarno
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3114

Abstract

Doktrin Tri Dharma Eka Karma strata dasar pedoman TNI yang berisi tentang nilai-nilai dan komitmen terhadap negara, nilai demokrasi, perdamaian dan penggunaan kekuatan sebagai langkah terakhir. Studi Kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh infromasi tentang implementasi Doktrin Tri Dharma Eka Karma dalam strategi menjaga kepentingan nasional Indonesia. Penelitian ini melibatkan teori kepentingan nasional dari Daniel S. Pap dengan pendekatan variabel ekonomi, ideologi dan keamanan negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Doktrin Tri Dharma Eka Karma mampu menjawab tantangan dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di sektor ekonomi, ideologi dan keamanan negara. Yang dijabarkan melalui peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, maka pihak-pihak terkait dapat memaksimalkan peran TNI dengan bekerja sama di berbagai sektor bidang guna menjaga kepentingan nasional. Adapun keterbatasan yang terdapat pada tulisan ini menjadi peluang peneliti lain untuk menganalisa dengan faktor dan variabel lain yang lebih lengkap
Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Armed Robbery di Area Berlabuh Jangkar Muhammad Fajar Romdhon; Surya Wiranto; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4823

Abstract

Abstrak Sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan di perairan, Kepolisisan Perairan bertanggung jawab atas terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah perairan guna dapat mendukung terlaksana dan berjalannya program prioritas pemerintah terkait sektor kemaritiman. Kepolisian Perairan melaksanakan aksi pencegahan Armed Robbery di Perairan di sejumah titik rawan pada area berlabuh jangkar dan sandar di perairan teritorial Indonesia sejak tahun 2014-2019. Hal tersebut dilaksanakan karena menjadi salah satu penjabaran arahan dan kebijakan Kabaharkam Polri pada tahun 2014 serta didasari oleh data kasus pencurian di kapal yang terjadi di perairan Indonesia yang sangat tinggi berdasarkan laporan International Maritime Beureu (IMB). Kata Kunci: Kepolisian Perairan, Pencegahan, Armed Robbery. Abstract As one of the agencies that have authority in the waters, the Marine Police is responsible for creating a conducive Kamtibmas situation in the territorial waters in order to support the implementation and running of the government's priority programs related to the maritime sector. The Maritime Police carried out Armed Robbery prevention actions in the waters at a number of vulnerable points in anchoring and mooring areas in Indonesian territorial waters from 2014-2019. This was implemented because it became one of the elaborations of the Kabaharkam Polri directives and policies in 2014 and was based on data on ship theft cases that occurred in Indonesian waters which were very high based on reports by International Maritime Beureu (IMB) Keywords: Marine Police, Prevention, Armed Robbery.
Pemasangan Radar Pantai Guna Identifikasi Potensi Ancaman di Laut Wilayah Selatan Pulau Jawa Provid Ariantoko; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Endro Legowo; Moch Yurianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4858

Abstract

Abstract This paper discusses the conditions of vulnerability and potential threats to security in the marine area of ​​the southern part of Java Island and the level of capability of the elements operating in the area whose conditions are still inadequate both in quality and quantity. This thesis uses qualitative research methods. The author has a plan to conceptualize the installation of coastal radar to increase security in the area. The author uses the IMSS (Integrated Maritime Surveillance System) radar which is already operating in the Malacca Strait area as an empirical example and will develop the concept of coastal radar in the southern region of Java Island. With coastal radar in the area that functions as an early warning system, it is hoped that all forms of threats and violations can be anticipated very well. Keywords: Coastal radar, IMSS, Potential threats.
Analysis of Determination of Sea Toll Routes in Eastern Indonesia (KTI) Using Dynamic Programming Regita Ernawati; Surachman Surjaatmadja; Pujo Widodo; Herlina Jr. Saragih; Panji Suwarno; Marsetio Marsetio; Surya Wiranto
Dinamika Bahari Vol 4 No 1 (2023): May 2023 Edition
Publisher : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46484/db.v4i1.364

Abstract

The sea highway program is part of the fourth pillar, namely the pillars of the maritime economy, infrastructure and increasing welfare, one of the seven pillars of Indonesia's Maritime Policy (KKI). The aim of the Sea Highway Program is to grow the maritime economy by turning the sea into a production and marketi ng center between the Indonesian territory and the islands and surrounding areas. This study aims to analyze the decision of maritime highway routes in Eastern Indonesia Region (KTI) in order to provide the best route with a minimum distance. Four shipping highway routes from Surabaya to Eastern Indonesia Region, namely route T-13 (Tanjung Perak-Rote (Ndao)-Sabu (Biu)-Tanjung Perak), T-14 (Tanjung Perak-Lembata (Lewoleba)-Tabilota/Larantuka- Tanjung Perak), T-15 (Cape Perak-Makassar (Soekarno Hatta)-Jailolo-Morotai (Daruba)-Tanjung Perak), and T-18 (Tanjung Perak-Badas-Bima-Merauke (Kelapa Lima)-Tanjung Perak) combined into 1 (one) route from Tanjung Perak to Merauke, resulting in 1 (one) optimal route with the minimum distance obtained from the smallest value at each stage . This study uses quantitative methods and Multistage Graph problem-solving techniques with Dynamic Programming backward or bottom-up methods, and primary data collection through interviews and secondary data such as: documents/journals/books. The selected optimal route is (Tanjung Perak-Makassar-Tabilota/Larantuka-Sabu (Biu)-Merauke (Kelapa Lima)) with a distance from Tanjung Perak to Makassar is 437 Nm. Makassar to Tabilota/Larantuka is 340 Nm. Tabilota/Larantuka to Sabu (Biu) is 163.8 Nm. Sabu (Biu) to Merauke (Kelapa Lima) is 1261.24 Nm. So that the total shipping distance from Tanjung Perak to Merauke is 2202.04 Nm.
Co-Authors Abdul Rivai Ras Achmed Sukendro Adriyanto, Agus Aprianto Trianggoro Putro Arga Yudhistira Ary Randy Aryobimo Bharadian Ariputro Bagus Wahyu Hutomo Bayu Asih Bayu Asih Yulianto Chehafni Damanik Dani Dasa Permana Dimas Danur Cahya Dwi Ari Purwanto Ester Nataliana Ferdy Ieorocha Gita Prissandi Grace Carolina Guntur Eko Saputro Herlina J uni Risma Saragih Herlina Jr. Saragih Herlina Juni Risma Saragih Herlina Risma Juni Saragih Herwist Simanjuntak Legowo, Endro Luxni Maulana M Andrian Putra Pratama Marjanuddin Ali Sidik Marsetio Marsetio Mira Nofrika Sari Moch Yurianto Mohamad Ikhwan Syahtaria Muhamad Rizal Aria Sandy Muhammad Fajar Romdhon Muhammad Surya Bhaskara Novia Ayu Rizky Novky Asmoro Nur Habibatus Sholichah Nurwulansari Nurwulansari Pratama Maesza Provid Ariantoko Pudjo Widodo Pujo Widodo Purwanto Purwanto Rahma Agun Aulal Muna Regita Ernawati Reza Mahendra Rifan Apriantara Rudiyanto Rudiyanto Said, Budiman Djoko Salsabila Cherish Okcavia Surachman Surjaatmadja Suryo Cahyo Putro Syaiful Rachman Syamsunasir Syamsunasir Tamarell Vimy Teguh Prasetyo Tomi Aris Tri Yulianto Trismadi Trismadi Trismadi Uly Maria Ulfah Vania Amelia Annava Widodo Widodo Widodo Wiranto, Surya Yusnaldi Yusnaldi