Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Pasca Pandemi Covid-19 dan Pembelajaran yang Didapat Sebagai Antisipasi Ancaman Keamanan Nasional Dimasa Depan M Andrian Putra Pratama; Trismadi; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4879

Abstract

Abstrak Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang telah melanda dunia telah berdampak serius terhadap pertahanan dan keamanan nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Virus ini sangat menular dan dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menyebabkan krisis kesehatan global yang serius dan memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara. Oleh karena itu, pandemi Covid-19 harus dipahami dari sudut pandang keamanan nasional, yang meliputi keamanan manusia, stabilitas ekonomi, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam analisis singkat ini, penulis mencoba melihat pandemi Covid-19 dari perspektif ketahanan nasional Indonesia sebagai bentuk antisipasi ancaman di masa depan. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian ketahanan nasional dan dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan nasional Indonesia. Selain itu, penulis mencoba membahas berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mencegah ancaman pandemi di masa mendatang. Analisis singkat ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan referensi dari berbagai sumber berupa media terpercaya, surat kabar terpercaya dan website lembaga resmi kementerian dan lembaga pemerintahan. Kata kunci: Covid-19, Keamanan Nasional, Stabilitas Negara, Ancaman di masa depan. Abstract At the beginning of 2020 the Covid-19 pandemic that has hit the world has had a serious impact on national security in many countries, including Indonesia. This virus is highly contagious and can spread quickly around the world, causing a serious global health crisis and affecting the social, economic and political life of many countries. Therefore, the Covid-19 pandemic must be understood from the perspective of national security, which includes human security, economic stability, and territorial sovereignty and integrity. In this short analysis, the author tries to see the Covid-19 pandemic from the perspective of Indonesia's national resilience as a form of anticipating future threats. The discussion begins with an explanation of the meaning of national resilience and the impact of the Covid-19 pandemic on Indonesia's national resilience. In addition, the author tries to discuss various Indonesian government policies in dealing with the Covid-19 pandemic and strategic steps that can be taken to prevent future pandemic threats. This brief analysis was prepared using the library research method using references from various sources in the form of trusted media, trusted newspapers and websites of official ministries and government agencies. Keywords: Covid-19, National Security, State Stability, Threats in the future.
Sea Power Indonesia Related to Geopolitics in The South China Sea and Geoeconomics in the North Natuna Sea Sloc & Slit Rahma Agun Aulal Muna; Abdul Rivai Ras; Rudiyanto; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4892

Abstract

Abstract This article talks about Indonesia's sea power from a geopolitical perspective in the South China Sea and geoeconomics (Sea Lane of Trade/SLoT) as well as communication lines (Sea Lane of Communication/SLoC) in the North Natuna Sea. The theory used to analyze this journal is the concept of sea power. This article also dissects the wealth of natural resources as well as the strategic position of the country which needs to be utilized optimally for the national interest. The research method used is the descriptive qualitative method. The results of the analysis show that Indonesia has extraordinary natural resource potential for the future. Indonesia's strategic location must be fully utilized and security must be maintained. Keywords: Sea Power, Geopolitics, Geoeconomics, South China Sea, North Natuna Sea SLOC and SLIT
Kerja Sama Kepolisian antara Kepolisian Republik Indonesia Dengan Kepolisian Federal Australia Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Tahun 2023 Muhamad Rizal Aria Sandy; Abdul Rivai Ras; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4991

Abstract

Abstrak Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya menjadi tantangan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengatasi ancaman kejahatan yang berada di laut. Kemudahan akses untuk pelaku kejahatan masuk dan keluar dari sebuah wilayah kedaulatan negara menjadi sebuah masalah bagi keamanan negara. Batas maritim Australia yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian selatan dengan garis batas maritim yang sangat panjang dapat menjadi ancaman kejahatan lintas negara bagi keamanan kedua negara tersebut. untuk itu, penelitian kali ini akan membahas peluang kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Australia dalam menangani dan meningkatkan keamanan maritim secara bersama-sama. Menggunakan konsep sistem politik yang dikeluarkan oleh David Easton untuk membahas background kerja sama antara kedua lembaga tersebut dan implementasi kerja sama yang akan dilakukan antara keduanya. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahun 2023 antara Polri dan AFP telah menandatangani sebuah naskah perjanjian kerja sama keamanan dalam menangani kejahatan transnasional. Kerja sama keamanan antara Polri dan AFP berkaitan dengan kerja sama dalam menangani tindak kejahatan transnasional dan pengembangan kepasitas. Dengan naskah ini, diharapkan antara Polri dan AFP dapat bekerja sama dalam meningkatkan keamanan, terutama keamanan maritim secara bersama. Hal tersebut berkaitan dengan ancaman keamanan yang ada di laut dan merupakan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas karena kemudahan akses bagi pelaku-pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya di perairan batas maritim antara Indonesia dan Australia. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan implementasi kerja sama dapat maksimal bagi kedua nya dalam meningkatkan keamanan perbatasan secara bersama-sama. Kata Kunci: Polri, Sistem Politik, Keamanan Maritim. Abstract Indonesia as an archipelago with a larger water area than its land is a challenge for the government and all Indonesian people in overcoming the threat of crime at sea. The ease of access for criminals to enter and exit a country's sovereign territory is a problem for state security. Australia's maritime boundary which borders the southern part of Indonesia with a very long maritime boundary line can pose a threat of transnational crime to the security of the two countries. This research will discuss opportunities for cooperation between the Indonesian Police and the Australian FFederal Police in handling and improving maritime security together. Using the concept of political system issued by David Easton to discuss the background of cooperation between the two parties and the implementation of cooperation that will be carried out between the two parties. The result of this research is in 2023 the Indonesian National Police (Polri) and the Australian Federal Police (AFP) have signed a security cooperation agreement in combating transnational crimes. The security cooperation between Polri and AFP relates to cooperation in combating transnational crimes and capacity building. With this new cooperation agreement, it is expected that Polri and AFP will work together to improve security, especially in maritime security. This is related to security threats that exist at the sea and these crimes are cross-border in nature due to the ease of access for criminals to carry out their actions in the maritime boundary waters between Indonesia and Australia. With this agreement, it is hoped that the implementation of cooperation can be maximized for both parties in improving border security together.Keyword: INP, Maritime Security, and Political system. Keywords: INP, Political System, Maritime Security.
Mengamankan Masa Depan Laut Indonesia: Peran Marine Protected Area (MPA) dalam Adaptasi Perubahan Iklim Uly Maria Ulfah; Widodo; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.5018

Abstract

Abstrak Marine Protected Area (MPA) memiliki peran yang sangat penting dalam mengamankan masa depan laut Indonesia di tengah tantangan perubahan iklim. MPA berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi keanekaragaman hayati laut dan habitatnya yang rentan terhadap perubahan suhu, peningkatan keasaman, dan perubahan pola arus. Dengan melindungi spesies dan habitat tersebut, MPA membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif dengan metode studi literature yang dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPA juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan ekosistem dan mengurangi kerentanan terhadap bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang terlindungi di dalam MPA dapat menjadi benteng alami yang melindungi pantai dari gelombang pasang, badai, dan banjir. Dengan mengelola MPA secara efektif, Indonesia dapat memastikan masa depan laut yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya hayati yang berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Kata Kunci: Marine Protect Area, Perubahan Iklim, Abstract Marine Protected Areas (MPAs) play a crucial role in securing the future of Indonesia's oceans amidst the challenges of climate change. MPAs serve as a defense barrier for vulnerable marine biodiversity and habitats against temperature changes, ocean acidification, and altered currents. By safeguarding these species and habitats, MPAs help maintain the balance of marine ecosystems and facilitate adaptation to the ever-changing environment. This research adopts a qualitative approach, specifically a descriptive study using literature review as the methodology, which is analyzed to draw conclusions. The findings reveal that MPAs also have a significant role in preserving ecosystem resilience and reducing vulnerability to climate-induced natural disasters. Protected coral reefs, seagrass beds, and mangrove forests within MPAs act as natural barriers that shield coastlines from tidal waves, storms, and floods. By effectively managing MPAs, Indonesia can ensure a sustainable future for its oceans, provide sustainable living resources, and deliver long-term economic benefits to its communities and the nation. Keywords: Marine Protect Area (MPA), climate change
UPAYA MENGHADIRKAN NEGARA MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KEPULAUAN Gita Prissandi; Surya Wiranto; Budiman Djoko Said; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1705-1716

Abstract

Pembukaan konstitusi UUD NRI tahun 1945, mencakup berbagai cita-cita nasional seperti melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, tujuan tersebut belum seutuhnya tercapai karena daerah kepulauan masih menghadapi ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam menganalisis isu ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempelajari literatur yang ada. Dalam pembahasannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum memberikan kepastian yuridis yang jelas mengenai tata kelola wilayah laut dan pemerintahan di wilayah kepulauan. Diperlukan perlakuan khusus yang memperkuat kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah kepulauan dalam mengelola sumber dayanya. Langkah ini dapat diambil melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan, yang sekarang telah terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024 dan sudah berada pada tahap pembahasan pembicaraan tingkat II di DPR, menjadi Undang-Undang. Sebagai kesimpulan, Pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang bertujuan untuk memperjelas kewenangan dalam menguasai dan mengelola potensi di wilayah daratan dan perairan di daerah kepulauan. Dalam menyusun RUU tentang Daerah Kepulauan, negara telah berupaya mengarahkan kebijakannya agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
PENANGANAN PENCEMARAN PLASTIK SEBAGAI SAMPAH LAUT (MARINE DEBRIS) MELALUI PERSPEKTIF KEAMANAN MARITIM Mira Nofrika Sari; Rudiyanto Rudiyanto; Endro Legowo; Pujo Widodo; Herlina J uni Risma Saragih; Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1664-1675

Abstract

Sampah plastik kini menjadi salah satu jenis sampah laut yang paling banyak terdapat di lautan, selain merugikan lingkungan, keberadaan sampah plastik di laut juga membahayakan keamanan maritim. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Keamanan maritim mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup manusia di laut, termasuk keselamatan pelayaran, keberlanjutan sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan laut. Menangani masalah polusi plastik di laut menjadi penting, tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan keamanan maritim. Hasil penelitian ini menjelaskan dalam menangani sampah laut stakeholder diharapkan saling berkoordinasi antar instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini, perlu ditingkatkan regulasi serta sumber daya manusia di berbagai sektor dan lembaga yang terlibat; menerapkan teknologi pengendalian sampah plastik yang terbaru, termasuk penerapan manajemen yang berbasis ilmu pengetahuan; serta masyarakat juga memainkan peran penting dalam mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah plastik sejak usia dini untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Dapat disimpulkan, dampak lain dari sampah plastik pada lingkungan maritim sangat mengganggu kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, mengganggu wisata pantai dan aktivitas rekreasi lainnya, serta mempengaruhi kualitas air dan udara, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia.
TINJAUAN KETAHANAN MARITIM DAN KEAMANAN MARITIM DALAM MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL INDONESIA Marjanuddin Ali Sidik; Bayu Asih Yulianto; Herlina Juni Risma Saragih; Pujo Widodo; Panji Suwarno
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i7.2023.3338-3353

Abstract

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki cakupan 2/3 wilayah yang terdiri dari perairan. Kondisi ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki limpahan sumberdaya alam yang tinggi, dengan fakta bahwa Indonesia berhadapan dengan berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan hingga Gangguan (TAHG) yang berpotensi mengancam keutuhan negara. Konsep keamanan nasional saat ini menitikberatkan aspek yang mengutamakan keamanan insani untuk melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk ancaman serta memberikan kebebasan untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia terlihat bahwa keamanan maritim berhubungan dengan kondisi lingkungan maritim yang terhindar dan bebas dari berbagai jenis ancaman terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Ketahanan dalam konsep keamanan maritim secara singkat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara optimal demi peningkatan kesejahteraan mereka. Penulisan ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber pustaka. Pengelolaan domain kemaritiman oleh Indonesia berkaitan erat dengan posisi strategis sebagai pivot dalam kedudukan yang krusial pada jalur perdagangan maupun transportasi laut maka hal ini menjadikan Indonesia memiliki bentuk tantangan tersendiri dalam pengelolaan keamanan nasional (kamnas) yang mencakup konsep keamanan maritim dengan dimensi ketahanan maritim.
Kebijakan Zero Draft COC Indonesia Dalam Mediasi Konflik Di Laut Cina Selatan Aprianto Trianggoro Putro; Endro Legowo; Panji Suwarno; Pujo Widodo; Achmed Sukendro
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i2.1946

Abstract

This article aims to analyze Indonesia's conflict mediation capabilities in the South China Sea. The problem is focused on Indonesia's Zero Draft Code policy in providing mediation direction through the outline of various draft agreements or agreements or agreements. To approach this problem, references to public policy theory, mediation, conflict and threats are used. The data is collected through official Indonesian government documents related to COC policy in the South China Sea, such as official statements, regulations, decisions, or other related documents. In addition, academic publications such as articles, journals, or research reports discussing Indonesia's COC policy in mediating conflicts in the South China Sea can be a source of relevant data and qualitative analysis. The results and findings in this study explain that the developing conflict has encouraged Indonesia to mediate through negotiation and the formulation of a code of ethics or zero draft code as a reference in encouraging the behavior of each country in conflict. Indonesia has an interest in maintaining regional stability in Southeast Asia. The study concluded that ASEAN member states in conflict with China agreed to the code of conduct, although China has not agreed given the US involvement in the conflict.
Literature Review Strategi Kebijakan Kemaritiman dalam Upaya Meminimalisir Perilaku Destructive Fishing di Perairan Indonesia Aryobimo Bharadian Ariputro; Mohamad Ikhwan Syahtaria; Trismadi Trismadi; Panji Suwarno; Pujo Widodo; Dwi Ari Purwanto
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 4 (2024): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v1i4.2895

Abstract

Pada tahun 2022 hasil produksi perikanan tangkap di Indonesia seacara nasional adalah 963.124,17 ton. Dari angka tersebut terlihat sangat besar potensi sumber daya maritim di Indonesia, akantetapi hasil tersebut dicoreng dengan potensi ancaman yang juga sama besarnya terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Studi ini melakukan literatur review mengenai strategi kebijakan yang efektif dalam upaya meminimalisir destructive fishing dengan fokus khusus pada penangkapan ikan dengan bom yang mana paling sering dilakukan oleh oknum nelayan. Artikel ini ditujukan sebagai rekomendasi terhadap kebijakan kemaritiman terkait destructive fishing di Indonesia. Pada artikel ini digunakan metode studi pustaka (Literature Review) yang kemudian dianalisis dan dinarasikan. Artikel ini menghasilkan informasi bahwa strategi yang didasari bukti dan data menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh masyarakat ketika dipadukan dengan keterlibatan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dapat menerapkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh artikel ini untuk mengatasi praktik penangkapan ikan dengan bom, serta menawarkan kerangka kerja untuk penerapan metode pembuatan kebijakan yang efektif dalam upaya meminimalisir destructive fishing.