Articles
<![CDATA[Sanksi Hukum Kampanye Janji Pemberian Jabatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Ferdian Candra]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 3 No 2 (2021): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v3i2.29
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengetahui sanksi hukum kampanye janji pemberian jabatan dalam Pilkada, dikarenakan perilaku tersebut semakin terkesan adanya pembiaran. Sementara, salah satu faktor keberpihakan pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada dikarenakan keinginan untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan karir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan teori (theoretical approach). Sementara bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui penelitian media pranata, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara eksplisit UU Pilkada tidak mengatur mengenai kampanye janji pemberian jabatan. Tetapi, jika ditelaah secara mendalam maka perilaku tersebut dapat disejajarkan dengan maksud Pasal 73 Ayat (1) UU Pilkada, sehingga dapat diberikan sanksi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (2) UU Pilkada. Selain itu, perilaku tersebut juga bertentangan dengan prinsip jujur dalam kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) PKPU Kampanye Pilkada. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap prinsip jujur dalam kampanye Pilkada tidak ada sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelakunya. Akan tetapi dari aspek etik, bisa mengakibatkan turunya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu, apabila tidak dilakukan penegakan hukum. Kata Kunci : ; J;]]>
<![CDATA[Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Suriadi Masloman]]>;
<![CDATA[Hijriani]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[Amir Faisal]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v5i1.36
<![CDATA[Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perubahan dan evolusi seiring waktu. Seiring dengan kompleksitas dan perkembangan dunia bisnis, perhatian terhadap kejahatan korporasi semakin meningkat dan semakin diakui sebagai masalah yang serius yang perlu ditangani. Perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana menunjukkan pergeseran paradigma dalam memahami dan menangani kejahatan di tingkat korporasi. Pentingnya mengenali kejahatan korporasi sebagai fenomena yang serius telah mendorong upaya untuk meningkatkan regulasi, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara etis dan sosial dalam beroperasi. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan bagaimana perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian adalah mengemukakan tahapan perkembangan konsep kejahatan korporasi dalam perkembangan hukum pidana, tipe kejahatan korporasi, korporasi sebagai white colar crime, kejahatan tanpa korban, variabel kejahatan korporasi dan karakter tindak pidana korporasi.]]>
<![CDATA[Peran Perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Nasabah ]]>
<![CDATA[Erlina]]>;
<![CDATA[Sri Khayati]]>;
<![CDATA[Hijriani]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[Alimuddin]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang marak terjadinya di Indonesia dengan bank sebagai sarananya. Kelamahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem perbankan menjadi celah bagi pelaku pencucian uang untuk melakukanperbuatannya sehingga hasil kejahatan yang diperolehnya aman disimpan di bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan pendekatan kasus. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah dalam perspektif undang-undang perbankan dan modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang di bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank adalah melalui kerja sama modal melalui agunan kredit, tranfer ke luar negeri, penyamaran usaha di dalam negeri, rekayasa pinjaman luar negeri dan peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang perbankan adalah dengan cara mengenali calon nasabah yang akan membuka rekening di bank seta memantau profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan, meliputi kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka/terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.]]>
<![CDATA[Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Hijriani]]>;
<![CDATA[Al Rahman]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[Winner A. Siregar]]>
<![CDATA[ Sultra Research of Law Vol 5 No 1 (2023): Sultra Research of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54297/surel.v5i1.39
<![CDATA[Kriminologi Kritis merupakan pendekatan teoritis dalam studi kriminologi yang berfokus pada analisis kritis terhadap kriminalitas, hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Artikel ini menyajikan gambaran tentang perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana dari masa lalu hingga saat ini. Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori-teori kriminologi tradisional dalam menjelaskan sebab-sebab kriminalitas, konstruksi hukum pidana, serta penerapan hukuman yang adil dan proporsional. Tujuan penelitian ini untuk menelaah dan menganalisis pentingnya nilai kriminologi kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis dan historis. Hasil dari penelitian ini menguraikan aspek penting dalam perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana yaitu nilai teori ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis struktural terhadap kriminalitas dan sistem peradilan pidana, memahami akar masalah kriminalitas, dan menyusun solusi yang tepat sasaran; teori kriminologi kritis menempatkan fokus pada keadilan sosial, mengkritisi penggunaan hukum pidana untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas kelompok tertentu; dan mencari solusi yang inklusif dan humanis dalam menangani masalah kriminalitas, seperti pendekatan restoratif dan pencegahan kriminalitas.]]>
<![CDATA[Implementation of Regency/Municipal Bawaslu Authority in Handling Election Criminal Violations Committed by Children ]]>
<![CDATA[Darma, Darma]]>;
<![CDATA[Bariun, La Ode]]>;
<![CDATA[Siregar, Winner]]>
<![CDATA[ Al-'Adl Vol 16, No 2 (2023): Al-'Adl ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31332/aladl.v16i2.3101
<![CDATA[The study aims to determine the authority of Regency/Municipal Bawaslu in handling election criminal violations and election criminal violations and to find out the implementation of the handling of election criminal violations and election criminal violations committed by children in the 2019 and 2020 elections. Cities in handling election criminal violations, starting from receiving and following up on findings and reports related to alleged election criminal violations, examining and reviewing election criminal violations, collecting evidence, requesting information needed from related parties or clarification, and forwarding the results review of findings and reports to authorized agencies for follow-up. Meanwhile, the handling of election criminal violations is carried out at each stage of the election implementation based on findings and reports. Following up on reports related to the alleged election criminal violations by conducting studies and clarifications, these were then forwarded to Gakkumdu. Meanwhile, the implementation of the handling of election criminal violations and election crimes committed by children during the 2019 elections in Bombana Regency as well as the 2020 elections in South Konawe Regency and East Kutai Regency used diversion efforts at the investigative level. The Diversion process is conducted through deliberations involving children and their parents or guardians, the Gakkumdu Sentra Team, Community Advisors, and the community. This provision refers to the formal provisions of the juvenile justice system as stipulated in Law Number 11 of 2012.]]>
<![CDATA[Determinan Mortalitas Pasien Covid-19 di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara ]]>
<![CDATA[Sutarjo]]>;
<![CDATA[Rahmawati]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>
<![CDATA[ Jurnal Healthy Mandala Waluya Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Healthy Mandala Waluya ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54883/jhmw.v1i2.37
<![CDATA[Kasus konfirmasi Covid-19 yang dirawat di RSUD Bahteramas tahun 2020 sebesar 854 orang dan yang meninggal ada 82 kasus, tahun 2021 kasus konfirmasi Covid-19 sebesar 845 kasus dan yang meninggal ada 173 kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis determinan mortalitas pasien Covid-19 di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitif analitik dengan rancangan penelitian case control study. Populasi penelitian yaitu 845 orang dan sampel penelitian berjumlah 88 responden yang terdiri dari 2 jenis yaitu kasus 44 responden dan kontrol 44 responden. Analisis data menggunakan uji Cochran’s and Maentel-Haenszel Statistics. Hasil penelitian menunjukan usia merupakan faktor determinan mortalitas pasien Covid-19 dengan nilai p = 0,012 (p<0,05) dan nilai OR = 3,7. Diharapkan peran serta dari pemerintah, Dinas Kesehatan dan RS untuk lebih meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif sehingga upaya dalam menurunkan kasus Covid-19 dapat tercapai.]]>
<![CDATA[Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Program BKB HI Terhadap Kunjungan Ibu Baduta ]]>
<![CDATA[Wa Ode Sarfiani]]>;
<![CDATA[Moh. Guntur Nangi]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>
<![CDATA[ Jurnal Healthy Mandala Waluya Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Healthy Mandala Waluya ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54883/jhmw.v1i3.12
<![CDATA[Program BKB HI yang berjalan Desa Mola Utara belum optimal dimana kunjungan balita hanya mencapai 52% pada tahun 2021 menurun dibanding tahun 2020 dan data stunting tercatat sebesar 38%. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap tentang program bina keluarga balita holistik integratif (BKB HI) terhadap kunjungan ibu baduta ke posyandu. Jenis penelitian termasuk penelitian deskriptif analitik dengan desain Cross-Sectional. Populasi dalam penelitan ini seluruh ibu yang memiliki bayi dua tahun (baduta) sebanyak 33 orang dengan sampel 33 responden dengan teknik Total Sampling. Analisis data dengan uji Chi- Square. Hasil penelitian menunjukkan nilai pengetahuan dengan p = 0,003 dan φ = 0,510, serta variabel sikap dengan p = 0,001 dan φ =0,563. Kesimpulan yaitu ada hubungan cukup kuat pengetahuan dan sikap tentang program bina keluarga balita holistik integratif (BKB HI) terhadap kunjungan ibu baduta ke posyandu. Saran penulis kepada pihak UPTD Puskesmas Wangi-Wangi Selatan agar pelaksanaan dan pembinaan BKB HI semakin ditingkatkan agar ibu baduta maupun balita dapat aktif secara keseluruhan di posyandu.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Audio Visual Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Mencuci Tangan Siswa Kelas IV ]]>
<![CDATA[Silvia febriani]]>;
<![CDATA[Azlimin]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>
<![CDATA[ Jurnal Healthy Mandala Waluya Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Healthy Mandala Waluya ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54883/jhmw.v2i3.348
<![CDATA[Menurut data yang diperoleh dari Puskesmas Lepo-Lepo, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus pada diare pada anak setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sebanyak 358 kasus, dan pada tahun 2022 sebesar 319 kasus. Hal ini terjadi karena salah satunya ialah kebiasan mencuci tangan anak sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penyuluhan menggunakan audio visual terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap mencuci tangan pada murid kelas IV di SD 02, Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain Pre-Eksperimental Study yang menggunakan rancangan one grup pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 123 responden dengan sampel 55 responden dengan cara Purposive sampling. Analisis menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dan di uji menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank. Hasil penelitian ini menunjukan menunjukan bahwa variabel pengetahuan diperoleh p-value < α (0,05), maka ada peningkatan tingkat pengetahuan dan variabel sikap uji Wilcoxon Sign Rank Test diperoleh p-value < α (0,05), maka ada perubahan sikap mencuci tangan pada murid kelas IV di SD 02, Kota Kendari. Kesimpulannya ada pengaruh menggunakan audio visual berpengaruh terhadap pengetahuan dan sikap mencuci tangan pada murid kelas IV di SD 02, Kota Kendari. Disarankan bagi puskesmas agar melakukan penyuluhan secara berkesinambungan minimal tiga bulan sekali dengan menggunakan media audio visual.]]>
<![CDATA[Kewenangan Dilematis Kepala Sekolah dalam Mengangkat Guru Honorer ]]>
<![CDATA[Abd Rahman]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[La Ode Munawir]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 3: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v3i3.323
<![CDATA[Penelitian ini Keputusan Kepala Sekolah dalam mengangkat guru honorer menjadi dilematis, dikarenakan berkaitan dengan kebutuhan guru di sekolah negeri karena siswanya terus mengalami peningkatan sementara guru yang berstatus PNS banyak yang telah memasuki masa pensiun sehingga kebutuhan tenaga pendidik (guru) sangat kurang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, Tujuan penelitian mengkaji dan menganalisis kewenangan kepala sekolah dalam mengangkat guru honorer pada sekolah negeri berdasarkan surat keputusan di kabupaten konawe. Hasil penelitian Kewenangan kepala sekolah dalam pengangkatan guru honorer pada sekolah negeri, tidak ditemukan adanya beban kerja kepala sekolah untuk pengangkatan guru honorer. Sepenuhnya kewenangan terkait penataan, pemenuhan dan pemerataan guru ada pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten konawe, kepala sekolah hanya dapat memberikan laporan analisis berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik kepada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Kesadaran Hukum Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha Pangan di Desa Tunduno Ranomeeto Barat Kecamatan Konawe Selatan ]]>
<![CDATA[Suriani Bt Tolo]]>;
<![CDATA[La Ode Bariun]]>;
<![CDATA[La Ode Munawir]]>;
<![CDATA[Erni Danggi]]>;
<![CDATA[St. Fatmawati L]]>;
<![CDATA[Muhammad Fitriadi]]>;
<![CDATA[Subhan]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2: Desember (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha secara timbal balik didapatkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999. Regulasi/ atruran ini sudah lama diberlakukan akan tetapi jika dilihat pada kenyataana yang ada pada masyarakat, bahwa hal tersebut belum terlaksana secara efektif dan efisien. Masih banyak ditemukan pangan yang beredar dalam masyarakat yang tidak layak komsumsi, misalnya : masih banyak ditemukan makanan yang kadaluarsa, menggunakan bahan makan yang tidak sesuai dengan standar pemakaian, masih menggunakan bahan yang bukan bahan tambahan pangan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa memberikan penyuluhan Hukum, yang bertujuan untuk menberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pentingnya untuk memahami hak dan kewajibannya terhadap pangan. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah bentuk penyuluhan menyampaikan materi powerpoint menggunakan infokus, Tanya jawab serta diskusi. Adapun hasil diskusi pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tunduno antara lain adanya perubahan pengetahuan untuk, pemahaman pada pangan yang layak dan tidak layak dikomsumsi. Hak konsumen atas keamanan pangan adalah seperangkat hak yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari potensi risiko dan bahaya yang terkait dengan konsumsi pangan. Tujuan dari hak ini adalah untuk menjamin bahwa pangan yang dikonsumsi aman, sehat dan bermutu tinggi. Pelaku usaha wajib memiliki sistem jaminan keamanan pangan (SJKP) yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat. SJKP merupakan suatu sistem yang menjamin keamanan konsumsi pangan yang diproduksi. Tanggung jawab pelaku usaha dalam industri keamanan pangan adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditularkan melalui makanan. Hal ini penting karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus terjamin keamanannya.]]>
