Articles
<![CDATA[Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Ahmad Khomeini Nasution]]>;
<![CDATA[Hengki Hengki]]>;
<![CDATA[Amrillazi Amrillazi]]>;
<![CDATA[Dwi Restianti Ningsih]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13311
<![CDATA[Sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu hukum dimana fokus pembahasannya ditekankan pada bagaimana hukum dalam realitasnya berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Hubungan antara sosiologi hukum dan masyarakat dan bagaimana hubungan sosiologi hukum dengan kontrol sosial? Jenis penelitian ini bersifat normatif, yaitu mempelajari sinkronisasi hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut teori Thomas Hobbes, terdapat keterkaitan antara sosiologi hukum dengan masyarakat sebagai indikator penting kontrol sosial bagi terciptanya kebahagiaan dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis literatur yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa seseorang mengikuti hukum karena alasan yang berbeda. Takut akan konsekuensi negatif jika Anda melanggar hukum. Karena hukum selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sosiologi hukum menawarkan kesempatan dan kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim) ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Armen Armen]]>;
<![CDATA[Fuad Aprima]]>;
<![CDATA[Rikardo Marpaung]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13662
<![CDATA[Salah satu tindakan (dalam aspek hukum) yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana. Penyelesaian kasus tindak pidana diselesaikan melaui suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana tersebut, salah satu bagian terpenting adalah penegak hukum. Penegak hukum memiliki peranan penting karena tanpa penegak hukum, hukum yang telah disepakati oleh masyarakat tidak akan dapat diterapkan. Salah satu bagian dari hukum yang dimaksud adalah hukum acara pidana. Adapun penegak hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai peranan penegak hukum dalam hukum acara pidana yang dalam penelitian ini terdiri dari Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Kemudian, pembahasan selanjutnya akan mengkaji tentang peranan penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini, yakni peranan faktor penegak hukum dalam praktik hukum acara pidana. Hasil penelitian ini akan memaparkan tentang peranan dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud adalah advokat, kepolisian, kejaksaan dan hakim.]]>
<![CDATA[Kejaksaan Sebagai Bagian Penegak Hukum Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Dian Pramana Putra]]>;
<![CDATA[Arlenggo Guswandi]]>;
<![CDATA[Aslim Junaidi]]>;
<![CDATA[Jefri Tarigan]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13663
<![CDATA[Salah satu penegak hukum yang memiliki peranan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang dimiliki sebagai salah satu penegak hukum. Dalam penelitian ini, fokus yang akan dijadikan topik utama adalah Jaksa. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berlandaskan pada undang-undang. Apabila sudah masuk dalam persidangan, Jaksa beralih status menjadi Penuntut Umum (selama telah diberikan perintah tugas sebagai Penuntut Umum dalam suatu perkara). Penuntut Umum merupakan Jaksa yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hingga putusan Hakim serta hal lainnya yang telah diatur di dalam undang-undang. Jaksa memiliki peranan penting sebagai bagian dari faktor penting penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni peranan Jaksa dalam penegakan hukum serta peranannya sebagai faktor yang mempengaruhi sebagai penegak hukum. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana peranan Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Dwi Franata Tarigan]]>;
<![CDATA[Renaldy Yudhista Indrasari]]>;
<![CDATA[Abdul Fitri]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13664
<![CDATA[Masyarakat merupakan sekelompok individu yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Dalam masyarakat tersebut terdapat suatu hubungan yang disebut dengan interaksi sosial. Dalam hubungan interaksi sosial tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik. Sosiologi hukum merupakan cabang dari bagian ilmu hukum yang secara secara spesifik memfokuskan penelitiannya terhadap manusia dalam berinteraksi dan hubungannya dengan hukum. Dalam perjalanan menuju manusia modern, hukum dijadikan kontrol sosial. Bagaimana hubungan sosiologi hukum dengan masyarakat dan bagaimana sosiologi hukum terhadap pengendalian sosial? Jenis penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian tentang sinkronisasi hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ada hubungan antara sosiologi hukum dengan masyarakat sebagai indikator penting kontrol sosial untuk menciptakan kebahagiaan dalam masyarakat menurut teori Thomas Hobbes. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis literatur yang ada, dapat dikatakan bahwa seseorang menaati hukum karena alasan yang berbeda. Takut akan konsekuensi negatif jika Anda melanggar hukum. Karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sosiologi hukum menawarkan kesempatan dan kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai fungsi sosiologi hukum sebagai kontrol sosial masyarakat.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Hukum Melalui Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Ega Saputra]]>;
<![CDATA[Bambang Keristian]]>;
<![CDATA[Candra Herianto Sinaga]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13665
<![CDATA[Masa depan suatu negara ditentukan oleh generasi-generasi penerus, yaitu anak. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Negara Indonesia Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak harus dimaknai sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut juga merupakan bagian dari kajian sosiologi hukum. Sebagaimana yang diketahui, bahwa objek penelitian utama dari sosiologi adalah gejala sosial dan hubungan serta penerapan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Mengenai sistem peradilan anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Anak. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada dasarnya, penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hukum yang menghubungkan topik dengan topik utama penelitian ini. Hasil menegaskan bahwa penerapan diversi dalam sistem peradilan anak dalam upaya mengimplementasikan keadilan restorastive justice merupakan bagian dari objek kajian sosiologi hukum.]]>
<![CDATA[Kedudukan Dan Peranan Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Sulthon Sekar Jagat]]>;
<![CDATA[Raudo Perdana]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13666
<![CDATA[Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bagian yang mendasar bagi setiap manusia sejak diciptakan. asyarakat internasional pasca berakhirnya perang dunia ke dua menuntut agar HAM umat manusia memiliki tempat dan benar-benar diakui. HAM menjadi salah satu isu penting internasional yang bahas pasca perang dunia ke dua. Masyarakat internasional menuntut agar adanya jaminan atas perlindungan dan pengakuan terhadap HAM. Indonesia sebagai suatu negara juga harus menjamin demikian. Telah banyak terjadi dinamika terhadap penegakan HAM di Indonesia. Khususnya pasca masa Orde Baru (ORBA), telah banyak perubahan-perubahan fundamental yang dilakukan terhadap UUD 1945 demi mewujudkan perlindungan HAM yang tegas bagi rakyat Indonesia. Ini tidak terlepas dari adanya kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM yang terjadi di masa lampau di Indonesia. Keadaan demikian mendorong dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya demikian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan HAM yang pernah terjadi pada masa ORBA. Pembentukan pengadilan HAM tersebut juga sejalan dengan 28D ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni eksistensi pengadilan HAM di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana keduduan dan peranan dari pengadilan HAM di Indonesia.]]>
<![CDATA[Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis (Suatu Tinjauan Normatif) ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Muhammad Irsyad]]>;
<![CDATA[Patrison Patrison]]>;
<![CDATA[Disman Jaya Sianturi]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13687
<![CDATA[Hukum kesehatan pada dasarnya merupakan suatu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana sebuah penegakan aturan hukum terhadap akibat pelaksanaan suatu tindakan medik/kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dapat dijadikan dasar bagi kepastian tindakan hukum dalam dunia kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan aspek dan bagian penting bagi kehidupan manusia, semua manusia mengharapkan tubuh dan jasmani yang sehat. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapanya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat malprakti mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat melalui grafik terjadinya malpraktik yang meningkat dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut jelas berdampak pada pencari keadilan bagi para korban. Dewasa ini sering muncul kasus - kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan review artikel, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui google scholar. Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena tindakan medis tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang – undang karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Untuk mencegah dan menyelesaikannya, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sudah jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan sanksi hukum terhadap tenaga medis. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji tentang malpraktik di Indonesia yang dilakukan oleh tenaga medis]]>
<![CDATA[Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Irwan Adi]]>;
<![CDATA[Jeffrianto Napitupulu]]>;
<![CDATA[Samsari AS]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13688
<![CDATA[Salah satu hal yang melekat bagi manusia sejak manusia itu diciptakan adalah Hak Asasi Manusia (HAM). HAM menjadi salah satu isu penting internasional yang bahas pasca perang dunia ke dua. Masyarakat internasional menuntut agar adanya jaminan atas perlindungan dan pengakuan terhadap HAM. Indonesia sebagai suatu negara juga harus menjamin demikian. Telah banyak terjadi dinamika terhadap penegakan HAM di Indonesia. Khususnya pasca masa Orde Baru (ORBA), telah banyak perubahan-perubahan fundamental yang dilakukan terhadap UUD 1945 demi mewujudkan perlindungan HAM yang tegas bagi rakyat Indonesia. Ini tidak terlepas dari adanya kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM yang terjadi di masa lampau di Indonesia. Keadaan demikian mendorong dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia. Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya demikian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan HAM yang pernah terjadi pada masa ORBA. Pembentukan pengadilan HAM tersebut juga sejalan dengan 28D ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni eksistensi pengadilan HAM di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana keberadaan pengadilan HAM di Indonesia.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Sri Heri Perwitasari]]>;
<![CDATA[Rehulina Manita]]>;
<![CDATA[Tengku Raisya Lopi]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13689
<![CDATA[Manusia merupakan makhluk sosial yang membangun hubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan tersebut, terdapat beberapa kemungkinan hal yang terjadi, termasuk dalam hal ini adalah konflik atau permasalahan. Dalam penyelesaian konflik dan permasalahan tersebut, harus diselesaikan dalam suatu prosedur yang jelas dan tegas. Prosedur yang jelas dan tegas yang dimaksud adalah hukum. Hukum merupakan sesuatu yang abstrak, karena tidak dapat dilihat atau diraba, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Hal ini karena hak bukanlah merupakan suatu objek, melainkan suatu tindakan (setelah dilaksanakan). Untuk mempelajari hal ini, kita harus memperhatikan keberadaan hukum melalui efektifitas hukum dalam masyarakat. Memperdebatkan efektivitas hukum di tengah masyarakat berarti membicarakan efektivitas atau penegakan hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi dapat dipastikan ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi apakah hukum itu benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif hukum yang menghubungkan topik penelitian dengan topik utama penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aturan hukum (peraturan), lembaga kepolisian, tempat atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat itu sendiri.]]>
<![CDATA[Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf Daeng M]]>;
<![CDATA[Franky Franky]]>;
<![CDATA[Wiliam Louis]]>;
<![CDATA[Donna Arliena]]>;
<![CDATA[Geofani Milthree Saragih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13690
<![CDATA[Penulis membahas tentang Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Akibat Akibat Minuman Keras Yang Terjadi Di Pekanbaru. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kejahatan yang disebabkan oleh hilangnya kesadaran akibat mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan banyak terjadi di masyarakat dan sampai saat ini keberadaannya masih belum dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan yang mempengaruhi minuman keras, dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menimbulkan pengaruh minuman keras. Metode pendekatan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber data dari buku-buku dan undang-undang yang ada sebagai data terutama didukung oleh data sekunder yang terdiri dari wawancara dengan responden dan narasumber. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi lapangan dan kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang terkena dampak minuman keras untuk mempertimbangkan keadaan minuman keras dan pertanggungjawaban pelaku yang menyebabkan pengaruh minuman keras tersebut untuk melakukan perbuatan. upaya preventif dan represif.]]>
