Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KALIMASADA MELALUI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION: DI KANTOR KELURAHAN PAGESANGAN KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Makhrita Mufidah]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian tentang implementasi Program Kalimasada melalui aplikasi Klampid New Generation untuk mengetahui bagaimana implementasi program Kalimasada melalui suatu aplikasi yang disebut dengan Klampid New Generation (KNG) yang ada di Kantor Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya mengingat tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap administrasi kependudukan. Dalam implementasi program KALIMASADA melalui Klampid New Generation (KNG) yang ada di Kantor Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan sistem penelitian kualitatif dan mengumpulkan data-data seperti wawancara beberapa pihak, observasi, serta dokumentasi. Melalui penelitian ini diketahui implementasi program KALIMASADA melalui aplikasi Klampid New Generation di Kantor Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya sudah termasuk terlaksana dengan cukup baik dikarenakan sudah tepat dengan tiga sudut pandang implementasi oleh Ripley dan Franklin (1986), antara lain (1) Dari tingkat kepatuhan, dimana di dalamnya memerintah langsung pemerintahan yang ada dibawahnya, yaitu kelurahan supaya segera melakukan penyuluhan dengan Ketua RT supaya Program Kalimasada dapat terealisasi dengan baik. (2) Lancarnya rutinitas fungsi, dimana selama proses pelaksanaan program tidak ada kendala yang dihadapi. (3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, dimana dalam hal ini dilihat dari output adanya program kalimasada yang sudah mulai tercapai dengan baik, serta menimbulkan dampak yang baik juga bagi warga sekitar.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN JEMPUT BOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN PENJARINGANSARI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Nabilah Amellia Putri]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Administrasi kependudukan memiliki peran sebagai upaya meningkatkan akan kesadaran dan ketaatan penduduk mengenai kewajibannya dalam pelaksanaan administrasi kependudukan serta memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting. Jemput Bola Administrasi Kependudukan merupakan bentuk program dari kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengenai pelayanan dibalai rw. Hal ini merupakan upaya mendekatkan warga dengan pemerintah dilingkungan Kota Surabaya melalui ketaatan dan ketertiban mengurus dokumen kependudukannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bersinergi meluncurkan inovasi-inovasi terbaru dalam pelayanan publik salah satunya aplikasi Klampid New Generation. Metode yang digunakan dalam penelitian di Kelurahan Penjaringansari adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, partisipasi aktif dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian, kendala masyarakat tidak mengurus data kependudukannya karena menganggap prosedur masih cukup rumit padahal sudah dilakukan secara online. Selain itu, juga terkendala waktu dan sarana prasarana yang kurang memadai. Sehingga penulis diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dikeluhkan masyarakat dan melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahan masyarakat terkait pentingan mengurus dokumen kependudukannya untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang baik dalam memenuhi hak, kewajiban, kebutuhan, dan kepuasan masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL KELURAHAN KALIRUNGKUT PADA PERSPEKTIF E-GOVERNMENT ]]>
<![CDATA[Natasya Nur Aulia]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini dianalisis karena adanya latar belakang pelayanan KTP Digital pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digencarkan oleh Disdukcapil Kota Surabaya. Pelaksanaan pelayanan KTP Digital dimulai pada bulan April tahun 2023 yang dapat dijangkau pada balai RW sekitar, pelayanan ini hanya ada pada beberapa kelurahan yang menjadi percontohan karena dilihat dari tingginya minat masyarakat untuk mengaktifkan KTP Digital. Aktivasi KTP Digital dapat dibantu oleh petugas pelayanan, seperti pada Kelurahan Kalirungkut yang menjadi penelitian artikel ini. Petugas pelayanan telah diberi bekal ilmu dan pelatihan bagaimana cara mengaktivasi KTP Digital melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Bentuk pelayanan ini merupakan inovasi dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan yang dapat dijangkau di balai RW Kelurahan Kalirungkut memberi kemudahan terutama kepada lansia untuk menghemat tenaga, selain itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari pelayanan ini yaitu komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara yang dapat memberi gambaran. Hasil yang diperoleh dari lapangan menunjukkan jika pelayanan KTP Digital yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan adminduk dikatakan cukup, dari segi petugas yang memberikan pelayanan mampu memberi informasi dan arahan secara jelas baik jadwal pelayanan dan pertanyaan yang diajukan seputar KTP Digital, sedangkan pada software yang digunakan masih terdapat kendala seperti server untuk mengakses SIAK ditutup secara mendadak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGAM E-PARKIR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN RETRIBUSI PARKIR KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Ronan Adi Permana]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>;
<![CDATA[Rachmawati Novaria]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di era globalisasi, berkembangnya teknologi yang maju membawa perubahan dalam berbagai penghidupan. Hampir seluruh bidang telah memanfaatkan teknologi, tak terkecuali pada pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi maka pelayanan akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sering disebut dengan e- government. Penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah dimana bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Upaya ini untuk menggunakan perkembangan teknologi dengan mudah dan dapat di koneksikan kepada masyarakat .Di negara-negara maju, hasil pemanfaatan teknologi digital (Electronic Digital Services) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang di istilahkan sebagai Electronic Government (eGov). Menurut Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Gov sebagai penggunaan teknologi oleh pemerintah (seperti: wide area network, internet dan mobile computing) yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak berkepentingan. Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan, bisnis, industri dan pendidikan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat luar Kota Surabaya untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya sehingga banyak pendatang dan perantauan , Kepadatan penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi di Surabaya berimbas pada permasalahan klasik perkotaan yaitu kemacetan. Kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin tinggi menjadi permasalahan utama dalam perparkiran. E-Parkir atau biasa dikenal dengan parkir elektronik adalah alat yang digunakan untuk mengukur durasi parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir secara elektronik. E-Parkir ini juga berpengaruh di pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.]]>
<![CDATA[ETIKA PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Yafie Amaratus Sania]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian kali ini berfokus pada analisis implementasi etika pelayanan administrasi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan teknik kualitatif dengan pengumpulan data dari wawancara bersama narasumber, observasi oleh peneliti dan dokumentasi. Penganalisisan data berupa pengerucutan data, pemaparan data, verifikasi data serta pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori etika oleh Mertins Jr pada Maani (2010). Terdapat empat poin penting yang menjadi faktor terlaksananya implementasi etika dalam bidang pelayanan di Dispendukcapil Kota Surabaya ini adalah persamaan atau kesetaraan, keadilan, loyalitas atau kesetiaan, dan tanggung jawab. Kesimpulan dalam hal ini adalah implementasi etika di bidang pelayanan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya telah dalam melaksanakan implementasinya dengan memenuhi 4 indikator yang dikemukakan oleh teori Mertins Jr dalam Maani (2010) tersebut.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Muhammad Alwan Yassin]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>;
<![CDATA[M. Kendry Widiyanto]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Implementasi kebijakan tentunya menjadi yang terpenting dalam mewujudkan keinginan guna mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Salah satunya kebijakan yakni over dimension and over loading. Kebijakan ini dibuat guna mengatasi kendaraan yang melanggar dengan mematuhi aturan layak jalan. Pada implementasi tentunya perlu instansi terkait agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang dimana instansi terakit yang menangani kebijakan over dimension and over loading di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian membahas terkait imlementasi kebijakan over dimension and over loading angkutan barang industri di kabupaten sidoarjo hal ini bertujuan sejauh mana dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimana dalam menemukan hasil penelitian dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan implemenatsi kebijakan. Mulai dari sosialisasi, peningkatan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, sertas struktur birokrasi. Namun hal ini perlu adanya konsistensi dan tindakan tegas lagi dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang melanggar aturan. Diharapkan kerja sama antar pihak terkait bisa dilaksanakan mulai dari perusahan, pengguna angkutan, serta pihak yang memungkinkan terlibat dalam aturan tersebut.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN ]]>
<![CDATA[Yunira Nur Hidayati]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>;
<![CDATA[Rachmawati Novaria]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini berfokus pada peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 pada pasal 2 dimana dikatakan bahwasannya “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward George III tentang Implementasi Kebijakan yang meliputi empat indikator penilaian, yakni komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya masih terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan pemakaian Rusunawa dengan kondisi dilapangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satunya yakni kurangnya klasifikasi persyaratan secara spesifik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pihak Dinas ataupun UPTD terkait. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.]]>
<![CDATA[PENGARUH ETIKA BIROKRASI DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA SAMSAT MANYAR KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Rosita Wulandari Sayogo]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>;
<![CDATA[Rachmawati Novaria]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan publik masih sangat dibutuhkan dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hampir diseluruh duniapelayanan publik didalam pemerintahan Indonesia sering terjadi permasalahan pada sistem SOP, Waktu, Biaya, dan Etika pada proses pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik sangat memerlukan peran etika didalam instansi. Dalam upaya kinerja seorang pegawai, instansi memberikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka birokrasi pemerintahan melakukan berbagai kegiatan dalam sarana dan prasarana tersebut harus mendukung penyelesaian tugas agar tepak waktu dan memberikan mutu hasil yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis pengaruh Etika Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan, (2) Menganalisis pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan. Metode dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah pegawai di Samsat Manyar Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 pegawai. Adapun teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Samsat manyar merupakan pelayanan publik dalam meningkatkan jumlah wajib pajak/masyarakat dengan melayani Proses Kendaraan bermotor. Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunaan program SPSS 29 diketahu bahwa etika birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan pada samsat manyar kota surabaya. Dan kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan pada samsat manyar kota surabaya. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Etika Birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan, hasil ini membuktikan bahwa perilaku etika birokrasi sangat efektif dan efisien, serta optimal dan mengarah pada dampak yang baik bagi kualitas pelayanan. Dan Kinerja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan, hasil ini membuktikan bahwa dengan adanya peran kinerja pegawai pada instansi sangatlah penting, jika instansi tidak memiliki kinerja pegawai maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ pelanggan juga tidak sesuai/buruk.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SIM-LONTAR DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Nurma Nabila]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>;
<![CDATA[M. Kendry Widiyanto]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan  menganalisis penerapan SIM-LONTAR di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini menggunakan teori Indikator keberhasilan dari hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government pada buku Indrajit (2006) meliputi tiga indikator keberhasilan, yakni komunikasi; support; capacity; dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penerapan SIM-LONTAR dapat dikatakan berhasil, meskipun masih ditemukan kendala yang sedikit menghambat kinerja dalam memberikan pelayanan tetapi tidak berpengaruh sehingga masih dapat melayani pemulangan orang terlantar dengan baik dan penerapan aplikasi ini sangat memberi manfaat sehingga membantu pelayanan berjalan dengan efisien.]]>
<![CDATA[PELAYANAN KLAMPID NEW GENERATION (KNG) TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Azizah Fitri Azarah]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaruh Pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat merupakan salah satu hal terpenting dalam Pemerintahan, Pemerintah harus memastikan jika program yang dibuat dapat berguna, mudah dipahami dan digunakan serta memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik sehingga masyarakat puas dengan program tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Klampid New Generation (KNG) di Kelurahan Sidotopo Wetan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket. Penelitian ini berfokus pada 5 dimensi pelayanan public yaitu reliability, responsiviness, assurance, empaty, dan tangibles untuk mengukur kepuasan masyarakat di Kelurahan Sidotopo Wetan.]]>
