Claim Missing Document
Check
Articles

PENERTIBAN USAHA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI KEPEMILIKAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN BULELENG Yudha Putra, Ida Bagus Putu; Artha Windari, Ratna; Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28731

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mekanisme Penerbitan Surat Ijin Usaha Peragangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Terhadap Pelaku Usaha Penjual Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Buleleng, (2) Bentuk Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penjual Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan snowball sampling. Subjek penelitian ini adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Pelaku Usaha, Konsumen dan objek penelitian ini adalah Minuman Beralkohol, serta lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis Penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kabupaten Buleleng didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijianan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. (2) Bentuk pengendalian dan pengawasan usaha penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan memeriksa takaran, golongan minuman, dan persyaratan pengembangan oleh tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijianan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
NYEPI SEGARA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NUSA PENIDA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v3i1.2921

Abstract

Nyepi Segara merupakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Nusa Penida dalam sebuah visi mulia pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pelaksanaan Nyepi Segara yang jatuh pada Purnama sasih kapat atau purnama keempat berdasarkan penanggalan Bali oleh masyarakat Kepulauan Nusa Penida yang terdiri atas Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sejak 1600 atau saat masa pemerintahan Raja Dalem Waturenggong. Kegiatan Nyepi Segara sebagai sebuah nilai kearifan lokal sudah seharusnya dapat dikaji secara ilmiah dari berbagai bidang keilmuan. Penelitian dilaksanakan dengan metode: wawancara, kuisioner, dan vocal grup discusion. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan potensi laut dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan Pulau Nusa Penida memiliki konsep Tri Hita Kirana dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Nyepi Segara di Pulau Nusa Penida menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pelestarian lingkungan laut di Kawasan Pulau Nusa Penida.  Nyepi Segara di Nusa Penida sebagai kearifan lokal menjadi landasan pembentukan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida
BENTUK PERKAWINAN MATRIARKI PADA MASYARAKAT HINDU BALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN KESETARAAN GENDER Adnyani, Ni Ketut Sari
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284

Abstract

Abstrak Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model hukum perkawinan berorientasi gender berbasis desa adat Hindu Bali. Penelitian ini akan dilakukan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Luaran penelitian selama tiga tahun dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) luaran tahun I (2015) terdiri adalah artikel ilmiah di jurnal terakreditasi, dan draft buku ajar hukum waris pengaruh dari perkawinan berorientasi gender berbasis desa adat Hindu Bali. (2) luaran tahun II (2016) terdiri adalah artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, dan buku ajar terkait dengan hukum waris pengaruh dari perkawinan berorientasi gender berbasis desa adat Hindu Bali, dan artikel ilmiah di jurnal internasional. Hasil penelitian bentuk perkawinan matriarki di beberapa daerah di provinsi Bali seperti Buleleng, Tabanan, Gianyar, telah dijumpai penerapannya dalam masyarakat, sedangkan, di beberapa daerah lain seperti Jembrana, Klungkung, dan Bangli masih menolak bentuk perkawinan nyentana (nyeburin) yang secara proses menyerupai perkawinan matriarki, namun menurut esensinya status putrika pada anak perempuan yang menjadi sentana rajeg sudah didaulat berdasarkan pauman krama sebagai purusa (status laki-laki) penerus keturunan keluarga. Beberapa daerah lain seperti Karangasem, dan Kodya Denpasar, di satu sisi pada umumnya masyarakat menganut bentuk perkawinan patriarki, tapi dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri ada beberapa desa seperti Tianyar, dan Abang di wilayah kabupaten Karangasem yang dijumpai telah melaksanakan bentuk perkawinan matriarki. Dikaitkan dengan pewarisan, pengaruh bentuk perkawinan matriarki terhadap anak perempuan yang semula bukan sebagai ahli waris dapat menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Implikasinya putrika mempunyai kewenangan yang sama dengan laki-laki untuk mewarisi harta kekayaan dan sanggah (tempat suci keluarga) sebagaimana layaknya laki-laki. Model rekonstruksi kebijakan perkawinan yang direkomendasikan oleh peneliti menjawab permasalahan di lapangan adalah penerapan model formulasi kebijakan perkawinan parental (Pada Gelahang). Kata Kunci: perkawinan, matriarki, gender. Abstract In general, this study aims to develop a model of marriage laws gender-oriented village-based traditional Hindu Bali. This study will be conducted over three years, from 2015 until 2016. The output of the study for three years can be described as follows: (1) outputs the first year (2015) is composed of scientific articles in accredited journals and textbooks draft law of inheritance the influence of gender-oriented marriage of traditional village-based Hindu Bali. (2) The outcome of the second year (2016) is composed of scientific articles in accredited national journals, and textbooks related to inheritance laws the influence of gender-oriented marital village-based traditional Balinese Hindu and scientific articles in international journals. The results of the study form of marriage matriarki in some areas in the province of Bali as Buleleng, Tabanan, Gianyar, has found its application in society, whereas, in some other areas such as Jembrana, Klungkung and Bangli still refuse forms of marriage nyentana (nyeburin) which process resembles marriage matriarki, but according to its essence putrika status in young women who become Rajeg cemetery has been asked by pauman manners as purusa (status male) successor to the family lineage. Several other areas such as Karangasem, and Denpasar municipality, on the one hand to the general public embrace patriarchal forms of marriage, but in practice there is no doubt there are some villages like Tianyar, and brother in the district of Karangasem who are found to carry out the marriage form matriarki. Associated with inheritance, marriage forms matriarki effect against girls which was originally not as heirs may be heir to the wealth of their parents. , The implication putrika have the same authority as men to inherit wealth and corrected (sanctum family) as befits a man. Model reconstruction marriage policy recommended by researchers to answer the problem in the field is the application of the model policy formulation parental marriage (In Gelahang). Keywords: marriage, matriarki, gender.
PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KAJIAN PENGATURAN SUBAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengkaji peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya penetapan subak sebagai warisan dunia dan untuk mengetahui implikasi hukum pengaturan subak sebagai kearifan lokal KMHA. Penelitian hukum normatif dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, teknik analisis menggunakan teknik hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap subak sebagai KMHA di Indonesia dengan tetap memberikan ruang dan otoritas bagi lembaga subak. Peran masyarakat, bisa memastikan kelestarian dan keberlanjutan bagi warisan budaya dunia, dengan menggandeng pengelolaan berbasis birokrasi yang mengadopsi potensi dan partisipasi masyarakat lokal. Lembaga subak tetap mempertahankan eksistensi dengan berpegang teguh pada awig-awig dan perarem.
POLICY MODEL OF FINANCIAL RESPONSIBILITY AND MEASUREMENT OF BALI WOMEN PERFORMANCE IN SEKAA CINGKREMAN (FEASIBILITY STUDY OF PUBLIC SERVICES) Sari Adnyani, Ni Ketut; Mandriani, Ni Nyoman; Putus Asrini, Ni Kadek
Ganesha Law Review Vol 1 No 1 (2019): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v1i1.20

Abstract

This research is motivated by the problem of service management for members who are recruited as customers based on mutual agreement. In terms of implementation, this is commonly practiced by Balinese women to set aside a portion of their income to be saved (cingkreman). However, if it is identified by a mechanism based solely on agreement, sometimes if there is an dishonest administrator it will have an impact on the losses of its members who are cingkreman customers. The issue of accountability becomes urgent in measuring the financial responsibility of the employees; the management has not been able to measure performance in providing services to sekaa cingkreman members; Cingkreman savings collection which deposits are also based on agreement, in terms of recording still manual and not systematic indicates that financial management has not been organized on a number of occasions the influence of management of all cingkreman has not yet achieved optimal results. In general, this study aims to develop a model of financial accountability and measurement of the performance of Balinese women in sekaa cingkreman (feasibility studies of public services). The method used in this study is a type of research developing a public service policy model among members of the sekaa cingkreman consisting of Balinese women. The policy of financial accountability can be seen from the perspective of Transparency. The techniques of collecting data are observation, interviews and documentation studies, data analysis techniques using qualitative descriptive techniques. The results of this study are models of financial accountability policies that show public service by Balinese women who are members of the sekaa cingkreman.
STATUS OF WOMEN AFTER DISMISSED FROM MIXED MARRIAGE IN BALI'S LAW PERSPECTIVE Sari Adnyani, Ni Ketut
Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan apabila terjadi perceraian dari perkawinan campuran; Tingkat keberterimaan desa adat terhadap perempuan yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran. Pengaruhnya terhadap keberadaan kaum perempuan Bali setelah bercerai dari perkawinan campuran. Metode hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah dan analisis hukum dengan menggunakan interpretasi hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori hukum, serta teori pluralisme hukum. Hasil penelitian: Secara filosofis, perlindungan hukum untuk perempuan Bali yang mengalami perceraian akibat perkawinan campuran mulai memperoleh perhatian karena bersinggungan dengan keberadaannya sebagai bagian dari warga desa adat apalagi perempuan yang semula berkasta brahmana tidak bisa kembali ke rumah deha. Merespon keberadaan perempuan yang sudah nyerod (turun kasta) akibat perkawinan campuran, desa adat umumnya mau menerima perempuan yang bersangkutan dengan membayar uang penanjung batu sebagai prasyarat untuk bisa kembali diterima di desa adat sebagaimana layaknya krama istri (warga desa adat yang perempuan) lainnya. Secara Hukum, pengaruhnya bagi perempuan Bali perempuan Bali terhadap keberadaannya dalam lingkungan sosial di desa adat. Secara sosiologis. sejumlah desa adat menerima kembali dengan tangan terbuka perempuan dengan status bercerai dari perkawinan campuran, terkait kewajibannya ngayah dan haknya mendapatkan pengayoman dari desa adat juga diprioritaskan.
PERJANJIAN SEWA-MENYEWA RUMAH KOS (INDEKOS) BAGI PARA PIHAK TERKAIT PERJANJIAN LISAN DI KOTA SINGARAJA Putu Utari Praba, Dewa Ayu; Sari Adnyani, Ni Ketut; Sudiatmaka, Ketut
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to (1) find out the mechanism of boarding house rental agreement for the parties related to verbal agreements. (2) find out the implementation of a boarding house rental agreement for the parties related to verbal agreements in Singaraja City. (3) the legal consequences of the boarding house rental agreement for the parties related to the verbal agreements if one of the parties do a default. This research is a kind of empirical juridical research, with descriptive qualitative research, the research subjects are Owners and Tenants of Wijaya Kusuma Boarding House, Wahyu Murti, Baktiseraga, and Putri Lingga. Data collection, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that; The mechanism of boarding house rental agreement for parties related to verbal agreements, namely inform the tenants to give the identity, payment of rent, information of the night- visit provisions, and agreement reached in the specified agreement in accordance with 1320 KUH Perdata; The implementation of the verbal agreement of boarding house rental in Singaraja City by means of the tenant have to come to the boarding house to meet the owner directly.
ANALISIS YURIDIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015) TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN Pastika Jaya, Ketut; Sudiatmaka, Ketut; Sari Adnyani, Ni Ketut
Ganesha Law Review Vol 2 No 2 (2020): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was conducted in order to know and understand about the cancellation of the brands carried in trading activities in accordance with Act No. 20 of 2016 on the brand and geographical indications. This study is the method of normative research using qualitative descriptive type of approach, the conceptual approach and the approach of the legislation. And then analyzed using the primary legal materials, secondary and tertiary to obtain relevant conclusions to the problems faced. The results showed that the appeal filed by INTER IKEA Systems BV was rejected on the grounds of Law No. 15 of 2001 on the brand, the brand set to be deleted from the list of generic brand if not used for 3 (three) years in a row.
Prohibition of Violations of Heavy Human Rights Adnyani, Ni Ketut Sari
International Journal of Social Science and Business Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v5i1.32693

Abstract

This study aims to analyze the clause on protecting human rights Article 2 of the UDHR and the state responsibility for the types of genocide crimes of Article 6 of the Rome Statute as a response to the fanaticism of religion, culture, freedom, anarchy, radicalism, and underestimating pluralism, which tends to discriminate, witness and allowing people to kill, kill, and rape large numbers of nations. Type of normative legal research. The research approach used is a statutory approach and a case study approach. The results show that human rights violations by borrowing the concept of performative self-contradiction from the theory of criminology, legal protection, and state responsibility provide protection for citizens who assert their rights are severely limited by Article 2 of the UDHR's human rights protection clause and responsibility Article 25 states against the protection of human rights. Further understanding and unifying the various legal cases that Article 6 has produced so far: both target political human rights violations, attack liberal democracy in general; and the abuse of exclusive human rights, attacking the rights of others. Category of genocide or not, we need to pay attention to 2 (two) things, namely Actus Reus (action) and Mens Rea (evil intention) in action.
Internalization of Braya's Amazing Values as A Management of Business Control In Endek Clothing UKM and Klungkung Songket (Case Study Approach) Adnyani, Ni Ketut Sari; Purnamawati, I Gusti Ayu; Sulindawati, Ni Luh Gede Erni
AKRUAL: JURNAL AKUNTANSI Vol 10, No 2 (2019): AKRUAL: Jurnal Akuntansi
Publisher : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jaj.v10n2.p145-156

Abstract

The research study in this article is in the form of values of Brama as a social capital in the development of creative industries by the craftsmen who are members of Small and Medium Enterprises (SMEs) crafts of endek ikat and songket Klungkung. Values align Braya to SME leadership patterns, human relationships with other SMEs, workers, and customers, and social responsibility in order to provide welfare to their workers. Research method, This research use model (Research and Development). The sample of 15 SMEs involved in the develompment stage was chosen purposively. Needs analysis was conducted as a basis for designing an evaluation model of the planting of values of Braya based on local genius. Outcomes: Braya's Branding Values Internalized by SMEs, their relevance influences SMEs' social responsibility attitude, combines empowerment and entrepreneurship aspects based on kinship and togetherness
Co-Authors ., Ida Ayu Putu Sri Utari ., Ni Putu Krisna Priandari Agus Sujana, Komang Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anis Lailatul Fajriah Ardhya, Si Ngurah Ardya, Si Ngurah Asrini, Ni Kadek Putus Ayu Nadya Gayatri Beatrix Hutasoit Berliana Mawarni, Komang Febri Dani Ilham Desak Laksmi Brata Desak Made Dwipayani Dewa Agung Budi Rama Laksana Dewa Ayu Eka Agustini Dewa Ayu Made Laksmi Dewi Dewa Ayu Putu Utari Praba Dewa Bagus Sanjaya Dewa Gede Sudika Mangku Elly Herliyani Fadillah, Nazarina Fajar Bukit Purnama, Ida Bagus Kade Febriyanti Dantes, Komang Frisma Indra Prastya, Komang G. Aditya Nugraha Putra Gede Adi Puspa Ariawan Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Putu Nia Priyantini Hadi Parwanta, Kadek Martha Hadi Putra Permana Handini, Selli Hutasoit, Beatrix I Gede Yudi Wisnawa I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri I Gusti Ayu Purnamawati I KETUT SUDANTRA I Komang Gede Triandhi Mayuda Putra I Made Surya Wahyu Arsadi I Made Yudana I Putu Agus Yudha Artama I Wayan Artawan I Wayan Budiarta I Wayan Kertih I Wayan Landrawan I WAYAN WINDIA I.G.A. Lokita Purnamika Utami I.G.A.Meta Sukma Devi Ida Ayu Putu Purnami Ida Bagus Indra Bhaskara Ida Bagus Kade Fajar Bukit Purnama Ida Bagus Putu Yudha Putra Ira Octaviyani . Jayanti Ningrat, Kadek Ayuni Jima, Selviana Jose Widyatama Lingga Juliasih, Ni Wayan Kadek Agus Pranata Kusuma Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra Kadek Ayuni Jayanti Ningrat Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna Kadek Martha Hadi Parwanta Kadek Sumarni Kadek Tia Yuliastari Ketut Pastika Jaya Komang Agus Sujana Komang Febri Berliana Mawarni Komang Febrinayanti Dantes Komang Febriyanti Dantes Komang Frisma Indra Prastya Komang Tria Anggreni Lailatul Fajriah, Anis Laksmi Brata, Desak Lompoh Egia Nuansa Pinem M.Si Drs. Ketut Sudiatmaka . Made Bagas Ari Kusuma D Made Deby Listianitari Made Sugi Hartono Mandriani, Ni Nyoman Mandriani, Ni Nyoman Mangku, Dewa Gede Maria Avelina Abon Mas Adipa Putra, Putu Eka Nazarina Fadillah Ni Kadek Diah Rahma Gayatri Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Kadek Putus Asrini Ni Ketut Restini Ni Luh Gede Erni Sulindawati Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi Ni Nyoman Mandriani Ni Nyoman Mandriani NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Mira Kusuma Yanti Ni Putu Monika Ventari Kusumawati Ni Putu Rai Yuliartini Ni Wayan Juliasih Ni Wayan Sukerti Pastika Jaya, Ketut Pitriyantini, Putu Eka Pranata Kusuma, Kadek Agus Prisilia Eka Trisna, Putu Diana Puspa Ariawan, Gede Adi Putra Permana, Hadi Putra, G. Aditya Nugraha Putu Agus Yana Saputra Putu Diana Prisilia Eka Trisna Putu Eka Mas Adipa Putra Putu Utari Praba, Dewa Ayu Putus Asrini, Ni Kadek Rahma Gayatri, Ni Kadek Diah Rama Laksana, Dewa Agung Budi Ratna Artha Windari Restini, Ni Ketut Salwa Shafira Selli Handini Selviana Jima Si Ngurah Ardya Sukma Devi, I.G.A.Meta Sumarni, Kadek Tia Yuliastari, Kadek Tria Anggreni, Komang Triandhi Mayuda Putra, I Komang Gede Ventari Kusumawati, Ni Putu Monika Wisnu, I Wayan Gede Yana Saputra, Putu Agus Yanti, Ni Putu Mira Kusuma Yudha Putra, Ida Bagus Putu Yudistira Mahadi Putra, Kadek Agus Yustisia Dewi, Ni Luh Putu Wahyuni