Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan PN Tebing Tinggi Nomor: 701/Pid.B/2010/PN-TTD jo. Putusan MARI Nomor : 2280 K/Pid.Sus/2012) Edi Warman; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 02 (2016)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.328 KB)

ABSTRAK Olivia Intan Maria Sinurat* Prof. Dr. Ediwarman,SH., M.Hum ** Nurmalawaty, SH., M.Hum *** Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa. Putusan bebas khususnya dalam kasus narkotika selalu menjadi hal yang kontroversial dalam masyarakat, karena seorang pelaku dalam tindak pidana narkotika merupakan seseorang yang dipandang tercela. Bahkan dalam Undang-Undang Narkotika sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana mati. Putusan bebas yang dijatuhkan atas kasus narkotika pasti menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, khususnya dalam kasus narkotika. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika, faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dan apa kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhkan putusan bebas. Untuk menjawab masalah tersebut maka metode yang penulis gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta melakukan wawancara langsung dengan obyek yang berhubungan. Pengaturan mengenai penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dikaji secara terpisah, yaitu dari KUHAP yang mengatur mengenai penjatuhan putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan dari undang-undang narkotika, yang mana pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika adalah apabila tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan apabila tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi putusan bebas adalah berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pemulihan nama baik).

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Intan Putri; Nurmala Waty; Eka Putra
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2016)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.809 KB)

ABSTRAK *Intan Andini Putri **Nurmalawati, SH, M.Hum ***Dr. Muhammad Ekaputra, SH, M.Hum Wanita sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya sebagai seorang wanita. Banyak hasil penelitian dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi wanita ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya.Dan hal itu akan semakin bertambah bila wanita berada dalam status sosial dan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai, tidak memiliki akses terhadap informasi. Kedudukan antara pria dan wanita yang selalu terjadi diskriminasi terhadap wanita karena wanita selalu dianggap lemah. Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi, berupa teknik yang digunakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder. Analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU PKDRT ) ke dalam kategori yang telah ditentukan. Setelah itu, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wanita pada dasarnya telah sama dengan pria , namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai kesulitan dalam merealisasikannya dan wanita selalu dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak perlu mendapatkan sesuatu yang lebih dalam segala hal apa yang seharusnya menjadi haknya. Pengaturan perlindungan hukum terhadap wanita yang diatur di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 285,286, 332, 347, 351 dan 356 bagian ke-1 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu Pasal 5, 6, 7, 8, dan 9, dimana ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, dan 53 UU PKDRT. Perbandingan perlindungan hukum terhadap wanita dari segi bentuk tindak pidananya di dalam KUHP yaitu tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan , kemerdekaan orang, nyawa, dan penganiayaan, sedangkan di dalam UU PKDRT bentuk tindak pidananya yaitu secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dari segi perlindungan hukum yang diberikan di dalam KUHP yaitu hanya sebatas pemberian hukuman pidana penjara, sedangkan di dalam UU PKDRT perlindungan hukum yang di berikan lebih luas. Dari segi jenis pidananya di dalam KUHP secara umum yaitu pemberian hukuman pidana pokok yaitu pidana penjara, sedangkan di dalam UU PKDRT jenis pidananya tidak hanya hukuman pidana pokok yaitu pidana penjara atau pidana denda , namun terdapat pidana tambahan kepada pelaku.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/PID/2012) Ariq Ablisar; Nurmala Waty; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 02 (2016)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.064 KB)

ABSTRAK Ariq Ablisar* Nurmalawaty** Alwan*** Hubungan dokter dengan pasien dalam upaya penyembuhan didasarkan pada transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan penyakit pasien berupa suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh.Hungan tersebut dapat berakibat terjadinya malpraktik sehingga dokter diminta pertanggungjawaban pidana. Kasus yang terjadi di Rumah Sakit Prof. Dr. R.D. Kandau Malalayang Manado dimana dr. Ayu Sasiary Prawani, dr Hendri Simanjuntak dan dr Handi Siagian secara bersama-sama dituntut telah melakukan malpraktik yang mengakibatkan Siska Makatey meninggal dunia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat diskriptif analisis dengan analisa kualitatif. Sumber bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/Pid/2012. Permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi syarat-syarat malpraktik medis yang dilakukan dokter serta bagaimana pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/Pid/2012 Dokter dalam menjalankan profesinya untuk melaksanakan tindakan medik dapat dikatakan telah melakukan malpraktik apabila, dokter tidak teliti atau tidak berhati-hati maka ia memenuhi unsur kelalaian, tindakan yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan ukuran ilmu medik, kemampuan rata-rata dibanding katagori keahlian medik yang sama, dalam situasi dan kondisi yang sama dan sarana upaya yang sebanding/proposional dengan tujuan konkrit tindakan/perbuatan medis tersebut. dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak, dan dr. Hendy Siagian dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti adanya kelalaian yang mengakibatkan Siska Makatey meninggal dunia, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Pakultas Hukum USU ** Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana USU *** Dosen Pembimbing II dan Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana USU

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ( Studi Putusan No. 64/ Pid.Sus. K/ 2013/ PN.Mdn) Iwan Simbolon; Syafruddin Kalo; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.248 KB)

ABSTRAKIwan Jani Simbolon*H. Syafruddin Kalo**Nurmalawaty***Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanyamerugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakanpelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,sehingga digolongkan sebagaiextraordinary crime. Selain itu, dampak tindakpidana korupsi selama ini juga telah menghambat kelangsungan pembangunannasional. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu lahan yangkorupsi yang paling subur dan sistemik yang merupakan sumber utamakebocorananggaran yang memberi sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayananbarang dan jasa bagi rakyat Indonesia.Permasalahan dalam skripsi ini adalahbagaimanakah pengaturan hukumtentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan hubungannya dengan tindakpidana korupsidanbagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidanakorupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam kasus korupsi pengadaan di DinasKesehatan Kabupaten Toba Samosir (Putusan PN Medan No. 64/ Pid. Sus. K/2013/ PN. Mdn).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukumnormatif, yaitudengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum denganmengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judulskripsi ini.Pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini diatur dalam PerpresNomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atasPerpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 172Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo.Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah.Dalam tindak pidanakorupsi pengadaan barang dan jasa yang dapat diminta pertanggungjawabanpidananya adalah orang-perorangan dan atau korporasi. Berbicara mengenaipertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaanbarang dan jasa maka akan terkait dengan pertanggungjawaban jabatan danpertanggungjawaban pribadi oleh karena pertanggungjawaban pribadi akanmelahirkan pertanggungjawaban pidana.

I N J A U A N K R I M I N O L O G I T E R H A D A P T I N D A K PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN KEKERASAN (BEGAL) YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI KASUS POLSEK DELITUA) HENDRIAWAN HENDRIAWAN; Nurmala Waty; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.126 KB)

ABSTRAKHendriawan*Nurmalawaty S.H., M.Hum**Alwan S.H., M.H***Fenomena pencurian kenderaan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenaldengan istilah “begal” adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangatmeresahkanmasyarakat. Namun sangat disayangkan ternyata masalah pembegalan ini telahmelibatkan pelajar sebagaimana kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Delitua.Darikasus ini maka rumusan masalah dalam penelitian apakah faktor-faktor yang menyebabremaja melakukan tindak pidana pencurian kenderaan roda dan bagaimana upayapenanggulangan yang dilakukan oleh jajaran Polsek Delitua. Penelitian ini dilakukan diwilayah hukum Polsek Delitua, adapun yang menjadi objek penelitian adalah para pelakubegal motor dalamhal pelajar. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengannarasumber-narasumber secara mendalam dan tajam. Pendekatan yang kedua adalah denganmemaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan tinjauankriminologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang kriminilogi tampabahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah ketidakmampuan dalam berpikir sehat dalammengahadapi berbagai macam masalah hidup, kebimbangan dalam memilih jalan hidup yangberakhir keputusanyang menyimpang, perasaan bersalah, efek dari narkoba dan rendahnyapemahaman dan ketaatan terhadap nilai-nilai agama. Hasil temuan kedua dari sudut pandang,menunjukkan bahwa faktor keluarga, pendidikan, dan sosial/pertemanan memainkan perananpenting dalam mempengaruhi kepribadian para pelaku untuk membentuk watakkriminal.Kemudian hasil penelitian terhadap upaya-upaya para aparat penegak hukummemperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Delitua yangmengarah kepada upaya-upayapre-emtif, preventif dan represif seperti melakukan sosialisasikepada pelajar, patroli,sweepingdan penyidikan dalam mengungkap jaringan para pelakubegal.

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIJATUHI SANKSI PIDANA Antoni Simanjuntak; Nurmala Waty; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.073 KB)

ABSTRAKSIAnthoni Agung Pratama Simanjuntak¹Nurmalawaty²Marlina³Children are a part of the youth of a nation that has the potential to advance the nation if it had grown. In Indonesia real situation of children is very alarming. Evidenced by the many children who commit criminal acts. The sanctions measures adopted against children committed a crime, it is more focused on the welfare of the child rather than the interests o f society as a whole. Thus the punishment meant as retaliation dideritakan to a child. The impact of imposition of penalties on child will greatly affect a child's behavior and or physical, mental child that would impose itself as the future generation.The method used in this thesis is the study yuridisnormatif with the approach used is the approach of legislation relating to child protection, juvenile justice system in Indonesia. The material was taken from the writing of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.Based on this research can disimpulkanpenjatuhan criminal sanctions against children perpetrators of criminal acts according to Law No. 23 of 2002 Juncto Act No. 35 of 2014adalah requires states particularly on special protection for children in conflict with the law are implemented through treatment humanly appropriate rights children, providing officers escort a special early on, providing facilities specifically, the application of sanctions appropriate to the best interests of the child, monitoring and recording constantly on the development of children in conflict with the law, guarantee to maintain relationships with their parents or relatives and protection from mass media overload and labeling in society. In Law No. 11 year 2012 has also been set up measures to protect children during the trial, among others the protection of children's rights under investigation, arrest or detention, and prosecution to prevent children perpetrator of that offense of inhuman treatment and protecting children and their rights in order to grow and develop optimally without violence and discrimination.

PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR MEDAN) Rachel Hutabarat; Syafruddin Kalo; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.652 KB)

ABSTRAK Rachel Hutabarat* Syafruddin Kalo** Nurmalawaty*** Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan yang paling meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika agar semua kejahatan yang berkaitan Narkotika dapat ditanggulangi dan juga proses pemeriksaan nya di kepolisian dapat berjalan dengan baik. Di dalam proses pemeriksaan Kasus Narkotika di kepolisian, penyidikan merupakan suatu proses yang sangat beperan vital, karena di dalam proses inilah kita dapat mengetahui bagaimana Tindak Pidana Narkotika itu dilakukan dan apa saja yang menjadi barang buktinya. Adapun permasalahan yang sering dihadapi adalah bagaimana pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Narkotika dalam penyidikan, serta bagaimana kendala-kendala yang di hadapi kepolisian dalam pengamanan barang bukti.Salah satu kendala yang paling menonjol adalah tentang pengamanan barang bukti dari Tindak Pidana Narkotika tersebut karena fasilitas untuk tempat mengamankan barang bukti belum terlalu memadai, dan disinilah perlu adanya pertanggungjawaban dari kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan bersifat yuridis empiris (studi lapangan). Penelitian yang bersifat Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang berkaitan. Penelitian yang bersifat Yuridis Empiris adalah penelitian yang melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara dari narasumber (informan) secara langsung yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini, pihak yang dimaksud adalah Satuan Kepolisian Kota Besar Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polisi yang bertugas sebagai penyidik dalam proses penyidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat vital, serta dalam menjalankan tugas-tugasnya penyidik memiliki beberapa kendala yang dapat menghambat proses penyidikan. Salah satunya adalah tentang pengamanan barang bukti Narkotika yang dimana fasilitas yang terdapat di Polsek ataupun Polres belum begitu memadai. * Mahasiswa Fakultas Hukum Sumatera Utara. ** Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas SumateraUtara. *** Staf Pengajar Hukum Pidana, Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP PENDERITA GANGGUANG MENTAL (STUDI PUTUSAN NO. 377/PID.B/2011/PN.BB RAY BACHTIAN RANGKUTI; Nurmala Waty; Mohammad Eka Putra
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.855 KB)

Ray Bachtian Rangkuti (* Nurmalawaty (** Mohammad Ekaputra (*** Hukum positif di Indonesia tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina (overspel). Perbuatan zina menurut KUHP hanya meliputi mereka yang melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, kekerasan dan ancaman kekerasan, KUHP juga memandang ada suatu perbuatan yang melakukan persetubuhan dengan daya paksa, kekerasan, atau ancaman kekerasan, yaitu delik pemerkosaan, Tindak pidana pemerkosaan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. Pada hakikatnya korban tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kejahatan seksual sekarang ini merebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelaku tidak mengenal lagi status, pangkat, pendidikan, jasmani, dan usia korban. Bahkan banyak juga yang tega memperkosa orang yang dalam keadaan tidak berdaya, baik secara fisik maupun mental. Semua ini dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative melalui studi pustaka (Library search). Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel, majalah, internet, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pelaku pemerkosaan dapat dikenakan pasal 285 KUHP, tetapi jika korban adalah orang yang tidak berdaya maka dikenakan pasal 286 KUHP, ditambah lagi jika perbuatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka akan ditambah pemberatan atas perbuatan pidana tersebut. Maka dari itu peran pengadilan terutama hakim sangat menentukan dalam proses penegakkan keadilan, hakim dituntut bijaksana, adil dan jeli dalam menjatuhkan pidana bukan hanya melihat dari sisi pelaku tapi juga dari sisi korban.

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM KEJAHATAN KARTU KREDIT (STUDI PUTUSAN No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel.) Fazli Lubis; Nurmala Waty; Syafruddin Hasibuan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.41 KB)

ABSTRAK Muhammad Fazli Lubis*) Nurmalawaty**) Syafruddin Sulung***) Kartu kredit merupakan salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat modern dan sebagai alat pembayaran secara konvensional dan memiliki nilai tersendiri.Penggunaan kartu kredit memberikan kemanfaatan atau menjurus ke arah pola hidup konsumtif.Selain memeberikan kemudahan kepada pemegangnya, kartu kredit juga menciptakan berbagai modus kejahatan kejahatan baru dengan menggunakan sarana kartu kredit seperti, pemalsuan kartu kredit, pencurian data kartu kredit, penggandaan kartu kredit dan sebagainya.Oleh sebab itu, pelaku kejahatan sepantasnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitubagaimana pengaturan terhadap kejahatan kartu kredit, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.jak.Sel. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau penelitian hukum perpustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu menelaah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan makalah. Perbuatan kejahatan kartu kredit diatur dalam KUHP pada Pasal 263, Pasal 322, Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 480KUHP serta diatur juga diluar KUHP melalui undang-undang khusus atau lex spesialis, yaituUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 35. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 10. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu pada Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1). Yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kartu kredit terbagai atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam diri pelaku atau individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri pelaku atau individu.Analisis penulis terhadap putusan No. 1193/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan undang-undang mengenai kejahatan yang berkaitan dengan teknologi komputer dan/atau sistem komputer. Bahwa dalam putusannya hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut penulis akan membuat pelaku tidak jera akan perbuatan yang dibuatnya. *)Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. **) Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. ***) Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

PERBUATAN MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API BERDASARKAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2002 JO UU NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 702/Pid.B/2011/PN.Mdn) HANS SUTRA; Madiasa Ablisar; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.153 KB)

ABSTRAKSI Hans Sutra Nadapdap*[1] Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S** Nurmalawaty, S.H., M.Hum*** Terorisme merupakan salah satu kejahatan terorganisasi yang berskala internasional terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme dipandang sebagai suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam kedaulatan setiap Negara, menimbulkan bahaya, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas mengenai, pengaturan hukum dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan senjata api. (Studi Putusan No. 702/Pid.B/2011/PN.MDN) Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan pengumpulan data secara Studi Kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dan data primer pihak yang berwenang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan kepala kepolisian, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan putusan pengadilan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana terorisme dengan menggunakan senjata api diatur didalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap Kasus Tindak Pidana Terorisme pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 702/Pid.B/2011/PN.Mdn merupakan bahan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana terorisme, khususnya perbuatan membantu melakukan tindak pidana terorisme yang menggunakan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Anton Sujarwo alias Supriyadi alias Iqbal alias Abu Farahat bin Sunardi. Kata Kunci : Terorisme, Pembantuan, Senjata Api * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search