Garuda - Garba Rujukan Digital

Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang Purnamasari, Hanny; Ramdani, Rachmat
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah membuat peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Karawang tersebut dalam pasal 1 menyatakan bahwa Badan usaha milik desa selanjutnya disebut Bum Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaaan Desa yang dipisahkan guna menggelola aset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan teoriÂ Dunn (2003)Â yang meliputi efektivitas, efisisensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi program BUM Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang masih belum efektif. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan pendirian BUM Desa.The Karawang regency government has made a regent regulation number 51 of 2015 concerning the establishment, management, management and dissolution of village-owned businesses. Based on the Karawang Regent's regulation in article 1 states that the village-owned enterprise, hereinafter referred to as Village Bum, is a business entity that is wholly or most of its capital owned by the Village through direct equity participation from village assets that are separated to manage assets, services, and other efforts for the maximum welfare of the village community. This study uses Dunn's theory (2003) which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy with the aim of knowing how to evaluate the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the evaluation of the BUM Desa program by the Office of Community and Village Empowerment in Karawang District was not yet effective. This can be seen from the achievement of the purpose of establishing BUM Desa.

Implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten karawang Andini, Anggi Nur; Purnamasari, Hanny; Priyanti, Evi
KINERJA Vol 18, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29264/jkin.v18i3.9824

Implementasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang bertujuan untuk mengendalikan dan memperbaiki pencemaran yang dilakukan oleh pelaku industri di wilayah Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implemetasi program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Serta kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan subjek penelitian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang dan waktu penelitian dilakukan selama satu bulan. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi (conclusion drawing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program program pengawasan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan air oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut berupa kurangnya staf pelaksana, terjadinya pemangkasan anggaran, transmisi komunikasi yang tidak berjalan lancar, serta terpengaruh pada dinamika politik yang terjadi.

SOSIALISASI MANAJEMEN KINERJA TENAGA KESEJAHTERAAN KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN KARAWANG BARAT Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i3.29734

Permasalahan sosial di tengah masyarakat seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial dan penyimpnagan perilaku mendorong pemerintahan untuk segera mengambil tindakan untuk penanggan melaui pendekatan secara sistematis terpadu dan menyuluruh dalam rangka mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial serta memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara layak. Pengabdian kepada masayarakat ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang manajemen kinerja tenaga kesejahteraan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilakan dengan cara ceramah dan tatap muka yang akan dilaksanakan di aula Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Pemaparan materi disampaikan oleh pelaksana pengabdian yang merupakan staf pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang. Tenaga kesejahteraan diharapkan berpartisipasi aktif terkait dengan topik dengan dibukanya sesi tanya jawab.

SOSIALISASI MANAJEMEN KINERJA TENAGA KESEJAHTERAAN KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN KARAWANG BARAT Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i3.29734

Permasalahan sosial di tengah masyarakat seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial dan penyimpnagan perilaku mendorong pemerintahan untuk segera mengambil tindakan untuk penanggan melaui pendekatan secara sistematis terpadu dan menyuluruh dalam rangka mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial serta memenuhi kebutuhan dasar warga negara secara layak. Pengabdian kepada masayarakat ini bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang manajemen kinerja tenaga kesejahteraan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Metode pengabdian kepada masyarakat ini dilakan dengan cara ceramah dan tatap muka yang akan dilaksanakan di aula Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Pemaparan materi disampaikan oleh pelaksana pengabdian yang merupakan staf pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang. Tenaga kesejahteraan diharapkan berpartisipasi aktif terkait dengan topik dengan dibukanya sesi tanya jawab.

The Elements of e-Government Success in Public Services at Bekasi Regency Using the “SP4N LAPOR” Gun Gun Gumilar; Dhea Desita Delistiana; Hanny Purnamasari
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan-Volume 13 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v13i2.1503

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Delistiana dkk mengenai pengelolaan SP4N LAPOR di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menarik karena masih adanya permasalahan dalam penerapan aplikasi LAPOR di Kapupaten Bekasi meliputi masih kurangnya sarana prasarana, SDM pengelola, kurangnya sosialisasi, dan aksesibilitas. Peneliti mencoba menggunakan sudut pandang pengukuran yang berbeda dalam pencapaian tujuan penelitian “sejauh mana keberhasilan program SP4N LAPOR di Kabupaten Bekasi”. Pendekatan penelitian masih tetap menggunakan analisis deskriptif, akan tetapi pisau analisis menggunakan analisis elemen sukses e-government yang dikemukaan oleh Indrajid, dimana sebelumnya menggunakan teori manajemen yang dikemukakan George R Terry. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SP4N LAPOR di Kabupaten Bekasi belum berhasil diterapkan secara maksimal dikarenakan pengukuran dari ketiga elemen suksesnya penerapan e-government mulai dari support, capacity dan Value menunjukkan hasil yang kurang. Adapun saran dari penelitian ini antara lain perlunya percepatan penerapan SP4N LAPOR pada seluruh instansi di Kabupaten Bekasi, peningkatan kompetensi SDM para pelaksana SP4N LAPOR, pemerataan dan peningkatan intensifitas sosialisasi terhadap masyarakat.

Persepsi Peserta Didik Terhadap Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta Sistem Zonasi Dengan Seleksi Usia Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2020 Septy Tripujianti; Hanny Purnamasari; Ani Nurdiani Azizah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 6, No 3
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v6i3.1778

Education is one of the important components to build Human Resources. This research was conducted to describe the problems of the New Student Admission (PPDB) policy for SMA Zoning system with age selection in DKI Jakarta Province. This research was conducted in October 2020. This research focuses on students who take part in PPDB SMA 2020, especially those who are domiciled in DKI Jakarta. This study used qualitative research methods. However, due to the current COVID-19 pandemic, the research was not carried out directly in the field. Researchers made observations through news mass media and several literature studies as well as collected data from the DKI Jakarta Education Office and data from interviews conducted by asking questions via googleform then distributed to students who had the following criteria: (1) Domicile in DKI Jakarta (2) participated in PPDB High School Year 2020. Based on the results of the study, it can be concluded that the DKI Jakarta Disdik decision regarding the 2020 PPDB which stipulates age selection in the zoning pathway has not yet been implemented on target. Where the purpose of the decision is to create equal distribution of education for students who have a poor economic background. However, from the interviews, 10 out of 13 students did not agree with the decision. The reason is because age selection does not provide fairness to high achieving students and students with younger ages. So that this decision is considered not to prioritize student achievement and does not support competition between students in achieving achievement.Keywords: PPDB Zoning, Problematic

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigmabaru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan informan Kepala Desa Lemahabang, Sekdes Desa Lemahabang, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dusun dan dua orang masyarakat Desa lemahabang.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa manajemen pemerintahan dalam pembagunan desa di Desa Lemahabang dilihat dari perencanaan belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan desa, dalam penggorganisasian manajemen pembangunan desa masih belum efektif, hal ini terlihat dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dalam penggerakan belum efektif karena belum adanya kejelasan tentang teknis pembangunan desa serta berapa lama pembanunan desa akan dilaksanakan dan dalam pengawasan juga masih belum efektif, hal ini terlihat dari belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan baik baik internal maupun eksternal sehingga hasil dari pembangunan desa belum dapat diketahui.

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LEMAHABANG KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG Hanny Purnamasari; Rachmat Ramdani
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigmabaru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang dimulai dari pemerintahan desa.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan informan Kepala Desa Lemahabang, Sekdes Desa Lemahabang, Kaur Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dusun dan dua orang masyarakat Desa lemahabang.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa manajemen pemerintahan dalam pembagunan desa di Desa Lemahabang dilihat dari perencanaan belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan desa, dalam penggorganisasian manajemen pembangunan desa masih belum efektif, hal ini terlihat dari sumber daya manusia aparatur pemerintah belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, dalam penggerakan belum efektif karena belum adanya kejelasan tentang teknis pembangunan desa serta berapa lama pembanunan desa akan dilaksanakan dan dalam pengawasan juga masih belum efektif, hal ini terlihat dari belum ada tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan baik baik internal maupun eksternal sehingga hasil dari pembangunan desa belum dapat diketahui.

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PENERAPAN E-GOVERNMENT Septi Nur Rukmawati; Hanny Purnamasari; Ani Nurdiani Azizah
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 10 No 2 (2021): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v10i2.2060

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui penerapan e-government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif untuk memberikan penjelasan dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti secara mendalam. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini ialah teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithaml, dkk. yang memiliki lima dimensi yaitu berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa dimensi yang sudah berjalan dengan baik, yaitu kehandalan, jaminan, dan empati. Namun ada beberapa dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu dimensi berwujud karena proses pelayanan melalui aplikasi e-Dukcapil dalam pengisian persyaratan masih dianggap rumit, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Dimensi ketanggapan cukup baik namun masih belum maksimal karena tidak ada fitur pusat bantuan dan saran serta ketika masyarakat menyampaikan keluhan maupun saran melalui media sosial kerap kali tidak ditanggapi. Keluhan akan ditanggapi apabila masyarakat menyampaikan langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OBJEK WISATA RELIGI TAJUG GEDE CILODONG KABUPATEN PURWAKARTA MENGGUNAKAN MODEL DONALD van METTER DAN CARL van HORN Diena Pahlewi; Hanny Purnamasari; Gun Gun Gumilar
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v7i3.4143

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan objek wisata religi Tajug Gede Cilodong Kabupaten Purwakarta berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran dan Minuman Keras dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penataan Kawasan Bungursari Istimewa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gagasan dari Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta Periode 2008 – 2018 yang menetapkan perlunya mendirikan sebuah masjid megah di kawasan Prostitusi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menghilangkan prostitusi di Kabupaten Purwakarta khususnya di daerah Cilodong, Bungursari yang sudah ada sejak Tahun 1973. Dibangunnya Tajug Gede Cilodong menjadi magnet menarik wisatawan dari berbagai daerah untuk berkunjung ke Purwakarta karena konsep dari Tajug Gede Cilodong adalah memadukan aspek wisata religi, edukasi dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan dinilai dari Standar dan tujuan kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi antar organisasi; Karakteristik agen pelaksana;Kecendrungan pelaksana(implementor); Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, Keyword : Implementasi, Prostitusi, Tajug Gede Cilodong, Dedi Mulyadi.

Title

Found 61 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 61 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 61 Documents
Search