Claim Missing Document
Check
Articles

ETIKA PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA Yafie Amaratus Sania; Supri Hartono; Dida Rahmadanik
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian kali ini berfokus pada analisis implementasi etika pelayanan administrasi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif dengan teknik kualitatif dengan pengumpulan data dari wawancara bersama narasumber, observasi oleh peneliti dan dokumentasi. Penganalisisan data berupa pengerucutan data, pemaparan data, verifikasi data serta pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori etika oleh Mertins Jr pada Maani (2010). Terdapat empat poin penting yang menjadi faktor terlaksananya implementasi etika dalam bidang pelayanan di Dispendukcapil Kota Surabaya ini adalah persamaan atau kesetaraan, keadilan, loyalitas atau kesetiaan, dan tanggung jawab. Kesimpulan dalam hal ini adalah implementasi etika di bidang pelayanan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya telah dalam melaksanakan implementasinya dengan memenuhi 4 indikator yang dikemukakan oleh teori Mertins Jr dalam Maani (2010) tersebut.
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui E-Klampid di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya Rahmadanik, Dida; Indartuti, Endang
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1/April (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3416

Abstract

Population Administration is one of the services that must be carried out by the local government. With so many complaints by the public regarding population administration services, the Surabaya City Government has created an innovation, namely E-Klampid. E-klampid is an online service for managing birth certificates, death certificates, moving in and out for Indonesian citizens, as well as marriage certificates and divorce certificates for non-Muslims. The type of research used is descriptive qualitative by collecting, processing and analyzing data from research results. The focus of the research is e-klampid innovation in population administration services in the Ngagel Rejo Village, Surabaya. The theory used in analyzing is the attribute theory of innovation according to Rogers, namely relative advantage, ease of observation, suitability, complexity, and possibility of trying. The results of the research that has been carried out, namely the E-Klampid Program at the Ngagel Rejo Sub-District Office have been able to provide benefits in the form of easier service because it is enough to get to the village, you don't need to come to the Population and Civil Registry Office. In the kelurahan there is also no need to incur costs, it is faster and saves energy because there is no need to come over and over again. The implementation of E-Klampid in improving population administration facilities is in accordance with the applicable SOPs, and the implementation of E-Klampid is in accordance with the needs of the community in obtaining population administration service facilities. The implementation of E-Klampid in the Ngagel Rejo Village, Surabaya, has no complications when it is being operated. However, for people who feel that complexity only occurs in people who lack technological knowledge. Through the implementation of E-Klampid, the community can easily observe how far the service process for making population administration documents that have been registered is by accessing the klapid.surabaya.go.id web. AbstraksiAdministrasi Kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan banyaknya keluhan oleh masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan maka Pemerintah Kota Surabaya membuat sebuah inovasi yaitu E-Klampid. E-klampid merupakan layanan online dalam pengurusan akta kelahiran, akta kematian, pindah datang dan pindah keluar bagi WNI, serta akta perkawinan dan akta perceraian bagi masyarakat non-muslim. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian. Fokus penelitian yaitu inovasi e-klampid dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya. Teori yang digunakan dalam menganalisis yaitu Teori atribut inovasi menurut Rogers yaitu Keuntungan relatif, Kemudahan diamati, Kesesuaian, Kerumitan, dan Kemungkinan dicoba. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu Program E-Klampid di Kantor Kelurahan Ngagel Rejo telah mampu memberikan keuntungan yakni berupa pelayanan menjadi lebih mudah karena cukup sampai dikelurahan saja tidak perlu datang ke dispendukcapil. Di kelurahan juga tidak perlu mengeluarkan biaya, lebih cepat dan hemat tenaga karena tidak perlu berkali-kali datang. Implementasi E-Klampid dalam peningkatan kemudahan administrasi kependudukan telah sesuai dengan SOP yang berlaku, serta implementasi E-Klampid telah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kemudahan pelayanan administrasi kependudukan. Implementasi E-Klampid di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya tidak memiliki kerumitan saat sedang dioperasikan. Namun, untuk masyarakat yang merasa kerumitan hanya terjadi pada masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan teknologi. Melalui implementasi E-Klampid masyarakat dapat dengan mudah mengamati sejauh mana proses pelayanan pembuatan dokumen administrasi kependudukan yang telah didaftarkan, yaitu dengan cara mengakses web klampid.surabaya.go.id.
Manajemen Strategi Pengembangan BUMDES bagi Perekonomian Desa Indartuti, Endang; Rahmadanik, Dida
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 13, No 1/April (2023): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v13i1.3410

Abstract

Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as BUMDes, are business entities whose capital is wholly or substantially owned by the Village through direct participation originating from Village assets which are separated to manage assets, services, and other businesses for the greatest possible welfare of the Village community. . However, for various reasons, both administrative procedures and economic feasibility, there are still many villages in Indonesia that pay little attention to establishing these village economic institutions. So that a lot of the economic potential of the villages cannot be used optimally by the village to improve the economy and welfare of the community. The results of several studies show that there are many BUMDes that fail, there are also many BUMDes that are successful and independent. This research is a qualitative research using library research methods, namely research conducted in libraries, which usually conduct literature reviews, especially on research that has been done before, journals, and other sources available in libraries. Results and Discussion: the establishment of BUMDes has been successful, while others have failed in helping the village economy. The failure of BUMDes is due to planning paralysis (paralysis in planning). This situation shows that the Village in establishing BUMDes is only based on achieving the targets of the program determined by the Central Government, so it does not dig deeper into the needs of the village. As a result, the management strategy used is a directionless strategy. On the other hand, BUMDes are successful because their planning strategy is ready (in the sense that they can determine their core business). It can be concluded that each village is not too hasty in determining the dam to build BUMDes. In strategic management, villages must know their economic potential which can be developed into BUMDes. AbstraksiBadan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Namun dengan berbagai alasan baik prosedur administrative dan kelayakan ekonomis masih banyak desa di Indonesia kurang memberikan perhatian untuk membentuk lembaga ekonomi desa tersebut. Sehingga banyak sekali potensi ekonomi desa-desa tidak dapat dimanfaat secara optimal oleh desa untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil beberapa penelitian menunjukkan ada banyak BUMDes yang gagal, banyak pula BUMDes yang berhasil dan mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan , yaitu Penelitian yang dilakukan di perpustakaan, yang biasanya melakukan kajian terhadap literatur, terutama pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, jurnal, dan sumber-sumber lain yang tersedia di perpustakaan. Hasil dan Pembahasan : berdirinya BUMDes ada yang berhasil adapula yang gagal dalam membantu perekonomian desa, Kegagalan BUMDes disebabkan karena adanya planning paralysis (kelumpuhan dalam perencanaa). Keadaan ini terlihat bahwa Desa dalam membuat BUMDes hanyalah didasarkan pada pencapaian target dari program yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga tidak menggali lebih dalam kebutuhan desanya. Akibatnya, manajemen strategi yang digunakan berupa Strategi Tanpa Arah (directionless strategies). Sebaliknya BUMDes yang berhasil disebabkan karena strategi perencanaannya sudah siap (dalam arti sudah bisa menentukan core bisnisnya). Dapat disimpulkan bahwa setiap Desa tidak terlalu terburu dalam menentukan dam membangun BUMDes. Secara manajemen strategi, Desa harus mengetahui potensi perkonomiannya yang bisa dikembangkan menjadi BUMDes.
KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PEKERJAAN RUMAH (PR) DITINGKAT SEKOLAH DASAR (Studi Pada Sekolah Dasar Islam Saroja Surabaya) Muchamad Rizqi; Dida Rahmadanik
Sintesa Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Sintesa Volume 1 No 02 Agustus 2022
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/sintesa.v1i2.8183

Abstract

Penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri maupun swasta di Kota surabaya yang dicetuskan oleh Pemerintah Kota surabaya tampaknya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota surabaya, Eri Cahyadi tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Pahlawan ini. Pendalaman karakter siswa, inilah yang menjadi pijakan bagi Eri Cahyadi dalam mengeluarkan kebijakan baru ini. Dalam menjalankan kebijakan tersebut diperlukan komunikasi, hal ini menjadi sangat relevan sebagai salah satu strategi untuk mendukung tujuan penerapan kebijakan ini. Advokasi fokus pada para pengambil keputusan atau pemimpin masyarakat, komunikasi umumnya menargetkan individu atau kelompok di masyarakat, dan mobilisasi sosial bertujuan untuk untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas dan komunitas tertentu. Dengan adanya program tanpa PR bagi siswa sekolah dasar di SD Saroja Karakter anak akan terbentuk nanti karena anak butuh kasih sayang orangtua. Yang menjadikan anak ini pemimpin yang luar biasa adalah kasih sayang orangtua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penedekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan sangat penting diterapkan untuk sebuah kebijakan yang melibatkan lintas sektoral.
Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Pelang Kabupaten Tuban Rini Kusumawati; Supri Hartono; Dida Rahmadanik
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i2.7117

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu buat mengetahui serta mengamati proses Collaborative Governance dalam pengelolaan desa wisata Pelang di Desa Tahulu, Kabupaten Tuban. Penelitian ini mempunyai pentingan karena keberhasilan kerja sama antara para pemangku kepentingan bisa mencerminkan kesiapan dalam mengalami permasalahan yang terdapat di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Balogh( 2012). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan dokumentasi, observasi, serta wawancara terstruktur sebagai metode pengumpulan data terhadap 3 orang key informan, ialah Kepala Bidang Pariwisata, Staff Bank Jatim, serta Ketua Kelompok Sadar Wisata( Pokdarwis). Hasil penelitian menampilkan kalau proses Collaborative Governance dalam pengelolaan desa wisata Pelang di Desa Tahulu, Kabupaten Tuban sudah berjalan secara maksimal. Perihal ini terlihat dari sebagian aspek collaborative governance menurut Balogh, ialah dinamika kolaborasi( komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta sumber daya), tindakan- tindakan kolaborasi( memfasilitasi serta memajukan proses kolaborasi), dan dampak serta adaptasi dari proses kolaborasi( dampak sosial).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL) ANGKUTAN BARANG INDUSTRI DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Muhammad Alwan Yassin; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan tentunya menjadi yang terpenting dalam mewujudkan keinginan guna mencapai tujuan. Pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Salah satunya kebijakan yakni over dimension and over loading. Kebijakan ini dibuat guna mengatasi kendaraan yang melanggar dengan mematuhi aturan layak jalan. Pada implementasi tentunya perlu instansi terkait agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang dimana instansi terakit yang menangani kebijakan over dimension and over loading di Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian membahas terkait imlementasi kebijakan over dimension and over loading angkutan barang industri di kabupaten sidoarjo hal ini bertujuan sejauh mana dalam melaksanakan kebijakan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimana dalam menemukan hasil penelitian dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan dengan baik berdasarkan indikator keberhasilan implemenatsi kebijakan. Mulai dari sosialisasi, peningkatan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, sertas struktur birokrasi. Namun hal ini perlu adanya konsistensi dan tindakan tegas lagi dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang melanggar aturan. Diharapkan kerja sama antar pihak terkait bisa dilaksanakan mulai dari perusahan, pengguna angkutan, serta pihak yang memungkinkan terlibat dalam aturan tersebut.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN Yunira Nur Hidayati; Dida Rahmadanik; Rachmawati Novaria
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini berfokus pada peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 pada pasal 2 dimana dikatakan bahwasannya “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward George III tentang Implementasi Kebijakan yang meliputi empat indikator penilaian, yakni komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya masih terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan pemakaian Rusunawa dengan kondisi dilapangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satunya yakni kurangnya klasifikasi persyaratan secara spesifik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pihak Dinas ataupun UPTD terkait. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
PENGARUH ETIKA BIROKRASI DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA SAMSAT MANYAR KOTA SURABAYA Rosita Wulandari Sayogo; Dida Rahmadanik; Rachmawati Novaria
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik masih sangat dibutuhkan dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hampir diseluruh duniapelayanan publik didalam pemerintahan Indonesia sering terjadi permasalahan pada sistem SOP, Waktu, Biaya, dan Etika pada proses pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan publik sangat memerlukan peran etika didalam instansi. Dalam upaya kinerja seorang pegawai, instansi memberikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka birokrasi pemerintahan melakukan berbagai kegiatan dalam sarana dan prasarana tersebut harus mendukung penyelesaian tugas agar tepak waktu dan memberikan mutu hasil yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis pengaruh Etika Birokrasi terhadap Kualitas Pelayanan, (2) Menganalisis pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Pelayanan. Metode dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah pegawai di Samsat Manyar Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 pegawai. Adapun teknik analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah Samsat manyar merupakan pelayanan publik dalam meningkatkan jumlah wajib pajak/masyarakat dengan melayani Proses Kendaraan bermotor. Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunaan program SPSS 29 diketahu bahwa etika birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan pada samsat manyar kota surabaya. Dan kinerja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan pada samsat manyar kota surabaya.  Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Etika Birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan, hasil ini membuktikan bahwa perilaku etika birokrasi sangat efektif dan efisien, serta optimal dan mengarah pada dampak yang baik bagi kualitas pelayanan. Dan Kinerja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan, hasil ini membuktikan bahwa dengan adanya peran kinerja pegawai pada instansi sangatlah penting, jika instansi tidak memiliki kinerja pegawai maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat/ pelanggan juga tidak sesuai/buruk.
PENERAPAN SIM-LONTAR DI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR Nurma Nabila; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan  menganalisis penerapan SIM-LONTAR di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini menggunakan teori  Indikator keberhasilan dari hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government pada buku Indrajit (2006) meliputi tiga indikator keberhasilan, yakni komunikasi; support; capacity; dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya penerapan SIM-LONTAR dapat dikatakan berhasil, meskipun masih ditemukan kendala yang sedikit menghambat kinerja dalam memberikan pelayanan tetapi tidak berpengaruh sehingga masih dapat melayani pemulangan orang terlantar dengan baik dan penerapan aplikasi ini sangat memberi manfaat sehingga membantu pelayanan berjalan dengan efisien.
PELAYANAN KLAMPID NEW GENERATION (KNG) TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KOTA SURABAYA Azizah Fitri Azarah; Supri Hartono; Dida Rahmadanik
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaruh Pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat merupakan salah satu hal terpenting dalam Pemerintahan, Pemerintah harus memastikan jika program yang dibuat dapat berguna, mudah dipahami dan digunakan serta memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik sehingga masyarakat puas dengan program tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Klampid New Generation (KNG) di Kelurahan Sidotopo Wetan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner/angket. Penelitian ini berfokus pada 5 dimensi pelayanan public yaitu reliability, responsiviness, assurance, empaty, dan tangibles untuk mengukur kepuasan masyarakat di Kelurahan Sidotopo Wetan.