Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Phinisi Integration Review

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros H, Rahma; Tahir, Heri; Mustari, Mustari
Phinisi Integration Review Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v4i1.19338

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1)upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II  Maros ; (2) mengetahui faktor determinan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek dan objek yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fakta yang ditemukan dideskripsikan secara mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis dengan reduksi, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pidana sudah  terlaksana namun belum secara maksimal dengan diterapkannya  3 (Tiga) program pendidikan non formal yang dilakukan di LPKA Kelas II Maros yaitu pertama pendidikan  kepribadian yang terdiri dari pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan kesadaran berbangsa, bernegara., dan pendidikan sadar hukum. kedua pendidikan kemandirian terdiri dari keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan keterampilan sesuai minat. ketiga pendidikan dan pelatihan kesehatan jasmani dan rohani. Untuk pemenuhan pendidikan formal belum berjalan dengan baik. Faktor Determinan dalam  pemenuhan Hak Pendididkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya tenaga pendidik, kurangnya suplai anggaran untuk pendidikan, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang masih kurang, blok anak pidana dan blok narapidana dewasa tergabung.
Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng) Rahmi, Muthiah; Tahir, Heri; Sakka, Abdul Rahman A.
Phinisi Integration Review Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v4i2.22102

Abstract

The study aims to discover: (i) the causes of community stigma on former convicts in Ganra subdistrict in Soppeng district, (ii) the social interaction of the community with former convicts in Ganra subdistrict in Soppeng district, and (ii) public acceptance of former convicts in Ganra subdistrict in Soppeng district. This research is a type of qualitative research by using purposive sampling technique as to obtain the informants. Ten informants were used in this study according to the needs of the researcher by determining the criteria of the informants. Data collection techniques employed observation, interview, and documentation to obtain concrete data relating to the problems of the research. The data validity technique in this study employed source triangulation technique. Based on the results of the study, it shows that there are three findings: (i) the occurrence of stigma by the community on former convicts there are two, namely the attitude of former convicts who tend to be closed and the existence of social stigma in society "that a person has committed a crime once, he will do it again”, (ii) the social interactions built between the community and former convicts are still well established, but a sense of vigilance remains because they have committed criminal acts, and (iii) the former convicts who leave the detention are not easy to return to and mingle in the community even though they are free. They are still considered as socially disabled persons. However, with the acceptance from the family and society, the former convicts can be embraced to become better persons.
Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar Rizal, A.; Tahir, Heri; Suyitno, Imam
Phinisi Integration Review Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v4i2.21483

Abstract

Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Berkaitan Dengan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar; (2) Frekuensi Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar; (3) Faktor Determinan Dalam Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara terhadap Staf, Kasi dan Kabid Bimkemas Lapas Klas I Makassar serta dokumentasi dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, undang-undang maupun sumber lain yang berkaitan. Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana berkaitan dengan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar sudah terlaksana namun untuk pemenuhan hak cuti menjelang bebas belum maksimal. (2) Frekuensi pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar menunjukkan tingkat frekuensi yang masih sangat rendah. (3) Faktor determinan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu a. terpenuhinya syarat subtantif dan administratif, b. kolaborasi yang baik antara petugas Lapas dan narapidanya, c. Narapidana harus mematuhi peraturan yang berlaku di dalam Lapas. Faktor penghambat a. Narapidana tidak mendapatkan remisi (sebagai bagian dari syarat subtantif), b. Tidak adanya penjamin bagi narapidana, c. Memiliki catatan buruk dalam buku register F, d. tidak adanya dukungan dari masyarakat.
Adaptasi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Masyarakat (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Netra Pertuni Kota Makassar) Fadhilah, Arwina; Tahir, Heri; Manda, Darman
Phinisi Integration Review Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v4i2.22095

Abstract

The study aims to discover: (i) the socialization process experienced by visual impairments disabilities of Pertuni, (ii) the forms of adaptation visual impairments disabilities in the community, and (iii) the factors which influence the adaptation of visual impairments disabilities in the community. This study employed a qualitative descriptive approach with purposive sampling technique with 9 informants. Data collection techniques employed observation, interview, and documentation. The data analysis technique used three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the study: (i) the visual impairments disabilities in the socialization process are essential attitudes, values, norms, and behaviors that can be applied in their lives to be able to adapt and participate effectively in society, (ii) the form of adaptation of visual impairments disabilities produces conformity which is an effort to adapt to visual impairments disabilities by following the prevailing methods in society, and self-isolation as an alternative at the beginning when visual impairment disabilities are unable to accept their condition (self isolation), and (iii) the factors that influence the adaptation of visual impairments disabilities are the reinforcement factors for the needs of physiology,  sense of security, compassion, the needs for appraisal, and self-actualization. The inhibiting factor is a stigma, where the community still gives a negative stigma to the existence of visual impairments disabilities persons.
Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Salmiah, Salmiah; Tahir, Heri
Phinisi Integration Review Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/pir.v4i2.22100

Abstract

The study aims to discover: (1) the guidance model of narcotics convicts at Penitentiary of Class II A in Sungguminasa; (2) the implementation of guidance model for fostering narcotics convicts in Penitentiary of Class II A in Sungguminasa; and (3) the determinant factors in guiding the narcotics convicts in Penitentiary of Class II A in Sungguminasa. The study uses qualitative research with a descriptive approach. Based on the source, the types of data used are primary and secondary data. The primary data were obtained through interview with narcotics abuse convicts and the officers of Penitentiary of Class II A in Sungguminasa as well as documentation and observation. While the secondary data were obtained from various literatures such as books, laws, and other related sources. Data process and data presentation were conducted descriptively. The results of the study reveal that: (1) there are two guidance models in Narcotics Penitentiary of Class II A in Sungguminasa, namely the personality development model and independence development model or work hard, (2) the implementation of guidance model at Narcotics Penitentiary of Class II A in Sungguminasa has been conducted such as personality development and independence development, (3) the determinant factors in fostering narcotics convicts at Narcotics Penitentiary of Class II A in Sungguminasa are (a) the supporting factors, namely convicts participation in the process of guidance implementation at Narcotics Penitentiary of Class II A and the officers’ enthusiasm in providing such guidance so all programs can be conducted and (b) the inhibiting factors, namely inadequate and unbalanced facilities and infrastructure between the number of convicts and the number of officers at Narcotics Penitentiary of Class II A in Sungguminasa.
Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan Fediyatun Muntazarah; Heri Tahir; Muhammad Akbal
Phinisi Integration Review Vol 3, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.407 KB) | DOI: 10.26858/pir.v3i1.13167

Abstract

This study aims to describe (1) hospital waste management by the Regional Environmental Service in a socio juridical study reviewed through several legislation regarding environmental management, especially hospital waste; (2) barriers faced by the South Sulawesi Regional Environmental Service; (3) efforts conducted in handling obstacles; (4) legal arrangements regarding hospital waste management by the South Sulawesi Regional Environment Agency. This type of research is qualitative research with a phenomenological approach, where the type of research is carried out by observing the subjects and objects to be studied based on the facts that exist. The facts found are described in depth. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation, and analyzed by triangulation techniques. The results of this study indicate that: (1) Hospital waste management by the South Sulawesi Regional Environmental Service has not proceeded as expected due to the lack of facilities in the management of medical waste, and the lack of guidance and supervision of hospitals that still deviate from established rules marked by the absence of hospitals that have passed the company performance rating assessment program in environmental management. (2) Obstacles faced in hospital waste management are the lack of facilities especially incinerators and supervision as well as guidance for hospitals related to hospital waste management. (3) Efforts made by adding facilities related to hospital waste management and providing guidance to hospitals in South Sulawesi (4) Legal arrangements referred to by the South Sulawesi Regional Environment Agency refer to the three main legislation used as guidelines and the legal basis in the implementation of waste management, namely the legislation governing environmental protection and management as well as the legislation governing the management of B3 waste.