p-Index From 2019 - 2024
50.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan (Journal of Soil Science and Environment) Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) OPSI Jurnal Mamangan Widyariset JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen) Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial JABE (Journal of Accounting and Business Education) Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen Jurnal ELTIKOM : Jurnal Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Komputer Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Jurnal Sistem dan Manajemen Industri GIZI INDONESIA Jurnal Mahasiswa Bina Insani INOVTEK POLBENG SJME (Supremum Journal of Mathematics Education) Menara Perkebunan Jurnal Legislasi Indonesia Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa Sawerigading JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Prologia Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis Jurnal Ulunnuha Jurnal Medika Cendikia (e-Journal) Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SMIPT) Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan JPK: Jurnal Proteksi Kesehatan Widyariset Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial Tamaddun : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan Jurnal Kesehatan Wira Buana Didaktika: Jurnal Pemikiran Pendidikan Jurnal Ilmiah Penelitian Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat Indonesian Journal of Industrial Engineering & Management Mitra Pendidikan: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Literasi Jurnal Ekonomi dan Bisnis SADE Jurnal Arsitektur, Planologi dan Teknik Sipil Maharot : Journal of Islamic Education Jurnal Lazuardi Jurnal Esensi Infokom: Jurnal Esensi Sistem Informasi dan Sistem Komputer Teknika STTKD: : Jurnal Teknik, Elektronik, Engine Prosiding Snastikom Journal of Informatics and Communication Technology (JICT) Jurnal Pariwisata Indonesia TECHSI - Jurnal Teknik Informatika Proceedings of The ICECRS Jurnal Nasional Teknologi Komputer Industrial Research Workshop and National Seminar Jurnal Lemhannas RI JWM (JURNAL WAWASAN MANAJEMEN) Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB) Pareto : Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Reformasi Hukum Jurnal Pendidikan Agama Balance: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Akses : Journal of Public and Business Administration Science Mamangan Social Science Journal Jurnal Inovtek Seri Teknik Sipil dan Aplikasi (TekLA) Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Dan Aplikasi Industri Fakultas Teknik Universitas Lampung Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman Jurnal Ground Handling Dirgantara Bahtsuna: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam JEC (Jurnal Edukasi Cendekia) Aisyah Journal of English Language Teaching Maharot : Journal of Islamic Education Journal of Informatics and Communication Technology (JICT) Dzihni: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Linguistik dan Kajian Literatur Arab
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Reformasi Hukum

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PRODUK CACAT admin admin
Reformasi Hukum Vol 20 No No. 2 (2016):
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (772.045 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v20iNo. 2.9

Abstract

Responsibilities of the manufacturer of the defective product in terms of consumer protection, investigate the implementation of producer responsibility with regard to consumer lawsuit over defective products. The purpose of this research was to determine how the legal effort to prevent consumers are not harmed as a result of the items used in a state of disrepair and how the responsibility of businesses to provide compensation for damage to goods. By using the method of normative legal research concluded that legal efforts to prevent the consumer is not harmed as a result of the items used in a state of disrepair through the fulfillment of the obligations businessmen to carry out business activities in good faith. Businesses must provide correct information, clear and honest about the condition and guarantee of goods based on quality standards as well as to explain the use, repairs and maintenance. Business actors are required to give consumers a chance to test, and/or try a particular item and give a guarantee and/or guarantees on goods manufactured and/or traded. Responsibility of business operators provide compensation for damage to goods that harm consumers can be either a refund or replacement of goods similar or equivalent value, or the health care and the provision of compensation in accordance with the provisions of the legislation in force. As stipulated in Article 19 of the UUPK, makes the manufacturer cannot deny its responsibility in the event of a lawsuit over defective products. The obstacles that arise in the implementation of producer responsibility on the basis of consumer lawsuit over defective products is the length of time of completion in terms of not going peace of proof in consumer dispute resolution between the provisions UUPK. ABSTRAK Tanggung Jawab produsen terhadap produk cacat ditinjau dari perlindungan konsumen, mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen berkaitan dengan gugatan konsumen atas produk cacat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat barang yang digunakan dalam keadaan rusak dan tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang. Penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat barang yang digunakan dalam keadaan rusak melalui pemenuhan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan beritikad baik. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang berdasarkan standar mutu serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang merugikan konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 UUPK, menjadikan produsen tidak bisa mengingkari tanggung jawabnya dalam hal terdapat gugatan atas produk cacat. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tanggung jawab produsen atas dasar gugatan konsumen atas produk cacat adalah lamanya waktu penyelesaian dalam hal tidak terjadi perdamaian pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen antara ketentuan UUPK.
ASPEK HUKUM PENGATURAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL admin admin
Reformasi Hukum Vol 20 No No. 2 (2016):
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.513 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v20iNo. 2.10

Abstract

long with the government's involvement in membership of International Financial Institutions, the Government is required to contribute in accordance with the article of agreement of the establishment of the International Financial Institution. Contribution given to Lemhaga Finance International is done in the form of state capital participation. The problem faced is the participation of state capital from the side of state finance financing is always associated with the issuance of Government Regulation as a legal instrument of separation of state assets. However, none of the specific and specific regulatory or regulatory regulations concerning the implementation of state equity participation to the International Financial Institution includes the need for the issuance of a Government Regulation. This certainly led to confusion in the implementation of state capital participation to the International Financial Institutions. Who are the competent authorities, what legal instruments are required in the participation of state capital to the International Financial Institution is a matter that must be studied for orderly administration of state finance. Implementation of state equity participation must also be done with a mandate, because the given capital is the mandate of the Government entrusted to be managed properly in order to achieve the goal of the creation of people's welfare state. ABSTRAK Seiring dengan keterlibatan pemerintah dalam keanggotaan Lembaga Keuangan Internasional, Pemerintah dituntut untuk memberikan kontribusi sesuai dengan article of agreement pembentukan Lembaga Keuangan Internasional tersebut. Kontribusi yang diberikan kepada Lemabaga Keuangan Internasional tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara. Permasalahan yang dihadapi adalah penyertaan modal negara dari sisi pembiayaan keuangan negara selalu dikaitkan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen hukum pemisahan kekayaan negara. Namun demikian, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan (regeling) yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai pelaksanaan penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional termasuk perlunya penerbitan Peraturan Pemerintah. Hal ini tentu mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional. Siapa pihak yang berwenang, instrumen hukum apa yang diperlukan dalam penyertaan modal negara kepada Lembaga Keuangan Internasional merupakan hal yang harus dikaji demi tertibnya administrasi keuangan negara. Pelaksanaan penyertaan modal negara juga harus dilakukan dengan amanah, karena modal yang diberikan merupakan amanah Pemerintah yang dititipkan untuk dikelola dengan benar guna mencapai tujuan negara yaitu terciptanya kesejahteraan rakyat.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BEKASI admin admin
Reformasi Hukum Vol 20 No No. 2 (2016):
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.229 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v20iNo. 2.11

Abstract

Regional Regulation Number 02 Year 2012 About Land Tax and Rural and Urban Buildings in Bekasi City is a mandate from Law Number 28 of 2009 on Regional Tax and Retribution. the effectiveness of the implementation of administrative sanctions in Bekasi City Regulation Nomo 2 of 2012 on Land and Rural Land and Urban Tax already effective, because it is running in accordance with the provisions, this can be seen when taxpayers who violate the provisions of making payments then the sanctions have been determined and the penalty recorded in the payment letter accompanied by the principal of payment. Other assessments are also based on questionnaire data from 60 respondents who said it was effective as much as 68.33%. Factors causing administrative sanction from the local regulation do not run in other ways: Economic Factors, and Communication Factors. The settlement can be through the law of mormatif and beyond normative law by making a statement signed by the kelurahan, and the need to increase socialization every year. ABSTRAK Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bekasi merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Efektivitas penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah efektif, karena sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, hal ini dapat dilihat ketika wajib pajak yang melanggar ketentuan melakukan pembayaran maka sanksinya sudah ditentukan dan dendanya tercatat dalam surat pembayaran yang disertai pokok pembayaran. Penilaian lainnya juga berdasarkan data kuesioner dari 60 responden yang menyatakan sudah efektif sebanyak 68,33%. Faktor-faktor yang menyebabkan sanksi administrasi dari Perda tersebut tidak berjalan antala lain: Faktor Ekonomi, dan Faktor Komunikasi. Penyelesaiannya dapat melalui hukum mormatif dan diluar hukum normatif yaitu dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani pihak kelurahan, serta perlunya peningkatan sosialisasi tiap tahunnya.
Co-Authors Abela Mayunita Aditya Ferdiawan Agatha Rimba Angga Rita Agus Wardhono Akhmad Supriyanto Amaliya Yesin Firmanti Amanu Amanu Andesia Maliana Andi Asrina Apriana Toding Arfa Ladamay Arfie Armelia Erissonia Arundati Shinta Ary Hidayah Putri Aslich Maulana Asmiati Asmiati Aynis Dylantasi Badi’atul Azmina Badrus Zaman Budi Masruri Burhan Bungin Christhian Diah Ernawati Dian Utama Pratiwi Putri Diani Octaviyanti Handajani Doni Stiadi DWI IKE KURNIAWATI Dyah Fitri Mulati Eka Titin Oktaviani Endang Retnoningsih Erma Mariam Ezzy Gapmelezy Fata Nidaul Khasanah Fatimatul Khikmiyah Fauzi Eko Saputro Fita Masruroh Fitri Yuliastuti Setyoningsih Ginoga Veridona Hamim Farhan Haniatun Masluroh Hasan Basri Herlawati Herlawati Hermawan Hermawan Hikmatul Khoiriyah Ike Hesti Puspasari Irawani Zawawi Irma Rahmania Irman Matje Irwani Zawawi KATNI KATNI Khoiril khoiril Khoirul Anwar Khotimah Mahmudah Kukuh Dwi Prasetyo LALU MUHAMAMAD FAISAL LALU RIZAL IHWANDI Lismiati Luthfiyani Siswanti Made Yully Mansur Mansur Mashudi Mashudi Moh. Idham Auliyaurahman Mohammad Ahyan Yusuf S. Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani Mohammad Subhan Mudinillah, Adam Munawwir Hadiwijaya MURAH Muyasaroh Ninis Khoirotunnisa Noor Amirudin NUR FAUZIYAH Nur Hidajati Nur Khabibah Nur Kholis Nur Sefa Arief Hermawan Nuril Huda Nuriza Syafitri Nurma Hidayati Nurul Agustin Nuryana, Zalik Ode Man Arfa Ladamay Ode Moh Man A.L. Paulina Paulina Putri Marina Sari Raden Nazriyah Reo Yudhono Ria Muji Rahayu Risa Mundari Rohmy Husniah Rufqotuz Zakhiroh Salman salman sarwo edy Sefria Indah Primasari Siti Aliyati Albushairi Siti Fauziyah Siti Khoiriyah Siti Khoriyah Siti Nihlawati Slamet Asari Slamet Widodo Solikin Solikin Sri Suryanti Sri Uchtiawati Subhan Adi Santoso Suci Handayani SUCI RIDMADHANTI Sudasiyah Tawali, Abu Bakar Tin Afifah Totok Indra Suswanto Tri Susanti Tusi Eka Redowati Tutik Tutik Ulfatul Ma’rifah Yahmun Yahmun Yasmin Shofiyati Yeni Maharisa Yossinta Salindri Yudhi Arifani Yuyun Istiana ZAINUL MA'ARIF