Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.914
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Pangemanan, Sofia
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Karundeng, Afrilia Bella; Kaawoan, Johannis E; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SIPD juga adalah jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun melalui penelitian ini, peneliti akan melihat implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD secara efektif di Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dilihat dari aspek Komunikasi, aspek Sumber-sumber, aspek Disposisi, aspek Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan yang didapati sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelolah oleh bappelitbangda sitaro sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Namun peneliti menemukan bahwa di sitaro tidak ada perda yang mengatur tentang sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) ini dikarenakan bahwa bappelitbangda langsung terkordinir dengan kemendagri yang adalah pembuat kebijakan SIPD ini. Kemendagri memilih untuk mengeluarkan SIPD karena berdasarkan masalah yang lihat oleh kemendagri yang belum bisa tutupi oleh SIMDA integrated. Selain itu kekurangan dari sistem ini juga belum lengkap viewnya dalam aplikasi, begitu pula dengan kendala jaringan yang sering terganggu di kabupaten kepulauan sitaro yang juga mempengaruhi kerja dari sistem informasi pemerintahan daerah ini. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, SIPD, Bapelitbang Sitaro
Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado Tjakradiningrat, Kurniawan; Pangemanan, Sofia E; Rachman, Ismail
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mengguncang tatanan ekonomi dan sosial masyarakat dunia, dimana dengan pembatasan-pembatasan yang wajib ditaati sebagai langkah pencegahan penularan yang lebih luas, namun dalam kenyataannya proses penyebaran covid-19 semakin cepat sehingga menyebabkan sebagian besar penduduk dunia terinfeksi termasuk di Indonesia dan Kota Manado. Dalam waktu yang relatif singkat masyarakat yang terdampak terus mengalami peningkatan secara linier, dimana penigkatan terus berlanjut bahkan terus mencapai rekor baru. Dalam hal ini pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menekan penyebaran covid-19. Salah satu upaya pemerintah yakni menerapkan protokol Kesehatan berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 19 Juni 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, Semenjak dikeluarkannya kebijakan ini perkembangan orang terpapar terus mengalami pengingkatan. Temuan penelitian dilapangan masih banyak masyarakat belum yang melakukan aktivitas tanpa mengggunakan masker dan masih terdapat kerumunan. Dengan data orang terpapar yang terus bertambah, kota Manado ditetapkan sebagai zona merah. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan angka penyebaran perlu diteliti ke efektifannya. Kata Kunci : Efektivitas, Kebijakan, Covid-19, Prokes
Efektivitas Kinerja Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease19 (Covid-19) Di Kabupaten Halmahera Utara Pagaya, Nofensi; Mantiri, Michael; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satuan tugas Penanganan Corona virus disease 19 (Covid 19) di Daerah  sebagaimana diterbitkan Menteri dalam  negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota  dalam surat edaran Nomor 440/5194/SJ pada tanggal 17 September 2020 merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid 19 didaerah. Pembentukan satuan tugas penanganan coronavirus disease19 (covid-19) di Kabupaten Halmahera Utara untuk membantu kinerja daripada pemerintah dalam menekan dan mengurangi angka penyebaran virus, namun dalam implementasinya program-program yang diterapkan masih banyak kendala. Dengan menggunakan metode kualitatif (Faisal, 1999:20), penelitian ini akan mengkaji Efektivitas Kinerja Satuan tugas Penanganan Coronavirus Disease19 (COVID-19) di Kabupaten Halmahera Utara. Hal ini akan dikaji dengan menggunakan teori  dari Agung Kurniawan (2005) yang mengatakan ada 8  indikator untuk mengukur efektivitas kinerja : kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses Analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang,penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efesien,sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Temuan penelitian dalam mengambarkan terkait dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses Analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang,penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efesien,sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pemerintah telah mampu memberi dampak yang positif bagi masyarakat itu sendiri namun belum maksimal efektitas kinerjanya. Artinya jika dilihat dari angka penyebaran yang signifikan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya  pengetahuan akan adanya corona virus 19 (covid-19),  serta sistem pengawasan keamanan yang kurang mampu diterapkan secara tegas masih banyak masyarakat di kabupaten halmahera utara yang berkerumunan dalam acara-acara yang diselenggarakan.Kata Kunci : Efektivitas Kinerja, Satuan tugas covid
Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Mahakeret Barat Timmerman, Martha Inka; Sambiran, Sarah; Pangemanan, Sofia
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulanga kemiskinan.Kedudukan PKH merupakan bagian dari programprogram penanggulangan kemiskinan lainnya . PKH memberikan bantuan tunai kepada masyarkat yang dikategorikan KSM (Keluarga sangat Miskin) Sebagai imbalannya KSM peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan Tujuan Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, maupun pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum  Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok , pembayaran , verifikasi komitmen, pengguhan atau pembatalan peserta PKH , pemuktahiran data , dan pengaduan KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  Apakah kebijakan jarring pengaman social dalam bidang PKH  untuk penanganan Covid-19 sudah terimplementasi di kelurahan mahakeret barat kota manado. Metode yang digunakan adalan metode penelitian kualitatif. Kata Kunci : Kebijakan, PKH, Covid 19
Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado Ratulangi, Axelia Caroline; Pangemanan, Sofia E; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU)  yang ada di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan DAU Tambahan, terdapat 2 bidang prioritas. Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sarana dan prasarana lainya. Kedua, pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, serta pengelolaan kegiataan pemberdayaan masyarakat lainya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.dari hasil penelitian masyarakat kelurahan Pandu sendiri masih banyak yang belum mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) ini digunakan untuk apa dan bagaimana proses pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kelurahan Pandu akan Dana Alokasi Umum (DAU) ini. pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan PKK sampai saat ini belum juga dilaksanakan. Pengelolaan dana kelurahan di pandu sendiri bisa dikatakan kurang maksimal, namun kurangnya pelaksanaan dari pemerintah kelurahan akan pemerdayaan masyarakat, seperti kurangnya pelatihan atau sosialisasi kepada Karang Taruna, sehingga pengelolaan dana kelurahan sendiri tidak berjalan dengan baik  Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Alokasi Umum
Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Kecamatan Tuminting Wayuni, Sasela Astri; Pangemanan, Sofia E; Singkoh, Frans
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

          Salah satu tugas berat pemerintah Indonesia adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan yang masih ada disemua daerah di Indonesia. Program Keluarga Harapan adalah program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dini dengan cara pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di Kecamatn Tuminting dimana masih terdapat banyak masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Fokus dsalam penelitian ini adalah kontribusi PKH untuk menunjang pendidikan siswa kurang mampu, dengan menggunakan konsep kontribusi sebagai suatu tindakan yang di adopsi menurut Soerjono Soekanto (2008) mengartikan kontibusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”. Jadi hal ini dapat di lihat bahwa dalam focus penelitian baik berupa: Bantuan dana, untuk siswa kurang mampu di kecamatan tuminting dan Bantuan materi, umtuk siswa kurang mampu di kecamatan tuminting. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tuminting sudah berjalan dengan baik. Dimana Program Keluarga Harapan ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan pendidikan anak usia sekolah agar mereka lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pendidikan, Siswa
Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan Lumowa, Fabyola; Nayoan, Herman; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang mengalami gangguan akibat wabah pandemi Covid-19, tak terkecuali di SD Inpres Tondei I, Kabupaten Minahasa Selatan. Kebijakan Pemerintah meliburkan kegiatan belajar di semua tingkatan pendidikan mengubah ritme dan jadwal dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang harusnya daring, justru dilakukan sistem kunjungan serta shift oleh pihak sekolah akibat fasilitas jaringan internet yang tidak memadai di Desa Tondei. Peran pemerintah sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas belajar di masa pandemi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19 sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:234). Menurutnya peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peneliti menemukan peran pemerintah belum signifikan dalam meingkatkan kualitas dilihat dari kurangnya pengetahuan, keterampilan, fasilitas yang kurang memadai serta kurangnya fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru lewat pelatihan. Kata Kunci : Kinerja, Perusahaan Umum Daerah, Pendapatan Asli Daerah
Kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kecamatan Malalayang Kota Manado Bahudin, Rezky; Pangemanan, Sofia E; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan, karena berbagai pengamatan dan pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kecamatan, sering mengalami hambatan/kendala, baik ditingkat pusat, daerah maupun kecamatan bahkan ditingkat desa. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan antara lain, kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dan juga antara pemerintah dan pemerintah. Penanganan covid 19 di Kecamatan juga membutuhkan koordinasi antar lini yakni kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Kecamatan Malalayang juga dalam penanganan covid 19, mengalami banyak hambatan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi seperti pencegahan kerumunan, penyebaran informasi dan juga vaksinasi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan menggunakan metode peneliti kualitatif. dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto (2008:45) yakni : Produktifitas Kerja; Daya Tanggap (Responsivitas); Akuntabilitas public. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Aspek Produktifitas oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Malalayang dalam  rangka penanganan virus corona terlihat pada berbagai kegiatan seperti kegiatan patroli bersama, sosialisasi dan juga turun langsung di tengah masyarakat agar dapat mematuhi protocol kesehatan, dari segi ini produktifitas kerja dapat dikatakan baik, Dalam aspek Daya tanggap aparat pelaksana penanganan covid 19 di Kecamatan Malalayang  yakni didalamnya adalah anggota Forkopimcam tergolong cukup baik Kata Kunci : Kinerja, Koordinasi, Pimpinan Kecamatan, Covid 19
Pengoptimasian Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan (Studi Pada Kelompok Tani di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat) Porajow, Ronaldo C; Pangemanan, Sofia E; Monintja, Donald K
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan desa yang berkelanjutan akan menjadikan sebuah desa berkembang dalam segala aspek, pembangunan kelembagaan di desa juga mestinya penting untuk diperhatikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoaan Barat. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu pengamatan langsung atau observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, Dalam kapasitas sebagai pemimpin politik yang ada di desa Ranolambot, keberadaan pemerintah desa belum menunjukan perannya dalam mendorong dan memaksimalkan keberadaan kelompok tani. Program yang dilaksanakan oleh desa yang telah disahkan lewat APBDes menunjukan bahwa secara program untuk keberadaan kelompok tani kurang diperhatikan. Pada akhirnya apa yang menjadi hasil pertanian dari kelompok tani, proses mekanisme antisipatifnya tidak kelihatan. Sebagaimana upaya memaksimalkan hasil pertanian maka sangat penting untuk dibuatkan aturan agar dalam penyusunan APBDes program kelompok tani dimasukkan dalam APBDes.Kata Kunci: Pengoptimasian, Kelembagaan, Pembangunan Desa
Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan Wilar, Meisita Mar; Pati, Agustinus B; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan suatu tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat, khususnya para lanjut usia yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya yaitu dengan jalan memberikan pelayanan bantuan dan penyantunan. Dengan demikian, maka diharapkan para lansia dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga mampu hidup dengan layak. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan pendataan penyandang masalah kesejahteraan social para lansia yang ada di Desa Lowian yaitu berjumlah 148 jiwa lanjut usia, yang dimana dari data tersebut menunjukkan bahwa peran dari pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam proses kesejahteraan para lansia yang ada, karena jumlah yang begitu banyak juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Penelitian ini peneliti melakukan penelitian Kualitatif. Menurut Bogdam dan Taylor dalam Moleong (2011:4) menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisqan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Kepala desa (hukum tua) dalam proses meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tugasnya sebagai perpanjang tangan pemerintah daerah dalam proses mensejahterakan para lansia yang ada. Yang dimana kepala desa telah memberikan bantuan kepada para lanjut usia, agar supaya mereka tetap mendapatkan bisa bertahan hidup walaupun sudah lanjut usia. Para proses pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan para lansia, informasi yang ada berjalan dengan baik, dan hal ini dibuktikan dari komunikasi antara kepala desa dengan perangkat desa dalam memberikan bantuan kepada para lansia ini, selalu ada garis koordinasi yang baik, sehingga proses penyaluran ini tentunya dapat dirasakan oleh semua para lansia yang membutuhkan bantuan ini. Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesejahteraan, Lanjut Usia
Co-Authors Agustinus B Pati, Agustinus B Anis, Jessica Arisandi, Mardiansyah Bahihi, Reza Ricard Bahudin, Rezky Betah, Meilin Burung, Faris Dapla, Nalis Daud Liando, Daud Daud, Ardhiansya Dumaili, Alexandrite Edam, Nia Septiani Frans Singkoh, Frans Gosal, Vinny Sara Harilama, Pratomo Josef Kairupan, Josef Josef Kurniawan Kairupan, Josef Kurniawan Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis E Kandouw, Chrisye Kantohe, Yohana F. Karundeng, Afrilia Bella Kasenda, Patricia N.F. Kasenda, Ventje Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Kindangen, Ronaldo Ruland Komaling, Candy Pingky Lalu, Cendy Lidya Lambuaso, Dani H. Lapian, Marlien Lauma, Rahmat Lawere, Vicky Lengkong, Johny Lepa, Oktavia Limbat, Fricky Linelejan, Failen Lintong, Klinsmann Lumahu, Anna Plouna Lumowa, Fabyola Makatumpias, Steffany Mamesah, Prisillia Manarat, Randi Romario Mandalika, Enrico Stepano Manis, Priskila Esdayanti Manongga, Alman Mantiri, Michael Mantiri, Michael Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Masengi, Steren O. Mawara, Hendra Jonatan Maxi Egeten Mba’u, Adrian Sakti Mondong, Feronika Monintja, Donald Monintja, Donald K Nayoan, Herman Neni Kumayas, Neni Nesia, Aprilia Okem, Kezia Betania Paat, Refendy Pagaya, Nofensi Pananginan, Vianita Sutriani Pangemanan, Fanley Pangumpia, Parlan Pantow, Indra A. Pantungan, Marlin Pijetsti Paslima, Marciano Franklin Pasuhuk, Demaris Deisy Pati, Agustinus Pesik, Clark Karno Polla, Ava Irene Ponggohong, Kinly Porajow, Ronaldo C Pramana, Phutut Eka Punu, Christian Rachman, Ismail Ratulangi, Axelia Caroline Rengkung, Franky Repi, Jeklin F. Reynaldi, Muhammad Rompas, Arnolfo Ruata, Ferlando Salles, Ogtavianus F. Saluman, Virginia Patrisia Sarah Sambiran, Sarah Sasauw, Regina Celine Sembel, Tesyalom Sendow, Yurnie Sidiki , Safira Sondakh, Effendy Stefanus Sampe, Stefanus Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Sumolang, Gabrila Stivani T. A. M. Ronny Gosal Tamar, Meity Asmita Tampongangoy, Gabriel Ch. Tempo, Berty Loronusa Timbawa, Engelbert Timbongol, Varen C. Timmerman, Martha Inka Tjakradiningrat, Kurniawan Tobing, Melvin Tompodung, Jones Trisno, Andhika Tumiwa, Rendy Undap, Gustaf Walangitan, Clara Semaya Wangania, Ericksen W. Watania, Chynthia Regina Waworundeng, Welly Wayuni, Sasela Astri Wenda, Yepilu Wilade, Jessica Intansari Wilar, Meisita Mar