Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.967
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Ilmiah Aquinas Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti Scope: Journal of English Language Teaching JURNAL PENELITIAN PERAWAT PROFESIONAL KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat KOHESI: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia COUNSELING FOR ALL: Jurnal Bimbingan dan Konseling JURNAL PANAH KEADILAN Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi
LAIA, BESTARI
Universitas Nias Raya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL PANAH KEADILAN

 1 
KEBIJAKAN PUBLIK MELIHAT PRODUK HUKUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Zul Firman; Aturkian Laia; Bestari Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1005

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan publik terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia, serta implementasinya dalam konteks penegakan hukum. Dua permasalahan utama diidentifikasi: (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 UU PTPK yang menunjukkan aspek inti dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan (2) Bagaimana pandangan kebijakan publik terhadap UU PTPK dalam kerangka politik hukum Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 4 UU PTPK memiliki esensi sebagai upaya represif dan preventif dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Namun, dalam praktek penegakan hukum, implementasi Pasal 4 seringkali tidak sesuai dengan tujuannya, terjadi pelanggaran atau penafsiran yang salah, yang berdampak pada kesalahpahaman terhadap esensi Pasal 4 tersebut. Meskipun regulasi UU PTPK dianggap cukup baik dalam konteks produk hukum, penelitian ini menggarisbawahi perlunya kerja sama ekstra antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan yang mungkin muncul dalam implementasi UU PTPK. Dengan sinergi ini, negara dapat mengatasi tantangan korupsi dan menjaga kebersihan institusi dari kejahatan tersebut.
SISTEM PROPORSIONAL PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM Nurhayu Handayani Putri; Aturkian Laia; Bestari Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1006

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran pemilihan umum dalam konteks pencapaian kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis untuk memeriksa bagaimana nilai-nilai sosial, geografi, sejarah, dan dinamika politik memengaruhi implementasi tujuan negara. Pemilihan umum dianggap sebagai tolok ukur penting dalam mengukur tingkat demokrasi, memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah pemerintahan dan negara mereka. Partai politik berfungsi sebagai wahana untuk mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam pemilihan umum, dengan berbagai sistem pemilihan umum yang diterapkan di seluruh dunia. Sejarah pemilihan umum di Indonesia mencatat perubahan signifikan, terutama pasca-reformasi tahun 1998. Pemilihan umum menjadi sarana krusial untuk mendapatkan legitimasi pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan semangat UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat. Pentingnya pemilihan umum dalam mewujudkan pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat mencerminkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Temuan penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran pemilihan umum dalam mencapai tujuan negara dan menjaga prinsip demokrasi di Indonesia.
PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM Aziz Prasetio; Aturkian Laia; Bestari Laia
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1008

Abstract

Pidana mati selalu menarik perhatian dalam konteks hukum dan pelaksanaannya karena erat kaitannya dengan hak asasi manusia paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Di seluruh dunia, terdapat dua pendekatan yang berbeda terkait hukuman mati: negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukumnya, dan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dari undang-undang mereka. KUHP Indonesia menetapkan hukuman mati sebagai salah satu sanksi utama, sementara juga mengancamkan sanksi lain di luar KUHP untuk pelanggaran tertentu. Penelitian ini mengkaji politik hukum pidana Indonesia terkait hukuman mati menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mencakup asas-asas dan kaidah yang mengatur perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, serta melibatkan sudut pandang eksternal. Penelitian ini secara deskriptif mendalami permasalahan hukuman mati, mencoba memahami konteks hukum pidana Indonesia dalam hal ini. Seiring dengan perdebatan global tentang hukuman mati, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang implementasi dan dampaknya dalam sistem hukum Indonesia.
Co-Authors Akuardin Harita Aluiwaauri Tafonao Anita Zagoto Aturkian Laia Aziz Prasetio Baspuri Luahambowo Berkat Iman Ndruru Bonifasi Daeli Deliyunus Gulo Dian Hati Zendrato Disayangi Gaurifa DUHA, AGUSTINUS Duha, Maria Magdalena Endang Mei Indrawati Buulolo Fai, Sesilianus Fau, Amaano Fau, Yohanna Theresia Venty Ferdin Gowasa Firdaus Laia Gee, Efrata Gregorius Dao Harefa, Darmawan Helnanirma S. Fau Herman Ndruru Hesti Putra Jaya Gulo Hulu, Fatolosa I Putu Sriartha Jefrin Kristian Zebua Jidarahati Gaho Kristiurman Jaya Mendrofa LAIA, ASKARMAN Laia, Baziduhu Lase, ndah Permata Sari Martiman Suazisiwa Sarumaha Mastawati Ndruru Mastawati Ndruru NDRAHA, LIES DIAN MARSA Ni Luh Ika Windayani Ni Luh Ika Windayani Ni Luh Ika Windayani Ni Wayan Risna Dewi Ni Wayan Risna Dewi Norbert Notaris Giawa Novialdi, Andrian Nurhayu Handayani Putri Nursari R. Simanullang Peningkatan Bu’ulolo Putu Kerti Nitiasih Putu Nanci Riastini Ria Isabella Br Ginting Riminta Fa’ana Saferius Bu’ulolo Samanoi Halowo Fau Sarumaha, Murnihati Satamani Hulu Sri Florina L. Zagoto Sri Florina L. Zagoto Sridelli Dakhi Sunarti Tafonao, Aluiwaauri TELAUMBANUA, KAMINUDIN Telaumbanua, Tatema Wayan Mudana Ya’atulo Warae Yaredi Laia Yasozanolo Gaho Yurmanius Waruwu Yuwinda Gori zagoto, Sri Florina laurence ZAI, EKA PERIAMAN ZALUKHU, MERRI CHRISTINA Ziraluo, Merdina Zul Firman