Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.701
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanis : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Tomalebbi Phinisi Integration Review Jurnal Office CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan SPORTIVE: Journal Of Physical Education, Sport and Recreation PAMALI: Pattimura Magister Law Review Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM Joong-Ki
HERI TAHIR
Universitas Negeri Makassar
Religion Arts Humanities Chemistry Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN REL KERETA API (STUDI DI KECAMATAN TANETE RILAU, KABUPATEN BARRU). . RISALDI; HERI TAHIR; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.784 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan (2)  untuk mengetahui faktor penghambat proses pengadaan tanah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) materi pembelajaran PKn yang berkontribusi dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi peserta didik yaitu :(1) Proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru tidak sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Karena pelaksanaan atau proses pengadaan tanah untuk rel kereta api tersebut dilaksanakan tanpa mengacu sepenuhnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam proses pembentukan tim penilai, batasan waktu dan nilai dan bentuk ganti kerugian (2) Faktor penghambat proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kelalaian yang dilakukan baik oleh instansi yang memerlukan tanah, tim persiapan maupun panitia pengadaan tanah dalam melaksanakan tugasnya serta ketidakjelasan aturan mengenai jumlah bentuk ganti kerugian. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari pihak yang berhak atau masyarakat. Yaitu adalah berbagai kondisi dan respon masyarakat yang berhak banyak menimbulkan penghambat. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Rel Kereta Api   ABSTRACT: This study aims to determine (1) the process of land acquisition for the benefit of railroad construction in Tanete Rilau District, Barru District based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest and (2) to determine the inhibiting factors the land acquisition process. To achieve this goal the researcher uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis. The results showed that: (1) Civics learning materials that contribute to the development of students' democratic values are: (1) The process of land acquisition for railroad construction in Tanete Rilau District, Barru Regency is not in accordance with Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition For Implementation of Development in the Public Interest. Because the implementation or process of land acquisition for the railroad is carried out without fully referring to the prevailing laws and regulations, especially in the process of establishing an assessment team, time limit and value and form of compensation (2) Factors inhibiting the land acquisition process for the construction of railroads Tanete Rilau District, Barru Regency, namely internal and external factors. Internal factors are negligence carried out by agencies that need land, preparation teams and land acquisition committees in carrying out their duties and unclear rules regarding the number of forms of compensation. External factors are factors that come from the right parties or the community. That is the various conditions and responses of the people who have the right to cause many obstacles. Keywords: Land Procurement, Railway Construction
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN BONE (STUDI PADA POLRES BONE) KARMILA .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.311 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di masyarakat Kabupaten Bone dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat  Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Bone. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif  yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya adalah individu, masyarakat, dan kepolisian,  dan melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.Kata Kunci: Perjudian Sabung Ayam, Faktor-Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan This study aims to determine the factors that cause the Crime of Gambling cockfighting in Bone regency society and to identify mitigation efforts cockfighting Gambling Crimes that occur in society, Bone regency. This research was conducted in Bone regency with select institutions associated with the case is that the research was conducted at the District Police Bone. Data collection method used is the method of literature and interview method and then the data were analyzed by descriptive qualitative that express the expected results and conclusions on the issue. The results showed that the factors that led to the crime of cockfighting gambling is a habit factors, educational factors, environmental factors, economic factors, and factors of weak law enforcement. For crime prevention efforts cockfight gambling pursued through preventive measures that must be done by each element, including the individual, the community and the police, and through repressive measures undertaken by law enforcement officials, namely the police, prosecutors and courts.Keywords: Gambling cockfighting, Factors Cause, Prevention Efforts
STUDI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PISING KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN . NURDALIA; HERI TAHIR; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 4, Desember 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.2 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui penggunaan alokasi dana desa di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) perencanaan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan bersamaan dalam perencanaan penyusunan APB Desa oleh Pemerintah Desa Pising yang selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan APB Desa. 2) pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan oleh pemerintah desa Pising yang terdiri dari pelaksanaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur sarana kantor desa dan pemberdayaan masyarakat. 3) pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa dilakukan oleh pemerintah desa pising kepada pemerintah kabupaten Soppeng yang tergabung dalam pertanggungjawaban APB Desa yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, pembangunan   ABSTRACT: This study aims to determine the planning, implementation and accountability of the use of village fund allocation in the Pising Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency. This research is a qualitative descriptive study. To achieve the research objectives, researchers use data collection techniques through interviews and documentation. The data obtained from the results of the study were then processed using qualitative analysis to determine the use of village fund allocation in the Pising Village, Donri-Donri District, Soppeng Regency. The results of this study indicate that: 1) planning the use of village fund allocation is carried out simultaneously in the planning of Village APB preparation by the Pising Village Government which is then discussed in the APB Village discussion meeting. 2) the implementation of the use of village fund allocations was carried out in three forms of activities by the Pising village government consisting of the implementation of government, the construction of village office infrastructure and community empowerment. 3) accountability for the use of village funds allocation is carried out by the village government pising to the Soppeng district government which is incorporated in the Village APB accountability carried out at the end of the fiscal year. Keywords: Village Fund Allocation, Planning, Implementation, Accountability, Development
KEDUDUKAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU DIAN EKA SAFITRI; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.385 KB)

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru dan, 2).  Kedudukan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu Hakim Pengadilan Negeri Barru dan sumber data sekunder (dokumen) yaitu berkas-berkas perkara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan dan setelah dilakukan penyitaan penyidik mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan. Dari barang bukti yang langsung disita oleh penyidik tersebut dalam proses pembuktian mempunyai peranan terhadap putusan pengadilan yaitu sebagai bahan pertimbangan, dan menguatkan keyakinan hakim. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pidana pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Barru sebagaimana diatur dalam prosedur penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru setelah melakukan penyitaan, guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Barru. Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru, adalah sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, namun tidak menentukan putusan pengadilan/vonis terhadap terdakwa.Kata Kunci :  Barang Bukti, Putusan Pengadilan, Pembunuhan This study aims to determine: 1). Procedure seizure of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court and, 2). Status of the evidence against the court decision in settlement of a criminal case on the murder of Barru District Court. In this study the authors used qualitative research methods. Sources of data in this research is the primary data sources (informants) that District Court Judge Barru and secondary data sources (documents) that the case files. Data collection methods used were interviews and documentation. In this study, data validity checking technique used is triangulation techniques, data analysis techniques performed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the procedure foreclosure carried out in accordance with the provisions of the legislation in force but in a state that is very necessary and urgent investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder and after the seizure investigator filed an application for approval of foreclosure to the Chairman of the Court Barru for obtain approval determination foreclosure. The pieces of evidence that directly confiscated by the investigator has a role in the process of proving to a court decision that consideration, and strengthen judges. Based on the above results it can be concluded that investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder, as confiscation in criminal cases of murder, including the circumstances that are very necessary and urgent that the investigator does not require a license foreclosures in advance of the Chairman of the Court Barru as stipulated in the procedure foreclosure, the investigator shall immediately report to the Chairman of the Court Barru after a foreclosure, in order to obtain approval of the determination letter seizure of evidence from the Chairman of the Court Barru. Position of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court, is a belief that strengthen consideration for the judge, but does not specify the court decision / verdict against the defendant.Keywords: Evidence, Court Judgment, Killing
PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO FIRMANSYAH .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.528 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji pengetahuan hukum berlalu lintas masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 bagi masyarakat di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dan Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh aparat kepolisian dalam pelaksanaan UU no 22 Tahun 2009 di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 16.846 orang dan sampelnya mengunakan Random Sampling  (sampel acak) jadi jumlahnya disesuaikan dengan keperluan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Pitumpaua Kabupaten Wajo tentang Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karna kurangnya sosialisasi dan perhatian masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut. Jika di lihat di lapangan masyarakat lebih cenderung  tidak memperdulikan peraturan yang ada jika dihadapkan dengan kepentingan pribadinya maupun kepentingan umum. Pada hal di dalam  Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah banyak mengatur tentang keselamatan berkendara di jalan raya. 2) Faktor pendukung terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo, terdapat 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana. 3) Faktor penghambat terlaksananya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pitumpanua dan Kabupaten Wajo menurut masyarakat ada 3 (Tiga) Faktor yaitu: Manusia, Penegak Hukum dalam hal ini Polisi Lalulintas dan Sarana dan Prasarana, 4)Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polisi lalulintas yakni selain melakukan sosialisasi kepada masyrakat dan anak-anak sekolah, juga memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan bermotor roda dua yang ada di jalan sekaligus melakukan pemeriksaan secara besar-besaran tiap minggu guna memberikan masyarakat efek jerah bagi tiap pelanggaran yang mereka lakukan. KATA KUNCI: Pemahaman Hukum Masyarakat, UU No. 22 Tahun 2009
PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM MEMBERANTAS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI PELABUHAN TUNON TAKA NUNUKAN Nur Ayuni; Manan Sailan; Heri Tahir
Jurnal Tomalebbi Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT, This article describes the role of Customs and Excise in Combating Narcotics Smuggling in Tunon Taka Nunukan Port. This study aims to determine: 1) The role of customs and excise in combating narcotics smuggling in the Tunon Taka Nunukan port. 2) Constraints faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling in Tunon Taka Nunukan Port. 3) the solution of the obstacles faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling in Tunon Taka Nunukan Port The research method used in this thesis is a qualitative descriptive technique with data collection techniques namely interviews and documentation. By using primary data sources from 3 informants from Customs and Excise officers in charge of the investigation and prosecution section. Data obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis techniques. Based on the results of the study, namely: 1) Perana Customs and Excise in combating narcotics smuggling is by conducting patrols and also carrying out the duties and functions of the Customs and Excise. 2) Constraints faced by Customs and Excise are the lack of personnel so that Customs and Excise work cannot be carried out to the maximum extent possible and the lack of detection devices in several locations that are often found in cases of drug smuggling. 3) The solution to the obstacles faced by Customs and Excise in combating narcotics smuggling is by cooperating with the National Narcotics Agency (BNN) and the police in order to facilitate Customs and Excise in combating Narcotics smuggling.ABSTRAK, Artikel ini menguraikan masalah Peranan Bea dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1)Peranan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 2) Kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan. 3) solusi dari kendala yang di hadapi Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Metodepenelitian yang digunakan dalam skripsi adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.Dengan menggunakan sumber data primer dari 3 informan dari petugas Bea dan Cukai yang bertugas dibagian penyelidikan dan penindakan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian yaitu: 1) Perana Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika yaitu dengan mengadakan patroli dan juga menjalankan tugas dan fungsi dari Bea dan Cukai tersebut. 2) Kendala yang dihadapi Bea dan Cukai yaitu kurangnya personil sehingga membuat kerja Bea dan Cukai tidak dapat dijalankan semaksimal mungkin dan kurangnya alat pendeteksi dibeberapa lokasi yang sering didapatkan kasus penyelundupan narkotika. 3) Solusi dari kendala yang dihadapi pihak Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan narkotika yaitu dengan mengadakan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak kepolisian agar dapat memudahkan Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan Narkotika tersebut.
PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA TOLAJUK KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU) MISKAWATI .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.083 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh: (1) Untuk mengetahui peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa  di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh anggota Badan Perwakilan Desa, aparat pemerintah desa dan masyarakat yang semuanya berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik pengolahan data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sudah terlaksana namun masih sangat perlu ditingkatkan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Badan perwakilan Desa adapun Peranan Badan perwakilan desa dalam pembangunan desa yaitu (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. (4) membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. (5) melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Dalam melaksanakan peranan tersebut terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tolajuk di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu tingkat pendidikan, ekonomi/gaji, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan stabilitas lingkungan.Kata Kunci : Peran BPD, Pembangunan Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI. NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PELARANGAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR MANTASIA .; FIRMAN UMAR; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.073 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, mengetahui  upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik serta dampak yang ditimbulkan dari peraturan Menteri omor 2 Tahun 2015 bagi Nelayan pengguna Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets).untuk mencapai tujuan tersebut maka peeliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis Kualitatif untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong Utara, itu disebabkan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 mengalami penolakan oleh nelayan pengguna cantrang karena Tidak ada mekanisme dialog kepada Nelayan yang ada di Kecamatan Galesong Utara sebelum di terapkannya Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, akibatnya nelayan hanya dapat larangan tanpa solusi selain mengalami penolakan oleh nelayan. Penggunaan pukat hela dan pukat tarik masih diperpanjang dalam jangka 6 bulan dari surat edaran nomor b.1/sj/pl.610/i/2017. Jangka waktu ini di berikan guna untuk memberikan kesempatan bagi nelayan dalam melakukan pergantian ke alat alternative. (2) upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik yaitu sosialisasi, melakukan diskusi mengenai alat tangkap yang alternative untuk di gunakan , pergantian alat cantrang ke alat lain, melakukan pengawasan, memberikan teguran, pencabutan izin berlayar dan memberikan sangsi. (3) Dampak Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik Bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik yaitu adanya rasa takut saat beroperasi, menururunnya Ekonomi Nelayan, banyaknya Pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian Nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.Kata Kunci : Pukat Hela, Pukat TarikABSTRACT: This study aims to find out the Implementation of Regulation of the Minister of Marine and Fishery No. 2 of 2015 on the Use of Fishing Tools of Pukat Hela and Pukat Tarik in North Galesong Sub-district of Takalar Regency, to know the government's efforts in handling the use of trawl net and trawl drag and the impact of the Minister's regulation Omor 2 Year 2015 for the Fishermen users Pukat Hela (Trawls) and Seine Nets. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through, documentation, observation, and interviews. Data that have been obtained from the results of research in though by using Qualitative analysis to determine the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 on the Prohibition of the Use of Fishing Tools trawls and seine nets. The results showed that: (1) the implementation of marine and fishery ministerial regulation number 2 of 2015 on the use of fishing gear and trawl pukat can not be applied absolutely in Takalar District North Galesong Subdistrict, it is caused by minister regulation number 2 year 2015 Rejection by fishermen users cantrang because there is no mechanism of dialogue to Fishermen in North Galesong District before the enactment of Ministerial Regulation No. 2 Year 2015, consequently the fishermen can only be prohibited without a solution in addition to experiencing rejection by fishermen. The use of trawl net and trawl net is still extended within 6 months from circular letter number b.1 / sj / pl.610 / i / 2017. This timeframe is given in order to provide opportunities for fishermen in making alternations to alternative tools. The government's efforts in handling the use of trawl net and trawling net are socialization, conducting discussions on alternative fishing tools to be used, switching tools to other tools, monitoring, giving warning, revocation of sailing permits and giving sanctions. (3) The Impact of the Hamlet Parang and Pukat Parik for the Fishermen Community The users of Pukat Hela and Pukat Tarik are the fear in operation, the fishermen economy downturn, the number of unemployment in the coastal area, and some fishermen move to the smaller fishing gear.Keywords : Regulations, Trawls, Seine Nets
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN KEBENDAAN (FIDUSIA) STUDI PADA KANTOR NOTARIS ELVIANI, S.H.,M.Kn KABUPATEN GOWA NOVIA ASMITA; FIRMAN MUIN; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.56 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia). 2) manfaat pemilikan akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dibuat melalui notaris.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara serta dokumen. Sumber data yang digunakan adalah sumber data teoritis dan sumber data praktis.. Informan dalam penelitian ini adalah notaris dan 2 orang pegawainya. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Peran notaris dalam pembuatan akta jaminan kebendaan (fidusia) dimana notaris Elviani sudah melakukan peranannya sebagai notaris sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 pasal 15 ayat (1) tentang jabatan notaris yang mengkhusus dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, menyimpan akta, memberi grosse pada akta , memberi salinan dan kutipan akta. 2. Manfaat pemilikan akta jaminan kebendaan (fidusia) yang dibuat melalui notaris sangatlah bermanfaat karena sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dan memiliki perlindungan hukum yang kuat. Kata Kunci: Notaris, Fidusia   ABSTRACT: This study aims to find out, 1) The role of a notary in making a material guarantee certificate (fiduciary). 2) benefits of ownership of a material guarantee certificate (fiduciary) made through a notary. This research is qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews and documents. Sources of data used are theoretical data sources and practical data sources. The informants in this study were notaries and 2 employees. Data analysis used is describing things based on the results of data collection. The results showed that: 1. The role of the notary in making a material guarantee certificate (fiduciary) in which Elviani's notary had performed his role as a notary in accordance with law number 2 of 2014 article 15 paragraph (1) concerning the position of a notary who specialized in guaranteeing the date of manufacture the deed is in accordance with the existing provisions, save the deed, give a grosse to the deed, give a copy and quote the deed. 2. The benefits of possessing a material guarantee certificate (fiduciary) made through a notary are very useful because they are registered with the Ministry of Law and Human Rights and have strong legal protection. Keywords: Notary, Fiduciary
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA DI KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBAOPU DEWI ANGRAENI; HERI TAHIR; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.494 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 8 orang informan dan menggunakan teknik penentuan informan yaitu purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Pasal 39 ayat 3 dalam rencana pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) Publik telah terlaksana pada beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Somba Opu telah terealisasi pembangunan ruang terbuka hijau untuk jenis taman kota dan hutan kota pada daerah Taman Sultan Hasanuddin dan Lapangan Syech Yusuf di Kecamatan Somba Opu, (2) Penataan dan pembenahan taman kota di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu memasuki tahap pengerjaan akhir dan memasuki agenda pemeliharaan mulai dari pembuatan batas-batas, pengecatan pagar, pembersihan taman, penanaman tanaman dan pepohonan terus dilakukan, sedangkan untuk pengawasan tetap dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah setempat baik dari kelurahan, kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten sendiri, (3) Dalam merealisasikan penataan ruang terbuka hijau di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal dalam proses pelaksanaannya. Hambatan internalnya yaitu salah satunya sasaran program target pencapaian ruang terbuka hijau publik hutan perkotaan tidak tercapai dengan maksimal karena pemerintah baru merealisasikan penataan di taman kota tetapi belum membenahi secara keseluruhan untuk kawasan hutan perkotaan. Sedangkan hambatan eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang terbuka hijau secara sadar dan bersama.Kata Kunci: Implementasi, Rencana Tata Ruang ABSTRACT: This study aims to determine the Implementation of Regional Regulation No. 15 of 2012 on Spatial Planning of Gowa Regency in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of the research processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 8 people informants and using the technique of determining the informant that is purposive sampling.Results of research indicate that: (1) Implementation of Gowa Regency Regulation No. 15 of 2012 on Spatial Planning Area Gowa Regency Article 39 paragraph 3 in the plan to fulfill Public Open Public Open Space (RTH) has been implemented in several districts such as Somba Opu Subdistrict has been realized green open space development for urban park type and city forest at Sultan Hasanuddin Park area and Syech Yusuf Field in Kecamatan Somba Opu, (2) The arrangement and improvement of the city park in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-district, entering the final stage of work and entering the maintenance agenda starting from the creation of boundaries, fence painting, garden cleaning, planting and trees continue to be done, (3) In realizing the green open space arrangement in Sungguminasa Sub-District, Sombaopu Sub-district, there are internal constraints and external obstacles in the implementation process. Internal obstacles that is one of the target program target achievement of green open space public urban forest is not achieved maximally because the new government realize the arrangement in the city park but not yet fix overall for urban forest area. While the external obstacle is the lack of awareness of the community to maintain and maintain green open space consciously and together.Keywords: Implementation, Spatial Plan
Co-Authors . MUSTARING . NURDALIA . RISALDI .B, UMYATUL UMRAH A. FATIR LUKMAN Abdul Rahman Sakka Abdul Sakban ANA ANNISA, ANA Andi Dewi Riang Tati Andi Fachruddin Andi Kasmawati ANDI KASMAWATI ANDI SUYUTI, ANDI Ashari Ismail Asnawi Ojen Bakhtiar, Bakhtiar. Darman Manda Manda DENNI DAHLAN DEWI ANGRAENI DIAN EKA SAFITRI EDRIN . Ernawati . Ernawati S.K Fadhilah, Arwina Fediyatun Muntazarah FIRMAN MUIN Firman Muin FIRMAN MUIN, FIRMAN Firman Umar FIRMAN UMAR Firmansyah . Firmansyah Firmansyah Fitriani Fitriani H, Rahma Haedar Akib Heri, Ririn Nurfaathirany Herman Herman HIDAYATULLAH, AINUN I Gusti Bagus Wiksuana Imam Suyitno Imam Suyitno Imam Suyitno Irsyad Dhahri Samad KARMILA . Manan Sailan Manan Sailan Manan Sailan MANTASIA . Maya Kasmita MISKAWATI . Muh. Rizal Muhammad Akbal MUHAMMAD AKBAL Muhammad Jihad Firman Muhammad Rusdi MUHAMMAD SAYADI Mustari Mustari NOVIA ASMITA Nur Ayuni Nur Nashri Rahman Nurfajri Nurfajri NURUL LATIFAH KURNIA PUTRI Rahmi, Muthiah RESKI AMELIAH KASBA Rifdan . Ririn Nuraathirany Heri Ririn Nurfaathirany Heri RIRIN NURFAATHIRANY HERI Ririn Nurfaathirany Heri Ririn Nurfaatirany Heri Riskawati ., Riskawati Rizal, A. Rohmah Rifani ROSNAH RIDWAN Sahrul Sahrul Sahrul Sahrul Salmiah Salmiah St Junaeda St. Junaeda St. Junaeda St. Junaeda St. Junaeda SUDIRMANTO . Syarifuddin H M Wahyuddin Wahyuddin