Claim Missing Document
Check
Articles

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI POLRES ENREKANG) RESKI AMELIAH KASBA; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.864 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian satuan reserse narkoba dalam penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang, 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkoba pada Polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunalan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Polres Enrekang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer (informan) dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Upaya yang dilakukan oleh satuan Reserse Narkoba dalam Penaggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Enrekang yang meliputi: 1). Upaya pre-emtif yaitu pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, 2). Upaya preventif yaitu merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan 3). Upaya represif yaitu berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada polres Enrekang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu: 1). Kurangnya informan dilapangan, 2). Kurangnya sarana dan prasarana, dan 3). Terbatasnya anggaran.Kata Kunci : Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkoba  ABSTRACT: This study aims to determine: 1. The efforts made by the police criminal investigation unit in combating drug abuse drugs in Enrekang, 2. Constraints faced by the criminal investigation unit at the Police Enrekang drug in the prevention of drug abuse. This study menggunalan qualitative approach. This study took place at the police station Enrekang. Types and sources of data used in this study are primary sources (informants) and secondary. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative analysis. The results showed that: 1. The efforts made by the Criminal Investigation Drug in combating drug abuse in Enrekang which include: 1). Pre-emptive effort is basically a positive development ketiatan activities for the community, 2). Preventive efforts are a continuation of the pre-emptive efforts that emphasize eliminating the opportunity to commit a crime and 3). A repressive measure in the form of follow up and enforcement in order to make the perpetrators be deterrent and not to repeat his actions. 2. Constraints faced by the criminal investigation unit at the Police Enrekang drug in the prevention of drug abuse, namely: 1). Lack of informants in the field, 2). The lack of facilities and infrastructure, and 3). Limited budget.Keywords: Poverty, Abuse, Drugs     
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENYIAPKAN KONSEP MATERI AJAR PKN PADA SMP NEGERI 30 MAKASSAR NURUL LATIFAH KURNIA PUTRI; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.27 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui strategi guru dalam menyusun dan mengembangkan konsep materi ajar PKn; (2) Mengetahui sejauh mana relevansi materi Ajar Pkn yang disusun oleh guru terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik; (3) Mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam menyusun konsep materi Ajar PKn; (4) Mengetahui upaya guru untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam menyusun konsep materi ajar PKn. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara serta dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah guru PKn SMP Negeri 30 Makassar sebanyak 2 orang. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan dan menggambarkan hal-hal yang terjadi berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) guru memiliki kompetensi profesional yang memadai dalam menyusun dan mengembangkan konsep materi Ajar PKn, ini ditunjukkan dengan adanya strategi  guru yang memenuhi standar kriteria yang baik dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar PKn; (2) guru merelevansikan materi ajar Pkn terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotorik sesuai dengan kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. (3) Adapun kendala-kendala yang dialami dalam proses menyusun materi ajar Pkn, diantaranya adalah kendala teknis seperti penyesuaian alokasi waktu dengan materi ajar, karakter peserta didik yang cenderung berbeda satu sama lain, serta kurangnya pemanfaatan media internet, jurnal dan laporan hasil penelitian dalam meramu materi ajar; (4) Berbagai Upaya positif yang dilakukan guru sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yaitu dengan aktif mengikuti pelatihan, pendidikan dan workshop, mengembangkan wawasan dibidang IT serta memperbanyak menelaah literatur yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu.KATA KUNCI: Kompetensi Profesional Guru, Materi Ajar PKn
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANANPEMERIKSAAN TERSANGKA KASUS TINDAK PIDANA (Studi Pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Gowa) SUDIRMANTO .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.547 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: (1) Kinerja Kepolisian Resor Gowa Dalam Melakukan Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka. (2) Dan Hambatan Reskrim Polres Gowa Dalam Melakukan Pemeriksaa di Tingkat Penyidikan Terhadap Tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Subjek informan dalam penelitian ini adalah 7 penyidik Satuan Reserse Kriminal kantor Kepolisian Resor Gowa. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Kinerja Reskrim Kepolisian Resor Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana sudah maksimal, hal tersebut dapat dilihat melalui proses kinerja  dan pemahaman penyidik dalam melaksanakan, fungsi,  tugas, dan wewenangnya dalam kepenyidikan, , melakukan upaya gelar perkara hingga dua kali dalam membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Gowa. 2). Hambatan Reskrim Polres Gowa dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka masih banyak, mulai dari produk peraturan perundang-undangan, ketaatan hukum masyarakat, masih terdapatnya perlawanan baik secara administrasi, maupun secara argumentasi serta faktor kultur atau budaya masyarakat GowaKata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Pemeriksaan TersangkaABSTRACT: This study aims to find out about: (1) Performance of Gowa Resort Police In Conducting Inspection at Investigation Level against Suspects. (2) And Barriers Reskrim Polres Gowa In Conducting Investigators at Level of Investigation Against Suspects. The research method used is descriptive qualitative research, the subject of the informant in this research is 7 investigator of Criminal Investigation Unit of Gowa Resort Police office. By using purposive sampling technique that is done based on the consideration of its implementation to achieve certain goals. Data collection was done by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that: 1). The performance of Criminal Officers of Gowa Resort Police in conducting investigations on criminal cases has been maximized, it can be seen through the process of performance and understanding of the investigator in carrying out, function, task and authority in the investigation, make the case degree twice to make a case light a crime committed in the jurisdiction of Gowa Police. 2). Gowa Criminal Investigation Barriers in conducting investigations on suspects are still many, ranging from product of legislation, legal compliance of society, there is still resistance both administrationally, and also argumentation and culture factor or culture of society Gowa Keywords: Police Authority, Suspect Inspection
KEDUDUKAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI BARRU Heri Tahir; Dian Eka Safitri
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.09 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i1.10011

Abstract

This study aims to determine: 1). Procedure seizure of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court and, 2). Status of the evidence against the court decision in settlement of a criminal case on the murder of Barru District Court. In this study the authors used qualitative research methods. Sources of data in this research is the primary data sources (informants) that District Court Judge Barru and secondary data sources (documents) that the case files. Data collection methods used were interviews and documentation. In this study, data validity checking technique used is triangulation techniques, data analysis techniques performed by descriptive analysis. The results of this study indicate that the procedure foreclosure carried out in accordance with the provisions of the legislation in force but in a state that is very necessary and urgent investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder and after the seizure investigator filed an application for approval of foreclosure to the Chairman of the Court Barru for obtain approval determination foreclosure. The pieces of evidence that directly confiscated by the investigator has a role in the process of proving to a court decision that consideration, and strengthen judges. Based on the above results it can be concluded that investigators can immediately seized evidence in a criminal case of murder, as confiscation in criminal cases of murder, including the circumstances that are very necessary and urgent that the investigator does not require a license foreclosures in advance of the Chairman of the Court Barru as stipulated in the procedure foreclosure, the investigator shall immediately report to the Chairman of the Court Barru after a foreclosure, in order to obtain approval of the determination letter seizure of evidence from the Chairman of the Court Barru. Position of evidence in a criminal case of murder in Barru District Court, is a belief that strengthen consideration for the judge, but does not specify the court decision / verdict against the defendant.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyber Bullying di Indonesia Abdul Sakban; Sahrul Sahrul; Andi Kasmawati; Heri Tahir
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2: September 2019
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.46 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v7i2.1195

Abstract

Terjadinya kejahatan tersebut adalah kurangnya kontribusi penegak hukum dalam melakukan pengawasan dilingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan diri pribadi dalam melakukan interaksi baik di media online maupun offline. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat kepolisian dalam mengimplementasikan esensi Surat Edaran Hate Speech Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan yang akan dicapai dalam artikel ini adalah kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan cyber-bullying di Indonesia, dan kebijakan hukum kriminal untuk era revolusi industri 4.0 dalam menyelesaikan kejahatan cyber-bullying. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang- undangan, meneliti bahan pustaka, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Teknik analisis isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (inductive) dan deduktif (deductive) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan cyber-bullying dapat terapkan oleh aparat penegak hukum berupa KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik dengan melihat isi penjelasan pasal demi pasal dan konten kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kebijakan hukum Pidana di era revolusi industry 4.0 tetap mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia. The occurrence of such crimes is the lack of law enforcement contributions in conducting supervision in school, community, family, and personal self in the interaction of both online and offline media. In addition, the lack of understanding of police officers in implementing the essence of circular Hate Speech of the Republic of Indonesia, the Criminal Code of Law (PENAL). The objectives to be achieved in this article are the policy of criminal law against cyber-bullying crimes in Indonesia, and the policy of criminal law for the era of the 4.0 industrial revolution in resolving cyber-bullying crimes. This research uses normative juridical research that is qualitative. The collection of legal materials is done by identifying and invarizing the legislation, examining the library materials, and other sources of legal materials. Technical analysis of legal issues in this study used mixed-thinking logic. It means reasoning (the law) which is a combination of inductive (inductive) and deductive mindset in the case of a concrete factual law. The results showed that criminal law policies in resolving cyber-bullying crimes could be applied by law enforcement officers in the form of penal CODE and law No. 8 year 2018 on electronic technology information by looking at the contents Article-by-article explanations and crime content committed by the perpetrator. The criminal Law policy in the 4.0 Industrial Revolution era continues to refer to the prevailing rules in Indonesia
Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Herman Herman; Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; Firmansyah Firmansyah
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 2, No 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1, MARET 2022
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v2i1.819

Abstract

Introduction: The limiting power of the principle of freedom of contract in the Civil Code and its development.Purposes of the Research:  In particular, it will examine and analyze the principle of freedom of contract in terms of the implementation of this principle and also describe the articles contained in the Criminal Code related to the interpretation of the principle of freedom of contract.Methods of the Research: The research was conducted using a normative juridical method with a c statutory approach, conceptual approach and comparative approach a by specifically analyzing the performance of the institution and its authority in the implementation of law enforcement in the Maluku Sea based on the legislation which was then analyzed qualitatively.Results of the Research: The results of the research on a critical analysis of the power of limiting the principle of freedom of contract in the Civil Code can be concluded that the limitation of the principle of freedom of contract has actually been stated in several articles in the Civil Code, by linking the articles in the Civil Code regarding the provisions in making an agreement, freedom of contract is not only guaranteed in the law on treaties, but at the same time that freedom must be framed by other articles. Along with the restrictions on freedom of contract contained in and outside the Civil Code, the tendency to limit freedom of contract, especially its manifestation in giving a more important role to the value of decency and feasibility (redelijkheid en bijlijkheid), good faith, and public order, therefore when contracts are made, these values must be accommodated.
Tindakan Bullying di Media Sosial dan Pencegahannya Abdul Sakban; Sahrul Sahrul; Andi Kasmawati; Heri Tahir
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.698 KB) | DOI: 10.36312/jisip.v2i3.564

Abstract

Tindakan bullying dapat dilakukan melalui media seperti pesan text, gambar video, panggilan telepon, e-mail, chat room, Instant Messaging (IM), Situs Media Sosial, dan website. Tujuan yang ingin dicapai dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan tindakan bullying di media social dan pencegahan. Hasil studi menunjukkan bahwa etika berinternet, peran orang tua harus lebih intensif mengawasi perkembangan anaknya terhadap pengaruh media internet, aparat sipil kepolisian rutin melakukan kampanye “anti bullying” (stop bully) di sekolah, kampus/instansi dan masyarakat, dan melibatkan organisasi social untuk mengawasi peredaran kejahatan cyberbullying. Cara mencegah dan mengurangi berbagai tindakan bullying di media sosial dapat memaksimalkan sikap etika berinternet, peningkatan peran orang tua lebih intensif, pihak kepolisian rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti bullying, dan organisasi social. Dalam melakukan represif polisi terhadap kejahatan tindakan bullying, harus berawal pada titik paling awal dalam penyelidikan ditentukan apa tujuan utama investigasi dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
Motivasi pembentukan kecerdasan ganda (Multiple Question Development) berbasis pendidikan karakter pada siswa SMA/sederajat di Kota Makassar Imam Suyitno; Manan Sailan; Heri Tahir
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2019, No 9: PROSIDING 9
Publisher : Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.858 KB)

Abstract

The results of observations made on students who participated in the activities of the motivation to form multipleintelligences (Multple Question Development) showed that students had potential, but had not been able to develop the potentialof multiple intelligences possessed. So that many students are not aware that they have more potential in themselves. Based onthese considerations, we plan to conduct character education-based motivational activities in high school / equivalent students inMakassar City. This training activity is a preliminary activity. This means that participants are first given an understanding of thematerial and continue to develop their potential in an easy way. After this activity ended, the results were 266 students ofMakassar State Senior High School 10 following the implementation of motivational activities for the formation of multipleintelligences (Multple Question Development) based on character education. It is expected that this activity can increase themultiple intelligence (Multple Question Development) based on character education owned by students. Thus, it is expected tothe School, students and the Education and Culture Office of South Sulawesi Province to have an equal level of high school topay more attention and develop the potential of multiple intelligences owned by students so that later they can produce outputfrom high school / equivalent education units which is high in this globalization era, what's more to prepare for the goldengeneration of 2045.
Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan Fediyatun Muntazarah; Heri Tahir; Muhammad Akbal
Phinisi Integration Review Vol 3, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.407 KB) | DOI: 10.26858/pir.v3i1.13167

Abstract

This study aims to describe (1) hospital waste management by the Regional Environmental Service in a socio juridical study reviewed through several legislation regarding environmental management, especially hospital waste; (2) barriers faced by the South Sulawesi Regional Environmental Service; (3) efforts conducted in handling obstacles; (4) legal arrangements regarding hospital waste management by the South Sulawesi Regional Environment Agency. This type of research is qualitative research with a phenomenological approach, where the type of research is carried out by observing the subjects and objects to be studied based on the facts that exist. The facts found are described in depth. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation, and analyzed by triangulation techniques. The results of this study indicate that: (1) Hospital waste management by the South Sulawesi Regional Environmental Service has not proceeded as expected due to the lack of facilities in the management of medical waste, and the lack of guidance and supervision of hospitals that still deviate from established rules marked by the absence of hospitals that have passed the company performance rating assessment program in environmental management. (2) Obstacles faced in hospital waste management are the lack of facilities especially incinerators and supervision as well as guidance for hospitals related to hospital waste management. (3) Efforts made by adding facilities related to hospital waste management and providing guidance to hospitals in South Sulawesi (4) Legal arrangements referred to by the South Sulawesi Regional Environment Agency refer to the three main legislation used as guidelines and the legal basis in the implementation of waste management, namely the legislation governing environmental protection and management as well as the legislation governing the management of B3 waste.
Innovation of Electronic Licensing Information System at the Office of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Bone Regency Syarifuddin H M; Heri Tahir; Haedar Akib; Muhammad Rusdi
Jurnal Office Volume 7, Number 1, January-June 2021
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jo.v7i1.23803

Abstract

The community in demanding maximum service in the concept of implementing Public Administration, has the opportunity to improve the efficiency, effectiveness and transparency of government administration, especially in innovation-based services. This study focuses on describing the implementation of e-Government in supporting the effectiveness of permit issuance services in Bone Regency. The stages of data collection used were observation, review of related documents and also interviews involving 5 elements representing the Bone Regency DPMPTSP office. The data collected were analyzed using the interactive model proposed by Miles, Huberman and Saldana.is still sustainable because it is still undergoing a development process and has received visits from several agencies in order to see, study, internalize, adapt and adopt SIMPEL innovations; leaders always keep abreast of technological developments that are tailored to the needs of the community, such as procurement, development and repair; or SIMPEL mobile-based service system provides convenience for civil servant and the community in fulfilling their rights while providing satisfaction and improving performance and services to the community; or SIMPEL innovation provides ease of synergy with the community in managing the performance and discipline of civil servant and the community to improve performance; or SIMPEL-based service innovations can be widely accessed by the community based on the type of service needed.