Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MANAJEMEN HUTAN TROPIKA Journal of Tropical Forest Management Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia Jurnal Komunikasi Pembangunan Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Forum Pasca Sarjana International Journal of Science and Engineering (IJSE) MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Jurnal Ilmu Komunikasi KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurnal Tataloka Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Society Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Kependudukan Indonesia Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial
Lala M Kolopaking
IPB University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

 1 
Penggunaan Konsep Rules-In-Use Ostrom Dalam Analisis Peraturan Pembentukan Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Suwarno, Eno; Kartodihardjo, Hariadi; Kolopaking, Lala M; Soedomo, Sudarsono
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah penetapan wilayah KPHL/KPHP oleh Menteri Kehutanan, tahap selanjutnya adalah pembentukan dan operasionalisasi organisasi KPHL/KPHP oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan kewajiban tersebut berjalan tersendat dkarenakan terkendala oleh sejumlah hambatan, antara lain oleh peraturan yang kurang memiliki daya dorong dan menyulitkan daerah pada saat implementasinya. Dalam Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan (IAD-Framework) Ostrom, terdapat konsep aturan-aturan yang digunakan (rules in use) yang dapat digunakan untuk menganalisis isi peraturan dalam hubungannya dengan struktur situasi aksi yang terbentuk pada saat peraturan diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan konsep rules in use untuk menemukan kelemahan-kelemahan substansial dari peraturan pembentukan organisasi KPHL/KPHP pada tingkat provinsi. Analisis dilakukan terhadap PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008, Permendagri No. 61/2010, dan PP No. 41/2007, dengan metode analisis substansi peraturan dan umpan balik dari proses implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan konsep rules in use Ostrom cukup efektif untuk menemukan kelemahan-kelemahan isi suatu peraturan.
Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan Gamin, Gamin; Kartodihardjo, Hariadi; Kolopaking, Lala M; Boer, Rizaldi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gaya para pihak menghadapi sengketa (conflict style) diperlukan guna penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang efektif. Aktor utama dan aktor pendukung serta kepentingan/peran dan pengaruh atau kekuasaan serta hubungannya perlu dipetakan dengan seksama. Apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaian konflik berdasarkan gaya para pihak tersebut adalah sesuatu yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini gaya para pihak didekati menggunakan analisis gaya bersengketa (AGATA). Studi ini menunjukkan bahwa pihak bergaya sengketa kompromi, akomodasi dan kolaborasi difasilitasi dan dimediasi untuk mengusulkan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan peluang Kemitraan guna mendapatkan legalitas pengeloalan sekaligus pengakuan hutan negara, oleh karena itu penerbitan Ijin Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan penting dipercepat. Peran pihak luar yang tidak ada hubungan konflik sangat penting untuk memfasilitasi dan memediasi para pihak menuju penyelesaian konflik. Pihak yang berkompetisi perlu dimediasi sehingga gayanya berubah kompromi, akomodasi ataupun kolaborasi. Kalaupun tetap pada gayanya kiranya akan menghasilkan pilihan yang konstruktif untuk memperoleh haknya atas lahan melalui pelepasan kawasan hutan. Pihak yang bergaya menghindar perlu dilakukan komunikasi intensif agar menyadari adanya konflik atau berubah gayanya untuk berkompromi.
Kajian Keterlibatan Masyarakat Desa Hutan Mengembangkan Silvoindustri Biofuel Nyamplung (Calophyllum Inophyllum L) Berkelanjutan Uripno, Bambang; Kolopaking, Lala M; Slamet, R Margono; Amanah, Siti
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Desa Mandiri Energi bertujuan untuk meningkatkan persediaan dan keragaman sumber energi dan peluang perekonomian masyarakat. Nyamplung merupakan tumbuhan yang potensial sebagai bahan baku biofuel atau bahan bakar nabati karena memiliki rendemen minyak tumbuhan yang sangat tinggi dan bukan untuk makanan manusia atau pakan ternak. Biofuel dari nyamplung merupakan inovasi yang perlu dimasyarakatkan. Keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan silvoindustri biofuel nyamplung, baik sebagai produsen maupun konsumen biofuel, sangat penting. Badan Litbang Kehutanan membangun dua demplot di Desa Buluagung dan di Desa Paputrejo sebagai percontohan pembangunan silvoindustri biofuel nyamplung. Sampai sekarang perkembangan demplot masih menghadapi berbagai persoalan. Metode survei dipergunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari 62 (enam puluh dua) orang responden, yang dipilih dengan purposive sampling. Pengumpulan data dan informasi menggunakan kuesioner, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Konfirmasi data dan informasi dilakukan melalui Forest Group Discussion tingkat desa. Analisis data menggunakan program statistik SPSS untuk mengetahui korelasi Rank-Spearman, dan dilengkapi dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembangunan demplot tidak menggunakan pendekatan dan proses partisipatif. Keterlibatan masyarakat desa setempat dalam pengembangan silvoindustri biofuel nyamplung rendah; dan secara nyata dipengaruhi oleh harga biofuel, kematangan inovasi teknologi, peranan demplot dan pendampingan tokoh kunci
KAJIAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DESA HUTAN MENGEMBANGKAN SILVOINDUSTRI BIOFUEL NYAMPLUNG (CALOPHYLLUM INOPHYLLUM L) BERKELANJUTAN Bambang Uripno; Lala M Kolopaking; R Margono Slamet; Siti Amanah
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.2.105-115

Abstract

Energy self sufficient village program aims to improve stock and diverse energy sources and society economic opportunity. Nyamplung is very potential plant to be used as raw material of biofuel because it has very high fat content and does not use for food. The biofuel from nyamplung is a new innovation. Involvement of forest village community in biofuel industry development both as producers and consumers is very important. Forestry Research and Development Agency has established demonstration plots in Buluagung and Patutrejo villages as a facilitation in developing biofuel nyamplung silvoindustry. Up to now, the demplots still faces several problems. The survey method was used to collect data from selected 62 respondents using purposive sampling. Data were collected using questionnaires, field obsevation, and in-depth interview. Focus group discussion was used to confirm the data from the respondents. Data were analysed using rank-Spearman correlation and supported by qualitative analysis. Research results show that the demplots have not been developed through participatory approach. Involvement of community to demplots activity is low. Involvement of the village communities are significantly correlated to biofuel price, technology innovation, role of demplot and support from local leaders.
PENGGUNAAN KONSEP RULES IN USE OSTROM DALAM ANALISIS PERATURAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Eno Suwarno; Hariadi Kartodihardjo; Lala M Kolopaking; Sudarsono Soedomo
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.277 KB) | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.1.13-26

Abstract

Following  the establishment  of Forest Management Units (KPHL/KPHP) by the Indonesian  Ministry of Forestry, the next step that has to be done  is the  formation and operationalization of KPHL/KPHP organization by local  governments. In reality, implementation of the respective obligation is stagnated due to a number of obstacles such as the regulatory aspects that haveless trust and difficult to be implemented by local governments. In the Institutional Analysis and Development (IAD Framework) from Elinor Ostrom, there is onecomponent, i.e. the rules-in-use concept that is possible to be applied as a tool  to analyze the relationship between the content of a certain regulation and the structure of action-situation formed due to implementationof regulation.This study aimsto test  effectiveness of  the  use  of the  concept  of  rules-in-use  to find  substantial  shortcomings  of  the  regulation  on  KPHL/KPHP formation at  provincial  level,as  a basisforimprovement. Accordingly,  analysis  was  performed  on  PP  No.6/2007  jo.  PPNo.3/2008,  Permendagri  No.61/2010  and  PP  No.41/2007by  making  analysis  of  regulation  contents and  feedback  from the implementation  process.  Based  on  the  results  of  this  study,  it  can  be  concluded  that  the  use  of  Ostrom's  rules-in-use  concept  is adequately effective to find the shortcomings of KPHL/KPHP regulation content.
MENYELESAIKAN KONFLIK PENGUASAAN KAWASAN HUTAN MELALUI PENDEKATAN GAYA SENGKETA PARA PIHAK DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LAKITAN Gamin Gamin; Hariadi Kartodihardjo; Lala M Kolopaking; Rizaldi Boer
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2014.11.1.71-90

Abstract

The style of the party facing a conflict (conflict style) needs tobe known to  find an effective dispute resolution. The main actors and supporting actors and interests/role and influence or power and its relationship needs to be carefully mapped. What are the actions that can be taken to resolve the conflict based on the style of the parties is something that needs to be answered in this study. In this study conflict styles of actors assessed  using conflicts style analysis (AGATA). This study shows that the conflict-style compromise, accommodation and collaboration facilitated and mediated for proposing Village Forest, Community Forest Partnership  to obtain legal recognition on managing state forest land as well as recognizing state forest, hence the issuance of permits The Village Forest and Community Forest Partnership can be  accelerated. The role of outside parties who are not related with conflict is essential to facilitate and mediate the parties to a conflict resolution. Competing parties need  to be  mediated so his style could change to compromise, accommodation or collaboration. Even if his style would remains unchanged it  will result in a constructive option to acquire rights to the land through forest discharge process. To the avoiding-style party an  intensive communication needs to be done  in order to be aware of the conflict or change his style to compromise.
Co-Authors A. Nurul Mutmainnah A. Nurul Mutmainnah, A. Nurul Afifah, Khaulah Agus Lukman Hakim Ahmad Makky Ar-Rozi Aida Vitayala S. Hubeis Aida Vitayala S. Hubeis Aida Vitayala S. Hubeis Anis Fahri Anis Fahri Arif Satria Arya H Dharmawan Arya Hadi Dharmawan Asep Muslim August Ernest Pattiselanno Ayu Candra Kusumastuti Azwar Hadi Nasution Azwar Hadi Nasution Baba Barus Bambang Juanda Bambang Uripno Bambang Uripno Bambang Uripno Bandjar, Sitti Bulkis Bebby Olivianti Budi Sahabu Casdimin Casdimin Catrina Ratu Tunggal Agung Coster, Tinnike Dedi Budiman Hakim Dewa Ayu Kirana Puspita Dewi Sudira Dita Pratiwi Dita Pratiwi Djuara P Lubis Djuara P Lubis Dodik Ridho Nurrochmat Dwi Retno Hapsari Dwiki Faiz Sarvianto Dyah Ita Mardiyaningsih Eka Chandra Kusuma Eka Intan Kumala Putri Eka Purna Yudha Ekawati Sri Wahyuni Eko Wahyono Eko Wahyono, Eko Elia Damayanti Elly Purnamasari Elok Mulyoutami Endriatmo Soetarto Endriatmo Sutarto Endriatmo Sutarto Eno Suwarno Eriyatno . Ervan Ambarita Ervizal A. M. Zuhud Ervizal Amir Muhammad Zuhud Falih Nasrullah Faroby Falatehan Firlia Minang Puty Fitri Amalia Rizki Fredian Tonny Nasdian Gamin Gamin Gamin Gamin, Gamin Hadi S. Alikodra Hana Indriana Hanifah Firda Fauzia Gunadi Hariadi Kartodihardjo Hariadi Kartodihardjo Harianto Harianto Harianto Harianto Henny Apriyanty Hermanto Siregar Heru Purwandari Ibnu Phonna Nurdin Ichwan Nurofik Ikma Citra Ranteallo Imanuella R Andilolo Imanuella Romaputri Andilolo Irman Meilandi Irwan Abdullah Irwan Irwan Ivanovich Agusta Iyep Saefulrahman Izzah, Kholilah Dzati Kartodihardjo, Hariadi Kasila, Morni Khairil Anam Khaulah Afifah Kholilah Dzati Izzah Kooswardono M Lukman Hakim Lukman M. Baga Lukman M. Baga M. Bambang Pranowo M. Bambang Pranowo M. Parulian Hutagaol Martin Reinhardt Nielsen Martina Herliana Marzuqo Septianto Marzuqo Septianto Meredian Alam Meredian Alam Morni Kasila Muchamad Zaenal Arifin Muhammad Firdaus Nanang Annas Furkoni Nuraini Budi Astuti Nurfiani, Sari Pudji Muljono R Margono Slamet R Margono Slamet, R Margono R. Margono Slamet Rilus Kinseng Rizaldi Boer Sadu Wasistiono Saharuddin . Saharuddin Saharuddin Sakaria J Anwar Sandryones Palinggi Sari Nurfiani Sari Nurfiani Selna Adesetiani Soedomo, Sudarsono Soeryo Adiwibowo Soeryo Adiwibowo Soeryo Adiwibowo Sofyan Sjaf Sri Anom Amongjati Subair - Subair Subair Sujimin Sujimin Sumarti M. C., Titik Titik Sumantri Titik Sumarti Turasih , Tyas Retno Wulan Vitayala S. Hubeis, Aida Wahyudi, Bobby Werenfridus Taena Yonvitner - Yunianingrum Yunianingrum Yunianingrum, Yunianingrum Yusman Syaukat Zessy Ardinal Barlan