Articles
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Tindakan Aborsi ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Mike Trisnawati]]>;
<![CDATA[Vivi Alviana]]>;
<![CDATA[Yovie Suryani]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1889
<![CDATA[Sarana pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran. Salah satu keadaan yang akan dihadapi oleh dokter adalah saat sedang menyelesaikan masalah aborsi. Pada dasarnya, asas yang harus di perhatikan dalam pembangunan kesehatan yaitu asas perikemanusian, artinya bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan Agama dan Bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Dengan demikian terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam aborsi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dikaitkan dengan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwa Tanggung Jawab Hukum Dokter Studi Kasus Praktik dr. Rejani Djalal /dr ZL Sp.OG adalah tindakan aborsi secara ilegal yang dilakukan secara tidak diizinkan seperti menggugurkan/mematikan kandungnya dengan sengaja maupun dibantu dengan orang lain atau dokter akan dikenai sanksi secara tegas dan melarang tindakan aborsi atau praktik aborsi dilakukan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Pada Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Dewi Septriani]]>;
<![CDATA[Megawati Megawati]]>;
<![CDATA[Mardison Hendra]]>;
<![CDATA[David Budiman]]>;
<![CDATA[Mariyani Mariyani]]>;
<![CDATA[Kuncon Sianturi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1890
<![CDATA[Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang di kembangkan berdasarkan sistem syariah (hukum islam). Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan islam untuk memungut dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi untuk usaha yang dikatagorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman dan usaha-usaha lain yang tidak islami, yang hal tersebut tidak diatur dalam bank konvensional. Bank syariah merupakan suatu lembaga intermediasi dimana aktifitasnya adalah mengerahkan atau menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Seiring dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka rekening dan menjadi nasabah di Bank Syariah, berimplikasi pada kemungkinan timbulnya sengketa atau permasalahan di antara para pihak, atau dalam hal ini pihak penyedia layanan (bank syariah) dengan masyarakat yang dilayani atau nasabah Kewenangan pengadilan agama untuk memutus, mengadili perkara- perkara perdata orang yang beragama Islam pun mengalami perluasan dalam peraturannya. Setelah adanya perubahan peraturan mengenai kewenangan peradilan agama yang diubah sebanyak 2 kali perubahan yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka perkara-perkara perdata yang berhak untuk diputus perkaranya bertambah yaitu perkara di bidang zakat, infak, dan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini akan mengkaji putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh Tergugat dan ini merupakan suatu kegagalan kepatuhan terhadap substansi hukum itu sendiri yaitu aturan, akad yang menjadi pakta sun servanda bagi kreditur dan debitur yang sudah melakukan perikatan tidak dipatuhi oleh salah satu pihak.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah Terhadap Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Muhammad Farhan Wiliaziz]]>;
<![CDATA[Faizal Indra]]>;
<![CDATA[Erik Kripton]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[M. Dio Asmara]]>;
<![CDATA[Wahyu Prihatmaka]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1895
<![CDATA[Perbankan adalah lembaga dengan tiga fungsi utama menerima yakni simpanan uang, meminjam uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah Islam, Pembiayaan syariah telah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zama Rasulullah Saw. Di beberapa negara Muslim, perbankan Islam modern telah muncul sebagai lembaga alternatif bank berbasis bunga. Karena bunga tergolong riba, yaitu haram. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah akad Murabahah. Akad Murabahah adalah bentuk khusus jual beli dimana penjual menentukan harga pembelian, yang meliputi harga dan biaya lain untuk memperoleh barang, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan mengenai Murabahah yang terdapat di dalam putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dari sudut pandang hukum dagang syariah, pemungutan jaminan dapat dilakukan dengan menerapkan aturan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh kerugian hukum yang disebabkan oleh kedua belah pihak, sehingga jaminan harus disita untuk mengamankan harta benda yang dianggap jaminan. untuk. pembayaran ganti rugi apapun yang dilakukan dan tidak akan dialihkan kepada orang lain sehingga tidak merugikan siapapun. berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 terkait Putusan Hakim dalam Perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Dokter Gigi Atas Kelalaian Terhadap Pasien ]]>
<![CDATA[Dian Kristanti Budiastuti]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16213
<![CDATA[The purpose of this study was to analyze the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia and to analyze the legal consequences of the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia. This research method is normative legal research. Data analysis used descriptive qualitative analysis. Where to use library data sources. The conclusion shows that there are still medical dentists in the provision of health services that are not in accordance with standard operating procedures, minimum service standards and do not respect the rights of patients contained in the informed consent. So that dentists who make a mistake, negligence and even medical malpractice can be punished by criminal law, civil law or administrative law. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia serta menganalisis akibat hukum terhadap tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana menggunakan sumber data kepustakaan. Simpulan menunjukan masih ada tenaga medis dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal serta tidak menghargai hak-hak pasien yang terdapat dalam informed consent. Sehingga dokter gigi yang melakukan suatu kesalahan, kelalaian bahkan malpraktek medis dapat dihukum secara hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Sri Winarsi]]>;
<![CDATA[Fatma Khairul]]>;
<![CDATA[Nelda Ningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13280
<![CDATA[Tujuan nasional Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia salah satunya yaitu dapat terwujudnya derajat kesehatan setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan yang optimal membutuhkan tenaga kesehatan yang baik dokter dan perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, tidak semua tugas dokter menjadi tugas perawat, dan perlindungan hukum terhadap perawat pada rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder sebagai penelitian normatif. Hasil dari jurnal ini didapat bahwa perawat yang menerima delegasi ataupun mandat dalam melaksanakan tugas medis lebih berhati-hati dan terus melaksanakan komunikasi dengan dokter yang mendelegasikan tugas tersebut sehingga tidak terjadi malapraktik. Selain itu, agar perawat tidak menerima tuntutan baik itu dari aspek pidana, perdata maupun administratif, sebaiknya dalam menerima pendelegasian tugas berupa dokumen tertulis.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Rumah Sakit Pada Tindakan Malpraktik Tenaga Kesehatan ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Vivi Alviana]]>;
<![CDATA[Yovie Suryani]]>;
<![CDATA[Weny Apriliani]]>;
<![CDATA[Tengku Raisa]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5545
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap tindak pidana malpraktik dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tindak pidana malpraktik merupakan salah satu masalah serius dalam bidang kesehatan yang merugikan pasien dan dapat berdampak pada reputasi rumah sakit. Penelitian ini fokus pada aspek hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam kasus tindak pidana malpraktik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit dalam kasus malpraktik. Penelitian ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang berkaitan dengan tindak pidana malpraktik, termasuk diagnosis yang salah, pengobatan yang tidak sesuai standar, dan dampak hukum bagi rumah sakit dan tenaga medis yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindak pidana malpraktik yang terjadi di lingkungannya. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan standar perawatan medis, pengawasan terhadap tenaga medis, dan penanganan kasus malpraktik yang terjadi. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menentukan tanggung jawab rumah sakit, seperti bukti yang diperlukan untuk membuktikan malpraktik dan bagaimana mengukur standar perawatan medis.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Lina Lina]]>;
<![CDATA[Rikardo Marpaung]]>;
<![CDATA[Mangaratua Samosir]]>;
<![CDATA[Ahmad Khomeni Nasution]]>;
<![CDATA[Bambang Keristian]]>;
<![CDATA[Fhauzan Ramon]]>;
<![CDATA[Arlenggo Arlenggo]]>;
<![CDATA[Jefri Tarigan]]>;
<![CDATA[M. Adri]]>;
<![CDATA[Juni Juni]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5804
<![CDATA[Sebagai bagian dari bisnis, terjadinya masalah seperti nasabah wanprestasi merupakan hal yang lumrah terjadi pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga pada perkara yang terjadi pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera di pengadilan Agama sampang dengan nomor perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. Hanya saja dalam penyelesaian sengketa tersebut setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki cara yang berbeda. Oleh sebab itu dalam artikel ini, penulis berusaha untuk menyajikan secara maksimal seperti apa dan bagaimana cara yang digunakan Penyelesaian poerkara wanprestasi di PT. BPRS Bakti Arta Serjahtera dalam upaya menyelesaikan sengketa akad pembiayaan Murobah dipengadilan Agama Sampang. Metodologi yang digunakan oleh Penulis adalah metodologi Normatif atas telaah undang- undang dan telaah beberapa peraturan turunan yang melatar belakangi metode yang di ambil yang berkaitan dengan kajian kasus-kasus dan telaah pustaka yang menjadi referensi lain yang terkait dengan putusan pengadilan yang dapat dijadikan landasan penelitian.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Rephurchase Melalui Pengadilan Dalam Ranah Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[David Budiman]]>;
<![CDATA[Wahyu Prihatmaka]]>;
<![CDATA[Mardison Hendra]]>;
<![CDATA[Megawati M]]>;
<![CDATA[Henni Eko]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6353
<![CDATA[Dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal, salah satunya melalui litigasi. Terdapat perkara perdata dibidang pasar modal nomor perkara 1.618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 yang putusannya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Kasus ini melibatkan gugatan Benny Tjokrosaputro terhadap para tergugat terkait kegiatan pembelian kembali (REPO) sejumlah saham PT. Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd) dan Platinum Value A.F L.P. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa rephurchase melalui pengadilan dalam ranah pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan melibatkan penelusuran bahan pustaka primer dan sekunder yang terkait dengan Peraturan Pasar Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri dinilai tidak tepat karena tidak memperhatikan ketentuan, asas dan doktrin hukum yang berlaku khususnya terhadap UUD. para pihak dalam perkara dan kelengkapan putusan. Walaupun demikian sesuai dengan prinsip hukum res judicata pro veritate habetur, setiap putusan hakim harus dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak.]]>
<![CDATA[Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[M. Dio Asmara]]>;
<![CDATA[Erick Kripton Siburian]]>;
<![CDATA[M. Hatta]]>;
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Dede Putra]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6354
<![CDATA[Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dalam rangka pembangunan nasional dan membawa Negara Indonesia ke dalam suatu alternatif pilihan, yaitu membangun dan mendatangkan modal asing, wajib berbentuk perseroan terbatas dengan status perusahaan berbadan hukum di Indonesia.Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 membahas tentang pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan Undang-Undang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nasionalisasi, pengambilalihan dan perlindungan hukum investor terhadap perusahaan penanaman modal asing. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa dengan adanya UU No. 25 Tahun 2007 pengambilalihan perusahaan asing tidak akan dilakukan yang tercantum dalam pasal 7 bila terjadi pengambilalihan akan diikuti kompensasi sesuai harga pasar internasional dan bila tidak mendapat kesepakatan kompensasi maka penyelesaian sengketa investasi akan dibawa pada Lembaga arbitrase. Perlindungan hukum investor terhadap pengambilalihan perusahan penanaman modal asing di Indonesia, salah satunya dengan membuat perjanjian bilateral yang berbentuk perjanjian investasi dengan berbagai negara asal investor.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ]]>
<![CDATA[Sugiharto Sugiharto]]>;
<![CDATA[Dion Welli]]>;
<![CDATA[Syafrudin Syafrudin]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6377
<![CDATA[Penelitian ini membahas pengambilalihan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan merinci ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Fokus utama penelitian adalah menganalisis proses dan persyaratan yang terkait dengan pengambilalihan perusahaan PMA. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tahapan dalam proses pengambilalihan, termasuk persiapan dokumen, persetujuan otoritas yang berwenang, dan implementasi perubahan kepemilikan. Selain itu, penelitian ini membahas aspek legal, regulasi, dan tata cara yang perlu diperhatikan oleh pihak yang terlibat dalam pengambilalihan perusahaan PMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan pengambilalihan perusahaan PMA, namun tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan kepentingan umum. Pentingnya memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini diakui sebagai langkah kunci untuk menjamin kelancaran dan legalitas proses pengambilalihan perusahaan PMA di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang regulasi pengambilalihan perusahaan PMA di Indonesia, yang dapat menjadi panduan bagi pelaku industri dan pihak terkait dalam melakukan transaksi pengambilalihan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.]]>
