Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
8.72
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FORUM Ilmu Administrasi Publik Journal of Public Policy and Management Review JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial PALASTREN Jurnal Ijtimaiyya Jurnal Kesehatan Gigi Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik ARISTO Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Jurnal Public Policy Journal of Public Administration and Local Governance Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti PERSPEKTIF Journal of Applied Science, Engineering, Technology, and Education Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Tri Yuniningsih
Department Of Public Administration, Diponegoro University, Indonesia
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 113 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang Fadoli, M. Irsyad; Yuwono, Teguh; Yuniningsih, Tri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3216

Abstract

Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.
Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang Fadoli, M. Irsyad; Yuwono, Teguh; Yuniningsih, Tri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3216

Abstract

Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.
Analysis of the Role of Ciamis DPRD Women in Making Child-Friendly District Regulations Sopyan, Ence; Yuwono, Teguh; Yuniningsih, Tri
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v11i2.25390

Abstract

The research was conducted with the intention of knowing about the dynamics of the female legislators of the Ciamis DPRD in the process of making Regional Regulation (Perda) Number 18 of 2018 concerning Child Friendly Districts (KLA) and analyzing the causes of conflict between each member of the Ciamis DPRD. The met­hod used in this research is qualitative with a case study approach. The technique of collecting data in this research is by means of observation, interviews and collecting documents related to the research topic. This study concludes that the dynamics of women legislators in fighting for the interests of children is by accommodating the draft Local Regulation on KLA in an accommodation compromise. The factions in the Ciamis DPRD fully support the issuance of the Regional Regulation, although the political communication process is still carried out by each faction.
Birokrasi di Indonesia: Kasus Penempatan Pegawai, Politisasi Birokrasi atau Merit System? Kandung Sapto Nugroho; Hardi Warsono; Tri Yuniningsih
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 4, No 2 (2020): Strengthening Public Management and Public Participation in Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v4i2.3488

Abstract

Birokrasi hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi. Birokrasi seharusnya terjaga netralitasnya, bebas dari pengaruh kepentingan elite politik kekuasaan. Termasuk dalam hal penempatan sumber daya manusia harus mengedepankan objektifitas dan bukan subyektifitas. Kasus birokrasi di Indonesia dalam perkembangannya telah melalui periode waktu yang sangat panjang dari jaman kolonialisasi sampai sekarang ini. Kajian ini dilakukan dengan cara systematic literature review, yakni dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengintrepretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Kajian ini menyimpulkan bahwa spoil system masih berlangsung pada kadar tertentu terutama pada jabatan-jabatan yang berinteraksi dengan keputusan politik. Reformasi birokrasi dengan mengedepankan prinsip merit system sudah mulai masif diterapkan pada proses recruitment aparatur sipil negara, sebaiknya dilakukan kajian inovasi birokrasi dimana rekruitment berbasis Computer Assisted Test diperluas pada proses seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sehingga menghasilkan aparatur sipil negata yang kredibel, profesional, competence, adil dan terbuka serta mampu menjawab tantangan jaman sesuai agenda grand design reformasi birokrasi di Indonesia.
Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis) Tri Yuniningsih; Sri Suwitri
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 2 (2019): Public Policy and Local Sustainable Development
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v3i2.1973

Abstract

Pelayanan publik di era otonomi desa sekarang ini menjadi topik menarik untuk dibahas,apalagi dengan banyaknya permasalahan yang muncul di lapangan . Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hamonisasi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam kaitannya dengan kewenangan desa, menggambarkan bagaimana otonomi desa dalam kaitannya dengan kewenangan yang ada di atasnya, Jenis-jenis pelayanan administrasi desa, dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pelayanankepada masyarakat desa. Dari hasil penelitian terdahulu ,Rizka (2018) dapat disimpulkan bahwa pelayanan di desa memang ada bermacam-macan tetapi di lokasi penelitian khususnya masalah pengaduan dapat dikatakan belum baik.Kemudian dari penelitian yang dilakukan Nurul 2018 diketahui bahwa masalah penelitian di desa yang seharusnya dapat memuaskan masyarakat ternate masih ditemukannya ketidak ramahan,kurang perhatian dan petugas seenaknya sendiri. Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah adalah dalam rangka mengharmoniskan komunikasi antar instansi perlunya ditingkatkan koordinasi dan menjalin kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam pelayanan administrasi desa. Kemudian untuk Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perlunya diberikan pelatihan /workshop yang sifatnya baru atau penyegaran kepada perangkat desa khususnya mengenai pelayanan publik, merespon setiap keluhan/aduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat.
Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Muhammad Iman Kandias Saraan; Sri Suwitri; A.P. Tri Yuniningsih
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i2.2800

Abstract

From this study there are several actors that hamper the implementation of Village Fund Allocation, namely Resources, Disposition of implementers, and social, political and economic conditions, obstacles to the achievement of the implementation of Village Fund Allocation with the aim of this study to find out the obstacles in the implementation of Deli Serdang Regency Regulations Number 256 of 2017 concerning Village Fund Allocation and factors for achieving policy implementation. The research location was carried out in the Perumnas Simliangkar Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency. The writing design in this study uses descriptive qualitative methods. The data source used is the primary data source using the interactive interview method and secondary data by searching relevant document data regarding the Village Fund Allocation policy. The results of the study explained that the results of the study showed that in achieving the objectives, the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) was not optimal. In addition, the aim of improving governance, development and capacity of social institutions has not been carried out optimally. Likewise, the aim of increasing community participation in community cooperation and community empowerment has not been optimal. Some of the factors that influence the implementation of Village Fund Allocation (ADD) are Resources, disposition attitudes, social, economic and political conditions.
PERSEPSI KEPALA SEKOLAH DALAM MERESPON KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH Afrizza Wahyu Azizi; Endang Larasati; Tri Yuniningsih
Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.579 KB) | DOI: 10.38048/jipcb.v8i1.127

Abstract

Abstrak Keberadaan Virus Corona memaksa Pemerintah mengubah segala kebijakan sistem pendidikan Nasional menggunakan metode Pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kepala Sekolah berperan dalam memastikan proses pembelajaran sekolah berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Kepalas Sekolah dalam merespon kebijakan pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa sebuah kuisioner uang dibagikan langsung melalui google from. Responden dalam penelitian ini mengambil kepala sekolah tingkat SD sebanyaj 28 dan kepala sekolah tingkat SMP sebanyak 27 yang diambil secara acak sederhana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penilitian Kepala sekolah berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ seperti memastikan materi yang diberikan guru telah diterima siswa. Masalah lain yang ditemui dalam PJJ adalah kesiapan sumber daya manusia meliputi tenaga pendidik, orang tua, dan siswa itu sendiri belum sepenuhnya siap menghadapi kegiatan PJJ ini. Maka untuk tetap melaksanakan imbauan pemerintah, Kepala sekolah bertanggung jawab pada kepastian pemberian materi oleh guru yang diterima siswa berjalan baik meskipun terdapat beberapa kendala yang terjadi Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat tulisan yang bertujuan untuk mengetahui persepsi kepala sekolah dalam merespon kebijakan pembelajaran jarak jauh di DIY dengan Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemui dalam kebijakan pembelajaran jarak jauh di DIY Abstract The existence of the Corona Virus forces the Government to change all policies of the National education system using the Distance Learning method (PJJ). The principal plays a role in ensuring the school learning process runs well. This study aims to determine the perception of school principals in responding to distance learning policies. This research is quantitative descriptive. The data collection technique is in the form of a money questionnaire distributed directly via google from. Respondents in this study took 28 principals of SD level and 27 junior high school principals who were randomly selected in the Province of Yogyakarta Special Region. The results of the research The principal has the right to monitor and evaluate the implementation of PJJ such as ensuring that the material provided by the teacher has been received by students. Another problem encountered in PJJ is the readiness of human resources including educators, parents, and students themselves who are not fully ready to face PJJ activities. So to continue implementing the government's appeal, the principal is responsible for ensuring that the provision of material by the teacher that the student receives goes well even though there are some obstacles that occur.Therefore, the authors are interested in writing that aims to determine the perceptions of the principal in responding to distance learning policies in DIY with the aim of this research is to describe the problems encountered in the distance learning policy in DIY
Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar Grace Ginting; Kismartini Kismartini; Tri Yuniningsih; Teuku Afrizal
PERSPEKTIF Vol 11, No 1 (2022): PERSPEKTIF - January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i1.5225

Abstract

Siosar is one of the tourist areas located in Karo Regency, North Sumatra. The tourism development of Siosar tourism area involves the roles of stakeholders, namely government, private sector and community. The role of stakeholders is needed to carry out development including tourism development so that it can be carried out optimally. Stakeholders are individuals or groups involved in tourism development. The purpose of this research is to analyze the roles of stakeholders in developing the tourism area of Siosar. The research method used is a literature review study. The results showed that the role of stakeholders in the development of the Siosar tourism area was not significant. Siosar is a tourist area that has natural potential, agro-tourism, and others that must be developed properly. Each stakeholder plays its role, but has not given optimal results, there are still imbalances in roles and the obstacles faced indicate that stakeholders have not fully played their roles, both the roles of the government, the private sector and the community. The role of stakeholders is not yet optimal because there is no cooperation and communication that is well established. The local government should have collaborated with the private sector and the community to make efforts in developing tourism, so that tourism development in the Siosar tourism area can be more optimal and significant.
PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DAN SIRRI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS GENDER DI KABUPATEN PATI Siti Malaiha Dewi; Rahayu Rahayu; Kismartini Kismartini; Tri Yuniningsih
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v12i2.6357

Abstract

Pernikahan dini di pedesaaan marak terjadi termasuk di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebagian besar perkawinan dilakukan secara sirri, selebihnya dilakukan secara tercatat melalui proses dispensasi nikah. Berbagai upaya pencegahan pernikahan di bawah umur sudah dilakukan terutama oleh pihak KUA Sukolilo dengan melakukan penolakan secara institusional melalui pelaksanaan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan dan pendekatan terhadap tokoh agama yang berperan menikahkan mereka secara sirri, tetapi hasilnya belum signifikan, bahkan banyak persoalan kesenjangan gender  yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut setelah dianalisis menggunakan Gender Analysis Pathway.  Dengan demikian, collaborative governance  berbasis gender menjadi solusi alternatifnya dengan melibatkan masyarakat, pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, Ketua RT, Kepala Desa, Kecamatan, KUA, dan Pengadilan Agama.
KEBIJAKAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI INDONESIA: ANTARA PRIVATISASI DAN KOMERSIALISASI Chafid Diyanto; Ika Riswanti Putranti; Teguh Yuwono; Tri Yuniningsih
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 14, No 1 (2021): Ijtimaiyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.926 KB) | DOI: 10.24042/ijpmi.v14i1.7574

Abstract

The basic principle of the New Public Management (NPM) paradigm is to run state administration as it moves the business sector (run government like a business or market as a solution to the ills in the public sector).  This strategy needs to be implemented so that the old model of bureaucracy that is slow, rigid and bureaucratic is ready to answer the challenges of the globalization era.  The privatization of higher education in the form of PTN BH and BLU is an autonomous form of higher education institutions by adopting the values of NPM.  In practice, there appears to be a shift and misunderstanding of the value of privatization which is interpreted as the commercialization of higher education. This article concludes that this higher education privatization policy has a negative impact, namely the commercialization of higher education, which if allowed to continue will grow the capitalization of education. Education can only be accessed by the owners of capital, while the lower class people are increasingly marginalized. Evaluation of the higher education privatization policy must be carried out immediately by the government in order to make improvements even if it is necessary to revoke and change the privatization policy of higher education. 
Co-Authors Achmad Faizun M Adi Nur Fatah Aditya Kusumawardana Adrianus Satrio Herbowo Afrizza Wahyu Azizi Agustin Rina Herawati Ahmad Anwar Ajeng Resi Krisdyawati Akhmad Syarif Hidayatullah Aldo Nizar Farozin Aldy Zulian Saputra Alfirdania Saphira Dewi Amanda Novitasari K.D, Amanda Novitasari Ananda Rifqi Abdurrahman, Ananda Rifqi Annada Farhat Arifin Annisa Azwar Kurniati Aprillia Maharani, Aprillia Ardian Hadi Saputra Ari Subowo Arief Rahmat Obisadik, Arief Rahmat Augustin Rina Herawati Aulia Rizki Nabila Bahana, Agra Baidi Abdullah Bella Dian Nusantara Bella Dian Nusantara Bhanu Prawirasworo Bunga Adhitiyana Sari Candra Wijanarko, Candra Chafid Diyanto Dana Cahya Putra Dara Chatlea Satiti Dea Martha Diah Hariani Diah Hariani Dipika Fatma Nudiana Dipta Kharisma Dwi Indra Jaya Dwi Ratna Sari Dyah Hariani Dyah Lituhayu Dyah Lituhayu Edy Susanto Ega Aditya Alfa Riq Eka Putri Arviyanthi Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati Endang Larasati S Endang Larasati Setianingsih Endang Larasati Setyaningsih Erfan Yusuf Sadewa, Erfan Yusuf Erna Puji Lestari Fadoli, M. Irsyad Farhah Millati Camalia Farih Rizqi Putranto Fathya Mahesratri Maharani Ferninda Arlisa Widyasari, Ferninda Arlisa Genta Paradise Purba Gilang Agitya Kesuma Gilby, Maulvi Ahmad Grace Ginting Hardi Warsono Hartuti Purnaweni Hesti Lestari Hubibah Nur An Nisa Ida Hayu D. Ida Hayu Dwimawanti Ifansyah, Muhammad Noor Ika Riswanti Putranti Ilham Maulana Eka Irvinne Alma Dhita Ismail Niko Handoyo ISTIYANI ISTIYANI Jeremy Woosnam Kandung Sapto Nugroho Kismartini Kismartini Kushandayani Kushandayani Kushandayani, Kushandayani Linda Felecia Rostanti, Linda Felecia Luluk Fauziah Lutfiana, Nurul Maesaroh Maesaroh Maesaroh Maesaroh Margaretha Suryaningsih Mashudi Masyhurah Mochamad Mustam Mochammad Mustam Mohammad Mustam Muh Ihsan Ibrahim, Muh Ihsan Muhamad Dwi Septiawan Muhammad Iman Kandias Saraan Muhammad Mustam Mushaffa Faiz Akmal Nindya Khasna A. Nur Dila Alfi Isnindya Nurul Lutfiana Pingky Yolanda Pramesti Prastiwi, Mey Purwanto Purwanto Putri, Nadia Isnaini Rafika Yolanita Rahayu Grahadyastiti Rahayu Rahayu Rahayu Rahayu Ratna Wulan Kusmarini Reifandi Yusuf Pratama Retno Sunu Astuti Rezky Ghoffar Ismail Ridwan Maulana Rihandoyo Rihandoyo Rinaldy May Rinaldy May Wendra Rizal Mustakim Rizki Hidayati Roy Ardiansyah, Roy Rr Regina Fitriariska Saraan, Muhammad Iman Kandias Selli Puspita Septi Anjani Putri Dwika Shabrina Anita Sari Shafa Tasya Kamila Shafira Fatma Chaerunissa Siti Malaiha Dewi Siti Malaiha Dewi Slamet Santoso Sopyan, Ence Sri Suwitri Suharto Suharto Suharto Suharto Sundarso Sundarso Surung Oliper Ambarita Susi Sulandari Teguh Teguh Teguh Yuwono Teuku Afrizal Titik Djumiarti Titik Djumiarti Tri Setyaningsih Iswarsanty Ulya Rochmana Ulya Rochmana, Ulya Umar Reza Saputra Vivi Anggraini Subu Wahma Dewi Bintari Wendy Resnu William Yanuarius Yoani Mega Pertiwi Yundari, Yundari Zaenal Hidayat