Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

11.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Rechtsidee Diponegoro Law Review Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Hambali Thalib

Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564187

Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar Budiman Budiman; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitan ini adalah untuk 1) untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dama penilaian sah tidaknya alat bukti dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi. 2) untuk mengetahui putusan bebas terhadap yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji putusan besar diputuskan oleh majelis hakim di pengadilan. Hasil penelitan menunjukan bahwa pembahasan terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi Pengadilan Negri Makassar hakim dalam menjatuhkan Putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi dengan pertimbangannya tergantung kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti, serta keluarga ahli. 3) bahwa putusan bebas yang diputuskan oleh Majelis Hakim tindak pidana materil dan hukum formil. The purpose of this research is to 1) to find out that the Judges' assessment is invalid as evidence in issuing a free decision against a criminal act of corruption. 2) to find out the verdicts free from those imposed by the Panel of Judges and corruption in accordance with the provisions of material law and formal criminal law. This research is a normative study that examines major decisions made by judges in court. The results of the research refer to the discussion of the case-free verdict in the Negri Realtor Court 3) that the acquittal is decided by the Panel of Judges for material and formal criminal acts.

Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan Aswan Afandi; Hambali Thalib; Abdul Agis
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terlaksana kurang efektif, termasuk sarana non penal yang meliputi: upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula sarana penal melalui eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu kondisi kondusif yang sangat membantu penegakan hukum di masa akan datang. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya operasional kurang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia termasuk anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang mencukupi, biaya operasional serta sarana dan prasana pendukung kegiatan juga masih kurang tersedia dan memadai, wilayah hukum yang cukup luas, dan kesadaran masyarakat juga masih rendah dalam membantu pihak BNN menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. The purpose of this study are: 1) To find out and analyze the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, and 2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of narcotics distribution and abuse prevention in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province was implemented less effectively, including non-penal means which included: pre-emptive efforts, preventive measures, and repressive efforts that had been carried out by the police in the applicable laws and regulations. . Likewise, the means of punishment through the existence of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics as a conducive condition that greatly helps law enforcement in the future. Factors of legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, operational costs do not affect the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, due to limited human resources including members of the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, which are still insufficient, operational costs and facilities and supporting infrastructures for activities are also still lacking and adequate, a fairly wide legal area, and public awareness is also still low in helping the BNN to overcome the circulation and abuse of narcotics.

Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar Wahyudy Falarungi; Hambali Thalib; Syamsuddin Pasamai
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar. Metode Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian empiris. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar kurang efektif karena Penyidikan Pelanggaran merek adalah merupakan Delik Aduan sehingga terkadang pemilik merek enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana Penjualan Produk Pakaian merek Palsu tersebut. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Struktur hukum, budaya hukum serta kesadaran hukum masyarakat. The purpose of this study was to determine and analyze the extent of law enforcement against the sale of fake brand clothing in the Makassar City Senteral Market and to find out and analyze the factors that influence Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market. This research method, if seen its type, is empirical research. The results of the study illustrate that Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market is less effective because the Investigation of Brand Violations is a complaint of complaint so that som.etimes brand owners are reluctant to report criminal acts of Sale of Counterfeit Brand Clothing Products. And the factors that influence it are the legal structure, legal culture and legal awareness of the community

Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional Welly Abdillah; Hambali Thalib; Mulyati Pawennei
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan penangkapan tersangka narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo.Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalh 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam. Implikasi hukum terkait kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN memunculkan terjadinya ketidakpastian hukum, terjadinyan perbedaan penafsiran dan tumpang tindihnya kewenangan penangkapan. The research objective is to analyze the authority to arrest narcotics suspects carried out by Polri investigators and the National Narcotics Agency (BNN). This research method uses normative juridical research type. The results of this study indicate that the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri Investigators and BNN Investigators uses a different legal basis, namely BNN investigators use Article 75 Jo. 35 of 2009 concerning Narcotics which states that the time limit for arresting narcotics crimes is 3x24 hours. Meanwhile, Polri investigators use the Criminal Procedure Code as the legal basis for their procedure in terms of the arrest time limit, which is 1x24 hours. The legal implications related to the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri investigators and BNN investigators lead to legal uncertainty, differences in interpretation and overlapping arrest powers.

Penanganan Pelanggaran Pesawat Asing Tidak Berizin (Black Flight) Di Wilayah Yurisdiksi Nasional Askari Razak; Yuda Bosniawan H; Hambali Thalib
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1460

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap pesawat udara yang melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yurisdiksi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, penegakan kedaulatan terhadap pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara negara Indonesia. Hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam penegakan kedaulatan di wilayah udara yurisdiksi negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi terhadap pelanggaran kedaulatan udara yang dilakukan oleh pesawat udara asing diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan serta Peraturan Pemerintah no 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara namun belum maksimal, sehingga pengambilan keputusan terkait sanksi terhadap pelanggar masih tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum udara. Hambatan terhadap penegakan kedaulatan wilayah udara Indonesia diantaranya minimnya transfer teknologi dan keterbatasan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dimiliki oleh TNI AU yang belum mencapai minimum essential force (MEF) kekuatan pertahanan. The research objective is to analyze the legal arrangements for aircraft that violate sovereignty in the airspace of the national jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the enforcement of sovereignty against foreign aircraft that violate sovereignty in the airspace of the Republic of Indonesia. Obstacles that become obstacles in upholding sovereignty in the airspace jurisdiction of the Indonesian state. This research is normative legal research. The results of this study indicate that regulations for violations of air sovereignty committed by foreign aircraft are strictly regulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Government Regulation No. 4 of 2018 concerning Airspace Security but are not yet optimal, so that decisions are made regarding sanctions against violators still do not provide a deterrent effect against air law violators. Obstacles to upholding the sovereignty of Indonesia's airspace include the lack of technology transfer and the limitations of the Main Weapon System Equipment (Alutsista) owned by the Indonesian Air Force which has not yet reached the minimum essential force (MEF) defence force.

Efektivitas Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep Sri Widayati; Hambali Thalib; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1480

Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep. Penelitian Ini menggunakan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep terlaksana kurang efektif termasuk sarana non penal yang meliputi pre-empetif, upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh hakim Efektifitas dalam Penjatuhan Putusan Pidana dalam Perkara narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep dengan register perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ dan Identitas pelaku perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ kurang efektif karna berdasarkan putusan pengadilan ada yang di rehabilitas dan di pidana kurangan 1 (satu ) tahun 6 bulan seharusnya, sebab pada penjatuhan putusan Rehabilitas adanya asesmen langsung dari pihak penyidik untuk ditindaklanjuti sehingga pihak dari penyidik sampai di kejaksaan melampirkan surat keterangan hasil asesmen sehingga perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN.PKJ pada putusan terseut Rehabilitas 6 bulan, pada putusan tersebut tidak memberikan efek jerah terhadap pengguna maupun penggedar agar tidak terjadi penyalagunaan narkotika baik anak dan dewasa di wilayah Kabupaten Pangkep. The aim of the research is to analyze the effectiveness of imposing decisions in cases of narcotics crimes at the Pangkep District Court. This research using this research is included in the type of normative research. The results of the research show that the imposition of a decision in the Narcotics Crime case at the Pangkep District Court is carried out less effectively including non-penal means which include pre-emptive, preventive and repressive efforts made by the judge. case register No. 06/Pid.Sus/2018/PN PKJ and the identity of the perpetrator of the case No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ is less effective because based on court decisions there are those who are rehabilitated and sentenced to less than 1 (one) year and 6 months, because in the imposition of a Rehabilitation decision there is a direct assessment from the investigator to be followed up so that the investigator arrived at the prosecutor's office attached a certificate of the results of the assessment so that case No.06/Pid.Sus/2018/PN.PKJ on the decision 6 months rehabilitation, the decision does not have a deterrent effect on users or dealers so that there is no abuse of narcotics for both children and adults in Pangkep Regency.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa Muh. Rizal; Hambali Thalib; Agussalim A. Gadjong
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1491

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa belum dilaksanakan secara optimal karena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kab Gowa tiga tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah kasus, terdapat jumlah kasus yang diselesaikan melalui jalur ADR oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa lebih minim dari kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan (2) Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa adalah faktor kaidah hukum yaitu peraturan yang belum dilaksanakan secara optimal oleh aparat penegak hukum, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi di Unit PPA Polres Gowa namun kinerja yang belum optimal, sarana/prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat terkhusus pada pihak-pihak dalam lingkup rumah tangga. The research objective to analyze the implementation of legal protection for victims of domestic violence in the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Gowa Police and the influencing factors. This study uses empirical legal research methods. The results of this study indicate that: (1) The implementation of legal protection for victims of domestic violence in the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Gowa Police has not been carried out optimally because cases of domestic violence in Gowa Regency in the last three years have experienced an increase in the number of cases, there are a number of cases involving resolved through the ADR route by the Gowa Police Criminal Investigation Unit PPA Unit less than the cases delegated to the prosecutor's office (2) Factors that impede the legal protection of victims of domestic violence in the Gowa Police Criminal Investigation Unit PPA Unit are legal norms, namely regulations that have not been implemented optimally by law enforcement officials, law enforcers, namely the existence of an organizational structure in the Gowa Police PPA Unit but performance that has not been optimal, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in society, especially parties within the household sphere.

Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Makassar Andi Muhammad Syahruddin Rum; Hambali Thalib; Mohammad Arif
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1459

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas intelijen kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri dalam proses pemberantasan tidak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hambatan yang dialami oleh Kejari Makassar yaitu kurangnya SDM, yang terlibat terkadang sudah dimutasi kedaerah sehingga menyulitkan dalam pemanggilan untuk pemeriksaan. Hal ini berarti bahwa perilaku kerja seperti kemampuan yang memadai, keterampilan individu yang tinggi dan kejelasan kinerja dalam organisasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dapat mendorong peningkatan kinerja jaksa intelijen yang diukur dengan banyaknya pencapaian, kualitas dan kuantitas pekerjaan, kemampuan kerja sama dan tanggung jawab atas pekerjaannya. The aim of the research is to analyze the effectiveness of the Attorney's Intelligence in eradicating criminal acts of corruption and what are the obstacles experienced by the State Attorney's Office in the process of eradicating non-criminal corruption. The research method used is the empirical method. The results of this study indicate that the Intelligence Effectiveness of the Makassar District Attorney's Office in terms of eradicating criminal acts of corruption has carried out procedures in accordance with Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence and in accordance with Standard Operational Procedures of Republic of Indonesia Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Laws -Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. The obstacle experienced by the Makassar Prosecutor's Office is the lack of human resources, those involved have sometimes been transferred to the regions, making it difficult to summons for examination. This means that work behaviours such as adequate ability, high individual skills and clarity of performance within the organization related to duties and responsibilities can encourage the increased performance of intelligent prosecutors as measured by the number of achievements, quality and quantity of work, ability to cooperate and responsibility for his work.

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Amelia Ramadani; Hambali Thalib; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada putusan: Nomor 164/Pid.B/PN.KLK, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis Prespektif Rasa Keadilan Masyarakat Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat pada Putusan Nomor: 164/Pid.B/PN.KLK. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pidana bersyarat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan nomor perkara 164/Pid.B/PN.KLK bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil dimana terdakwa melanggar peraturan pidana dan korban telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya. 2). Prespektif rasa keadilan Masyarakat terhadap penjatuhan pidana bersyarat dimana dimana hakim semestinya menjatuhkan pidana lebih optimal kepada terdakwa. The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding conditional criminal decisions for perpetrators of crimes of domestic violence (KDRT) in decisions: Number 164/Pid.B/PN.KLK, and 2). To find out and analyze the Perspective of the Community's Sense of Justice Regarding Conditional Sentencing in Decision Number: 164/Pid.B/PN.KLK. This type of research is normative legal research. The author's research results found that: 1). The judge's legal consideration regarding the conditional criminal decision for the perpetrator of the crime of domestic violence (KDRT) with case number 164/Pid.B/PN.KLK is that the panel of judges has considered the formal conditions and material conditions where the defendant violated criminal regulations and the victim has forgiven the defendant for his actions. 2). The perspective of society's sense of justice towards the imposition of conditional sentences where the judge should impose a more optimal sentence on the defendant.

Perlindungan Hak Asasi Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Pada Tahap Penyidikan Faisal Dahlan; Hambali Thalib; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis hak-hak Tersangka apa saja yang dilindungi menurut Undang-undang yang berlaku serta penyebab sering terjadinya kekerasan yang terjadi pada Tersangka yang dapat dilihat baik secara langsung maupun di media. Penelitian menggunakan deskriptif normative yakni penelitian kepustakaan yang dimana mencari kebenaran-kebenaran berdasarkan dokumen dan data-data penting serta berasal dari Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan pada Teori yang ada.Penelitian ini menghasilkan: (1) sifat dan karakter penyidik serta keadaan tertentu yang menyebabkan penyidik memposisikan diri sebagai pihak di rugikan sangat berpengaruh pada tindakannya terhadap tersangka (2) kurangnya pengawasan sangat berpengaruh terjadinya tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum karena berfikir tidak ada yang mengawasinya. Tindakan kekerasan terhadap Tersangka bisa di cegah apabilah ada yang mengawasi yang lebih di atasnya serta pembinaan dan peningkatan profesinalisme dari peneggak hukum sehingga menciptakan daya guna dalam perkembangan dalam penegakan keadilan. The research objective is to analyze the what rights of suspects are protected according to applicable law as well as the causes of frequent violence against suspects which can be seen both directly and in the media. The research uses descriptive normative, namely library research which searches for truths based on documents and important data and comes from applicable laws and is based on existing theories. This research produces (1) the nature and character of investigators as well as certain conditions that arise. causes investigators to position themselves as the party at a disadvantage, which greatly influences their actions against suspects (2) lack of supervision greatly influences the occurrence of arbitrary actions by law enforcers because they think no one is watching them. Acts of violence against suspects can be prevented if someone above them supervises them as well as coaching and increasing the professionalism of law enforcers to create efficiency in developments in upholding justice.

Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Dewi Vitasari A. Muin Fahmal A. Nurlatifah Abdul Agis Abdul Haris Semendawai Abdul Qahar Abdul Qahar Afrizal Rinjani Samudra Arsad Agus Agus Agussalim A. Gadjong Ahmad Ahmad Ahmad Ramadhan Ahyuni Yunus Akbar Ainur Ramadhan Alief Sugiarto Amelia Ramadani Amirullah Amirullah Amrul Muhsin K Andi Ayu Ramdayani Andi Darmawansya TL Andi Fajar Agusnawan Andi Haerani Andi Jusriadi S Andi Muhammad Alqadri Syarif Andi Muhammad Syahruddin Rum Andi Mulawarman Andi Nurul Asmi Anggreany Arief Ardian Dirgantara Arfah Tenri Ulan Arifyansyah Nur Askari Razak Aswan Afandi Aswar Said Azwad Rachmat Hambali Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Basmiana Basmiana Budiman Budiman Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Dimas Rahmat Julianto Eka Meylani Nur Chasanah Erwin Barabba Faisal Dahlan Fakhrul Fuad Farids Dhestarastra Musa Fitri Matrika Gunawan Hardi Hadijah Augiri Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hariadi Cakti Haris Dwi Wibowo Hasbuddin Khalid Herman Herman Hery Kurniawan Sjukur Hurrya Musdalifah Supardi Ikbal Sahardian Ilham Abbas Ilham Sabaruddin Indra Waspada Yuda Isnaeni Ardan Ita Ayu Lestari Jabbar Jabbar Jardianto Jabir Jeanne Sumeisey Kamal Hidjaz Kamri Ahmad Kasmawati Saleh Kelaesar Anna Hasanah Lapae Khomaini Khomaini La Ode Husen Lauddin Marsuni Lenardo Panji Wahyudi Lilik Dwi Prasetio Lisda Yuliani Damayanti Lusyana Sucitra Ma'ruf Hafidz Marwani R Marwani R Ma’ruf Hafidz Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan Mohammad Arif Mohammad Arif Muh Akbar Ismail Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Rizal Muh. Wahyu Zhadiq S Muhamamd Syarief Nuh Muhammad Aksa Ansar Muhammad Elis Winandar Muhammad Irvan Muhammad Isrul Muhammad Jasardi Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Mustandar Mustandar Nasrullah Nasrullah Nur Alfisyahrin Muhlis Nur Fadhilah M Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurindah Asliana Nurul Qamar Nurul Zahdina Ridwan Ridwan Risdesenta Gafaldi Sahar Riskadewi Riskadewi Rizky Amelia Romi Sunggara Sahani Sahani Said Sampara Saiful Saiful Salle Salle Sardinata Sardinata Sirajuddin Sirajuddin Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sitti Ulfah Sri Widayati St Ulfah Sudarto Sudarto Sufirman Rahman Sukma Sutiawati Sutiawati Syafaruddin Bani Syamsuddin Pasamai Syamsuddin Syamsuddin Syarifuddin Syarifuddin Wahyudy Falarungi Wahyuningsih Wahyuningsih Welfrick Krisyana Ambarita Welly Abdillah Widya Indriani Wirfa Prasuci Yanto Musa Yuda Bosniawan H Zulfadhli Zulfadhli Zulfikar Miraj

Title Search

Found 13 Documents Search Journal : Journal of Lex Philosophy (JLP)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Philosophy (JLP)