Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa ]]>
<![CDATA[Muh. Rizal]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Agussalim A. Gadjong]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1491
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa belum dilaksanakan secara optimal karena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kab Gowa tiga tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah kasus, terdapat jumlah kasus yang diselesaikan melalui jalur ADR oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa lebih minim dari kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan (2) Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa adalah faktor kaidah hukum yaitu peraturan yang belum dilaksanakan secara optimal oleh aparat penegak hukum, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi di Unit PPA Polres Gowa namun kinerja yang belum optimal, sarana/prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat terkhusus pada pihak-pihak dalam lingkup rumah tangga. The research objective to analyze the implementation of legal protection for victims of domestic violence in the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Gowa Police and the influencing factors. This study uses empirical legal research methods. The results of this study indicate that: (1) The implementation of legal protection for victims of domestic violence in the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Gowa Police has not been carried out optimally because cases of domestic violence in Gowa Regency in the last three years have experienced an increase in the number of cases, there are a number of cases involving resolved through the ADR route by the Gowa Police Criminal Investigation Unit PPA Unit less than the cases delegated to the prosecutor's office (2) Factors that impede the legal protection of victims of domestic violence in the Gowa Police Criminal Investigation Unit PPA Unit are legal norms, namely regulations that have not been implemented optimally by law enforcement officials, law enforcers, namely the existence of an organizational structure in the Gowa Police PPA Unit but performance that has not been optimal, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in society, especially parties within the household sphere.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tuntutan Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penahanan ]]>
<![CDATA[Welfrick Krisyana Ambarita]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Askari Razak]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3692
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat tidak sahnya penahanan. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematis. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pengaturan hukum tuntutan ganti rugi akibat tidak sahnya penahanan, tidak sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku, dimana tindakan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan tindakan yang melanggar HAM. 2). Pihak yang bertanggung jawab atas tuntutn ganti rugi sebagai akibat tindakan penyidik yang bertentangan dengan undang-undang adalah penyidik itu sendiri atau pejabat yang telah memberi wewenang.]]>
<![CDATA[Pengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Askari Razak]]>;
<![CDATA[Romi Sunggara]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1537
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengaturan gratifikasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis (lapangan). Hasil penelitian bahwa Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan: Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiaannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Ketentuan ini merupakan sistem pembebanan pembuktian terbalik, dimana kepada penerima gratifikasi diberi kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak ada menerima gratifikasi, atau bahwa hadiah yang diterimanya tidak ada hubungannya dengan jabatannya, dan tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. The research objective is to analyze the gratuity regulations in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The method used by researchers here is Research can generally be classified into two types, namely empirical sociological (field) research. The research results show that every gratuity to a civil servant or state administrator is considered a bribe if it is related to his/her position and is contrary to his or her obligations or duties with the provisions: The value of IDR 10,000,000.00 (ten million rupiah) or more is proof that the gratuity is not bribery is carried out by the recipient of the gratification. This provision is a reverse burden of proof system, where the recipient of the gratification is given the obligation to prove that he or she did not receive the gratuity, or that the gift he or she received has nothing to do with his position, and does not conflict with his duties and obligations.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Majene Sulawesi Barat ]]>
<![CDATA[Hery Kurniawan Sjukur]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah M]]>;
<![CDATA[Andi Darmawansya TL]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34406
<![CDATA[This study aims to know, analyze, and explain the effectiveness of investigating motor vehicle theft in Majene Regency. And to know, analyze, identify and explain the factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft investigations in Majene Regency. The research uses an Empirical research type. The results showed that the effectiveness of the investigation of motor vehicle theft at Majene Police Station was less effective because cases of theft of two-wheeled motorized vehicles (motorcycles) from year to year increased. Factors that affect the effectiveness of motor vehicle theft criminal investigations are legal substance factors, legal structure, cultural factors, community legal awareness factors, and personnel facilities and infrastructure factors.Keywords: Effectiveness; Investigation; Theft; Vehicle; Motor AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Dan untuk mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Majene. Penelitian menggunakan jenis penelitian Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Majene kurang efektif disebabkan karena kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua (motor) dari tahun ke tahun meningkat. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, faktor budaya, faktor kesadaran hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana personil.Kata Kunci: Efektivitas; Penyidikan; Pencurian; Kendaraan; Bermotor]]>
<![CDATA[Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Syahruddin Rum]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Mohammad Arif]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1459
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas intelijen kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri dalam proses pemberantasan tidak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hambatan yang dialami oleh Kejari Makassar yaitu kurangnya SDM, yang terlibat terkadang sudah dimutasi kedaerah sehingga menyulitkan dalam pemanggilan untuk pemeriksaan. Hal ini berarti bahwa perilaku kerja seperti kemampuan yang memadai, keterampilan individu yang tinggi dan kejelasan kinerja dalam organisasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dapat mendorong peningkatan kinerja jaksa intelijen yang diukur dengan banyaknya pencapaian, kualitas dan kuantitas pekerjaan, kemampuan kerja sama dan tanggung jawab atas pekerjaannya. The aim of the research is to analyze the effectiveness of the Attorney's Intelligence in eradicating criminal acts of corruption and what are the obstacles experienced by the State Attorney's Office in the process of eradicating non-criminal corruption. The research method used is the empirical method. The results of this study indicate that the Intelligence Effectiveness of the Makassar District Attorney's Office in terms of eradicating criminal acts of corruption has carried out procedures in accordance with Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence and in accordance with Standard Operational Procedures of Republic of Indonesia Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Laws -Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. The obstacle experienced by the Makassar Prosecutor's Office is the lack of human resources, those involved have sometimes been transferred to the regions, making it difficult to summons for examination. This means that work behaviours such as adequate ability, high individual skills and clarity of performance within the organization related to duties and responsibilities can encourage the increased performance of intelligent prosecutors as measured by the number of achievements, quality and quantity of work, ability to cooperate and responsibility for his work.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penguguran Kandungan di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Rizky Amelia]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[his study aims to determine and analyze what factors cause the crime of abortion in the city of Makassar. As well, what efforts have been made by the police in overcoming or reducing the crime of abortion in the city of Makassar. This study uses the Legal Research method with the type of empirical research, namely research based on field observations. And supported by the addition of Primary Data, namely data or facts obtained directly through field research such as interviews with Police Investigators. Meanwhile, secondary data is data that is not directly from the research location but is obtained from several literatures, journals, and laws and regulations Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pengguguran kandungan di kota makassar. Serta, Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi Kejahatan Penguguran kandungan di kota makassar.Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan pengamatan (observasi) dilapangan. Serta didukung oleh penambahan Data Primer yaitu merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian dilapangan seperti wawancara Penyidik Kepolisian. Sedangkan Data Sekunder yaitu merupakan data yang tidak secara langsung dari lokasi penelitian tetapi diperoleh dari beberapa literatur, jurnal,dan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaa Negeri Maro) ]]>
<![CDATA[Nurul Zahdina]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Sutiawati Sutiawati]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to identify and analyze the role of the Maros District Attorney in investigating corruption and to analyze what factors influence the role of the Maros District Attorney in investigating corruption. The research method used in this thesis is empirical method, With secondary and primary data coverage, the research was conducted in locations, namely the Maros District Attorney. The results of this study indicate that in relation to the rules that are the basis for investigations by the Prosecutor's Office which are regulated in article 30 of Law Number 16 Year 2004 against the Republic of Indonesia Prosecutor's Office, the role of The Maros District Prosecutor's Office is in accordance with what should be the duties and authorities of dal am an investigation process that deals with Corruption Crime. Research recommendations All forms of obstacles experienced by law enforcement officials, in this case investigators, are able to clean up if they carry out the procurement of a prosecutor who is authorized to audit (auditor certification), so that they have special expertise in financial audits. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Kejaksaan Negeri Maros dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan menganalisis factor-factor apa saja yang mempengaruhi peran Kejaksaan Negeri Maros dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan dilokasi, yaitu Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian ini menunjukkan Terkait dengan aturan yang menjadi landasan dalam penyidikanoleh Kejaksaan yang dimana diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tantang Kejaksaan Republik Indonesia, peran Kejaksaan Negeri Maros sudah sesuai dengan apa yang semestinya menjadi tugas dan wewenang dalam proses penyidikan yang menangani Tindak Pidana Korupsi. Rekomendasi penelitian Segala bentuk kendala yang dialami oleh apparat penegak hukum dalam hal ini penyidik agar mampu berbenah sekiranya melakukan pengadaan profesi jaksa yang berwenang dalam hal mengaudit (sertifikasi auditor), sehingga memiliki keahlian khusus meng-audit keuangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Sukma]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Hasbuddin Khalid]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine how Legal Protection of Patients against Malpractice Actions by Doctors in a Criminal Law Perspective. forms the implementation of criminal law protection to victims of crime as regulated medical inside (Health Law and Legislation). The results obtained are regulation of legalprotection given to victims of the criminal acts committed by the medical (doctor) Malpractice is notspecifically regulated by legislation, but when viewed from a legal standpoint as a whole then, severallegislations strongly associated with this criminal act, namely the Criminal Code, Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 29 of 2004 Concerning Doctor's Practice, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Criminal liability on doctors for errors and omissions in providing medical services at the hospital, where doctors responsibility in the field of criminal law can be categorized as a criminal act if they meet the formulation Malpractice criminal offense.]]>
<![CDATA[PROSES REKONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muhammad Elis Winandar]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Muhammad Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of investigations to uncover cases the crime of premeditated murder in the city of Makassar and knowing the reconstruction process of premeditated murder in the city of Makassar. The research method used in the writing of this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, this research was conducted at the Makassar Polrestabes. The results of this study indicate that the implementation of the investigation and the reconstruction process is very helpful in uncovering the crime case premeditated murder in the city of Makassar. The obstacle experienced by Makassar police investigators is the process of reconstructing a case of premeditated murder which resulted in the death of UMI (Muslim Indonesia University) student, namely Andi Predy Akrimas alias Andi lolo, the reconstruction process was not carried out at the crime scene (TKP) due to security factors, many community so that the reconstruction process was not carried out at the scene of the case. Research recommendations. All forms of constraints experienced by investigators, the authors expect the public to know the importance of carrying out the investigation and reconstruction process so that the community does not take actions that interfere with the investigation and reconstruction process.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Buyung Ferdiansyah]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fraud through social media is a form of criminal change that takes advantage of developments in science and technology, especially the internet. Fraudulent acts through social media are practiced in the virtual world known as cybercrime. This crime was committed by spreading untrue information via the internet in order to deceive potential victims in order to make a profit. The formulation of the problem which is used as the basis for writing this thesis is how the law rules against criminal acts of fraud committed through social media, how to prevent the occurrence of criminal acts of fraud committed through social media at the Makassar Police. The research method used was juridical empirical with the research location at Polrestabes Makassar. The results showed that fraud through social media can be processed like any criminal act in general. Criminal cases of fraud committed through social media can be prosecuted even though there are no specific regulations yet, but there is a tendency to commit a criminal act of fraud. The efforts of the police and the public in dealing with criminal acts of fraud through social media, namely preventive and repressive pre-emptive efforts. Abstrak:Tindak pidana penipuan melalui media sosial merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi khususnya internet. Tindak pidana penipuan melalui media sosial dilakukang dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan cybercrime. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui internet yang bertujuan untuk menipu calon korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial, bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial di Polrestabes Makassar. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Polrestabes Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan melalui media sosial dapat diproses seperti halnya tindak pidana pada umumnya. Kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial dapat di proses hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus, akan tetapi ada kecenderungan melakukan tindak pidana penipuan. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial yaitu upaya pre-emptif preventif dan represif.]]>
