Articles
<![CDATA[The Effectiveness of Implementing Law Number 23 of 2004 on Elimination of Violence in Household: Case Study in Makassar City ]]>
<![CDATA[A. Dewi Vitasari]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>
<![CDATA[ Sovereign: International Journal of Law Vol 2 No 3 (2020): Juli – September ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.215 KB)
|
DOI: 10.37276/sijl.v2i3.32
<![CDATA[This study aims to determine the effectiveness of implementing Law Number 23 of 2004 on Elimination of Violence in Household, as well as the factors that influence its enforcement. This type of research is empirical legal research with a quantitative descriptive in nature. This research was conducted in Makassar City to be precise at the Makassar City Police. The data collection techniques used in this study were questionnaires, documentation, and literature study. The data analysis technique used is quantitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of Law No. 23 of 2004 in Makassar City is still considered less effective. Factors affecting the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 in Makassar City consists of several factors, namely: legal factors; law enforcement factors; supporting facility factors; environmental factors; and cultural factors. in addition, environmental factors are the biggest factor affecting the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004. It is hoped that the police will further strengthen environmental factors in order to increase the effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 in the future.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar ]]>
<![CDATA[Muhammad Aksa Ansar]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar kurang berjalan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Resort Pelabuhan Makassar adalah faktor struktur hukum, sarana dan fasilitas, sumber daya manusia penyidik polri. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of the Makassar Port Police and the influencing factors. This type of research is juridical empirical. From the results of the research, the authors find that: The effectiveness of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of the Makassar Port Police Resort is not running effectively. This is due to the lack of special investigators who handle children's cases at the Makassar Port Police PPA Unit, which causes a buildup of cases so that other investigators are involved in the process of investigating children's cases. Factors that influence the implementation of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of Makassar Port Resort are legal structure factors, facilities and facilities, and human resources of police investigators. These three factors are interrelated to the crime of physical violence committed by children.]]>
<![CDATA[Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas ]]>
<![CDATA[Kelaesar Anna Hasanah Lapae]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis penanganan dan penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dan menganalisis dan menjelaskan peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan dualisme penuntutan tindak pidana koneksitas. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif disertai dengan data-data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dilakukan dimulai dengan membentuk tim penyidik koneksitas, penelitian bersama oleh Jaksa dan Oditur untuk menentukan titik berat kerugian apakah terletak pada lingkungan peradilan umum atau militer, hingga penyerahan perkara ke pengadilan. (2) Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas yaitu melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas mulai dari penyidikan perkara koneksitas sampai keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan. The research objective is to analyze the handling and settlement of prosecutions for connectedness crimes and to analyze and explain the role of the Deputy Attorney General for Military Crimes in handling the dualism of prosecuting criminal acts of connectivity. The type of research is normative legal research accompanied by empirical data. The results of this study indicate that: (1) Completion of the prosecution for the crime of connectivity is carried out starting with the formation of a connectivity investigator team, joint research by the Prosecutor and the Prosecutor to determine whether the focus of the loss lies in the general judiciary or the military, until the submission of the case to the court. (2) The authority of the Deputy Attorney General for Military Crimes in the settlement of prosecutions for criminal acts of connectivity is to carry out the duties and authorities of the Prosecutor's Office in the field of technical coordination of prosecutions carried out by the prosecutor and the handling of connectivity cases ranging from investigations of connectivity cases to decisions on parole and other legal actions in the field of connection. prosecution technical coordination..]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Alqadri Syarif]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar kurang efektif dikarenakan terkendala oleh identitas beberapa terlapor yang menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum serta faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of defamation through social media at the Makassar Police Station. This research method uses the type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of criminal defamation through social media at Polrestabes Makassar is less effective because it is constrained by the identity of several reported parties who use fake accounts or the identity of the account owner is unknown. The factors that affect the effectiveness of the investigation of criminal acts of defamation through social media at the Makassar Polrestabes are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor and the facilities and infrastructure factor.]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Ersfektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Nur Alfisyahrin Muhlis]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[St Ulfah]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengaturan penjatuhan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana. dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa berdasarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu No 1 ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2016. Dan PP no 70 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan Hukuman kebiri Kimiawi, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap anak. Serta Faktor-faktor yang memperngaruhi pemberian hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam persfektif hukum pidana antara lain: Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. The research objective is to analyze the regulation of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children from a criminal law perspective. and influencing factors. This study uses empirical research methods. The results of this study indicate that based on Perpu No. 1 of 2016 concerning the second amendment to Law No. 23 of 2002 concerning child protection. Perpu No. 1 was later passed into Law No. 17 of 2016 concerning the establishment of Perpu No. 1 of 2016. And PP No. 70 of 2020 concerning Procedures for the implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against child. As well as the factors that influence the administration of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children in the perspective of criminal law, including legal factors themselves, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, cultural factors.]]>
<![CDATA[Tinjaun Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar ]]>
<![CDATA[Ilham Sabaruddin]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Agussalim A. Gadjong]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelelitian menganalisis apakah siswa yang mengemudikan sepeda motor telah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait dan pengedaran angket atau kuesioner Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi karena belum berusia 17 tahun atau telah berusia 17 tahun akan tetapi tidak memiliki SIM, siswa dapat mengemudikan Sepeda motor dengan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terlebih kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor atas keinginan sendiri dari siswa; penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor siswa mengemudikan kendaraan bermotor bukan hanya karena lemahnya pengawasan/penindakan dan keinginan sendiri dari siswa tetapi terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengemudikan Sepeda motor adalah faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan yang ada. The research objective is to analyze the factors that cause drug abuse by children in the city of Makassar; (2) What efforts have been made by the Makassar Polrestabes to prevent and eradicate the abuse and circulation of narcotics in the city of Makassar. This research uses an empirical legal research type. The research results show that: (1) Narcotics abuse is generally carried out by children aged between 12 to 17 years who are very potential and productive. This is caused by a variety of very complex influences. There are several factors that trigger drug abuse by children, namely: family factors, social/environmental factors, economic factors, legal factors. (2) The efforts made by the Makassar Polrestabes to prevent and suppress abuse of narcotics against children, namely preventive efforts where the Makassar Polrestabes conduct socialization/counselling and anti-drug campaigns regarding the dangers of using narcotics. As for the repressive efforts carried out by the Makassar Polrestabes, they took tough action on people who were directly involved in the abuse of narcotics, including the perpetrators and narcotics dealers themselves.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi ]]>
<![CDATA[Andi Fajar Agusnawan]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi; (2) Mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Bone kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi belum berjalan secara optimal, karena kurangnya koordinasi kerjasama dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. (2) Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Bone terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi adalah dengan memberikan perlindungan pre-emtif, preventif dan represif. The research objective is to analyze the legal protection provided by law to children as victims of economic exploitation crimes; (2) Know and analyse legal protection efforts made by the Bone Resort Police for children as victims of economic exploitation crimes. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: (1) The legal protection provided by law to children as victims of exploitation crimes has not run optimally economically, due to a lack of coordination of cooperation in order to prevent an imbalance in child protection activities as a whole. (2) Legal protection efforts carried out by the Bone Resort Police against children as victims of crimes of economic exploitation are by providing pre-emptive, preventive and repressive protection.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan ]]>
<![CDATA[Nurindah Asliana]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan; (2) menganalisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus No.9/Pid.sus/2022/ PN.Mrs. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan Hukum Sebagai Korban Tindak Pidana Pidana Pencabulan diatur dalam Undang – Undang Perlindungan anak, Undang – Undang Perlindungan saksi dan korban, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021, dan Undang – undang Lainnya. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak meliputi perlindungan dalam proses peradilan dan perlindungan kesejahteraan anak. (2) Penerapan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam kasus putusan No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs belum sesuai dengan nilai keadilan. The research objective is to analyze the legal protection of children as victims of criminal acts of obscenity; (2) analyze the application of law in the crime of sexual abuse of children (Case Study No.9/Pid.sus/2022/ PN.Mrs. This study uses normative legal methods. The results of this study indicate that: (1) Legal protection as a victim of an act of Criminal abuse is regulated in the Child Protection Act, the Witness and Victim Protection Law, Government Regulation No. 78 of 2021, and other laws. Forms of legal protection for children include protection in the judicial process and protection of children's welfare. (2) ) The application of the law as the perpetrator of the criminal act of sexual abuse of children in the case of decision No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs is not in accordance with the value of justice.]]>
<![CDATA[Penanganan Pelanggaran Pesawat Asing Tidak Berizin (Black Flight) Di Wilayah Yurisdiksi Nasional ]]>
<![CDATA[Askari Razak]]>;
<![CDATA[Yuda Bosniawan H]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1460
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap pesawat udara yang melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara yurisdiksi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, penegakan kedaulatan terhadap pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah udara negara Indonesia. Hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam penegakan kedaulatan di wilayah udara yurisdiksi negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi terhadap pelanggaran kedaulatan udara yang dilakukan oleh pesawat udara asing diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan serta Peraturan Pemerintah no 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara namun belum maksimal, sehingga pengambilan keputusan terkait sanksi terhadap pelanggar masih tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum udara. Hambatan terhadap penegakan kedaulatan wilayah udara Indonesia diantaranya minimnya transfer teknologi dan keterbatasan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dimiliki oleh TNI AU yang belum mencapai minimum essential force (MEF) kekuatan pertahanan. The research objective is to analyze the legal arrangements for aircraft that violate sovereignty in the airspace of the national jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the enforcement of sovereignty against foreign aircraft that violate sovereignty in the airspace of the Republic of Indonesia. Obstacles that become obstacles in upholding sovereignty in the airspace jurisdiction of the Indonesian state. This research is normative legal research. The results of this study indicate that regulations for violations of air sovereignty committed by foreign aircraft are strictly regulated in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Government Regulation No. 4 of 2018 concerning Airspace Security but are not yet optimal, so that decisions are made regarding sanctions against violators still do not provide a deterrent effect against air law violators. Obstacles to upholding the sovereignty of Indonesia's airspace include the lack of technology transfer and the limitations of the Main Weapon System Equipment (Alutsista) owned by the Indonesian Air Force which has not yet reached the minimum essential force (MEF) defence force.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep ]]>
<![CDATA[Sri Widayati]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Azwad Rachmat Hambali]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1480
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep. Penelitian Ini menggunakan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep terlaksana kurang efektif termasuk sarana non penal yang meliputi pre-empetif, upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh hakim Efektifitas dalam Penjatuhan Putusan Pidana dalam Perkara narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep dengan register perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ dan Identitas pelaku perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ kurang efektif karna berdasarkan putusan pengadilan ada yang di rehabilitas dan di pidana kurangan 1 (satu ) tahun 6 bulan seharusnya, sebab pada penjatuhan putusan Rehabilitas adanya asesmen langsung dari pihak penyidik untuk ditindaklanjuti sehingga pihak dari penyidik sampai di kejaksaan melampirkan surat keterangan hasil asesmen sehingga perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN.PKJ pada putusan terseut Rehabilitas 6 bulan, pada putusan tersebut tidak memberikan efek jerah terhadap pengguna maupun penggedar agar tidak terjadi penyalagunaan narkotika baik anak dan dewasa di wilayah Kabupaten Pangkep. The aim of the research is to analyze the effectiveness of imposing decisions in cases of narcotics crimes at the Pangkep District Court. This research using this research is included in the type of normative research. The results of the research show that the imposition of a decision in the Narcotics Crime case at the Pangkep District Court is carried out less effectively including non-penal means which include pre-emptive, preventive and repressive efforts made by the judge. case register No. 06/Pid.Sus/2018/PN PKJ and the identity of the perpetrator of the case No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ is less effective because based on court decisions there are those who are rehabilitated and sentenced to less than 1 (one) year and 6 months, because in the imposition of a Rehabilitation decision there is a direct assessment from the investigator to be followed up so that the investigator arrived at the prosecutor's office attached a certificate of the results of the assessment so that case No.06/Pid.Sus/2018/PN.PKJ on the decision 6 months rehabilitation, the decision does not have a deterrent effect on users or dealers so that there is no abuse of narcotics for both children and adults in Pangkep Regency.]]>
