Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
11.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Rechtsidee Diponegoro Law Review Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Hambali Thalib
Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Malili Jeanne Sumeisey; Hambali Thalib; Salle Salle
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.492 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalah gunaan narkotika. Faktor yang berpengaruh penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Kabupaten Luwu Timur antara lain: penegakan hukum, sanksi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga faktor di atas sektor yang dinilai masih lemah dalam menurunkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh dua faktor yaitu : Faktor pertama penegak hukum serta faktor yang kedua yaitu budaya hukum. The research objective is to analyze to analyze the liability of the criminal abuse of narcotics against the perpetrators of narcotics crime, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the results of the author's research find that: Criminal liability for narcotics abuse against criminals is based on the applicable laws and regulations, namely Kuhap and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where judges examine and decide cases can seek medical rehabilitation as well as social rehabilitation as a form of criminal responsibility for narcotics abusers. Factors that influence narcotics abuse in the jurisdiction of East Luwu Regency include law enforcement, legal sanctions, and legal culture. Of the three factors above, the sector that is considered weak in reducing the increase in the number of narcotics abuse is caused by two factors, namely: the first factor is law enforcement and the second factor is legal culture.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Hurrya Musdalifah Supardi; Hambali Thalib; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.958 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum pada Penyidikan Anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Polrestabes Makassar. Penelitian lapangan dilaksanakan Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Sebagai saran Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan membuka pelayanan khusus. Dan Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. The research objective to analyze the implementation of legal protection in the investigation of children who are victims of sexual harassment at the Makassar Police Station. The field research was carried out by the Makassar City Police Resort Office. The results of this study illustrate that legal protection for child victims of sexual crimes can be done by providing children's rights in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with physical, spiritual, and social needs as an effort to restore the condition of children as victims of crime. who have had long-term trauma. Child victims of sexual crimes get legal protection in terms of providing legal assistance, rehabilitation and prevention. As a suggestion, investigators can make cooperation in the mechanism for handling children who are victims of criminal acts of sexual violence against children by opening special services. And Improving the quality of legal protection for children who are victims and witnesses of criminal acts of sexual violence against children so that children get guarantees for their survival and livelihood as part of human rights.
Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus Arifyansyah Nur; Hambali Thalib; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.525 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Asas Legalitas dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 terkait penjatuhan sanksi dibawah batas minimum khusus, dan; menganalisis konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara pidana narkotika dengan sanksi di bawah minimum. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian pustaka yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu nullapoena sine lege memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan; (2) Adanya penjatuhan pidana di bawah minimum menurut penulis memberikan konsekuensi hukum yang mana bertentangan dengan asas legalitas, jika mendasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. The research objective is to analyze the application of the Legality Principle in Law no. 35 of 2009 regarding the imposition of sanctions below the special minimum limit, and; analyze the legal consequences of the judge's decision that decides on narcotics criminal cases with sanctions below the minimum. This study uses primary data by conducting a literature review, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and Law no. 35 of 2009 on Narcotics. The results of this study indicate that: (1) Based on the principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, namely nullapoena sine lege, it means that every criminal sanction must have a legal regulation that regulates it beforehand, while the interpretation of the law that gives birth to legal findings by the judge is not needed if there are rules that are clearly and firmly regulated in the legislation, in order to realize the legal objectives, namely a sense of justice, legal certainty and expediency, and; (2) The existence of a criminal sentence below the minimum according to the author provides legal consequences which are contrary to the principle of legality, if it is based on the interpretation of existing laws and regulations that give birth to legal findings by judges, which causes the absence of legal certainty.
Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar Afrizal Rinjani Samudra Arsad; Hambali Thalib; Ma’ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.966 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi perdagangan anak di Kota Makassar. Metode penelitian yang dilakukan Penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar antara lain karena substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. 2) Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual saat ini diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia seperti KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 35 Nomor 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Aparat penegak hukum harus betul-betul serius menindas pelaku-pelaku kekerasan seksual anak hingga jerah. Peran serta negara juga sangat diharapkan dalam hal ini dan pendalaman ajaran agama. The Research objective to analyze the factors that cause sexual violence against children, and to find out what efforts have been made by the police in tackling child trafficking in Makassar City. The research method carried out by the author is a qualitative descriptive research method. The results of this study indicate that: 1) There are several factors that cause sexual violence against children in Makassar City, among others due to legal substance, legal structure, legal culture. 2) Legal protection for children who are victims of sexual violence is currently provided by several laws in Indonesia such as the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Law Number 35 Number 2014 concerning Child Protection, and Law Number 11 Year 2012 concerning the juvenile justice system. Law enforcement officers must be really serious in oppressing perpetrators of child sexual violence until they are discouraged. The participation of the state is also highly expected in this and the deepening of religious teachings.
Perlindungan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Marwani R Marwani R; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.425 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindugan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih kurang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar yaitu; keluarga, ketiadaan balai pemasyarakatan dan keterbatasan sarana dan prasarana. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. The Research objective to analyze the form of legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Police Resort and to find out the factors that influence it. This study uses the type of empirical research. The results of the study that legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar resort police is still not optimal. The factors that influence the legal protection of the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Resort Police are; family, the absence of a correctional center and limited facilities and infrastructure. It is necessary to improve coordination and cooperation between the Police, Correctional Centers, District Prosecutors, District Courts and the Government in handling cases/cases related to children at the investigation stage in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act.
Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transaksi Online (E-Commerce) Amrul Muhsin K; Hambali Thalib; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.319 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum tindak pidana transaksi online (e-commerce). Penelitian ini, termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, karena memandang hukum dalam konteks yang normatif belaka. Hasil penelitian bahwa Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana dalam Transaksi Online adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Korban Tindak Pidana. Perlindungan Korban Tindak Pidana identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-haknya. The research objective to analyze the legal protection of online transactions (e-commerce). This research is included in the type of normative legal research, because it views the law in a purely normative context. The results of the study that Protection of Victims of Crime in Online Transactions is a term used to describe the legal protection provided to consumers in their efforts to meet their needs from things that harm consumers themselves. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to Victims of Crime. Protection of Victims of Crime is identical to the protection provided by law for their rights.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks A. Nurlatifah; Hambali Thalib; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.454 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Ketentuan Perundang-Undangan..Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis Analisis Hukum Putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dengan terpeuhinya unsu Pasal 27 UU ITE mempunyai unsur-unsur yang hampir sama dan UU ITE ini merupakan lex specialis dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas. Pasal tersebut, bukan melarang, hanya ia memiliki tujuan agar setiap orang yang ingin mengunggah informasi, gambar di media sosial, mendistibusikan maupun mentransmisikan, ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang akan di upload di media sosial tersebut dapat menimbulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam Undang-undang Informasi dan tranksaksi elektronik. The research objective to analyze the decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media and to find out and analyze the criminal liability of the perpetrators of defamation according to the provisions of the legislation. The type of legal research conducted is normative juridical research. . Based on the results of the author's research on Legal Analysis of Decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media with the fulfillment of the elements of Article 27 of the ITE Law, the elements of the ITE Law have almost the same elements and this ITE Law is a lex specialis of criminal acts. Defamation which has already been regulated in the Criminal Code more broadly. The article does not prohibit it, only that it has the aim that everyone who wants to upload information, pictures on social media, distribute or transmit, he must first think about whether the things that will be uploaded on social media can lead to the fulfillment of the elements of a criminal act. defamation in the Information and Electronic Transaction Law.
Aspek Pemidanaan Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Bone Zulfadhli Zulfadhli; Hambali Thalib; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.39 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis dampak peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar terhadap konsumen di Kabupaten Bone; dan bentuk sanksi pidana terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di Klinik Halimatus sadiyah. Hasil penelitian bahwa Peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar di Kabupaten Bone tidak hanya berdampak pada kerugian materil bagi konsumen akan tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat seperti kerusakan pada kulit wajah, gatal, flek, dan berjerawat. Sanksi pidana terhadap pengedar kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat di jatuhkan sanksi pidana jika memenuhi unsur seperti setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau mutu; memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan masyarakat. The research objective to analyze the impact of the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit on consumers in Bone Regency; and the form of criminal sanctions against the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit in Bone Regency. This research was conducted at the Halimatus sadiyah Clinic. The results of the research that the distribution of cosmetics that do not have a distribution permit in Bone Regency not only has an impact on material losses for consumers but also has an impact on public health such as damage to facial skin, itching, spots, and acne. Criminal sanctions against cosmetic distributors who do not have a distribution permit can be imposed with criminal sanctions if they meet elements such as anyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations that do not meet the standards and/or requirements for safety, efficacy or quality; trade or distribute pharmaceutical preparations and medical devices that are unsafe and endanger public health.
Efektifitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perang Kelompok Fitri Matrika; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.593 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana perang kelompok di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana perang kelompok di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar kurang berjalasan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana perang kelompok di wilayah hukum Resor Pelabuhan Makassar adalah faktor struktur hukum, sarana dan fasilitas, sumber daya manusia penyidik polri. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana perang kelompok yang dilakukan oleh anak. The research objective to analyze the effectiveness of the investigation of child perpetrators of group war crimes in the jurisdiction of the Makassar Port Police, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical. The results of the research the authors find that: The effectiveness of investigations against children who are perpetrators of criminal acts of group war in the jurisdiction of the Makassar Port Police Resort is less effective. This is due to the lack of special investigators who handle children's cases at the Makassar Port Police PPA Unit, which causes a buildup of cases so that other investigators are involved in the process of investigating children's cases. Factors that influence the conduct of investigations against children who are perpetrators of group war crimes in the jurisdiction of Makassar Port Resort are legal structure factors, facilities and facilities, human resources of police investigators. These three factors are interrelated to group war crimes committed by children.
Efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone: Studi Kasus Tahun 2018-2020 Amirullah Amirullah; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.744 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone (Studi Kasus Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu Tahun 2018 sampai dengan 2020). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Kepolisian SIkat Lipu masih kurang efektif dalam menekan jumlah kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bone dan Upaya - upaya yang dilakukan untuk mengungkap dan menangani kasus Pencurian dengan pemberatan, Pencurian dengan kekerasan dan Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Bone antara lain dengan melakukan Upaya preemtif dengan meningkatkan peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak Kepolisian terkait tindak pidana pencurian, preventif (pencegahan) patroli dialogis secara rutin dan upaya refresif atau penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. The research objective to analyze the effectiveness of the Lipu Brush Operation Implementation in Bone Regency (Case Study of Lipu Brush Operation Implementation from 2018 to 2020). The research method used is the empirical legal research method. The results of the study indicate that the implementation of the SIkat Lipu Police Operation is still less effective in reducing the number of criminal acts of theft by weight, theft with violence and theft of motor vehicles in Bone Regency and the efforts made to uncover and handle cases of theft with weight, theft with violence and the theft of motor vehicles that occurred in Bone Regency, among others, by carrying out preemptive efforts by increasing the role of the community in providing information to the Police regarding criminal acts of theft, preventive (prevention) routine dialogical patrols and repressive efforts or law enforcement against perpetrators of theft crimes with weights. , violent theft and motor vehicle theft.
Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Dewi Vitasari A. Muin Fahmal A. Nurlatifah Abdul Agis Abdul Haris Semendawai Abdul Qahar Abdul Qahar Afrizal Rinjani Samudra Arsad Agus Agus Agussalim A. Gadjong Ahmad Ahmad Ahmad Ramadhan Ahyuni Yunus Akbar Ainur Ramadhan Alief Sugiarto Amelia Ramadani Amirullah Amirullah Amrul Muhsin K Andi Ayu Ramdayani Andi Darmawansya TL Andi Fajar Agusnawan Andi Haerani Andi Jusriadi S Andi Muhammad Alqadri Syarif Andi Muhammad Syahruddin Rum Andi Mulawarman Andi Nurul Asmi Anggreany Arief Ardian Dirgantara Arfah Tenri Ulan Arifyansyah Nur Askari Razak Aswan Afandi Aswar Said Azwad Rachmat Hambali Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Basmiana Basmiana Budiman Budiman Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Dimas Rahmat Julianto Eka Meylani Nur Chasanah Erwin Barabba Faisal Dahlan Fakhrul Fuad Farids Dhestarastra Musa Fitri Matrika Gunawan Hardi Hadijah Augiri Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hariadi Cakti Haris Dwi Wibowo Hasbuddin Khalid Herman Herman Hery Kurniawan Sjukur Hurrya Musdalifah Supardi Ikbal Sahardian Ilham Abbas Ilham Sabaruddin Indra Waspada Yuda Isnaeni Ardan Ita Ayu Lestari Jabbar Jabbar Jardianto Jabir Jeanne Sumeisey Kamal Hidjaz Kamri Ahmad Kasmawati Saleh Kelaesar Anna Hasanah Lapae Khomaini Khomaini La Ode Husen Lauddin Marsuni Lenardo Panji Wahyudi Lilik Dwi Prasetio Lisda Yuliani Damayanti Lusyana Sucitra Ma'ruf Hafidz Marwani R Marwani R Ma’ruf Hafidz Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan Mohammad Arif Mohammad Arif Muh Akbar Ismail Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Rizal Muh. Wahyu Zhadiq S Muhamamd Syarief Nuh Muhammad Aksa Ansar Muhammad Elis Winandar Muhammad Irvan Muhammad Isrul Muhammad Jasardi Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Mustandar Mustandar Nasrullah Nasrullah Nur Alfisyahrin Muhlis Nur Fadhilah M Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurindah Asliana Nurul Qamar Nurul Zahdina Ridwan Ridwan Risdesenta Gafaldi Sahar Riskadewi Riskadewi Rizky Amelia Romi Sunggara Sahani Sahani Said Sampara Saiful Saiful Salle Salle Sardinata Sardinata Sirajuddin Sirajuddin Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sitti Ulfah Sri Widayati St Ulfah Sudarto Sudarto Sufirman Rahman Sukma Sutiawati Sutiawati Syafaruddin Bani Syamsuddin Pasamai Syamsuddin Syamsuddin Syarifuddin Syarifuddin Wahyudy Falarungi Wahyuningsih Wahyuningsih Welfrick Krisyana Ambarita Welly Abdillah Widya Indriani Wirfa Prasuci Yanto Musa Yuda Bosniawan H Zulfadhli Zulfadhli Zulfikar Miraj