Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
11.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Rechtsidee Diponegoro Law Review Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Hambali Thalib
Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Ita Ayu Lestari; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.079 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan orang menurut undang-undang tentang perlindungan anak dan bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah metode normatif, Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum untuk korban dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan harus lebih diperhatikan dengan baik, kemudian memberikan Rehabilitasi, konseling, psikologis, dan pemberian retitusi/kompesansi terhadap korban, Praktek perlindungan hukum tindak pidana perdagangan anak. Bentuk perlindungan hukum seharusnya lebih memperhatian masa depan anak sebagai penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya. The research objective to analyze the form of legal arrangements for the protection of children who are victims of trafficking in persons according to the law on child protection and the form of judges' considerations in deciding cases of criminal acts of child trafficking. The research method used by the author is a normative method. The results of the study show that legal protection for victims in the legal considerations of court decisions must be given more attention, then provide rehabilitation, counseling, psychological, and the provision of restitution/compensation to victims, practice of legal protection for the crime of child trafficking . The form of legal protection should pay more attention to the future of the child as the nation's successor whose rights must be protected.
Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Akbar Ainur Ramadhan; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.676 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup bagi narapidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam teori retributivisme teleologis atau teori gabungan yang menjadi landasan pemidanaan saat ini. Pidana seumur hidup cenderung diorientasikan pada aspek perlindungan masyarakat dengan mengesampingkan perlindungan individu. Pidana seumur hidup dipandang tidak sesuai dengan tujuan filsafat sistim pemasyarakatan yang menghendaki pentingnya upaya memasyarakatkan narapidana karena pada hakekatnya perampasan kemerdekaan seseorang seharusnya hanya bersifat sementara sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial. The research objective to analyze the the application of life imprisonment for inmates associated with the purpose of punishment based on Law No. 12 of 1995. This study uses a qualitative approach. The results of this study indicate that life imprisonment is not in accordance with the purpose of sentencing in terms of the purpose of punishment in the theory of teleological retributivism or the combined theory which is the basis for the current punishment. Life imprisonment tends to be oriented to the aspect of community protection to the exclusion of individual protection. Life imprisonment is seen as inconsistent with the purpose of the penitentiary system philosophy which requires the importance of socializing prisoners because in essence the deprivation of one's freedom should only be temporary as a means to restore the integrity of the convict to be able to carry out social adaptation.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa Agus Agus; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.229 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisa proses Penyidikan Polres Gowa Terhadap Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Benih Kedelai Di Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian yang melakukan penelitian hukum empiris Hasil penelitian ini menggambarkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah. The research objective to analyze the Gowa Police Investigation Process Against Corruption Crimes of Soybean Seed Social Assistance in Gowa Regency. This research is a study that conducts empirical legal research. The results of this study describe any person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of a position or position that can harm state finances or the country's economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and a minimum fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000, - (one billion rupiah.
Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Terhadap Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru Sudarto Sudarto; Hambali Thalib; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.221 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penanganan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Barru dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif – empiris. Hasil penelitian bahwa enanganan Tindak Pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru melalui upaya damai atau restorative justice. Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan, atau pemulihan keadaan; Faktor pendukung penanganan tindak pidana terhadap Anak di Kabupaten Barru yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru adalah kebijakan pimpinan satuan kerja, sumber daya, pemanfaatan media elektronik, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam proses penyidikan dan respon positif dari korban dan keluarga korban terhadap pelayanan dan penanganan dalam proses penyidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor karakter anak, fasilitas sarana dan prasarana, kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, jumlah personel dan paradigma masyarakat. The research objective to the process of handling crimes against children carried out by the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police and the influencing factors. This research uses a normative – empirical approach. The results showed that the handling of crimes against children in Barru Regency was carried out by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police through peaceful efforts or restorative justice. The restorative justice process is basically carried out through discretion (wisdom) and diversion, namely the transfer from the criminal justice process outside the formal process to be resolved amicably, with the aim of obtaining balance, or restoring the situation; Factors supporting the handling of crimes against children in Barru Regency carried out by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police are the policies of the work unit leaders, resources, use of electronic media, laws and regulations that form the basis for the investigation process and positive responses from victims. and the victim's family for services and handling in the investigation process. While the inhibiting factors are the character of children, facilities and infrastructure, cooperation with related institutions/agencies, number of personnel and community paradigm.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Syafaruddin Bani; Hambali Thalib; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.908 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Polres Sidrap dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan informasi dari masyarakat; (2) Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective to analize the effectiveness of the investigation into criminal acts of corruption at the Education and Culture Office by the Sidrap Police and the influencing factors. The research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The investigation of perpetrators of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency is still less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public; (2) The factors that influence the investigation of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.
Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang Yanto Musa; Hambali Thalib; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.734 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Lembaga Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang dan Faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa dalam melakukan penyidikan para penyidik mengalami hambatan berupa: (1) belum tercapainya keamaan tentang TPPU (2) pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit penyidik untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang (3) ketidakpatuha penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti pencucian uang. Rekomendasi: (1) diharapkan penyidik Kejaksaan Negeri palopo dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan Penyidikan TPPU dengan mengikuti pendidikan, pelatihan atau seminar terkait TPPU (2) transaksi TPPU yang cukup kompleks karena sering kali menggunakan Layering untuk menyamarkan asal usul aset, sehingga diperlukan ketelitian oleh Penyidik dalam melacak transaksi dan aset TPPU (3) adanya keterbatasan waktu/durasi Penyidikan karena bersama dengan hasil TPK. The research objective to analyze the Prosecutor's Office as a Law Enforcer in the investigation of Money Laundering and the factors that influence it. The research method used is an empirical research method. The results showed that in conducting the investigation the investigators encountered obstacles in the form of: (1) the lack of security regarding money laundering offenses (2) the rapid progress of science and technology made it increasingly difficult for investigators to detect money laundering crimes (3) the disobedience of financial service providers in supporting the anti-laundering regime. money. Recommendations: (1) it is hoped that the investigators of the Palopo District Attorney's Office can improve their ability to carry out money laundering offenses investigations by attending education, training or seminars related to money laundering offenses (2) money laundering offenses transactions are quite complex because they often use layering to disguise the origin of assets, so that investigators need to be careful in tracking ML transactions and assets (3) there is a limited time/duration of the investigation because it is together with the results of the TPK.
Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Andi Jusriadi S; Hambali Thalib; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.811 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone telah dilaksanakan tapi berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor penyuluhan hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the service for the extension of the Motor Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) has been implemented but is not effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) Bone are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal counseling factors.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks Zulfikar Miraj; Hambali Thalib; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.292 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Penelitian inii menggunakan data primer melalui kunjungan penelitian ke pengadinlan negeri dan menganalisis langsung putusan yang telah dikeluarkan oeleh pengadilan negeri, serta wawancara terhadap hakim yang mengeluarkan putusan, survey dilakukan pada pengadilan negeri Makassar dibulan maret 2020. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) ada beberapa factor yang menyebakan terjadinya tindak pidana anak dalam penyalahgunaan narkotika; (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa melawan hukum. Hal ini berarti menerangkan bahwa banyak factor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum dalam hal ini penyalahgunaan narkotika sehingga dalam proses pengadilan banyak hal juga yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau sah secara hukum. The research objective to analyze narcotics crimes committed by children. This study uses primary data through research visits to the district court and directly analyzes decisions that have been issued by district courts, as well as interviews with judges who issued decisions, a survey was conducted at the Makassar district court in March 2020. The results of this study show that: (1) there are several factors that cause the occurrence of criminal acts of children in narcotics abuse; (2) the judge's consideration in making the decision is in accordance with the applicable law without violating the law. This means explaining that there are many factors that cause children to come into conflict with the law, in this case narcotics abuse, so that in the court process many things are also considered by the judge in making a decision so that the judge's decision does not conflict with applicable law or is legally valid.
Analisis Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Kanrerong Karebosi Makassar Risdesenta Gafaldi Sahar; Hambali Thalib; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.267 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan liar terhadap penyewaan kedai/kios kanrerong karebosi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak atau instansi terkait. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Bagaimana modus dan proses penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaku pungutan Liar terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi (2). Faktor-faktor apakah yang menunjang (P21 Kejaksaan) dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap penyewaan kedai/kios Kanrerong Karebosi. This research objective to analyze the law enforcement process (investigation, investigation and prosecution) against the State Civil Apparatus (ASN) who are perpetrators of illegal levies on renting the kanrerong karebosi shop/kiosk. This study uses primary data obtained directly from the research location by conducting interviews with related parties or agencies. The results of this study indicate that: (1). How is the mode and process of law enforcement (investigation, investigation and prosecution) against the State Civil Apparatus (ASN) perpetrators of illegal levies on the rental of the Kanrerong Karebosi shop/kiosk (2). What are the factors that support (P21 Prosecutor's Office) in law enforcement against illegal levies carried out by state civil servants (ASN) for renting shops/kiosks in Kanrerong Karebosi.
Efektivitas Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Irvan; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.337 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; (2) mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan namun masih berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah faktor struktur hukum, substansi hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of the prosecution of corruption at the South Sulawesi High Court; (2) knowing and influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the prosecution of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been carried out but is still running less effectively; (2) the factors that affect the effectiveness of the prosecution of criminal acts of corruption at the South Sulawesi High Prosecutor's Office are factors of legal structure, legal substance, facilities and infrastructure, and legal culture.
Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Dewi Vitasari A. Muin Fahmal A. Nurlatifah Abdul Agis Abdul Haris Semendawai Abdul Qahar Abdul Qahar Afrizal Rinjani Samudra Arsad Agus Agus Agussalim A. Gadjong Ahmad Ahmad Ahmad Ramadhan Ahyuni Yunus Akbar Ainur Ramadhan Alief Sugiarto Amelia Ramadani Amirullah Amirullah Amrul Muhsin K Andi Ayu Ramdayani Andi Darmawansya TL Andi Fajar Agusnawan Andi Haerani Andi Jusriadi S Andi Muhammad Alqadri Syarif Andi Muhammad Syahruddin Rum Andi Mulawarman Andi Nurul Asmi Anggreany Arief Ardian Dirgantara Arfah Tenri Ulan Arifyansyah Nur Askari Razak Aswan Afandi Aswar Said Azwad Rachmat Hambali Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Basmiana Basmiana Budiman Budiman Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Dimas Rahmat Julianto Eka Meylani Nur Chasanah Erwin Barabba Faisal Dahlan Fakhrul Fuad Farids Dhestarastra Musa Fitri Matrika Gunawan Hardi Hadijah Augiri Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hariadi Cakti Haris Dwi Wibowo Hasbuddin Khalid Herman Herman Hery Kurniawan Sjukur Hurrya Musdalifah Supardi Ikbal Sahardian Ilham Abbas Ilham Sabaruddin Indra Waspada Yuda Isnaeni Ardan Ita Ayu Lestari Jabbar Jabbar Jardianto Jabir Jeanne Sumeisey Kamal Hidjaz Kamri Ahmad Kasmawati Saleh Kelaesar Anna Hasanah Lapae Khomaini Khomaini La Ode Husen Lauddin Marsuni Lenardo Panji Wahyudi Lilik Dwi Prasetio Lisda Yuliani Damayanti Lusyana Sucitra Ma'ruf Hafidz Marwani R Marwani R Ma’ruf Hafidz Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan Mohammad Arif Mohammad Arif Muh Akbar Ismail Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Rizal Muh. Wahyu Zhadiq S Muhamamd Syarief Nuh Muhammad Aksa Ansar Muhammad Elis Winandar Muhammad Irvan Muhammad Isrul Muhammad Jasardi Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Mustandar Mustandar Nasrullah Nasrullah Nur Alfisyahrin Muhlis Nur Fadhilah M Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurindah Asliana Nurul Qamar Nurul Zahdina Ridwan Ridwan Risdesenta Gafaldi Sahar Riskadewi Riskadewi Rizky Amelia Romi Sunggara Sahani Sahani Said Sampara Saiful Saiful Salle Salle Sardinata Sardinata Sirajuddin Sirajuddin Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sitti Ulfah Sri Widayati St Ulfah Sudarto Sudarto Sufirman Rahman Sukma Sutiawati Sutiawati Syafaruddin Bani Syamsuddin Pasamai Syamsuddin Syamsuddin Syarifuddin Syarifuddin Wahyudy Falarungi Wahyuningsih Wahyuningsih Welfrick Krisyana Ambarita Welly Abdillah Widya Indriani Wirfa Prasuci Yanto Musa Yuda Bosniawan H Zulfadhli Zulfadhli Zulfikar Miraj