Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

11.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Rechtsidee Diponegoro Law Review Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Hambali Thalib

Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564187

Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Peranan Jaksa Dalam Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kejaksaan Negeri Bantaeng Arfah Tenri Ulan; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta faktor apakah yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara serta kuisioner. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan diversi di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng dilakukan dengan tiga tahapan masing-masing penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukumnya, faktor struktural hukumnya, faktor kesadaran hukum masyarakat. The concept of diversion is an alternative handling of children in conflict with the law so that children do not enter the judicial process so that it will cause a bad stigma against children. With regard to the role of the prosecutor in applying the concept of diversion to children in conflict with the law, the problem of how diversion is applied in the juvenile criminal justice system and what factors influence the application of diversion in the juvenile criminal justice system. This research uses normative juridical research supported by field research conducted by conducting interviews and questionnaires. The results of the study illustrate that the application of diversion in the jurisdiction of Bantaeng Regency is carried out in three stages, each of the law enforcers, starting from the Police, Attorney General's Office and the Court and the factors that influence the application of diversion in the juvenile criminal justice system are legal substance factors, legal structural factors, factors public legal awareness.

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Polres Wajo Muhammad Jasardi; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan, Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik kepolisian dalam mewujudkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kewenangan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkotika di Polres Wajo. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Kewenangan Penyidik Kepolisian Rebuplik Indonesia dalam penyidikan Tindak Pidana Narkotika bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 90 dan Pasal 92. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kewenangan Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika, dipengaruhi dua Faktor. Pertama, Faktor Internal, yaitu Substansi undang-undang yang memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas. Kedua, Faktor Eksternal, yaitu Dukungan dari panasehat hukum tersangka, Faktor budaya dan Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika. This study aims, first, to find out and analyze the authority of police investigators in realizing the prevention and handling of narcotics crime at the Wajo Police. Second, to find out and analyze what factors influence the authority of police investigators on narcotics crimes at the Wajo Police. This type of research is empirical research. The results of this study indicate that, first, the authority of the Indonesian National Police Investigators in the investigation of Narcotics Crime has been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in Article 81, Article 84, Article 87, Article 90 and Article 92. - factors that affect the Authority of Police Investigators Against Narcotics Crime, are influenced by two factors. First, internal factors, namely the substance of adequate laws, instructions from superiors, factors for investigating officers, factors of facilities and infrastructure or facilities. Second, external factors, namely support from the suspect's legal advisor, cultural factors and society does not know the characteristics of narcotics

Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Marisa Andi Mulawarman; Hambali Thalib; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam dalam sistem peradilan pidana anak wajib untuk di upayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar pidana dengan menggunakan keadilan restorative. Tujuannya adalah untuk menghindarkan stigma negatif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi di setiap tahap pemeriksaan peradilan. Salah satunya dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga terakhir untuk dapat di upayakan diversi begi anak yang sedang berkonflik dengan hukum sebelum masuk ke persidanga. Namun berdasarkan data di Pengadilan Negeri Marisa, terdapat 12 perkara anak yang berkonflik dengan hukum, 6 diantaranya dilakukan upaya diversi sedangkan 6 perkara anak lainnya masuk ke proses persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Marisa Kabupaten Pohuwato. Pertimbangan hakim dalam penerapan diversi yaitu, dari hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS. Children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system are obliged to seek diversion. Diversion is the transfer of settlement of juvenile cases from the judicial process to non-criminal proceedings using restorative justice. The goal is to avoid negative stigma and pay attention to the best interests of the child. Every child in conflict with the law has the right to undertake diversion attempts at every stage of judicial examination. One of them is in the examination stage in court. The court is the last institution to seek diversion for children who are in conflict with the law before entering trial. However, based on data in the Marisa District Court, there were 12 cases of children in conflict with the law, 6 of which were attempted to be diversified while 6 other cases of children entered the trial process. This research was conducted at the Marisa District Court, Pohuwato Regency. Judges' considerations in the application of diversion are based on the results of the BAPAS Community Advisory report.

Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Di Kota Makassar Muh. Asrul Haq Sultan; Hambali Thalib; La Ode Husen
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dikota Makassar dan upaya yang dilakukan pihak- pihak yang terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dikota makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan empirik dan kepustakaan. data dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya tindak pidana yang di lakukan anak di kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahannya yaitu Faktor Ekonomi, Keluarga, Lingkungan, pendidikan, penegakan hukum, dan individu seseorang dan upaya pencegahannya dilakukan dengan Upaya preventif Di maksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negative menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya di aktifkan karang taruna, remaja mesjid, olahraga, dan lain sebagainya. dan upaya Represif. This study aims to determine the factors that cause children to commit criminal acts in the city of Makassar and the efforts made by the parties involved in preventing and overcoming children who commit criminal acts in the city of Makassar. The research method used is empirical field research and literature. the data were analyzed qualitatively and then described. The results show that the factors that cause the development of criminal acts committed by children in the city of Makassar and how to prevent them are economic, family, environmental, education, law enforcement, and individual factors and prevention efforts are carried out with preventive measures. Preventive is an effort to establish a negative relationship with a positive character so that these efforts are no longer a disturbance in society, for example activating youth organizations, youth mosques, sports, and so on. and Repressive efforts

Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ahmad Ahmad; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pembayaran uang pengganti dalam putusan hakim sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi dualisme dalam penghitungan nilai uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti, serta penerapan penjatuhan pidananya. Sesuai dengan namanya, yaitu “tambahan,” pidana tambahan bersifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib. Dalam berbagai putusan hakim pertimbangan hukum hakim masih menrapkan Pembayaran Uang Pengganti untuk mengganti kerugian negara. Padahal secara normatif penjatuhan pidana Pembayaran Uang Pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi. Rekomendasi penelitian ini adalah harta benda terpidana baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pelunasan Pembayaran Uang Pengganti. The research objective is to analyze the payment of replacement money in the judge's decision as an additional crime in corruption cases. This research method uses a type of normative legal research. The results of this study indicate that there is still dualism in the calculation of the value of the replacement money and the purpose of paying the substitute money, as well as the application of the penalty. As the name implies, namely "additional," additional punishment is optional with the consequence that the sentence can be imposed but not mandatory. In various judges 'decisions, the judges' legal considerations still apply replacement money to compensate the state for losses. In fact, normatively, the imposition of substitute money punishment is aimed at seizing the proceeds of corruption. The recommendation of this research is that the convict's existing and existing assets are guaranteed to pay off replacement money.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jabbar Jabbar; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017 kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hokum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hokum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption in the use of the socialization budget at the Makassar City Regional Financial Management Agency by the South Sulawesi Police Special Criminal Directorate and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that investigations into criminal acts of corruption at the Makassar City BPKAD by cutting the budget for outreach activities at SKP / OPD Sub-districts throughout Makassar for the 2017 Fiscal Year are less effective. Factors that influence the ineffectiveness of investigations into criminal acts of corruption at BPKAD Makassar City are legal substance, limited human resources of investigators both in terms of number and quality; limited facilities and infrastructure owned by Ditkrimsus; public legal awareness such as uncooperative witnesses; legal culture of society.

Studi Kriminologi Tentang Pembuatan dan peredaran Minuman Keras Tradisional Di kabupaten Enrekang Riskadewi Riskadewi; Hambali Thalib; A. Muin Fahmal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis di balik maraknya pembuatan minuman keras tradisional di kab.Enrekang serta untuk mengetahui factor apa yang membuat sulitnya penanganan masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa adanya beberapa alasan mengapa minuman keras tradisional di kabupten enrekang tidak dapat di hilangkan karna ada beberapa factor salah satunya faktor budaya dimana minuman ini adalah bagian dari budaya yang telah turun menurun. Penanggulangi kejahatan peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang serta Penyalahgunaan minuman keras merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. serta melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman keras dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya. The purpose of this research is to analyze behind the rampant manufacturing of traditional liquor in Enrekang Regency and to find out what factors make it difficult to handle the problem. This research is a juridical empirical research that is descriptive qualitative in nature. The results showed that there are several reasons why the traditional liquor in Enrekang Regency cannot be eliminated because there are several factors, one of which is a cultural factor where this drink is part of a hereditary culture. The prevention of the crime of the distribution of alcohol in Enrekang Regency and the abuse of alcohol is a crime that has a bad impact on perpetrators and society. as well as taking firm action, investigating and prosecuting perpetrators of alcohol trafficking with regulations and sanctions that can have a deterrent effect on the perpetrators and become a threat to people who wish to do the same in order to discourage their intentions.

Efektivitas Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putus Bebas Pada Tindak Pidana Korupsi Farids Dhestarastra Musa; Hambali Thalib; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat kurang efektif, dikarenakan terjadi permasalahan yang muncul ketika eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus yg sama, berbeda dengan putusan kasasi yang telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum maka seharusnya dibentuk regulasi baru dimana eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Kasasi harus menunggu adanya upaya Peninjauan Kembali dan Putusan Peninjauan Kembali yg tentunya memiliki batasan waktu demi terciptanya kepastian hukum, tentunya regulasi tersebut diatas harus didukung pengaturan upaya Peninjauan Kembali yang berkepastian hukum yakni jelas batas waktu dan pengajuannya atas upaya hukum Peninjauan Kembali. Faktor yang mempengaruhi upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum terhadap putus bebas pada tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the public prosecutor's cassation legal remedies against the acquittal of corruption, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the author's research show that: The effectiveness of the public prosecutor's cassation legal efforts against the acquittal of the criminal act of corruption at the West Seram District Prosecutor's Office is less effective, due to problems that arise when the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision after the Judgment of Review For the same case, in contrast to the cassation decision which has been executed by the Public Prosecutor, a new regulation should be established whereby the execution by the Public Prosecutor of the Cassation Decision must wait for an attempt to reconsider and decide on a case review which of course has a time limit to create certainty law, of course, the aforementioned regulation must be supported by a legal certainty for a judicial review effort, namely a clear time limit and its filing for a legal reconsideration effort. Factors that influence the prosecutor's cassation legal action against the acquittal of corruption include: legal substance, legal structure and legal culture.

Efektivitas Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Lenardo Panji Wahyudi; Hambali Thalib; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi peningkatan kapasitas anggota DPRD Enrekang tahun anggaran 2016-2017 yang ditangani Direktorat Krminanal khusus Polda Sulawesi Selatan; mengetahui dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Enrekang Tahun Anggaran 2016-2017 adalah substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hukum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement on corruption in increasing the capacity of members of the DPRD Enrekang for the 2016-2017 fiscal year which is handled by the South Sulawesi Regional Police Special Krminanal Directorate; know and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that investigations into criminal acts of corruption, capacity building activities of the leaders and members of the Enrekang DPRD for the 2016-2017 fiscal year are less effective. The factors that influence the ineffectiveness of investigations into criminal acts of corruption in the capacity building of the Enrekang DPRD Leaders and Members for the 2016-2017 Fiscal Year are legal substance, limited human resources of investigators both in terms of number and quality; limited facilities and infrastructure owned by Ditkrimsus; public legal awareness such as uncooperative witnesses; legal culture of society.

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Mustandar Mustandar; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peneltiian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perbedaan perspektif terhadap kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi, yang mengakibatkan proses peradilan tindak pidana korupsi tidak lagi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, sehingga menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Rekomendasi penelitian ini bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah seharusnya dapat menjadi patokan bagi penegak hukum, mengingat kewenangan pejabat negara yang menjalankan tugasnya apabila melakukan pelanggaran maka kepada yang bersangkutan terlebih dahulu menunggu keluarnya putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap. The research objective is to analyze the abuse of power in criminal acts of corruption according to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research uses a normative legal research type. The results show that the abuse of power in criminal acts of corruption according to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, there are different perspectives on the authority to examine and decide elements of abusing authority in criminal acts of corruption, which results in the judicial process for criminal acts of corruption no longer fulfilling the principles simple, fast, and low cost judiciary, thus hindering efforts to eradicate corruption. The recommendation of this research is that the existence of Law Number 30 of 2014 should be able to become a benchmark for law enforcers, given the authority of state officials who carry out their duties if they commit violations, the concerned must first wait for the issuance of the TUN decision which has permanent legal force.

Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Dewi Vitasari A. Muin Fahmal A. Nurlatifah Abdul Agis Abdul Haris Semendawai Abdul Qahar Abdul Qahar Afrizal Rinjani Samudra Arsad Agus Agus Agussalim A. Gadjong Ahmad Ahmad Ahmad Ramadhan Ahyuni Yunus Akbar Ainur Ramadhan Alief Sugiarto Amelia Ramadani Amirullah Amirullah Amrul Muhsin K Andi Ayu Ramdayani Andi Darmawansya TL Andi Fajar Agusnawan Andi Haerani Andi Jusriadi S Andi Muhammad Alqadri Syarif Andi Muhammad Syahruddin Rum Andi Mulawarman Andi Nurul Asmi Anggreany Arief Ardian Dirgantara Arfah Tenri Ulan Arifyansyah Nur Askari Razak Aswan Afandi Aswar Said Azwad Rachmat Hambali Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Basmiana Basmiana Budiman Budiman Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Dimas Rahmat Julianto Eka Meylani Nur Chasanah Erwin Barabba Faisal Dahlan Fakhrul Fuad Farids Dhestarastra Musa Fitri Matrika Gunawan Hardi Hadijah Augiri Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hariadi Cakti Haris Dwi Wibowo Hasbuddin Khalid Herman Herman Hery Kurniawan Sjukur Hurrya Musdalifah Supardi Ikbal Sahardian Ilham Abbas Ilham Sabaruddin Indra Waspada Yuda Isnaeni Ardan Ita Ayu Lestari Jabbar Jabbar Jardianto Jabir Jeanne Sumeisey Kamal Hidjaz Kamri Ahmad Kasmawati Saleh Kelaesar Anna Hasanah Lapae Khomaini Khomaini La Ode Husen Lauddin Marsuni Lenardo Panji Wahyudi Lilik Dwi Prasetio Lisda Yuliani Damayanti Lusyana Sucitra Ma'ruf Hafidz Marwani R Marwani R Ma’ruf Hafidz Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan Mohammad Arif Mohammad Arif Muh Akbar Ismail Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Rizal Muh. Wahyu Zhadiq S Muhamamd Syarief Nuh Muhammad Aksa Ansar Muhammad Elis Winandar Muhammad Irvan Muhammad Isrul Muhammad Jasardi Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Mustandar Mustandar Nasrullah Nasrullah Nur Alfisyahrin Muhlis Nur Fadhilah M Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurindah Asliana Nurul Qamar Nurul Zahdina Ridwan Ridwan Risdesenta Gafaldi Sahar Riskadewi Riskadewi Rizky Amelia Romi Sunggara Sahani Sahani Said Sampara Saiful Saiful Salle Salle Sardinata Sardinata Sirajuddin Sirajuddin Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sitti Ulfah Sri Widayati St Ulfah Sudarto Sudarto Sufirman Rahman Sukma Sutiawati Sutiawati Syafaruddin Bani Syamsuddin Pasamai Syamsuddin Syamsuddin Syarifuddin Syarifuddin Wahyudy Falarungi Wahyuningsih Wahyuningsih Welfrick Krisyana Ambarita Welly Abdillah Widya Indriani Wirfa Prasuci Yanto Musa Yuda Bosniawan H Zulfadhli Zulfadhli Zulfikar Miraj

Title

Found 98 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 98 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 98 Documents
Search