Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

11.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Rechtsidee Diponegoro Law Review Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Hambali Thalib

Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564187

Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Khomaini Khomaini; Hambali Thalib; Muhamamd Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan KelasI Makassar; dan faktor-faktor yang mempengaruhimya. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa Pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum terlaksana secara efektif, baik terhadap persyaratan substantif maupun persyaratan administratif. Prosedur pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dilakukan dimulai dari 0 – 2/3 masa pidana, kemudian pemenuhan syarat baik itu syarat substantif dan administrative selain itu Narapidana juga mengisi surat pernyataan yang diisi oleh pihak keluarga dari Narapidana bersangkutan serta diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh Kepala Desa ataupun Lurah. Dalam hal ini pihak keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut merupakan penjamin dari Narapidana itu sendiri. Setelah adanya pertimbangan perihal diterimanya usulan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang bersangkutan maka diterbitkanlah Surat Keputusan (SK) pembebasan bersyarat dan selanjutnya dilakukan bimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). The research objective was to analyze the effectiveness of granting parole in coaching prisoners in the Class I Prison in Makassar; and the factors that influence it. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the granting of parole in coaching prisoners at the Class I Makassar Correctional Institution has not been implemented effectively, both on the substantive requirements and administrative requirements. The procedure for granting conditional release to prisoners is carried out starting from 0-2/3 of the criminal period, then the fulfillment of the requirements both substantive and administrative requirements besides the prisoner also fills in a statement letter filled out by the family of the prisoner concerned and is known by the local community represented by the Head. Village or Lurah. In this case the family who fills in the statement letter is the guarantor of the prisoner himself. After consideration has been made regarding the receipt of the proposed conditional release for the prisoner concerned, a conditional release Decree (SK) is issued and further guidance is carried out for prisoners who receive conditional release by the Correctional Center (BAPAS).

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sitti Arkanul Pascahyati Rahim; Hambali Thalib; Muhammad Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empirik. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan dapat dilaksanakan berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korporasi yaitu: doktrin identification, vicarious liability, dan strict liability, serta mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha sebagai korporasi bersama-sama dengan pengurusnya. Dalam Putusan Nomor : 391/PID.B/LH/2019/PN.CKR an. Terpidana PT. Gunung Garuda, Majelis Hakim menggunakan Doktrin Strict Liability dengan mengacu kepada Perma 13/2016 dimana dalam putusan tersebut, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pengurus sehingga pertanggungjawaban terhadap korporasi tidak menghilangkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pengurus yang melakukan. The research objective is to analyze criminal liability against corporations that commit environmental crimes and judge considerations in proving criminal liability against corporations that commit environmental crimes in the Cikarang District Court Decision Number: 391 / Pid.B / LH / 2019 / PNCkr. This research is a normative-empirical legal research. From the research conducted, it is known that criminal liability against corporations that commit environmental crimes can be carried out based on the doctrine of corporate responsibility, namely: the doctrine of identification, vicarious liability, and strict liability, as well as regulating criminal liability for business entities as corporations together with their management. In Decision Number: 391 / PID.B / LH / 2019 / PN.CKR an. The convicted PT. Gunung Garuda, the Panel of Judges used the Strict Liability Doctrine with reference to Perma 13/2016 where in the decision, there were mistakes made by the management so that accountability to the corporation did not eliminate any mistakes made by the management who committed.

Efektivitas Penyidikan Perkara Pidana Pencurian Dengan Kekeraan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Makassar Eka Meylani Nur Chasanah; Hambali Thalib; Ma’ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitin menganalisis pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar dan mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapaun faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor sarana dan prasana (2) faktor sumber daya manusia. The aim of this research is to analyze the implementation of the investigation into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police and to find out the factors that influence the effectiveness of investigations into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police. This research is an empirical study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the investigation into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. The factors that affect the effectiveness of investigations into criminal cases of theft with violence committed by children at the Makassar Police are (1) the factors of facilities and infrastructure (2) factors of human resources.

Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polrestabes Makassar Dimas Rahmat Julianto; Hambali Thalib; Ma'ruf Hafidz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Makassar dan faktor-faktir yang mempengaruhinya. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatf. Penelitian empiris merupakan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraanbermotor di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesaui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor yang menghambat penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraanbermotor di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor kurangnya sarana dan prasana (2) faktor kurangnya sumber daya manusia. The research objective is to analyze the implementation of the handling of motor vehicle theft criminal cases at the Makassar Police and the factors that influence it. The research method used empirical legal research methods with a qualitative approach. Empirical research is the existence of field data as the main data source, such as interviews related to the issues discussed. The results of this study indicate that the handling of cases of motor vehicle theft at the Makassar Police has been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations. The factors that hinder the handling of cases of motor vehicle theft in Makassar Police are (1) the lack of facilities and infrastructure (2) the lack of human resources..

Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan; Hambali Thalib; Mohammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian untuk menganalisis Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pada Wilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja Di Rantepao. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak yang di lakukan oleh kejaksaan negeri tana toraja di rantepao sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat dan Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan diantaranya adalah Faktor Internal yaitu Substansi Undang-Undang Yang Memadai, Instruksi dari pihak atasan, Faktor petugas penyidik, Faktor Fasilitas dan Faktor Eksternal yaitu Biaya visum yang terbilang mahal, Kendala dalam keterbatasan waktu, Dukungan Dari Panasehat Hukum Tersangka, Faktor Budaya. The research objective was to analyze the optimization of law enforcement on the crime of sexual immorality against children in the legal area of the Tana Toraja District Attorney's Office in Rantepao. The research method is juridical-empirical legal research. The results of the research show that the process of implementing law enforcement against the criminal act of child sexual abuse committed by the Tana Toraja District Attorney in Rantepao is in accordance with the duties and authorities of the Prosecutor's Office, that the prosecutor's office has the following duties and powers: Conducting prosecutions, implementing judges and court decisions that have been obtained permanent legal force, Supervise the implementation of conditional criminal decisions, supervisory criminal decisions, and conditional release decisions and conduct investigations of certain criminal acts based on law. The factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment include internal factors, namely the substance of the law which is adequate, instructions from superiors, factors of investigators, facility factors and external factors, namely the cost of a relatively expensive post-mortem, constraints in time constraints, support from Legal Advisors for Suspects, Cultural Factors.

Analisis Perbandingan Pidana Mati dalam Persfektif Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan hukum nasional Lisda Yuliani Damayanti; Hambali Thalib; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisa persamaan dan perbedaan pidana mati dalam hukum pidana islam dan hukum nasional. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, Adapun yang dijadikan obyek dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan yang tertulis. Hasil penelitian ini menggambarkan tujuan pelaksanaan pidana mati, baik dalam pidana hukum pidana islam dan hukum nasional digunakan sebagai upaya terkahir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah mengubah pelaku tidak berhasil. Tata cara pelaksanaannya, dalam hukum pidana islam terdapat 2 mazhab yaitu menghukum dengan cara yang sama dengan perbuatan atau dengan cara pancung sedangkan dalam hukum pidana dilaksanakan dengan cara menembak. The research objective is to analyze the similarities and differences in capital punishment in Islamic criminal law and national law. This research is a normative research. The objects of this normative research are data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is conducted through library research, or normative only by reading or analyzing written materials. The results of this study illustrate the objectives of the execution of capital punishment, both in Islamic criminal law and national law as a last resort if other efforts to correct and change the perpetrator are not successful. The procedure for its implementation, in Islamic criminal law there are 2 schools of thought, namely punishing in the same way as an act or by beheading while in criminal law it is carried out by shooting.

Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Saiful Saiful; Hambali Thalib; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (2) mengetahui dan mendefinisikan ulang mengenai unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (3) mengetahui dan menganilisis ketentuan sanksi pidana atas tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan kepala daerah telah diatur dalam undang-undang Pilkada dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya; (2) diperoleh pemaknaan yang lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah; (3) Adanya ketentuan sanksi pidana yang bisa dijatuhkan bagi pelaku tindak Pidana penyalahgunaan wewenang dalam pilkada. Research objectives to analyze criminal law policies related to criminal acts of abuse of power in the Law on Election of Governors, Regents and Mayors; (2) know and redefine the elements of criminal acts of abuse of authority in the Law on Election for Governors, Regents and Mayors; (3) know and analyze the provisions of criminal sanctions for criminal acts of abuse of authority in the Law on Election for Governors, Regents and Mayors. This research method uses a normative juridical research type. The results of this study indicate that: (1) the crime of abuse of authority in regional head elections has been regulated in the Pilkada law and a number of other statutory regulations; (2) complete interpretations of the elements of criminal acts of abuse of authority are obtained in the Law on Regional Head Election; (3) There are provisions for criminal sanctions that can be imposed on perpetrators of criminal acts of abuse of authority in regional elections.

Penerapan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Di Kota Makassar Hadijah Augiri; Hambali Thalib; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.865 KB)

Tujuan penelitian menganalisis tindak pidana pedofilia pada putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris. Hasil penelitian bahwa Penerapan Hukum Tindak Pidana Pedofilia Pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar. adalah Majelis hakim penjatuhan pidana sudah efektif yaitu dengan secara komulatif pidana penjara dengan denda berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena apa yang telah dilakukan terdakwa itu berakibat buruk terhadap anak tersebut dan membuatnya trauma juga merusak masa depan anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum Hakim bagi Pelaku tindak pidana pedofilia adalah Hakim melihat dari faktor kesadaran Terdakwa yang mengaku jujur serta sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan faktor pembuktian sesuai dengan keterangan para saksi serta hasil visum Et Repertum dari Kedokteran Forensik Rumah Sakit. The research objective to analyze the pedophilia crime in the decision of the Makassar District Court and to find out the factors that influence the judges' judgment for the pedophile offender. This research is an empirical research. The result of this research is that the application of the pedophile law in the decision of the Makassar District Court. is the panel of judges for the imposition of crimes that have been effective, namely by cumulatively imprisonment with a fine based on Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, because what the defendant had done had a bad effect on the child and traumatized the child and also damaged the child's future . Factors affecting Judge's legal considerations for perpetrators of criminal acts of pedophilia are judges seeing from the awareness factor of the Defendant who admitted to being honest and deeply regretted the act he had committed against the victim and the evidentiary factor in accordance with the testimony of witnesses and the results of Et Repertum from Hospital Forensic Medicine.

Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar: Studi Putusan No.70/Pid.Sus.TPKorupsi/2017/PN Mks Andi Ayu Ramdayani; Hambali Thalib; Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.941 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukum terhadap pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi dan proses pengembalian keuangan Negara. Penelitian ini adalah bersifat normatif empiris dan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Analisi Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Daalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar Pengaturan hukum terkait pengembalian kerugian Negara diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam Undang-Undang tersebut banyak dijelaskan mengenai proses maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi. The research objective is to analyze the application of the law to the return of state losses in corruption and the process of repaying state finances. This research is a normative empirical study and was conducted at the Makassar District Court. The results of the study illustrate that a juridical analysis of the repayment of state losses in corruption in the city of Makassar. The legal arrangements related to the recovery of state losses are regulated in Law No. 3 of 1971 concerning the eradication of criminal acts of corruption, Law no. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption, and Law no. 20 of 2001 concerning amendments to Law No.31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Where in the Law many explain about the process and matters relating to the return of state finances resulting from criminal acts of corruption.

Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara Sardinata Sardinata; Hambali Thalib; Mulyati Pawennei
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.334 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis kekuatan hukum hak imunitas advokat dalam penanganan perkara serta untuk mengetahui dan menganalisis hak imunitas advokat ditinjau dari aturan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam hal penanganan perkara hak imunitas advokat berlaku baik dalam maupun di luar persidangan, Hak imunitas diatur dalam Pasal 16 UU Advokat dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, secara normatif advokat memiliki imunitas sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan, tetapi imunitas tersebut tidak absolut, karena terdapat batas-batas tertentu, yakni kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, serta iktikad baik. The research objective is to analyze the legal strength of advocates' immunity rights in handling cases and to find out and analyze the rights of advocates immunity in terms of positive legal rules in Indonesia. The research method used in this thesis is normative juridical research. The results of this study show that in terms of handling cases of advocate immunity rights both inside and outside the court, the right to immunity is regulated in Article 16 of the Advocate Law and strengthened by the decision of the Constitutional Court (MK). In this case, the immunity of advocates is always limited by good faith, which is defined. In the elucidation of Article 16 of the Advocate Law, normatively, advocates have immunity so that they cannot be prosecuted either civil or criminal in carrying out their professional duties for the benefit of client defense inside or outside court proceedings, but this immunity is not absolute, because there are limits. certain, namely the professional code of ethics and statutory regulations, as well as good faith.

Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Dewi Vitasari A. Muin Fahmal A. Nurlatifah Abdul Agis Abdul Haris Semendawai Abdul Qahar Abdul Qahar Afrizal Rinjani Samudra Arsad Agus Agus Agussalim A. Gadjong Ahmad Ahmad Ahmad Ramadhan Ahyuni Yunus Akbar Ainur Ramadhan Alief Sugiarto Amelia Ramadani Amirullah Amirullah Amrul Muhsin K Andi Ayu Ramdayani Andi Darmawansya TL Andi Fajar Agusnawan Andi Haerani Andi Jusriadi S Andi Muhammad Alqadri Syarif Andi Muhammad Syahruddin Rum Andi Mulawarman Andi Nurul Asmi Anggreany Arief Ardian Dirgantara Arfah Tenri Ulan Arifyansyah Nur Askari Razak Aswan Afandi Aswar Said Azwad Rachmat Hambali Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Basmiana Basmiana Budiman Budiman Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Dimas Rahmat Julianto Eka Meylani Nur Chasanah Erwin Barabba Faisal Dahlan Fakhrul Fuad Farids Dhestarastra Musa Fitri Matrika Gunawan Hardi Hadijah Augiri Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hariadi Cakti Haris Dwi Wibowo Hasbuddin Khalid Herman Herman Hery Kurniawan Sjukur Hurrya Musdalifah Supardi Ikbal Sahardian Ilham Abbas Ilham Sabaruddin Indra Waspada Yuda Isnaeni Ardan Ita Ayu Lestari Jabbar Jabbar Jardianto Jabir Jeanne Sumeisey Kamal Hidjaz Kamri Ahmad Kasmawati Saleh Kelaesar Anna Hasanah Lapae Khomaini Khomaini La Ode Husen Lauddin Marsuni Lenardo Panji Wahyudi Lilik Dwi Prasetio Lisda Yuliani Damayanti Lusyana Sucitra Ma'ruf Hafidz Marwani R Marwani R Ma’ruf Hafidz Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan Mohammad Arif Mohammad Arif Muh Akbar Ismail Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Rizal Muh. Wahyu Zhadiq S Muhamamd Syarief Nuh Muhammad Aksa Ansar Muhammad Elis Winandar Muhammad Irvan Muhammad Isrul Muhammad Jasardi Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Mustandar Mustandar Nasrullah Nasrullah Nur Alfisyahrin Muhlis Nur Fadhilah M Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurindah Asliana Nurul Qamar Nurul Zahdina Ridwan Ridwan Risdesenta Gafaldi Sahar Riskadewi Riskadewi Rizky Amelia Romi Sunggara Sahani Sahani Said Sampara Saiful Saiful Salle Salle Sardinata Sardinata Sirajuddin Sirajuddin Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sitti Ulfah Sri Widayati St Ulfah Sudarto Sudarto Sufirman Rahman Sukma Sutiawati Sutiawati Syafaruddin Bani Syamsuddin Pasamai Syamsuddin Syamsuddin Syarifuddin Syarifuddin Wahyudy Falarungi Wahyuningsih Wahyuningsih Welfrick Krisyana Ambarita Welly Abdillah Widya Indriani Wirfa Prasuci Yanto Musa Yuda Bosniawan H Zulfadhli Zulfadhli Zulfikar Miraj

Title

Found 98 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 98 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 98 Documents
Search