Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

11.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Rechtsidee Diponegoro Law Review Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Sovereign: International Journal of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Hambali Thalib

Faculty Of Law, Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2564187

Religion Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan Aswan Afandi; Hambali Thalib; Abdul Agis
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terlaksana kurang efektif, termasuk sarana non penal yang meliputi: upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula sarana penal melalui eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu kondisi kondusif yang sangat membantu penegakan hukum di masa akan datang. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya operasional kurang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia termasuk anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang mencukupi, biaya operasional serta sarana dan prasana pendukung kegiatan juga masih kurang tersedia dan memadai, wilayah hukum yang cukup luas, dan kesadaran masyarakat juga masih rendah dalam membantu pihak BNN menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. The purpose of this study are: 1) To find out and analyze the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, and 2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of narcotics distribution and abuse prevention in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province was implemented less effectively, including non-penal means which included: pre-emptive efforts, preventive measures, and repressive efforts that had been carried out by the police in the applicable laws and regulations. . Likewise, the means of punishment through the existence of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics as a conducive condition that greatly helps law enforcement in the future. Factors of legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, operational costs do not affect the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, due to limited human resources including members of the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, which are still insufficient, operational costs and facilities and supporting infrastructures for activities are also still lacking and adequate, a fairly wide legal area, and public awareness is also still low in helping the BNN to overcome the circulation and abuse of narcotics.

Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar Wahyudy Falarungi; Hambali Thalib; Syamsuddin Pasamai
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar. Metode Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian empiris. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar kurang efektif karena Penyidikan Pelanggaran merek adalah merupakan Delik Aduan sehingga terkadang pemilik merek enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana Penjualan Produk Pakaian merek Palsu tersebut. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Struktur hukum, budaya hukum serta kesadaran hukum masyarakat. The purpose of this study was to determine and analyze the extent of law enforcement against the sale of fake brand clothing in the Makassar City Senteral Market and to find out and analyze the factors that influence Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market. This research method, if seen its type, is empirical research. The results of the study illustrate that Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market is less effective because the Investigation of Brand Violations is a complaint of complaint so that som.etimes brand owners are reluctant to report criminal acts of Sale of Counterfeit Brand Clothing Products. And the factors that influence it are the legal structure, legal culture and legal awareness of the community

Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional Welly Abdillah; Hambali Thalib; Mulyati Pawennei
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan penangkapan tersangka narkotika yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 75 Jo.Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narkotika adalh 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum acaranya dalam hal batas waktu penangkapan yaitu 1x24 jam. Implikasi hukum terkait kewenangan penangkapan tersangka tindak pidana narkotika oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN memunculkan terjadinya ketidakpastian hukum, terjadinyan perbedaan penafsiran dan tumpang tindihnya kewenangan penangkapan. The research objective is to analyze the authority to arrest narcotics suspects carried out by Polri investigators and the National Narcotics Agency (BNN). This research method uses normative juridical research type. The results of this study indicate that the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri Investigators and BNN Investigators uses a different legal basis, namely BNN investigators use Article 75 Jo. 35 of 2009 concerning Narcotics which states that the time limit for arresting narcotics crimes is 3x24 hours. Meanwhile, Polri investigators use the Criminal Procedure Code as the legal basis for their procedure in terms of the arrest time limit, which is 1x24 hours. The legal implications related to the authority to arrest suspects in narcotics crimes by Polri investigators and BNN investigators lead to legal uncertainty, differences in interpretation and overlapping arrest powers.

Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa Lilik Dwi Prasetio; Hambali Thalib; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, serta untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dalam penyelesaian tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, dimana Kejaksaan Negeri Sungguminasa merupakan gerbang wilayah selatan Propinsi Sulawesi Selatan yang rawan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada undang-undang Tindak Pidana Korupsi beberapa undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Faktor yang berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu aturan normaif yang begitu lemah. The purpose of this research is to find out and analyze the process of investigating criminal acts of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office, and to determine the factors that influence the resolution of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office. This research was conducted at the Sungguminasa District Attorney's Office, where the Sungguminasa District Attorney's Office is the southern region of South Sulawesi Province which is prone to corruption. Based on the results of research into the investigation of corruption in the Sungguminasa Public Prosecutor's Office, which is conducting an investigation of corruption as stipulated in the Corruption Crime Act, several laws relating to corruption. The influential factor in the investigation of corruption in the Sungguminasa District Attorney's Office is the weak normative rules.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika Indra Waspada Yuda; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana perncucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika; mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika adalah menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi, Penggunaan money changer, mengaburkan asal usul sumber dana, pembelian asset atau barang-barang mewah, pertukaran barang, pengiriman atau transfer dana secara illegal, penggunaan identitas pihak ketiga, dan penggunaan identitas palsu, dan pencucian uang melalui perjudian. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkotika dan juga Penyidik Polri. Berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian RI, sehingga ketika pihak kejaksaaan yang juga mempunyai kewenangan penyidikan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, karena di dalam Undang-undang TPPU belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang. The purpose of this study is to: find out and analyze the modus operandi of money laundering crimes originating from narcotics crime; know and analyze the efforts of law enforcement officials in uncovering money laundering crimes originating from narcotics crimes. This research method uses the type of normative legal research. The results of this study indicate that the modus operandi of money laundering originating from narcotics crime is avoiding reporting by splitting transactions, using money changers, obscuring the origin of sources of funds, purchasing assets or luxury goods, exchanging goods, sending or transferring illegal funds, the use of third party identities, and the use of fake identities, and money laundering through gambling. The law enforcement of the crime of money laundering originating from narcotics crimes is carried out by BNN because of the crime of money laundering originating from narcotics and also the National Police Investigator. Under the current TPPU Law, TPPU investigations are only carried out by the Indonesian Police, so that when the prosecutor who also has the authority to investigate found the flow of funds that meet the elements of money laundering, because in the TPPU Law there are no provisions governing the authority of investigators criminal origin against the investigation of the crime of money laundering

Tindakan Forum Massa Dalam Menghakimi Pencuri Hewan Ternak Di Kabupaten Jeneponto Sahani Sahani; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto, Data penelitian ini diperoleh melalui angket, wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan uji persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab adanya tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak di Kabupaten Jeneponto adalah agar pelaku pencurian tidak melakukan pencurian lagi, anggota masyarakat bertindak untuk membuat jera para pelaku pencurian. Adanya sebagian anggota masyarakat yang kurang mempercayai lagi upaya hukum pihak kepolisian, karena ikut-ikutan untuk menghindari adanya tudingan kerjasama dengan pelaku pencurian hewan ternak. Pencurian hewan ternak sudah sangat meresahkan masyarakat. Status hukum tindakan forum massa menghakimi pelaku pencurian hewan ternak bertentangan dengan hukum materil yaitu dengan adanya tindakan massa yang menghakimi terduga dengan cara menganiaya sampai meninggal dunia bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni melanggar hukum materil terutama Pasal 363 KUHP dengan pidana paling lama tujuh tahun dan juga melanggar hak asasi manusia. Bertentangan dengan Hukum Formil, yaitu menjatuhkan hukuman tanpa melalui prosedur peradilan. This Researh intents to know and to analyse several factors that caused the action of mass forum in passing judgment on steling domestic animal in regency Jeneponto, The data of this research is got by inquiry, interview and observation. The data is analysed qualitatively and quantitatively by prentation test. The result of the researsh indicates that the factor which causes the exixtence of the mass forum action which passing judgment. The agent of stealing domestic animal in Jeneponto regency is in oeder that the agent of stealing doesn’t do stealing again. Some of existence society member who doesn’t believe again to the police’s side law effort. Because they take a part to avoide the existence of cooperation accusation with the agent of stealing domestic animal steling domestic animal has caused societies nervousness. The law atatus of mass forum action. In passing judgment the agent of stealing domestic animal contradics eiyh the material law, namely by yhe axistence mass action that judges the suspect by torturing till he or she dead contradicts with the valid law namely collide with the material law. Especially section 363 KUHP. He or she is only got pinishment at least 7 years and also collide human right. Contradiction with formal law means giving punishment without judicature prosedur.

Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis Alief Sugiarto; Hambali Thalib; Said Sampara
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana di bidang medis saat ini. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan perlindungan hukum pidana yang ideal terhadap korban tindak pidana di bidang medis yang akan datang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian Pustaka, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Yurisprudensi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana bidang medis dalam hukum pidana positif di Indonesia saat ini dilakukan dengan mengenakan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan KUH Pidana, UU No. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga UU. No. 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku, ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan baik dalam perumusan tindak pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, serta perumusan pidana dan pemidanaannya. (2) Mengenai kebijakan hukum yang akan datang yaitu kebijakan hukum Melalui kebijakan reformulasi dan reorientasi perundang-undangan pidana bidang kesehatan dan praktek kedokteran yang tentunya dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban malpraktik karena kelalaian dokter sebagai upaya atau bentuk penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran di Indonesia. This research is conducting aimed at: (1) To find out and analyze the policy of criminal law protection for victims of criminal acts in the medical field at this time. (2) To find out and examine an ideal criminal law protection policy for victims of criminal acts in the upcoming medical area. This study uses primary data by conducting a literature review, namely the Criminal Code (KUHP), Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 32 of 2004 concerning Medical Practices, Jurisprudence.The results of this study indicate that: (1) The policy of legal protection for victims of medical crimes in positive criminal Law in Indonesia is currently carried out by imposing sanctions for criminal offenses based on the Criminal Code, Law No. No. 36 of 2009 concerning Health, also the Law. No. 29 of 2004, regarding Medical Practice and supporting regulations that apply, it turns out that in its implementation, there are still weaknesses both in the formulation of criminal acts, the wording of criminal liability, as well as the formulation of illegal and criminal penalties. (2) Regarding future legal policies, namely legal policies. Through reformulation policies and reorientation of criminal laws in the field of Health and medical practice, which certainly can provide legal certainty and legal protection for victims of malpractice due to doctor's negligence as an effort or form of medical malpractice crime prevention. In Indonesia.

Tindak Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan di Tingkat Penyidikan: Studi di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar Gunawan Hardi; Hambali Thalib; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan mengetahui tindak lanjut laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di penyidik, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tindak lanjut laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di penyidik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan, bahan pustaka, dan penerapan pada peristiwa hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerusan laporan hasil analisis PPATK kepada penyidik belum optimal karena adanya perbedaan signifikan antara jumlah penerusan dan tindak lanjut laporan hasil analisis oleh penyidik. Bentuk tindak lanjut laporan hasil analisis PPATK di Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu dengan terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan telaah serta pengumpulan bukti permulaan yang cukup. This study aims to find out and understand the follow-up actions of the analysis of the Financial Transaction Analysis and Report Center (PPATK) at the stage of investigation; The Research was conducted as an empirical normative study. It used regulations, other written materials, and the implementation in legal cases as the objects of study. The results reveal that, the forwarding of the result of PPATK Analysis to investigators is not optimal yet. There is a significant difference between the total number of forwarding and the number of investigator’s follow-up actions. Police institution and Anti-Corruption Commission conducted follow-up actions in the forms of analysis and the collection of sufficient evidences.

Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Dana Desa: Studi Desa Tinggimae Ardian Dirgantara; Hambali Thalib; Said Sampara
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten gowa tepatnya di Kepolisian Resor Gowa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada Dana Desa terhadap putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks dan Putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks terhadap masing-masing terdakwa dengan putusan 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan pidana penjara dan denda Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan putusan yang tidak efektif. Dikarenakan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime), terdakwa sepatutnya dihukum seberat-beratnya. Dianjurkan untuk memiskinkan terdakwa dengan mengambil seluruh property agar mereka dan yang lainnya, harus mempertimbangkan sebelum melakukan hal serupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum yang sangat berpengaruh terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. This research aims to analyze and determine the Effectiveness of Conviction in the corruption of Village Funds and the factors influencing the effectiveness of conviction in the corruption of village funds. This research was conducted in the jurisdiction of Gowa District precisely in Gowa District Police. The results of this study reveal that the effectiveness of convictions in the corruption of village funds against the verdict Number: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. MKS and Verdict Number: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. MKS against each defendant with a verdict of 1 (One) year 10 (Ten) months imprisonment and a fine of Rp50,000,000,00 (Fifty Million Rupiah) is an ineffective verdict. This is because the crime of corruption is an extraordinary crime, the defendant should be sentenced as severely as possible. Impoverishing him/her by taking his entire property is advised so that they, and others, will have to ponder into consideration before doing a similar action. Factors that are affecting the effectiveness of convictions in the corruption of village funds are legal substance factors, legal structure factors, and cultural factors that have a profound effect on the funding corruption crimes in village funds.

Efektivitas Pemecahan Masalah (Problem solving) Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana Sirajuddin Sirajuddin; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemecahan masalah (problem solving) dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemecahan Masalah (Problem solving) oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah dengan metode Pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone masih kurang efektif sebagai sarana penyelesaian masalah yang dialami masyarakat. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemecahan masalah (problem solving) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penanganan pelanggaran hukum pidana di kabupaten bone adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat serta faktor sarana dan prasarana. This study aims to analyze and explain the effectiveness of problem solving by bhabinkamtibmas in handling criminal law violations and factors that influence problem solving by Bhabinkamtibmas in handling criminal law violations in Bone Regency. The research method used is the empirical juridical method. The research results show that dispute resolution with problem solving method conducted by Bhabinkamtibmas in handling violations of criminal law in bone district still less effective as a means of dispute resolution experienced by the public, other than factors that influence problem solving by Bhabinkamtibmas in handling criminal law violations in Bone districts are legal substance factors, legal structure factors, community legal awareness factors, community legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Co-Authors A. Azheila Mahadewi A. Dewi Vitasari A. Muin Fahmal A. Nurlatifah Abdul Agis Abdul Haris Semendawai Abdul Qahar Abdul Qahar Afrizal Rinjani Samudra Arsad Agus Agus Agussalim A. Gadjong Ahmad Ahmad Ahmad Ramadhan Ahyuni Yunus Akbar Ainur Ramadhan Alief Sugiarto Amelia Ramadani Amirullah Amirullah Amrul Muhsin K Andi Ayu Ramdayani Andi Darmawansya TL Andi Fajar Agusnawan Andi Haerani Andi Jusriadi S Andi Muhammad Alqadri Syarif Andi Muhammad Syahruddin Rum Andi Mulawarman Andi Nurul Asmi Anggreany Arief Ardian Dirgantara Arfah Tenri Ulan Arifyansyah Nur Askari Razak Aswan Afandi Aswar Said Azwad Rachmat Hambali Azwad Rachmat Hambali Baharuddin Badaru Basmiana Basmiana Budiman Budiman Buyung Ferdiansyah Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Dimas Rahmat Julianto Eka Meylani Nur Chasanah Erwin Barabba Faisal Dahlan Fakhrul Fuad Farids Dhestarastra Musa Fitri Matrika Gunawan Hardi Hadijah Augiri Hamza Baharuddin Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hardianto Djanggih Hariadi Cakti Haris Dwi Wibowo Hasbuddin Khalid Herman Herman Hery Kurniawan Sjukur Hurrya Musdalifah Supardi Ikbal Sahardian Ilham Abbas Ilham Sabaruddin Indra Waspada Yuda Isnaeni Ardan Ita Ayu Lestari Jabbar Jabbar Jardianto Jabir Jeanne Sumeisey Kamal Hidjaz Kamri Ahmad Kasmawati Saleh Kelaesar Anna Hasanah Lapae Khomaini Khomaini La Ode Husen Lauddin Marsuni Lenardo Panji Wahyudi Lilik Dwi Prasetio Lisda Yuliani Damayanti Lusyana Sucitra Ma'ruf Hafidz Marwani R Marwani R Ma’ruf Hafidz Michael Darmawan Sagitta Pongsitanan Mohammad Arif Mohammad Arif Muh Akbar Ismail Muh. Asrul Haq Sultan Muh. Rizal Muh. Wahyu Zhadiq S Muhamamd Syarief Nuh Muhammad Aksa Ansar Muhammad Elis Winandar Muhammad Irvan Muhammad Isrul Muhammad Jasardi Muhammad Rinaldy Bima Mulyati Pawennei Mulyati Pawennei Mustandar Mustandar Nasrullah Nasrullah Nur Alfisyahrin Muhlis Nur Fadhilah M Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaseleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nur Fadhillah Mappaselleng Nurindah Asliana Nurul Qamar Nurul Zahdina Ridwan Ridwan Risdesenta Gafaldi Sahar Riskadewi Riskadewi Rizky Amelia Romi Sunggara Sahani Sahani Said Sampara Saiful Saiful Salle Salle Sardinata Sardinata Sirajuddin Sirajuddin Sitti Arkanul Pascahyati Rahim Sitti Ulfah Sri Widayati St Ulfah Sudarto Sudarto Sufirman Rahman Sukma Sutiawati Sutiawati Syafaruddin Bani Syamsuddin Pasamai Syamsuddin Syamsuddin Syarifuddin Syarifuddin Wahyudy Falarungi Wahyuningsih Wahyuningsih Welfrick Krisyana Ambarita Welly Abdillah Widya Indriani Wirfa Prasuci Yanto Musa Yuda Bosniawan H Zulfadhli Zulfadhli Zulfikar Miraj

Title

Found 98 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 98 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 98 Documents
Search