This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki
Liza erwina
Unknown Affiliation

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Dt Ananda Farkhie; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.217 KB)

Abstract

ABSTRAK Dt Ananda Farkhie* Liza Erwina** Marlina*** Lembaga pemasyarakatan sering disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Wanita dalah sosok yang harus dilindungi dan harus dihormati serta diperhatikan dan dipertimbangkan untuk masa yang akan datang. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana  adalah sebuah upaya untuk menajdikan narapidana tersebut menjadi manusia seutuhnya. Sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan, sudah selayaknya mendapatkan sebuah pembinaan yang berbeda dengan narapidana pada umumnya dan  mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berpendidikan, berkarakter dan berkualitas. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dna penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan skripsi ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilakuakn terhadap data primer,sekunder dan tersier berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku sehingga data-data tersebut menajdi tolak ukur dan menjadi acuan. Pelaksanaan pembinaaan dengan sistem pemasyarakatan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta Medan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana dijelaskan hanya kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami oleh narapidana, semua hak-haknya harus terpenuhi layak manusia pada umumnya.dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur tentang hak-hak narapidana dalam pasal 14. Dalam pelaksanaan pelaksanaan hak-hak narapidana wanita yang dilakukan di Lembaga Pemasyarkatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta Medan sudah dilaksanakan dalam hal proses pembinaan, akan tetapi dalam prosesnya sudah dilakukan secara maksimal namun dalam pelaksanaanya ditemukan hal yang menjadi kendala  sehingga proses yang dilakukan terhambat dan ada juga hal yang mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana dalam proses pembinaan yang berlangsung. *           Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **         Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana               , FaklutasHukumUniversitas Sumatera Utara ***        Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana,             Faklutas HukumUniversitas Sumatera Utara    
PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PENCURIAN (STUDI KASUS NO.51/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN DAN NO.39/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN) Andri Afriansyah; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.143 KB)

Abstract

ABSTRAK Andri Afriansyah * Liza Erwina (Pembimbing I)** Marlina(Pembimbing II)***[1] Anak yang berhadapan dengan hukum, konsep pemdekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak, keadilan restoratif setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan  dari proses hukum formal karena belum dianggap secara fisik dan psikis serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatan didepan hukum.Adapun yang menjadi permasalahan adalah Pertama bagaimana pengaturan  yang terkait dalam pelaksanaan diversi dalam sistem hukum di indonesia baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan di Pengadilan?, Kedua bagaiman Peran penegak hukum  dalam pelaksanaan diversi pada peradilan pidana anak?, Ketiga, Bagaimana Implementasi kasus  tindak pidana narkotika dan pencurian studi kasus NO.51/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN,DAN,NO.39/PID.SUS.ANAK/2017/PN/MDN?Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis normatif , Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data skuder dari studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada informan.Hasil penelitian, bahwa proses peradilan pidana anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Polsek Medan Baru, Kejaksaan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Medan masih belum maksimal melaksanakan prosedur dan tata cara  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.Pelaksanaan konsep diversi pada proses peradilan anak di Kepolisian Polsek Medan Baru, Kejaksaan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Medan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.Sehubungan dengan itu, maka saran yang saya berikan antara lain bahwa perlindungan terhadap perkara anak harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena anak merupakan masa depan bangsa dan negara ini. Hendaknya pemerintah ikut membantu dalam pembayaran ganti rugi jika si pelaku tidak bisa membayar ganti rugi sehingga pelaku dapat dikembalikan kepada orang *MahasiswaDepartemenHukumPidanaFakultasHukum USU ** DosenPembimbing I /SekreatarisDepartemenHukumPidanaFakultasHukumUsu/StafPengajarDepartemenHukumPidanaFakultasHukum USU *** DosenPembimbing II/ StafPengajarDepartemenHukumPidanaFakultasHukum USU