Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NO. 294/PID.SUS/2015/PN-MEDAN) Kriskilla Lumban; Liza Erwina; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.185 KB)

ABSTRAK KriskillaLumbanTobing[1] Liza Erwina** Mohammad Ekaputra*** Skripsi ini berbicara mengenai tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Biasanya tindak pidana penganiayaan ini paling sering dilakukan rumahtanggadenganmelakukanberbagaikekerasanbaikfisik, psikisdan lain sebagainya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalahBagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP danBagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan PutusanNo.294/PID.SUS/2015/PN-Medan. Penelitianinibertujuanuntukmengetahui pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan menurut KUHP dan konsep KUHPdanuntukmengetahuibagaimanapertanggungjawabanpidanaterhadappelakutindakpidanapenganiayaanberdasarkanPutusanNo.294/PID.SUS/2015/PN-Medan. Adapun hasildaripenelitian yang dilakukan, diperolehkesimpulan Penganiayaan mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka (letsel) pada tubuh orang lain. Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (misdrijven tegen het lijf) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Bahwa, penjatuhanhukuman yang diterapkanMajelis Hakim terhadapterdakwa Kiki Andikatidaklahmencerminkankeadilansebab, hakim tidakmempertimbangkanhal-hal yang memberatkanperbuatanterdakwayaitudenganmengingatkorbanadalahperempuan. [1]Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 Dearman Saragih; Liza Erwina; marlina marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (701.286 KB)

ABSTRAKSI Dearman Saragih*1 Liza Erwina** Marlina*** Anak tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam hal apapun, yang selalu harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak, khususnya ketika anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Permasalahan yang diambil dari latar belakang tersebut adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan serta hambatan dan upaya kepolisian dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tertuang dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak pada KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhdap anak di Kota Medan adalah faktor internal: riwayat pelecehan seksual masa lalu pelaku, benci terhadap anak-anak, kelainan seksual dari pelaku; dan faktor eksternal: keluarga yang tidak harmonis, pengawasan yang kurang pada anak, penggunaan media yang tidak terkontrol, bentuk permainan yang menyimpang, pendidikan seksual yang tidak tepat, pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan moral dan agama. Upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual terdiri dari upaya preventif dan represif. Adapun hambatan Polrestabes Medan dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah korban tidak dan kurang cepat melapor, jumlah penyidik UPPA Polrestabes Medan kurang, anak sulit dimintai keterangan, pelaku cenderung dilindungi keluarganya. * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KEDUDUKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENGENAI STRICT LIABILITY TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN/ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (PUTUSAN PT. PALEMBANG NOMOR: 51/PDT/2016/PT. IRENE CRISTNA SILALAHI; Liza Erwina; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1176.579 KB)

ABSTRAKSI Liza Erwina * Mahmud Mulyadi ** Irene Cristna Silalahi *** Maraknya kasus pembakaran hutan dan lahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tercemar atau rusaknya lingkungan hidup, terlebih lagi ketika kebakaran tersebut terjadi di areal konsesi perusahaan. Salah satu kasusnya adalah pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal konsesi PT. Bumi Mekar Hijau, Palembang. Akibat dari pembakaran tersebut, terjadi kerusakan komposisi tanah gambut dan tidak hanya itu masyarakat luas bahkan negara juga menderita kerugian akibat asap pembakaran yang mengepul dan menyebar ke berbagai tempat. Munculnya teori pertanggungjawaban mutlak atau strict liability menjadi solusi dalam menjerat pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan, ketika unsur kesalahan menjadi penghambat pelaku korporasi untuk dapat dipidana. Skripsi ini berjudul “Kedudukan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengenai Strict Liability Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup (Putusan Pt. Palembang Nomor: 51/Pdt/2016/Pt.Plg).” Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan asas pertanggung jawaban mutlak atau Strict Liability di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius dan menganalisis penerapan asas pertanggung jawaban mutlak atau Strict Liability terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 51/PDT/2016/PT.PLG. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil analisis atas jawaban dari permasalahan diatas Pertama bahwa asas pertanggungjawaban mutlak atau strict liability dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya dapat diterapkan dalam kasus Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) namun juga dapat diterapkan bagi kegiatan yang menimbulkan ancaman serius seperti halnya pembakaran hutan dan lahan. Kedua menganalisis mengenai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditemukan adanya nuansa pidana ketika dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan adalah masyarakat luas seperti halnya pembakaran hutan yang terjadi di areal konsesi PT. Bumi Mekar Hijau. Kata Kunci: Pembakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Mutlak atau Strict Liability, Ancaman Serius, Masyarakat * Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI ANAK MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg) Vebri Rahmadani; Liza Erwina; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.691 KB)

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI ANAK MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg) Vebri Rahmadani[1] Liza Erwina[2] Rafiqoh Lubis[3] Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ABSTRAK Saat ini, perkembangan iptek seperti halnya internet (interconnected computer network) sangat menunjang profesi dan pekerjaan setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dalam waktu singkat. Sebaliknya, internet juga dapat merugikan kepentingan orang lain. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju, maka media sosialpun ikut tumbuh dengan pesat. Facebook merupakan salah satu bentuk perkembangan dari media sosial. Dengan meningkatnya pengguna facebook maka ada banyak yang memanfaatkan situs jejaring sosial ini untuk berbagai tujuan, ada yang untuk tujuan positif, ada pula yang menggunakannya sebagai “ladang cybercrime”. Sering kali anak yang dijadikan sasaran bagi kejahatan ini. Mudahnya akses terhadap konten pornografi dinilai menjadi salah satu penyebab utama kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat. Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana perkembangan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia dan bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyebaran pornografi anak melalui jejaring sosial facebook. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Perkembangan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia dimulai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang, lalu lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transasksi Elektronik. Perkara yang dibahas dalam skripsi ini adalah putusan pengadilan negeri No.248/Pid.Sus/2017/PN.Trg yang merupakan kasus mengenai penyebaran pornografi anak melalui status jejaring sosial facebook. Hakim dalam menjatuhkan putusan dianggap belum tepat, karena hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yan telah dijalani Terdakwa, yang seharusnya dapat dihukum lebih berat lagi apabila menggunakan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi, yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. [1]Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2]Dosen Pembimbing I [3]Dosen Pembimbing II

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS POLRES TOBASA) Lino Sibarani; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.206 KB)

ABSTRAK *) Lino F Sibarani **) Liza Erwina, S.H.,M.Hum ***) Alwan, S.H.,M.Hum Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor. Penadahan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang perlu dicegah dan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, Polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana kebijakan dan peran Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penadahan, dan hambatan yang dihadapi Polisi dalam penanggulangan tindak pidana penadahan. Metode dalam penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian di lapangan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor wilayah Tobasa. Sumber data yaitu data primer, data sekunder, data tersier. Metode pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penadahan itu dapat dilakukan melalui upaya penal (sarana hukum pidana) maupun upaya non-penal (sarana di luar hukum pidana). Adapun hambatan yang dihadapi Polres Tobasa dalam penanggulangan tindak pidana penadahn itu terdapat pada substansi hukum, stuktur hukum, dan pada budaya hukum. *) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGUNDUHAN PORNOGRAFI Maslon Ambarita; Liza Erwina; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (981.179 KB)

MaslonAmbarita* Liza Erwina** Mahmud Mulyadi *** Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Pornografi di dunia maya (cyberporn) secara yuridis normatif memiliki beberapa aspek hukum pidana seperti pembuatan, penawaran jasa pornografi, pengunduhan dan pendistribusian file pornografi. Menurut pornography statistics Indonesia adalah negara pengunduh file pornografi terbersar di dunia. keadaan ini tentunya perlu direspon dengan kebijakan hukum yang tepat. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai kriminalisasi pengunduhan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi pustaka. Bahan hukum utama yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan lainnya. Untuk mendukung bahan hukum tersebut, juga dipergunakan bahan hukum sekunder dan berupa buku, jurnal, kamus, internet dan sebagainya. Hasil penelitian ini berupa kesimpulan bahwa cyberporn di Indonesia telah berkembang sangat pesat dan kriminalisasi pengunduhan pornografi yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah bagian dari politik hukum pidana terhadap perkembangan cyberporn. namun dalam perjalananya kriminalisasi ini tidak berjalan efektif karena pemilik file pornografi untuk kepentingan pribadi dan menonton pornografi secara hukum tidak dapat pidana. disamping itu penegak hukum belum terlalu serius dalam menindak pengunduh pornografi. Kata Kunci : Kriminalisi, Pengunduhan, Pornografi. *Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **Pembimbing I, StafPengajar Departemen Hukum PidanaFakultas Hukum USU ***Pembimbing II, StafPengajar Departemen Hukum PidanaFakultas Hukum USU

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Analisis Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr) Yessi Grenia Batu Bara; Liza Erwina; Mohammad EkaPutra
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 3 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.922 KB)

ABSTRAK Yessi Grenia Batubara* Liza Erwina** Mohammad Ekaputra*** Anak adalah merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-citaperjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khususyang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Lemahnya kemampuan anak menjadikannya sebagai korban kejahatan terutama kejahatan seksual dan juga banyak ancaman-ancaman lain yang dapat terjadi kepada anak. Untuk itulah anak diberikan perlindungan oleh negara secara tegas dengan mengoptimalkan undang-undang perlindungan anak. Tetapi pada kenyataanya dalam penerapan penegakan hukum pidana bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual masih belum optimal. Terbukti dengan meningkatnya angka kejahatan terhadap anak dari tahun ke tahun, bahkanpeningkatantersebutsetengahnyamengenaikejahatanseksualterhadapanak. Meningkatnyaangkakejahatanterhadapanakberbandinglurusdenganangkakejahatanseksualterhadapanak yang jugaturutsertameningkat.Maka semakin banyak pula anak yang mengalami penderitaan baik fisik, psikis maupun mental akibat kejahatan seksual. Yang jugatelah menimbulkan keresahan pada masyarakat luastentangkeamanananak-anakpadaperkembangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitianhukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan perlindungan anak, kejahatan seksual terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak di Indonesia. Materi penulisan skripsi ini diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak telah diatur secara lengkap, jelas, dan optimal yang diperbaharui sesuai kebutuhannya. Mulai dari diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Namun pada penerapan penegakan hukum terhadap perlindungan anak masih belum optimal. Pada penjatuhan sanksi pidana putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/PN.Pbr juga dipandang relatif ringan dan jugapertimbangandengankeputusan hakim tidak sinkron. Korbanjugatidakdiberikanperlindunganhukumsebagaianakkorbankejahatanseksual.Tentu saja anak korban kasus tersebut belum mendapatkan keadilan dan perlindungan yang kuat. Di Indonesia juga masih banyak anak korban kejahatan seksual yang belum mendapatkan perlindungan hukum dengan optimal. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Persetubuhan, Perlindungan Anak. * Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KEJAHATAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENEGAKAN HUKUM( Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige No:74/Pid.Sus. Hadi Projo Sinaga; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.605 KB)

ABSTRAK Hadi Projo Sinaga* Liza Erwina** Marlina*** Anak dalam proses pertumbuhannya dan pencarian jati dirinya, tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang sangat labil. Kejahatan anak perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena tidak mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa. Penerapan sistem peradilan pidana anak ini sudah selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi penegak hukum agar dapat mencari solusi demi mengurangi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul, untuk itu diperlukan suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, untuk itu lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Kejahatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan pemberatan dilihat dari perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hukum (studi putusan Pengadilan Negeri Balige no:74/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blg ) Skripsi ini memuat beberapa permasalahan yaitu mengenai BagaimanakahPerlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam proses peradilan pidana anak, Bagaimanakah Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Analisis putusan Hakim dalam Putusan No:74/ Pid.Sus Anak / 2015 / PN-Blg Jenis penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder melalui library research yakni dengan menggunakan penelitian data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan disetiap tahapan-tahapan mulai dari pemeriksaan baik di tahapan penyidikan,penuntutan, di tahap sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan tahap pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, adapun Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan upaya diversi dan keadilan restoratif. penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 belum diterapkan oleh seluruhnya penegak hukum. Seperti hal nya dalam putusan Putusan No:74/ Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN-Blg belum terimplementasikan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 11Tahun2012. Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 11 Tahun 2012, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLDA SUMUT DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 Joshua Pangestu; Liza Erwina; Nurmalawaty Nurmalawaty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.58 KB)

ABSTRAK Joshua Pangestu* Liza Erwina ** Nurmalawaty *** Skripsi ini mengenai tentang bagaimana upaya seorang penyidik dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga. Dalam rangka penanganan terhadap kekerasan yang kerab sekali terjadi di dalam ruang lingkup keluarga ini, terdapat aturan perundang-undangan untuk dapat menjadi payung hukum dan sumber keadilan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif dan normative, yaitu penelitian yang mempelajari berbagai aturan-aturan hukum maupun norma hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam skripsi. Dengan lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2004 membuat masyarakat semakin antusias untuk melaporkan suatu tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Undang-undang No 23 Tahun 2004 ini juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan penanganan dari pihak kepolisian maupun pelayan public lainnya yang sesuai dengan harkat martabat manusia. Pihak kepolisian sebagai pelayan publik menjadi sorotan utama dalam undang-undang KDRT, karena itu kepolisian membentuk suatu tim yang dinamakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang saat ini sudah ada di setiap kantor kepolisian baik itu berdasarkan provinsi,kota,maupun resort. Untuk daerah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara telah menambah personil mereka yaitu teruntuk khusus kepada polisi wanita menempati posisi lebih dominan dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Dengan argumentasi oleh Polda Sumatera Utara bahwa Polwan dapat lebih sabar dalam menangani kasus KDRT yang semakin meningkat setiap tahunnya. Karena itu Penyidik Polda Sumatera Utara ketika menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, akan selalu diupayakan dengan cara Mediasi, dengan harapan agar para korban dan pelaku dapat kembali rujuk dan membangun sebuah keluarga yang lebih harmonis,dan bahagia tanpa harus melalui jalur Persidangan yang akan membawa dampak lebih buruk terhadap keutuhan sebuah keluarga. *MahasiswaDepartemenHukumPidanaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, StafPengajarDepartemenPidanaFakultasHukumUniversitas SumateraUtara ***Pembimbing II, StafPengajarDepartemenPidanaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN-Stb) Ester Ronatiur Sitourus; Liza Erwina; Mohammad EkaPutra
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.83 KB)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Ester Ronatiur Sitorus * Liza Erwina ** M.Ekaputra *** Departemen Hukum Pidana,Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstrak Dalam penulisan Skripsi ini,Penulis membahas mengenai realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak serta pertanggungjawaban pidana anak terhadap pelaku pembunuhan berencana. Hal ini dilatarbelakangi dengan kejahatan terhadap nyawa ataupun pembunuhan yang menjadi kejahatan paling banyak dilakukan,bukan hanya orang dewasa,pelaku tindak pidana itu sendiripun sudah dilakukan oleh anak. Penulisan ini bertujuan untuk : mengetahui pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan berencana serta bagaimana pengaturan hukum tindak pidana terhadap Nyawa dan juga untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan pelaku anak sesuai Pasal 340 KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2015/PN-Stb. Permasalahan pokok dalam Penulisan ini merupakan bagian pokok dari Penegak Hukum,maka Pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum,terutama bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Berdasarkan hasil analisis,maka Penulis menyimpulkan bahwa sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa anak sesuai pasal 340 KUHP jo Pasal 81 Angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2015/PN-Stb. sudah tepat. Dimana mengingat terdakwa yang masih tergolong anak,dengan sanksi pidana penjara selama 10 tahun. Putusan itu diperkuat berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa,alat bukti serta berbagai pertimbangan Hakim. Dan terdakwa anak juga dianggap sehat jasmani maupun rohani,tidak terdapat gangguan mental sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana,Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search