Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 579/Pid.Sus/2013/PN.DPS) Meirita Pakpahan; Liza Erwina; M.Eka Putra
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.094 KB)

ABSTRAKSI Meirita Pakpahan * Liza Erwina, S.H., M.Hum** Dr. Mohammad Ekaputra, S.H., M.Hum*** Skripsi ini berbicara mengenai kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak, faktor-faktor apakah yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mewawancarai instansi pemerintah terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian pengguna jalan, ketidaklaiakan kendaraan, ketidaklaiakan jalan dan lingkungan/geografis (alam) suatu wilayah. Faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Medan adalah disebabkan karena sikap pengemudi yang tidak tertib. Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan dilakukan pihak Kepolisian dengan melakukan penanggulangan secara prefentif dan represif. Pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Harus dilakukan pula evaluasi substansi hukum terhadap Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai perdamaian yang tidak menggugurkan penuntutan. Hal ini bersifat merugikan terhadap anak pelaku kejahatan sebagaimana asas yang dianut di Indonesia bahwa ancaman pidana hanya diterapkan kepada anak sebagai upaya terakhir, dan apabila masih dapat dilakukan upaya lain maka hal tersebut dapat ditiadakan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS Rizki Prananda; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.846 KB)

ABSTRAK Rizki Prananda Tambunan *) Liza Erwina, SH. M.Hum **) Alwan, SH. M.Hum ***) Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas merupakan sebuah penulisan mengenai restorative justice dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Yang mana merupakan bagaimana saja faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, konsep pemidanaan berupa restorative justice dapat diterapkan dan peraturan mengenai pelaku tindak pidana lalu lintas. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah unsur-unsur sistem transportasi antara lain: manusia, kendaraan, jalan serta lingkungannya. Upaya pencegahan kecelakaan dilakukan dengan upaya geometri jalan dan upaya pengaturan lingkungan. Upaya penanganan geometri dilakukan dengan peningkatan kapasitas jalan, yaitu penghilangan jalur lambat menjadi jalur utama. Sedangkan penanganan lingkungan dilakukan dengan peningkatan sarana komunikasi berupa telepon, faksimail dan pos, pengaturan manusia, faktor kendaraan dan perlengkapan prasarana jalan. Sedangkan itu peraturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap si pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat suatu metode penyelesaian perkara pidana dalam kecelakaan lalu lintas yaitu metode perdamaian. Didalam perdamaian baik korban maupun pelaku diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman. Restorative justice atau sering diterjemahkan dalam keadilan restorative merupakan suatu metode pendekatan yang dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Bahwasanya faktor manusia merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi kecelakaan lalu lintas serta peraturan baik di KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas sudah cukup jelas bagaimana peraturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan dikenakan sanksi.

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PEMATANG SIANTAR) Ramadan Ramadan; Edi Warman; Liza Erwina
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.542 KB)

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PEMATANG SIANTAR) RAMADAN Prof.Dr.Ediwarman,SH,M.HUM Liza Erwina,SH,M.HUM Abstrak Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah lama disosialisasikan, tetapi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana seperti halnya dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum kecelakaan berlalu lintas sebagai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian pada orang lain? Bagaimana peranan kepolisian dalam penyidikan kasus kecelakaan berlalu lintas yang menyebabkan kematian? Bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi kasus kecelakaan berlalu lintas yang menyebabkan kematian? Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (studi kasus di Polresta Pematang Siantar). Metode dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual. Materi penelitian diambil dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Peran kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban yaitu dengan memproses laporan/informasi, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan permintaan visum et repertum, membuat berita acara pemeriksaan di TKP dengan melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan barang bukti, pemberkasan perkara. Upaya yang dilakukan polisi untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas yaitu dengan cara penal dan non penal. Pihak kepolisian segera mendatangi lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas sehingga segera mendapatkan barang bukti dan saksi-saksi yang akan mempermudah dalam proses penyusunan berkas perkara.

TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL BERUPA SODOMI DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL (ANALISIS JURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN) Arief Hidayat; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.894 KB)

ABSTRAKSI Arief Fahriadi Penyimpangan Seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini dengan jalan yang tidak wajar salah satunya adalah sodomi, sodomi ialah penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus. Penulis pada skripsi ini mengemukakan permasalahan yang terdapat dalam sodomi yaitu faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual berupa sodomi ditinjau dari psikologi kriminil, bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi ditinjau dari psikologi kriminil serta bagaimana penerapan sanksi terhadap 4 Putusan Pengadilan Negeri medan di dalam kasus penyimpangan seksual berupa sodomi. Dari ketiga pokok permasalahan tersebut dapat diketahui bagaimana cara agar dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan seksual seperti sodomi, hal ini dilakukan agar orang-orang yang kita sayangi seperti anak, saudara bahkan teman dapat kita lindungi dari perilaku kejahatan seksual yang kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis 4 Putusan Pengadilan Negeri Medan mengenai kasus sodomi, dimana pelakunya terdiri atas 2 orang dewasa dan 2 orang anak yang masih dibawah umur. Selanjutnya ialah menganalisa putusan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang didalamnya melihat apakah dakwaan sesuai dengan putusan serta fakta hukum yang ada kemudian ditambah analisis perspektif perlindungan terhadap anak dan juga mengenai pengadilan anak yang mengatur tentang tata cara persidangan yang dilalui oleh anak pelaku tindak kejahatan. data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian hukum primer diantaranya adalah KUHP, Perpu, serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian, serta analisa hasil memakai analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sodomi ialah suatu penyimpangan seksual yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pada orang dewasa sodomi dipengaruhi oleh kelainan seksual, pengaruh sosial atau pergaulan serta pernah menjadi korban sodomi sewaktu kecil sedangkan pada anak-anak, sodomi terjadi akibat menonton VCD Porno serta pernah disodomi.

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERBANKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN.) Ahmad Fadly; Liza Erwina; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2015)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.593 KB)

ABSTRAK KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERBANKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN.) AHMAD FADLY[1] LIZA ERWINA,SH.,M.Hum[2] Dr.MAHMUD MULYADI,SH.,M,Hum[3] Study of law toward corruption in banking world is a normatif study when bank staff abuses authority in a banking company could be had done corruption. In case of prudential banking in which regulated law no. 10 year 1998 about banking stating how the regulations rule the bank staff commiting to corruption by violating or disobeying the stages of rule conduct. The regulation about corruption in terms of banking requires understandings about 2 special laws which law no. 31 year 1999 Jo. Law no. 20 year 2001 and law no. 7 year 1992 jo. Law no. 10 year 1998. Corruption and banking commited crime also requires a common ground in which needed to decide whether and corruption crime or banking crime. Relating to the abuse of profession conducted by a bank staff includes corruption crime or banking crime also the appliance of lex specialis sistematic derogate lex generalis principles in which a case regulated by two laws. In order to comprehend a banking related corruption, we need to understand the case standing in verdict no. 79/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN. therefore we could analyse it legally. Accoring to normative research there is no corruption commited violance conducted by the staff of BNI SKM Medan which caused a loss during the periode of time. According to the descriptions above, the objective of corrption related study of law in banking is to build law priciples on when an individual is corruption allleged and to comprehend conducts of law comprised in a verdict. [1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2] Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [3] Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) Ismail Ginting; Liza Erwina; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2015)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.278 KB)

ABSTRAKSI Ismail Ginting* Liza Erwina, SH. M.Hum** Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum*** Masalah perdagangan manusia (Human Trafficking) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia (human trafficking ) berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebab-sebab terjadinya kejahatan dilihat dari perspektif kriminologi dan kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Secara garis besar teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan dapat dibagi dalam empat perpekstif, yaitu: Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik (Biologis Kriminal), dari faktor Psikologis (Psikologis Kriminal), dari faktor sosiologi cultural (Sosiologi Kriminal), dan dari perspektif lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan cara yang paling tua, sama tuanya dengan peradaban manusia. Pada dasarnya penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum yang secara keseluruhan merupakan politik kriminal, yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/ K/MIL/2013 dan Putusan Nomor 234/K/MIL/2014 ) Eka Wijaya Silalahi; Liza Erwina; Mahmud mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2016)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.414 KB)

A B S T R A K Eka Wijaya Silalahi *) Liza Erwina **) Mahmud Mulyadi **) Hukum Positif di Indonesia tidak memandang semua hubungan kelamin diluar pernikahan sebagai zina (Overspel). Perbuatan zina menurut KUHP hanya meliputi mereka yang melakukan persetubuhan diluar pernikahan dan berada dalam status bersuami atau beristri. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan pandangan umum masyarakat Indonesia, dimana menurut nilai-nilai sosial yang berdasarkan adat istiadat ataupun agama di Indonesia pada umumnya menganggap semua perbuatan bersetubuh diluar pernikahan adalah zina. Dalam hal perbuatan zina itu dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) selain proses penegakan hukumnya berbeda, tanggungjawab hukumnya akan berbeda pula jika dibandingkan dengan perbuatan zina yang dilakukan oleh warga sipil. Perihal perkara mengenai tindak pidana perzinahan yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan kasasi diancam dengan hukuman pidana dibawah satu tahun, berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 maka Mahkamah Agung wajib menolak pemeriksaan kasasi terhadap perkara tersebut. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama satu tahun tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi. Dalam putusan Mahkamah Agung No.324 K/MIL/2014 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mengingat ancaman hukuman pada putusan pengadillan Judex Facti tidak memenuhi pasal 45A ayat (2) UU No.5 Tahun 2004. Sementara pada putusan Mahkamah Agung No.177 K/MIL/2013 , Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi walaupun ancaman hukuman oleh Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 untuk dilakukan pemeriksaan kasasi. Hal ini merupakan penerobosan hukum (Undang-Undang) oleh Mahkamah Agung.

PEMIDANAAN BAGI ORANG YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENGGUNAKAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 699/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Kis) Sylvia Sinuhaji; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 02 (2016)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSylvia V. SinuhajiLiza ErwinaMarlina***) Indonesia berada dalam keadaan darurat narkoba. Darurat narkoba terjadi karena semakin maraknya tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika. Penggunaan narkotika tidak lagi sesuai peruntukan dapat berbahaya bagi seseorang bahkan dapat menghilangkan nyawa.Di indonesia, sangat banyak terjadi penyalahgunaan narkotika yang menjerumuskan anak bangsa . Penulisan skripsi ini diberi judul PEMIDANAAN BAGI ORANG YANG MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENGGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.699/Pid.Sus/2015/PN.Kis). Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seorang anak dibawah umur dalam penyalahgunaan narkotika, bagaimana pengaturan hukum bagi orang yang memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur menggunakan narkotika, bagaimana pemidanaan bagi orang yang memberikan kesempatan kepada anak dibawah umur menggunakan narkotika dalam perkara pidana Reg. No. 699/Pid.Sus/2015/PN. Kis. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosisologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder dari studi pustaka dan studi putusan pengadilan mengenai objek penelitian tentang bagaimana penerapan sanksi hukuman oleh hakim. Studi lapangan juga dilakukan dengan wawancara kepada informan yaitu petugas lembaga pemasyarakatan, juga dengan melakukan kuesioner tertutup kepada objek penelitian. Kesimpulannya adalah tindak pidana narkotika adalah tindak pidana khusus yang secara khusus dalam skripsi ini mengenai pemidanaan bagi orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkotika. Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan dengan keterangan saksi dan alat bukti bahwa tepat Terdakwa M. Dani Panjaitan dikenakan Pasal 133 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan peranan UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga apabila Majelis Hakim mempertimbangkan UU ini, maka sanksi yang dikenakan kepada Terdakwa tentu akan lebih mempertimbangkan lagi sesuai dengan keadilan yang diharapkan pada urgensi UU Perlindungan Anak.

ERANAN H AKIM DALAM P ROSES P ERADILAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN P EMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH A NAK ( STUDI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN ) FAUZAN AKMAL AKMAL; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.94 KB)

PERANANHAKIMDALAMPROSESPERADILANTINDAK PIDANAPENCURIAN DANPEMBUNUHANYANGDILAKUKANOLEH ANAK(STUDIPADA PENGADILAN NEGERI MEDAN)SKRIPSIDisusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh GelarSarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera UtaraOleh :MUHAMMAD FAUZAN AKMAL ZALDHY110200388DEPARTEMEN HUKUMPIDANADisetujui Oleh :Ketua DepartemenHukum PidanaDR. M.Hamdan, SH, MH.NIP.195703261986011001Dosen Pembimbing IDosen Pembimbing IILiza Erwina, S.H., M.Hum.Dr. Marlina, S.H.,M.HumNIP.196110241989032002NIP197503072002122002FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARAMEDAN2015

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 607/Pid.B/2014/PN.Kpn) DESI MARIAYU SIREGAR; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.861 KB)

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEALPAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 607/Pid.B/2014/PN.Kpn) (Desi Mariayu Siregar) Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstract This study aimed to analyze the post mortem important role in the process of proving the crime of negligence causing the death and an autopsy on the implementation of the provisions regarding the alleged cases of death due to criminal acts stipulated in the Criminal Code. The methodology used in this paper is a normative legal research using secondary data through legislation approach. Deaths due to the crime of negligence causing the death of another person in need of assistance of forensic medicine in terms of determining the cause of death. Indonesian legislation governing the implementation of the post mortem for the sake of justice evidence in the case which allegedly caused the death of a criminal offense, as stipulated in article 133 Criminal Procedure Code. Visum et Repertum relationship with the process of proving a criminal offense is to assist law enforcement in this case the police to determine whether the death was the result of a criminal act or not. Keywords: Visum et Repertum, Evidence, criminal actsAbstrak Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penting Visum et Repertum dalam proses pembuktian tindak pidana kealpaan menyebabkan orang mati dan ketentuan mengenai pelaksanaan otopsi pada kasus kematian yang diduga karena tindak pidana yang diatur dalam KUHAP. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Kematian akibat tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati sangat membutuhkan bantuan kedokteran forensik dalam hal menentukan sebab kematian. Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur tentang pelaksanaan Visum et Repertum demi kepentingan pembuktian di peradilan pada kasus kematian yang diduga akibat tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 133 KUHAP. Hubungan Visum et Repertum dengan proses pembuktian tindak pidana adalah untuk membantu penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menentukan apakah kematian tersebut hasil dari tindak pidana atau tidak.

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search