Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 149/PID.SUS/2015/PN.TEMBILAHAN) KARDOPA NABABAN; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.858 KB)

ABSTRAKSI Kardopa Nababan * Liza Erwina** Marlina *** Tindak pidana perdagangan orang membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri dan menghambat pertumbuhan dan kepribadian anak yang bersangkutan, lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensial dan berkualitas, sehingga anak sangat membutuhkan perlindungan yang memadai. Analis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang(studi putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/Pn Tembilahan) berupaya menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan Orang. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Peraturan Perundang-undangan telah banyak yang menjadi landasan berpijak untuk memberikan perlindungan terhadap anak.Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Kedua, bagaimana faktor-faktor Penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia. Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang(studi putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/Pn Tembilahan). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan pelaksanaan berdasarkan putusan pengadilan secara analisis terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam undang-undang. Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor 149/Pid.Sus/205/PN.Tembilahan, Majelis hakim dalam ,memutus perkara pidana ini sudah sesuai dengan Pasal 76 F UU No 35 Tahun 2014 Jo Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci : Perlindungan, AnakKorban, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

PENERAPAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010) Rafika Hasibuan; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.523 KB)

ABSTRAK PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010) Rafika Anugerah Hasibuan * Liza Erwina, SH., M.Hum ** Alwan, SH., M.Hum *** Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbanya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak dan penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku perkosaan dalam putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskripstif analisis, yaitu penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran. Pengaturan hukum pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak. Ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat dalam Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungn Anak No. 23 Tahun 2002.Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2). Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku perkosaan dalam putusan PN-Mdn No. 3.372/Pid.B/2010, yaitudidasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa.Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu penuntut umum mendakwakan Pasal 285 ayat (1) (satu) ke-1 KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ket entuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Kata Kunci :Penerapan Sanksi Pidana, Pemerkosaan, Anak

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn) Arif Harahap; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.345 KB)

ABSTRAK Muhammad Arif Fadhillah Harahap* Liza Erwina** Alwan*** Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.Pada kenyataannya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sebab anak sudah sering kali mengalami perlakuan salah dan hak-haknya dilanggar.Bahkan kita sering mendengar bahwa anak menjadi korban utama dalam kejahatan asusila yang berbau seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan, perbuatan cabul dan kekerasan seksual. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana PersetubuhanTerhadap Anak (Studi Putusan No: 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn), dengan mengangkat permasalahanbagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban menurut undang-undang perlindungan anak maupun aturan hukum pidana, serta bagaimana suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban bisa terjadi beserta hal apa saja yang mendasari terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban. Penulis juga akan membahas analisis yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban, Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian kepustakaan atau data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban diatur dalam KUHP dan UU.No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban dalam putusan nomor : 2717/Pid.Sus/2015/PN.Mdn adalah sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (2) UU. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn) Rizal Banjarnahor; Edi Warman; Liza Erwina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.677 KB)

ABSTRAK Rizal G Banjarnahor* Prof. Dr.Ediwarman,S.H., M.Hum[1]* Liza Erwina,S.H.,M.Hum* Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Mengingat posisi anak yang demikian strategis, perlu di lakukan upaya-upaya komprehensif untuk melindungi posisi anak yang rentan. Namun yang ada kini posisi anak semakin terancam setelah kian maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.Hal yang mengherankan adalah sebagian besar pelaku perkosaan terhadap anak ini berasal dari orang-orang yang dekat dengan anak, yaitu dari golongan keluarga termasuk ayah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kata Kunci : Tindak pidana perkosaan, orangtua dan anak, perspektif kriminologi * MahasiswaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara [1]* DosenFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara, selakuDosenPembimbing I Penulis *[1]* DosenFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara, selakuDosenPembimbing II Penulis

PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES PEMATANG SIANTAR) RIZKI Purba; Liza Erwina; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.476 KB)

ABSTRAK Rizki Sarni Purba* Liza Erwina,SH.,M.Hum** Nurmalawaty,SH.,M.Hum*** KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia kiranya dapat memberikan penghayatan bagi aparat penegak hukum untuk menghormati hak tersangka dalam pelaksanaan proses pendahuluan atau penyidikan hingga pembuktian ke arah tegaknya hukum demi keadilan dan kepastian hukum. Terkhusus yang saat ini penulis bahas adalah Psikologi Hukum, Pada tahap penanganan (pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan), yaitu ketika telah terjadi tindak pidana, psikologi hukum dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku, saksi dan korban, sehingga dapat menangkap pelaku tersebut. skripsi ini berjudul “Peran Psikologi hukum dalam proses penyidikan” (studi lapangan di Polres Pematang Siantar). Permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan Bagaimana implementasi psikologi hukum dalam praktik pada beberapa kasus LP/519/XII/2016/SU/STRdanLP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN serta apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penyidikan dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara langsung dengan sampel yang berkaitan langsung. Bahwa dalam melakukan penelitian, proses penyidikan menerapkan teknik wawancara kognitif, kemudian Penyidik Polres Pematang Siantar Unit PPA, mengalami beberapa kendala dalam proses penyidikan, namun demikian dalam praktiknya terdapat beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan didukung oleh hasil visum et repertum yang menjadi salah satu bukti kondisi atau keadaan psikis korban sebagai salah satu penerapan psikologi hukum.

Penjatuhan Sanksi Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terhadap Anak yang turut serta melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu) Renata Hasibuan; Liza Erwina; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.352 KB)

ABSTRAK Renata Tilanda Maharani Hasibuan* Liza Erwina** Rafiqoh Lubis*** Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dididik dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan masa depan yang baik bagi bangsa dan negara. Namun belakangan ini sering sekali terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak melakukan suatu kejahatan bahkan yang tergolong serius, seperti pembunuhan berencana sehingga anak akan dijatuhkan sanksi sebagai akibat dari perbuatannya. Hakim-hakim anak di Indonesia masih cenderung memilih untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan mengenyampingkan keberadaan sanksi tindakan sebagai alternatifnya. Padahal sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak dianjurkan tidak merugikan kepentingan dari si anak. Jurnal ini membahas permasalahan mengenai kaitan antara penjatuhan sanksi terhadap anak dengan prinsip perlindungan anak dan pengaturan sanksi tindakan terhadap anak menurut Hukum Pidana di Indonesia.Jurnal ini juga membahas tentang penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam putusan PN Dompu No. 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu.Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan.Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupannya.Hakim yang menjatuhkan sanksi harus meneliti dengan sungguh-sungguh faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan memperhatikan kepentingan serta hak-hak anak, sehingga sanksi yang dijatuhkan nanti tidak merugikan anak serta masa depannya, misalnya dengan menjatuhkan sanksi tindakan.Pengaturan sanksi tindakan terhadap anak dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Sanksi tindakan merupakan sanksi alternatif yang tidak bersifat nestapa, melainkan bertujuan untuk melindungi dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Putusan PN. Dompu No.2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dpu telah memberikan perlindungan terhadap Terdakwa Anak dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS.Dengan sanksi ini, anak diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan memperbaki diri menjadi lebih baik agar dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan secara layak. * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Dosen Pembimbing I. *** Dosen Pembimbing II.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT (StudiPutusanNomor: 101/Pid.b/2014/PN Rap) RINI MEYLANI MEYLANI; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.273 KB)

ABSTRAK *)Rini Meylani Nasution **)Liza Erwina ***)Alwan Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan perdagangan perempuan dan anak bahkan dijadikan sebagian dari kebijakan politik perburuhan cheap Labour yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi. Olehkarenaitusangatmenarikuntukmembahastentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap)”.DalampenulisanskripsiinidibahaspermasalahanpertamadenganPengaturanTindakPidanaPerdagangan Orang menurutUndang-UndangRepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2007, keduaPerlindunganHukumTerhadapAnak Korban Perdagangan Orang. AnalisisYuridisPutusanNomor 101/Pid.B/2014/PN Rap. Jenispenelitiandalamskripsiiniadalahyuridisnormatif yang bersifatdesktriptif. Denganmenggunakan data sekunder, yang berkaitandenganPerdaganganperempuandanAnaksertaputusanNomor 101/Pid.B/2014/PN Rap yang terkait.Metodepengumpul data yang digunakandalampenulisanskripsiiniadalahmelaluistudidokumendanmetodestudipustaka (library research). Analisis data menggunakanmetodekualitatif yang menghasilkan data deskriptifanalitis. HasilPenelitiandalamSkripsiinimenunjukkanDalamPutusan No 101/Pid.B/2014/PN Rap, disimpulkanbawhaPutusan Hakim atauputusanpengadilanmerupakanaspekpentingdandiperlukanuntukmenyelesaikanperkarapidana.Putusan Hakim bergunabagiterdakwauntukmendapatkankepastianhukumtentangstatusnya, Hakikatdaripertimbanganyuridismerupakanpembuktianunsur-unsurdarisuatutindakpidanaperbuatanterdakwatersebuttelahmemenuhidansesuaidengantindakpidana yang didakwaanolehpenuntutumum. *)MahasiswaDepartemenHukumPidanaFakultas Hukum USU. **)Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU. ***) Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) Muhammad Syarif; Liza Erwina; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.486 KB)

ABSTRAK Liza Erwina, S.H., M.Hum*)[1] Alwan, SH., M.Hum**)[2] Muhammad Syarif***)[3] Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil dan penerapan hukum pidana terhadap pihak yang menguasai dan menggunakan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn). Jenis penelitianyang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metodepengumpulandatayang digunakandalam penelitianiniadalah penelitian kepustakaan(libraryresearch).Keseluruhandataataubahanyang diperolehdianalisissecarakualtitatif. Pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, yaitu, Undang-Undang Nomor8tahun1948tentangpendaftarandanpemberian izinpemakaiansenjataapi,dalamPasal9. Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang No. 20 tahun1960 tentangKewenangan PerijinanyangDiberikanMenurutPerundang-UndanganSenjataApi. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan PengendalianSenjataApiUntukKepentinganOlahraga. Pihak yang berwenang dalam mengawasi izin penggunaan senjata api yang dipergunakan masyarakat sipil. Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) yakni berupa sanksi yang diancam ke pelaku diatur dalam pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat no.15 tahun 1951, terdakwaAsnulHendrytersebutolehkarenaitu dengan pidanapenjaraselama1(satu) bulan. *)Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **)Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU ***)Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PADA PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT KEPOLISIAN (Studi Putusan PN Samarinda No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No. 40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, dan Putusan MA No. 1309k/Pid.Sus/2013) Ufa Antia; Liza Erwina; Rapiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.595 KB)

ABSTRAKSI Ufa Antia R Saragih* Liza Erwina, S.H.,M.Hum** Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum***[1] Anak adalah subjek hukum yang berada dalam usia belum dewasa yang diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai dan memerlukan hak-hak khusus dan perlindungan khusus. Dalam suatu proses peradilan pidana anak, setiap elemen daripada sistem peradilan tersebut telah memiliki code of conduct yang spesifik dalam menangani anak. Penekanan yang sangat jelas terlihat pada perlindungan anak terhadap kekerasan maupun perlakuan-perlakuan yang dapat merendahkan martabat anak. Nyatanya masih banyak terdapat kasus kekerasan terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak yang dilakukan oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian dan bagaimana penerapan Undang-Undang penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap polisi yang melakukan kekerasan dalam pemeriksaan di tingkat kepolisian dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No. 40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, dan Putusan MA No. 1309k/Pid.Sus/2013. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Negara dengan hukum telah secara teknis mengatur dan melindungi hak-hak daripada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Hanya saja pada praktiknya peraturan-peraturan tersebut masih belum diaplikasikan sebagaimana mestinya. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 628/Pid.B/2012/Pn.Smda, Putusan PT No. 40/Pid/2013/Pt.Kt.Smda, dan Putusan MA No. 1309k/Pid.Sus/2013 sudah tepat. Hanya terdapat perbedaan pada berat hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. * Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I *** Dosen Pembimbing II

Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh anak (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn) FRAENDO Simbolon; Liza Erwina; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.149 KB)

ABSTRAKSI Fraendo Dylan Simbolon* Liza Erwina** Mohammad Ekaputra*** Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh anak (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)” yangmembahas mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhungkan dari segi kualitas dan masa depannya.Tanpa kualitas handal dan masa depan yang jelas bagi anak,pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Namun banyak kali sering ditemukan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu tindak pidana yang dilakukan dalam anak adalah pencurian. Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian, faktor faktr apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindka pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, serta dengan melakukan penilitian di perpustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi, keluarga, pendidikan dan sekolah serta faktor pergaulan atau lingkungan, sedangkan faktor internalnya terdiri faktor intelegensia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga,Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Harus dilakukan pula evaluasi substansi hukum terhadap Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search