Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
12.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Pleno Jure Indonesian Journal of Criminal Law Kalabbirang Law Journal IBLAM Law Review Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Gerechtigheid Law Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Syahruddin Nawi
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

 3   4   5   6   7 
Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabolator Muhammad Fahrul; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.54 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana dan pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitin bahwa (1) Adapun peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana ialah seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama orang tersebut dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. (2) Pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pada pasal 5 yang jika disimpulkan hukum memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. The research objective to analyze the role of justice collaborators in corruption in the criminal justice system and the regulation of legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. This research uses normative legal research methods. The results of the study are that (1) The role of justice collaborator in corruption in the criminal justice system is someone as a suspect but not the main actor, that person can expose the people involved in it. In this case, even though he was corrupt, he also received leniency because he had helped in a process of uncovering facts and justice. (2) The regulation of legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is contained in Article 5 which, if concluded, the law provides protection and assistance to witnesses and victims. The protection in question is a form of action that provides shelter and protection for someone in need so that they feel safe from threats around them.
Perlindungan Hukum Bagi Para Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik Di Rumah Sakit Ibnu Sina Muhuammad Fachrul; Syahruddin Nawi; Nurul Qamar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.342 KB)

Abstract

TujuanTujuan penelitian menganalisis penyebab kurang Optimalnya perlindungan hukum bagi tenaga medis Ahli Teknologi laboratorium medik di RS Ibnu Sina. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa: (1) Perlindungan Hukum di Rumah Sakit Ibnu Sina Sudah Optimal dan sesuai dengan Prosedur yang di terapkan Di Rumah Sakit Ibnu Sina Namun Adapun Beberapa Hal yang menyebabkan tidak optimalnya Perlindungan Hukum Bagi tenaga medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik di sebabkan Beberapa hal di Antaranya adalah Kurangnya pemahaman Mengenai beberapa Undang-undang yang dibuat untuk melindungi tenaga Medis baik secara finansial maupun non finansial oleh tenaga medis itu Sendiri. (2) Adapun akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang bersalah karena lalai dapat dikenakan ketentuan Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUHP, akan tetapi sebelum ancaman pidana itu dikenakan, terlebih dulu penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak sebagaimana diatur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bila mareka mampu membuktikan, bahwa sudah bekerja dan bertindak sesuai prosedur dan aturan baku, maka mereka tidak dapat dipidana. The research objective to analyze the causes of the lack of optimal legal protection for medical personnel. Technological experts in medical laboratories at Ibnu Sina Hospital. This study uses primary data obtained from field research by conducting interviews. The results of this study indicate that: (1) Legal Protection at Ibn Sina Hospital is Optimal and in accordance with the Procedures applied at Ibn Sina Hospital. Not optimal legal protection for medical personnel, medical laboratory technology experts, is caused by several things, including the lack of understanding of several laws made to protect medical personnel both financially and non-financially by the medical personnel themselves. (2) The legal consequences for health workers who are guilty of negligence may be subject to the provisions of Article 359, 360 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, but before the criminal threat is imposed, the settlement must first be done by means of mediation or deliberation of the parties. as regulated in Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. If they are able to prove that they have worked and acted according to standard procedures and rules, then they cannot be punished.
Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sidenrengrappang Bersama Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2018 Asmawati Salam; Syahruddin Nawi; Sufirman Rahman
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.345 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta untuk menjelaskan dan menganalisis upaya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang dalam menangani tindak pidana politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan bahan hokum primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), analisi bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Fungsi Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang bersama masyarakat sipil dengan melakukan pengawasan partisipatif bersama masyarakat, melakukan pencegahan berupa sosialisasi tentang dampak hukum dan Sosialisasi sanksi terhadap praktik politik uang, dan Melakukan penindakan. Adapun Upaya Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang dalam menangani tindak pidana politik uang yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dengan menindaklanjuti laporan tindak pidana politik uang dengan melakukan klarifikasi kepada pelaku, pelapor ataupun saksi tindak pidana politik uang, dan Selanjutnya dilakukan rapat-rapat pembahasan guna mengetahui terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana politik uang tersebut. This study aims to explain and analyze the function of the Sidenreng Rappang Regency Bawaslu together with civil society in supervising the practice of money politics in the 2018 Regional Head Election in Sidenreng Rappang Regency, as well as to explain and analyze the efforts of the Sidenreng Rappang Integrated Law Enforcement (Gakkumdu) Bawaslu Sidenreng Rappang in dealing with money politics crime that occurred in the 2018 Regional Head Election in Sidenreng Rappang Regency. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from library research. The analysis of legal materials uses qualitative analysis methods. The results of the study show that the function of the Bawaslu of Sidenreng Rappang Regency together with civil society is to carry out participatory supervision with the community, carry out prevention in the form of socializing the impact of the law and socializing sanctions on money politics practices, and taking action. As for the Integrated Law Enforcement Efforts (Gakkumdu) of the Sidenreng Rappang Bawaslu in dealing with money politics crimes that occurred in the 2018 Regional Head Elections in Sidenreng Rappang Regency, namely by following up on reports of money politics crimes by clarifying to the perpetrators, reporters or witnesses of money politics. , and further discussion meetings are held to determine whether or not the elements of the money politics crime have been fulfilled.
Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar Andi Nurhana; Syahruddin Nawi; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.472 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di Kota Makassar dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Adapun tipe penelitian adalah tipe penelitian empiris (dengan pendekatan kriminologi). Hasil penelitian menyatakan (1) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang diantaranya diberikan oleh beberapa undang-undangan di Indonesia, seperti: KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2) Perdagangan anak disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya namun dari kesemua kondisi tersebut penulis menyimpulkan faktor utama yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keseteraan gender dan faktor Sosial budaya. This research objective to analyze the legal protection carried out by law enforcement officers against children as victims of trafficking in persons in Makassar City and what factors influence it. The type of research is the type of empirical research (with a criminological approach). The results of the study state that (1) the legal protection provided to victims of trafficking in persons is provided by several laws in Indonesia, such as: the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. (2) Child trafficking is caused by a whole number of things consisting of various conditions and different problems, including but from all these conditions the author concludes that the main influencing factors are economic factors, educational factors, gender equality factors and socio-cultural factors.
Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar Sartika Sartika; Syahruddin Nawi; Muhammad Syarief Nuh
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.232 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Makassar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Makassar saat masih kurang sesuai berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma No.4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Diversi, PP No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, dan Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Makassar, yakni Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. This research objective to analyze the implementation of diversion against children in conflict with the law at the Makassar District Court and the Influencing Factors. This research was conducted at the Makassar District Court. This research was conducted using normative research methods and empirical research. The results of this study indicate that the implementation of the diversion system for children who are in conflict with the law at the Makassar District Court is still not appropriate based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Perma No. 4 of 2014 concerning Procedures for Implementing Diversion, PP No. 65 of 2015 concerning Diversion Guidelines by conducting the Investigation Stage, Prosecution Stage, and Examination Stage in Court. The factors that influence the implementation of diversion at the Makassar District Court, namely the Legal Substance Factor, Legal Structure, and Legal Culture.
Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar Alif Jaya Prastya; Syahruddin Nawi; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.91 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Advokat di terhadap perempuan korban kekerasan Kota Makassar serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder dan di samping itu penelitian ini memfokuskan perhatian pada sumber utama yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peran advokat belum/kurang efektif sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasana, dan faktor ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum. Rekomendasi penelitian diharapkan advokat dan lembaga bantuan hukum maupun masyarakat agar saling mengerti dan memahami, serta diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dibenahi. This study aims to determine the effectiveness of providing legal aid by advocates to women victims of violence in Makassar City and to find out what are the obstacles in the implementation of providing legal assistance by advocates to women victims of violence in Makassar City. This research is an empirical juridical research using primary and secondary data and in addition this research focuses attention on the main source, namely Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and other legislation relevant to the research. The results of this study indicate that the role of advocates in providing free legal aid to women who are victims of violence in Makassar City has not been/less effective while the influencing factors are legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors, facilities and factors. infrastructure, and people's ignorance of legal aid. The research recommendation is that it is hoped that advocates and legal aid institutions as well as the community will understand and understand each other, and it is hoped that the factors that affect the effectiveness of the role of advocates in providing free legal aid can be addressed.
Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Shenora Gusti Anasakila; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.29 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis aturan-aturan Militer ketika berada disatuannya Dalam menjalankan tugasnya, militer memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilokasi penelitian di Oditurat Militer Tinggi IV Makassar, yaitu data kasus perkara tindak pidana desersi dari tahun 2019-2021.Data analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Proses penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar antaranya (1) UU RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer (2) UU RI nomor 58 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (3) Peraturan Panglima TNI nomor 7 tahun 2018 tentang kedudukan daerah hukum pengadilan militer, Oditurat Militer tinggi. Sehingga setiap penyelesaian setiap perkara tindak pidana mempunyai keabsahan hukum yang berlaku di negara kesatuan RI, serta hasil putusan tersebut akan menjadikan pembelajaran parajurit untuk menjadi prajurit yang baik dan dapat dijadikan contoh prajurit lainnya. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana desersi di oditurat militer tinggi IV Makassar: (1) faktor internal yaitu : faktor rumah tangga ,faktor ekonomi, faktor niat, faktor usia, faktor pendidikan si pelaku,faktor kurang siapnya ditempatkan di daerah konflik dan daerah terpencil (mental). (2) faktor eksternal yaitu: kurang dipahaminya peraturan yang berlaku dilingkungan TNI, faktor tugas,faktor lingkungan faktor perlakuan atasan atau penguasa. The research objective to analyze the military rules when they are in the unit. In carrying out their duties, the military has regulations that must be obeyed. This study uses Primary Legal Materials obtained directly in the field with sources from interviews and direct observations at the research location at the High Military Authority IV Makassar, namely data on cases of criminal acts of desertion from 2019-2021. Data analysis uses qualitative methods. The results of this study indicate that (1) The process of law enforcement for the crime of desertion in the high military oditurat IV Makassar includes (1) Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Courts (2) Law of the Republic of Indonesia Number 58 of 2009 concerning Judicial Powers (3) Regulation of the Commander in Chief TNI number 7 of 2018 concerning the legal area of ​​the military court, the High Military Authority. So that every settlement of every criminal case has legal validity in the unitary state of the Republic of Indonesia, and the results of the decision will make the learning of soldiers to be good soldiers and can be used as examples for other soldiers. Factors influencing law enforcement for desertion in the high military oditurat IV Makassar: (1) internal factors, namely: household factors, economic factors, intention factors, age factors, education factors of the perpetrators, factors that are not ready to be placed in conflict areas and remote areas (mentally). (2) external factors, namely: lack of understanding of the regulations that apply within the TNI, task factors, environmental factors, treatment factors of superiors or authorities.
Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar Ismiyanti Ismiyanti; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.22 KB)

Abstract

Tujuan penelitian mengalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari Polrestabes dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) data sekunder diperoleh melalui dokumen atau iyaitu data kasus anak sebagai pelaku anak jalann oleh anak dari tahun 2019 – 2021. Data analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar masih kurang efektif (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan adalah faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze criminal law policies in dealing with street children who commit crimes and the factors that influence them. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from the Polrestabes and the Child Special Guidance Institute (LPKA). . The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of criminal law policies in dealing with street children who commit crimes in Makassar is still less effective (2) the factors that influence the effectiveness of criminal law in dealing with criminal acts committed by street children are enforcement factors. law and social factors.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Mengalami Sengketa Andi Batara Bintang Darnus; Syahruddin Nawi; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang mengalami sengketa; (2) mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang mengalami sengketa adalah kurang memberikan jaminan kepastian hukum; (2) kekuatan pembuktian sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sertifikat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat selama tidak ada bukti lain yang mengingkarinya. The research objective to analyze the legal protection for the holders of certificates of title to land in dispute; (2) find out and analyze the strength of proof of land title certificates based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method in this study uses the type of normative research. The results of this study indicate that: (1) legal protection for holders of certificates of ownership of land in dispute is less guarantee of legal certainty; (2) the strength of proof of the certificate of ownership of land based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is that the certificate has strong evidentiary power as long as there is no other evidence that denies it.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Wiwik Puspita HB; Syahruddin Nawi; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar masih kurang efektiv dikarenakan pencurian dengan kekerasan setiap tahunnya terjadi peningkatan. Meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan pedoman-pedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kaidah hukum yaitu peraturan yang belum berlaku secara optimal dan kebijakan yang berubah-ubah, penegak hukum yaitu keterbatasan sdm dan moralitas, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of theft with violence. Methods This research is empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the investigation of criminal acts of theft with violence in Makassar City is still less effective because theft with violence is increasing every year. Although efforts have been made to implement it in accordance with the mechanisms and guidelines in the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police (2) Factors affecting the effectiveness of the investigation into the criminal act of theft with violence are the rule of law, namely, regulations that have not been applied optimally and changing policies, law enforcement, namely the limitations of human resources and morality, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in the community.
Co-Authors A Maradona A. FK. Majid A. Muh. Fachri Al Ahya A. Muin Fahmal Aan Aswari Abbas Abbas Abdul Qahar Abdul Qahar Abdul Qahar Abdul Qohar Abdullah Syafi’i Achmad Ghifari Azis Aco Harsandi Adriana Adriana Aggreany Arief Agung Miftahul Khair Agung Munandar Agustinus Suprianto Ahmad Ahmad Ahmad Fadil Ahmad Fadil Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Aisyah Yusriyyah Ahdal Alif Jaya Prastya Amri Mapakaya Andi Arie Veriansyah Andi Batara Bintang Darnus Andi Citra Trisnaningsih Syahril Andi Erlina Ramadan Andi Fadly Ichdar Andi Haerul Karim Andi Hardiansyah Bakri Andi Ishak Andi Lulu Isvany Andi Nur Indah Sari Andi Nurhana Andi Nurman Mappangara Andi Rama Irasandi Sofyant Andi Risma Andi Risma Andi Sudasri Anugrah Andi Widya Astrid Nita Andika Prawira Buana Andy Parawansa S Anggreany Arief Anzar Anzar Anzar Makkuasa Aris Agus Arman Hidayat Askari Razak Asmawati Salam Aswad Rachmat Hambali Aswad Rahmat Hambali Ayu Isfany Fachry Azis Baharuddin Badaru Bahjah Zal Fitri Bustam Bustam Dachran S Busthami Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Desman Desman Eka Dewi Adnan Endang Sri Widyastuti Ruslan Fachri Waris Faizal Faizal Febby Yuzela Tilalepta Fernyta Rosnani Ranuntu Firlyanti Komalasari. M Hamza Baharuddin Hamzah Baharuddin Hardianto Djanggih Hasbuddin Halid Hasbuddin Khalid Hasmia Wahyunisa Hasrul Hasrul Ilham Abas Ilham Abbas Ilham Abbas Ilham Rahmatullah Indah Dwi Putri Inka Ayu Lestari Irfan Idham Ismiyanti Ismiyanti Isnayani Isnayani Kaharuddin Kaharuddin Kamri Ahmad Lauddin Marsuni Lis Ariska Luky Julianto M. Alif Usman M. Rofi Wicaksono M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Medina Medina Mohammad Arief Muh Ali Hanapi Muh. Fadil Ashari A Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Arif Muhammad Asyrar Achmad Muhammad Fahrul Muhammad Hisfari Muhammad Ilyas Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syarief Nuh Muhammad Syarif Muhuammad Fachrul Mulky Asrory Ilyas Munarsi Sanusi Nasrullah Nasrullah Nugroho Hasan Putera Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Ilmi Wahab Nurul Qamar Putri Kamelia Rustam Rachmat Dani Rasdiyanah Rasdiyanah Reno Renaldi Rezaldy Ririn Yulandari Abbas Risky Kurniawan Hidayat Riyan Rachma Adinda Larahati Rizka Khalida Utami Sahban Sahban Salle Salle Samsuadi Samsuadi Sandy Alfiar Pattiwael Sartika Sartika Satri Satri Shenora Gusti Anasakila Sigit Prasetya Sri Lestari Poernomo St Ulfah sudarmin Sudarmin Sufirman Rahman Sukarno Aburaera Syakaria Syakaria Syamsuddin Syamsul Alam Tarmizi Tarmizi Viky Vinola Wahyu Furgani Fauzi Wira Dharma Pratiwi Wiwik Puspita HB Yasir Arafah Zulfikar Hendra Zulkarnain Ansar