Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
12.688
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Pleno Jure Indonesian Journal of Criminal Law Kalabbirang Law Journal IBLAM Law Review Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Gerechtigheid Law Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum
Syahruddin Nawi
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 105 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

 4   5   6   7   8 
Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha Aisyah Yusriyyah Ahdal; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan pemberian putusan dan penetapan atas perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha, sejumlah perkara Isbat Nikah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, sehingga tujuan dari diajukannya Isbat Nikah, yaitu untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan sebagai bentuk jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam perkawinan, tidak berjalan sebagaimana mestinya; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Raha dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, adalah: 1) Wali nikah bukan wali yang berhak; 2) Mempelai wanita masih dalam masa iddah; 3) Para pemohon tidak mampu membuktikan permohonannya; dan 4) Adanya poligami tanpa izin pengadilan. The research objective is to analyze the implementation of the decision-making and determination of the Marriage Isbat case at the Raha Religious Court and the influencing factors. This research method uses the type of empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) In the implementation of the issuance of decisions and determinations on cases of Isbat Nikah in the Raha Religious Court, a number of cases of Isbat Nikah were declared rejected or unacceptable, so that the purpose of submitting Isbat Nikah was to obtain validation of the marriages that took place as a form of guarantee of legal protection and certainty in marriage, does not work as it should; (2) The factors that influence and cause cases of marriage approval in the Raha Religious Court to be declared rejected or unacceptable are: 1) The marriage guardian is not the legal guardian; 2) The bride is still in her iddah period; 3) The applicants are unable to prove their application; and 4) The existence of polygamy without court permission.
Analisis Hukum Tentang Pengemudi Sepeda motor Oleh Siswa Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Studi Kabupaten Gowa A. Muh. Fachri Al Ahya; Syahruddin Nawi; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelelitian menganalisis apakah siswa yang mengemudikan sepeda motor telah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait dan pengedaran angket atau kuesioner Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi karena belum berusia 17 tahun atau telah berusia 17 tahun akan tetapi tidak memiliki SIM, siswa dapat mengemudikan Sepeda motor dengan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terlebih kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor atas keinginan sendiri dari siswa; penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor siswa mengemudikan kendaraan bermotor bukan hanya karena lemahnya pengawasan/penindakan dan keinginan sendiri dari siswa tetapi terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengemudikan Sepeda motor adalah faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan yang ada. The research objective is to analyze whether students who drive motorbikes have been equipped with a driving license (SIM) in Gowa. This study uses primary data through interviews with related parties and distributing questionnaires. The results of this study indicate that all students who drive motorized vehicles do not have a driver's license because they are not yet 17 years old or are 17 years old but do not have a driver's license, students can drive Motorcycles that are not equipped with a driving license due to lack of supervision and enforcement by law enforcement officials, especially when students drive motorized vehicles at their own will; research that has been done shows that the factors of students driving motorized vehicles are not only due to weak supervision/enforcement and self-will from students but there are factors that cause traffic violations by students who drive motorbikes are environmental/social factors, family factors and social factors. lack of awareness to comply with existing regulations.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia: Studi Di Kota Makassar Faizal Faizal; Syahruddin Nawi; Muhammad Arif
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengalihan jaminan fidusia di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum jaminan fidusia di kota makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia di Kota Makassar belum efektif disebabkan karena faktor-faktor Penegakan Hukum, Sarana Prasarana, dan Masyarakat. Perlindungan hukum yang didapat oleh pihak kreditur terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against the crime of transferring fiduciary guarantees in Makassar City. This study uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the effectiveness of law enforcement on fiduciary guarantees in the city of Makassar. The results of the study show that: Law Enforcement of the Crime of Transferring Fiduciary Guarantees in Makassar City has not been effective due to factors of Law Enforcement, Infrastructure, and Society. Legal protection obtained by creditors is divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection.
Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Andi Rama Irasandi Sofyant; Syahruddin Nawi; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis aturan terkait Praktek Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana serta Implikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap praktek Euthanasia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Normatif (Doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek Euthanasia dipandang dari pandangan Hak Asasi Manusia maka sangat bertentangan dengan beberapa UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4, pasal 9 ayat (1), dan pasal 33 ayat (2) selain itu Bila dilihat dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana, maka euthanasia dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 334 KUHP. The research objective is to analyze the rules related to Euthanasia Practices from the point of view of Human Rights and Criminal Law as well as the Legal and Human Rights Implications for Euthanasia practices in Indonesia. This research is normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that the Euthanasia Practice is viewed from a Human Rights viewpoint, so it is very much in conflict with several of the 1945 Constitution which regulates Human Rights, Article 28A, Article 28G paragraph (2), and Article 28I paragraph (1), Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, article 4, article 9 paragraph (1), and article 33 paragraph (2) other than that From a legal point of view, especially criminal law, euthanasia can be categorized as a crime against people's lives, as stipulated and punishable in Article 334 of the Criminal Code.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar Febby Yuzela Tilalepta; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan minimnya kasus dugaan malapraktik kedokteran yang terproses di Polrestabes Kota Makassar. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar adalah kaidah hukum yaitu kebijakan yang belum berlaku optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi satuan reskrim Polrestabes Kota Makassar, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of medical malpractice at Polrestabes Makassar City and the influencing factors. This research method uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of investigations into criminal acts of medical malpractice at the Makassar City Polrestabes is less effective due to the minimum number of suspected medical malpractice cases being processed at the Makassar City Polrestabes. (2) The factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of medical malpractice at the Makassar City Polrestabes are the rule of law, namely policies that have not been optimally applied, law enforcers, namely the organizational structure of the Makassar City Police criminal unit, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in society.
Kedudukan Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Aris Agus; Syahruddin Nawi; Abdul Qahar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis status anak yang dilahirkan di pernikahan nikah di bawah tangan dan kedudukan anak yang dilahirkan di pernikahan di bawah tangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) status anak yang dillahirkan di pernikahan di bawah tangan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 yang menyatakan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan pasal 43 ayat (1) juga menyatakan “anak yang di lahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya” dan pasal 2 ayat (1) mendefinisikan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2) kedudukan anak setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, akibat dari adanya putusan Mahkamah Konsitusi tersebut timbullah hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibu yang mengakuinya atau dengan cara membuktikan secara teknologi melalui tes DNA, Dengan timbulnya hubungan perdata tersebut maka anak luar kawin statusnya berubah menjadi anak luar kawin yang telah diakui. The research objective is to analyze the status of children born in underhanded marriages and the status of children born in underhanded marriages after the Constitutional Court decision No. 46/PUU-VII/2010. The type of research used is normative legal research. The results of the study show that 1) the status of children born in underhand marriage is according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage article 42 which states "a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage" and article 43 paragraph ( 1) also states "a child born out of wedlock only has a civil relationship with the mother and the mother's family" and article 2 paragraph (1) defines a valid marriage if it is carried out according to the law of each religion and belief. 2) the position of the child after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, as a result of the Constitutional Court's decision a civil relationship arises between the child and the father or mother who admits it or by proving it technologically through a DNA test, With the emergence of a civil relationship Accordingly, the status of a child out of wedlock changes to a child out of wedlock who has been recognized.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang: Studi Kasus Di Kepolisian Resort Sinjai Andi Nur Indah Sari; Syahruddin Nawi; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuaan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai masih kurang efektiv dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahunnya mengalami peningkatan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kepolisian Resort Sinjai adalah kaidah hukum yaitu kebijakan yang belum berlaku secara optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi di Kepolisian Resort Sinjai, sarana/prasarana yang belum  memadai, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of abuse of narcotics and illegal drugs at the Sinjai Resort Police. The research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of law enforcement against the crime of narcotics and drug abuse at the Sinjai Resort Police is still ineffective because narcotics abuse cases have increased every year. (2) The factors influencing the effectiveness of law enforcement against the crime of abuse of narcotics and illegal drugs at the Sinjai Resort Police are the rule of law, namely policies that have not been applied optimally, law enforcement, namely the existence of an organizational structure at the Sinjai Resort Police, facilities/infrastructure inadequate, lack of public legal awareness.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek: Studi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sudarmin Sudarmin; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi selatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemahaman penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi selatan yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana pemalsuan merek adalah substansi hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of counterfeiting trademarks in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. Research results in the authors find that: 1). The effectiveness of the investigation into the crime of counterfeiting trademarks in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police is not running effectively. This is due to the understanding of investigators from the Special Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police in determining and finding the elements of crime from the perpetrator's actions. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of brand counterfeiting in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, namely; substance, structure, and legal culture. The three factors that have the most influence on the crime of brand counterfeiting are legal substance.
Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II Bahjah Zal Fitri; Syahruddin Nawi; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Takalar tidak terpenuhi secara efektif. Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama yakni: faktor kurangnya kesadaran suami dan ayah (enggan), faktor ekonomi suami dan ayah, faktor kurangnya informasi yang dapat diperoleh para pihak (perempuan) dan faktor tidak adanya regulasi yang tegas dan mengatur adanya sanksi bagi suami dan ayah jika tidak memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. The research objective is to analyze the effectiveness of fulfilling the rights of women and children after divorce at the Takalar Religious Court. This study uses empirical research. The results of this study indicate that the fulfilment of women's and children's rights post-divorce in the Takalar Religious Court was not fulfilled effectively. Factors that impede the fulfilment of women's and children's rights post-divorce in the Religious Courts, namely: factors of lack of awareness of husbands and fathers (reluctant), economic factors of husbands and fathers, factors of lack of information that can be obtained by parties (women) and factors of no strict regulations and stipulate sanctions for husbands and fathers if they do not fulfil the rights of women and children after divorce.
Fungsi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Poso Fernyta Rosnani Ranuntu; Syahruddin Nawi; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso terhadap penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020. Jenis Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa (1) Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso Terhadap penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 bahwa Bawaslu Kabupaten Poso Bersama Gakkumdu telah memproses dugaan tindak pidana dengan melibatkan unsur Gakkumdu. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi fungsi Badan Pengawas Kabupaten Poso penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, yakni faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum dan Faktor budaya hukum. The research objective is to analyze the function of the Poso Regency Election Supervisory Body in resolving violations in the 2020 regional head and deputy regional head elections. This type of research uses empirical legal research. The results of the study are (1) The Function of the Poso Regency Election Supervisory Body Regarding Violations in the 2020 Regional Head and Deputy Regional Head Elections that the Poso Regency Bawaslu with Gakkumdu have processed alleged criminal acts involving Gakkumdu elements. (2) Factors affecting the function of the Poso Regency Supervisory Board for the settlement of violations in the 2020 regional head and deputy regional head elections, namely legal substance factors, legal structure factors and legal culture factors.
Co-Authors A Maradona A. FK. Majid A. Muh. Fachri Al Ahya A. Muin Fahmal Aan Aswari Abbas Abbas Abdul Qahar Abdul Qahar Abdul Qahar Abdul Qohar Abdullah Syafi’i Achmad Ghifari Azis Aco Harsandi Adriana Adriana Aggreany Arief Agung Miftahul Khair Agung Munandar Agustinus Suprianto Ahmad Ahmad Ahmad Fadil Ahmad Fadil Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Aisyah Yusriyyah Ahdal Alif Jaya Prastya Amri Mapakaya Andi Arie Veriansyah Andi Batara Bintang Darnus Andi Citra Trisnaningsih Syahril Andi Erlina Ramadan Andi Fadly Ichdar Andi Haerul Karim Andi Hardiansyah Bakri Andi Ishak Andi Lulu Isvany Andi Nur Indah Sari Andi Nurhana Andi Nurman Mappangara Andi Rama Irasandi Sofyant Andi Risma Andi Risma Andi Sudasri Anugrah Andi Widya Astrid Nita Andika Prawira Buana Andy Parawansa S Anggreany Arief Anzar Anzar Anzar Makkuasa Aris Agus Arman Hidayat Askari Razak Asmawati Salam Aswad Rachmat Hambali Aswad Rahmat Hambali Ayu Isfany Fachry Azis Baharuddin Badaru Bahjah Zal Fitri Bustam Bustam Dachran S Busthami Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Desman Desman Eka Dewi Adnan Endang Sri Widyastuti Ruslan Fachri Waris Faizal Faizal Febby Yuzela Tilalepta Fernyta Rosnani Ranuntu Firlyanti Komalasari. M Hamza Baharuddin Hamzah Baharuddin Hardianto Djanggih Hasbuddin Halid Hasbuddin Khalid Hasmia Wahyunisa Hasrul Hasrul Ilham Abas Ilham Abbas Ilham Abbas Ilham Rahmatullah Indah Dwi Putri Inka Ayu Lestari Irfan Idham Ismiyanti Ismiyanti Isnayani Isnayani Kaharuddin Kaharuddin Kamri Ahmad Lauddin Marsuni Lis Ariska Luky Julianto M. Alif Usman M. Rofi Wicaksono M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Medina Medina Mohammad Arief Muh Ali Hanapi Muh. Fadil Ashari A Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Arif Muhammad Asyrar Achmad Muhammad Fahrul Muhammad Hisfari Muhammad Ilyas Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syarief Nuh Muhammad Syarif Muhuammad Fachrul Mulky Asrory Ilyas Munarsi Sanusi Nasrullah Nasrullah Nugroho Hasan Putera Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Ilmi Wahab Nurul Qamar Putri Kamelia Rustam Rachmat Dani Rasdiyanah Rasdiyanah Reno Renaldi Rezaldy Ririn Yulandari Abbas Risky Kurniawan Hidayat Riyan Rachma Adinda Larahati Rizka Khalida Utami Sahban Sahban Salle Salle Samsuadi Samsuadi Sandy Alfiar Pattiwael Sartika Sartika Satri Satri Shenora Gusti Anasakila Sigit Prasetya Sri Lestari Poernomo St Ulfah sudarmin Sudarmin Sufirman Rahman Sukarno Aburaera Syakaria Syakaria Syamsuddin Syamsul Alam Tarmizi Tarmizi Viky Vinola Wahyu Furgani Fauzi Wira Dharma Pratiwi Wiwik Puspita HB Yasir Arafah Zulfikar Hendra Zulkarnain Ansar