p-Index From 2019 - 2024
8.264
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen dan Agribisnis Cakrawala Pendidikan Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Dinamika Pendidikan Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Jurnal Perencanaan Wilayah Jurnal Agroindustri KALPATARU: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah UNEJ e-Proceeding Jurnal Hutan dan Masyarakat INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional dan Teknologi Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (Penjaskesrek) Jurnal Pendidikan Dasar INDONESIAN JOURNAL OF ESSENTIAL OIL Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal Eksplora Informatika Jurnal Aplikasi Bisnis Indonesian Journal of Education and Learning Jurnal Media Agribisnis (MeA) Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Georafflesia : Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi Bina Hukum Lingkungan JURNAL SWARNABHUMI AkMen JURNAL ILMIAH Journal of Education Technology International Journal of Supply Chain Management EQIEN - JURNAL EKONOMI DAN BISNIS Warta Penelitian Perhubungan Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana Jurnal Riset Manajemen Bisnis dan Publik JURNAL PRODUKTIVITAS Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis JURNAL PANGAN Al-Maslahah JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM CCIT (Creative Communication and Innovative Technology) Journal E-JURNAL JUSITI : Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi JURNAL PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA Jurnal Ilmiah Maju SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah JPAP (Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia Jurnal Ekonomi dan Industri Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi Sriwijaya Journal of Sport Bina Hukum Lingkungan JURNAL TEKNIK INDUSTRI JOURNAL OF WETLANDS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Edulead Untag Business and Accounting Review Serat Acitya Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra dan Pendidikan Journal of Shariah Economic Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Journal of Shariah Economic Law

“UANG KOPI” PADA UTANG PIUTANG MASYARAKAT SIANTAN HULU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM MUAMALAH Ayu Wulandari; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 1 No 1 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i1.339

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana ketentuan “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara dan bagaimana ketentuan hukum muamalah terhadap “uang kopi” dalam praktik utang piutang masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif analisis kualitatif. Peneliti mengumpulkan data primer dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur, artikel, jurnal, dan internet. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dan membercheck. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan “uang kopi” dalam praktik utang piutang pada masyarakat setempat harus ditulis dan dipersaksikan, tidak ada unsur paksaan dalam penambahan pengembalian “uang kopi”, bersegera melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan untuk membayar hutang. Beberapa ketentuan-ketentuan transaksi utang piutang yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan transaksi utang piutang dalam hukum muamalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi utang piutang dengan penambahan pengembalian “uang kopi” yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu diperbolehkan.
BISNIS PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NO.11 TAHUN 2019 PASAL 37 DAN HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK Agustini Agustini; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.395

Abstract

This research started from the phenomenon of beggars who became a social disease in Pontianak City. This work is not justified because it dramatically disturbs public order; a supporting factor that plays a role in handling beggars is Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 of the Pontianak City. The business of managing beggars is of particular interest to road users who pass at the redlight crossroad of the Kapuas 1 Highway Pontianak. This research is qualitative research with a qualitative approach to socio-legal research that uses descriptive methods. Data collection techniques used primary data consisting of observations, interviews, documentation, and secondary data obtained through literature, articles, journals, and the internet. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation, and conclusions, meanwhile, in testing the validity of the data using triangulation and member check. The results of the study show three findings: 1) The business of managing beggars is not appropriate based on positive law and Islamic law. 2) The implementation of Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 has not run optimally, the quality of service is still not well, and the sanctions given are not firm. 3) The view of Islamic law on the prohibition of giving beggars, there are three kinds of people who are permitted to beg, namely, people who bear a dependent, people who are afflicted by a disaster, and people who are stricken with disaster. Keyword: Beggars, Regional Regulations, Islamic Law, Pontianak City
WANPRESTASI ANGGOTA CREDIT UNION PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Alfiatur Rahmah; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.516

Abstract

This study aims to reveal the practice of default by Credit Union members in loan agreements in the Credit Union area of ​​Pontianak, West Kalimantan. This is reviewed in Civil Law using the Civil Code (KUH-Perdata) and Sharia Economic Law using the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This study uses a qualitative research method with the type of juridical-normative research in which researchers directly go to the field. The data collection technique uses primary data through observation, interviews, documentation, and secondary data obtained through books, journals, articles, and from the Civil Code and KHES, relating to practices that occur in the field. Researchers can conclude that: 1) several members default on the loan agreement; 2) The review of the Civil Code regarding defaults committed by Credit Union members in the loan agreement has been explained in article 1234 of the Civil Code, which if the debtor does not fulfill his promised performance then he can be said to be in default; 3) Review of KHES regarding the broken promises/defaults committed by Credit Union members in the loan agreement according to article 36 of the KHES and getting sanctions which are contained in article 38 of the KHES. The implication of this research finding is to increase legal awareness. Whatever the form of the agreement must lead to a legal relationship. Decisions that have been mutually agreed upon must be carried out with full responsibility following the applicable rules, especially for Credit Union members who have received loans.
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Diyah Sita Prahesti; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.658

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) potensi hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa MUI; dan 2) potensi hukum dari penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa MUI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reseacrh) dan pendekatan yuridis-empiris. Bersumber dari data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan dan bahan hukum primer yaitu Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 09 Tahun 2019 dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, peneliti periksa keabsahan data melalui rangkaian triangulasi sumber dan member-chek. Kemudian, peneliti analisis melalui rangkaian tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintah dan dinas yang berwenang dalam pertambangan, serta tidak siapnya pemerintah dalam penyesuaian perubahan peraturan terhadap penerapan di sosial masyarakat sehingga implementasi hukum belum maksimal; 2) pelanggaran yang dilakukan pengusaha penambang pasir menimbulkan potensi hukum karena kegiatan penambangan yang dilakukan tidak sesuai aturan yang ada dalam Perda dan pertambangan ramah lingkungan dalam fatwa MUI. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut menimbulkan kerusakan alam yang berdampak pada masyarat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Monitoring dan evaluasi sudah menjadi prioritas pemerintah terutama dalam pembenahan dan pencegahan kerusakan.
PEMASANGAN EYELASH EXTENSION DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM Shakina Shakina; Sukardi Sukardi; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.713

Abstract

This research aims to examine the installation of Eyelash Extensions in Islamic law. This research has 2 problem formulations, namely: 1) Eyelash Extension installation practice. 2) Review of Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and Islamic law. The type of research used is qualitative research. As far as its implementation, this research is alluded to as field research, which is to find events that are the object of continuous examination, to obtain the latest and direct data on Eyelash Extension Installation in Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and Islamic Law. In practice, researchers observe, that business actors do not carry out all the rights that should be obtained by consumers following Article 7 of the Law. In terms of the installation of Eyelash Extension in Islamic Law is haram. The first is that the Eyelash Extension is included in changing Allah's creation without any reason that requires changing Allah's creation. The existence of the prohibition is divided into two, namely related to a sense of ingratitude for God's creation. Secondly, Eyelash Extension is included in tabarruj because of excessive self-adornment. This activity can also endanger oneself.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KERJA SAMA USAHA SARANG BURUNG WALET DI DESA SEPAKAT BARU PERSPEKTIF AL-SHULHU M Syaparudin; Sukardi Sukardi; Nanda Himmatul Ulya
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.726

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi perjanjian kerja sama usaha sarang burung walet di Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dan mengetahui penyelesaian sengketa dalam kerja sama ini berdasarkan persepsi Al-Shulhu. Kajian ini menggunakan meteode penelitian kualitatif, yang termasuk penelitian riset lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat. Sumber data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yaitu pihak yang bersengketa. Sedangkan data sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen hukum, serta hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan fokus penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan verifikasi, klasifikasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini berupa: 1. Perjanjian yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Desa Sepakat Baru dilakukan secara lisan dan tidak tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. 2. Praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua dengan memilih jalur kekeluargaan dan berdamai. Adapun porses yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua dengan menunjuk salah satu orang yang dianggap sanggup untuk menyelesaikan sengketa sebagai pihak ketiga. 3. Praktik penyelesaian sengketa antara pihak dengan melakukan perjanjian damai yang dilakukan telah sesuai dengan perspektif shulhu, seperti rukun dan syarat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa telah dipenuhi seperti adanya penunjukan hakam sebagai juru damai, adanya ijab kabul dan lafadz sebagai bentuk argumentasi komitmen para pihak untuk berdamai. Kata Kunci: Al-Shulhu, Kerja Sama Usaha, Penyelesaian Sengketa
PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN M Faruq; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.812

Abstract

This research aims to analyze the practice of rounding the scales related to the delivery of goods from consumers where the rounding is carried out without notification. This research uses the legal method and is classified as a type of normative legal research-empiric with objects rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The data source used by researchers to obtain the data - data needed in this study uses primary data and secondary data, primary legal material, and secondary which supports the analysis of rounding the scales on freight forwarding services at PT. JNE Main Branch of Pontianak. The technique used to collect data is a technical field. However, according to the research analysis results, it can be concluded that: 1) Rounding of scales at PT. JNE Main Branch of Pontianak is rounding up to the results of the scales if the weight of the item is less than 1 kg, the perch 1 kg if the weight of the item exceeds 1.3 kg then rounded 2 kg. 2) Rounding the scales carried out by this company is not following KHES article 295 and article 317. Whereas from Law Number 8 about Consumer Protection in the year 1999, contained in article 4 that the consumer has the right to obtain information and article 7 where the business actor is obliged to provide clear, correct information regarding the rounding he does. Keywords: Rounding Scales, KHES, Law No. 8 (1999)
ANALISIS KLAUSUL PERJANJIAN KERJASAMA SAWIT DI DESA MADURA MENURUT KETENTUAN AKAD KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Fitriani Fitriani; Sukardi Sukardi; Nanda Himmatul Ulya
AL-AQAD Vol 2 No 2 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.854

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kerjasama dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Desa Madura, namun dalam kerjasama ini terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti keabsahan dari kerjasama ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dengan pemilik tanah di Desa Madura. 2) isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dengan pemilik tanah di Desa Madura. 3) isi perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dengan pemilik tanah di Desa Madura dalam ketentuan akad pada Pasal 20-30 KHES. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi, yaitu normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Praktik kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Rezeki Kencana dan pemilik tanah dilakukan dengan cara pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya tanah kepada PT. Rezeki Kencana untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 2) Perjanjian ini menggunakan akad tertulis dengan pola kemitraan dan plasma yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bagi hasil dilakukan pada saat panen terjadi dengan pola 30%-70%. 3) Sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan antara pemilik tanah dan PT. Rezeki Kencana belum memenuhi asas-asas yang ada dalam KHES. Dalam KHES pada Pasal 21 terdapat asas kejujuran, Luzum, asas saling menguntungkan, serta asas transparansi atau keterbukaan dalam akad kerjasama. Namun dalam kerjasama ini belum memuat mengenai asas tersebut, Sehingga dapat dikatakan dengan jelas bahwasannya perjanjian kerjasama antara PT. Rezeki Kencana dan Pemilik tanah di Desa Madura belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
PERDAGANGAN SKINCARE “KW” DI PASAR TRADISIONAL PONTIANAK PERSPEKTIF KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA Noriraya Noriraya; Sukardi Sukardi; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 2 No 2 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.925

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penjualan produk khususnya skincare dalam bentuk tiruan atau “KW”. Salah satu pasar tradisional di Pontianak yang menjual berbagai macam produk skincare adalah Pasar Tengah yang berada di Jalan Kapten Marsan, Pontianak Kota. Berdasarkan observasi, peneliti menemukan adanya produk skincare KW yang diperdagangkan oleh beberapa stand Pedagang Kaki Lima di lokasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perdagangan skincare KW di Pasar Tengah Pontianak serta mengetahui bagaimana status hukum memperdagangkan skincare KW di Pasar Tengah Pontianak perspektif Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Sumber data primer yaitu penjual dan pembeli skincare di Pasar Tengah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini menggunakan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Sistem perdagangan yang digunakan terhadap skincare KW yang dijual di Pasar Tengah Pontianak terdapat nilai ketidakjujuran, hal ini dibuktikan dari sistem penjualan oleh para pedagang yang menyebut barang KW dengan sebutan lain seperti “Barang Lokal”. Praktik tersebut didasari oleh nilai kepuasan konsumen terhadap hasil instan yang didapatkan dari produk skincare tersebut. 2). Status hukum memperdagangkan skincare KW tersebut menjadi batal dan haram karena bertentangan dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMAT ISLAM ATAS BEREDARNYA PRODUK KECANTIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Dea Ananda Putri; Sukardi Sukardi; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 2 No 2 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i2.939

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap informasi produk kecantikan khususnya yang mengandung bahan kimia glycerin dan heparin sodium pada produk kecantikan dan rangkaian proses beredarnya produk kecantikan yang mengandung bahan kimia di tengah masyarakat juga perlindungan hukum terhadap umat Muslim atas beredarnya produk kecantikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan yuridis-normatif serta pendekatan sosiologis. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan data sekunder berupa undang-undang yang terkait, penelitian terdahulu, panduan penelitian, dan literatur lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data adalah interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data (reduction), penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat beberapa pemilik dan pengguna produk kecantikan yang tidak mengetahui mengenai kandungan tersebut. 2) Rangkaian proses beredarnya produk kecantikan yang mengandung bahan kimia di tengah masyarakat berasal dari luar kota Pontianak. 3) Penjual kurang mengetahui kandungan dan belum maksimal dalam memastikan bahwa produk tersebut halal.
Co-Authors - Burhanuddin Aan Suriadi Abu Bakar Achmad Jauhari ade wiranto Ade Yuni Safitri Adriyani Adam Agi Distrianto Agus Hermawan Agustini Agustini Ahmad Albar Tanjung Ahmad Zamhari Akrom, Akrom Alfiatur Rahmah Alfonsius, Eric Ambiyar, Ambiyar Andes Ismaya Ani Suryani Anik Herminingsih Annita Lubis Ardi Kusmara Arie Febrianto Mulyadi Armansyah Armansyah Ayu Angelina Pasaribu Ayu Karina AYU WULANDARI dan Edy Marwan Darwin Alfasimi Dea Ananda Putri Dedi Hariyanto Dedy Sugiarto Dhea Rengganing Tyas Dimas Hadi Kusuma Dina Sri Nindiati Diyah Sita Prahesti Djumarno Djumarno Donny Fernandi Dwi Puspa Maharani Usali Rachman Dyah Erni Widyastuti Edy Suryadi Elfi Tasrif Elina Khairunnisa Elisa Wildayana Elsi Puspita Sari Endang Tri Pujiastuti Eng. Lukas Kano Manggalla Eni Ardila Eva Dina Chairunisa Fahrur Rozi Farizal Imansyah Firda A Syamani Fithri Mufriantie Fitriani Fitriani Fitroh Adilla Giyanto Giyanto Halim Rasyid Hariatih, Hariatih Ifriadi Ifriadi Illah Sailah Irma Muslimin Irsad Irsad Ismail Ismail Kabib Sholeh Kabib Sholeh Kabib Sholeh Kasman Rukun Kasmir Kasmir Krismadinata Krismadinata Lalu Ali Wardana Laziza Iklima Khairatun Khairatun Lilis Aryanti Liza Nadiya Luky Adrianto M Edi Armanto M Faruq M Syamsul Ma’arif M Syaparudin M Zulfikar Syuaeb M. H. Pulungan M. Ismail M. Syamsul Ma’arif Mahendra Narpatmaja Nizar Maimunah Hindun Pulungan Maria Santi Maria Sherly Marimin . Marimin Marimin Marini Marini Marwan Usman Maryadi Maryadi Mega Kusuma Putri Melati Ayuning Putri Meri Anggraini Mirna Taufik Momon Sodik Imanuddin Muhamad Idris Muhamad Nazim Muhammad Arbi Putra Mona Muhammad Arif Ramadhan Muhammad Ikram Jasman Muslich Muslich Mustarum Musaruddin N. L. Rahmah N. L. S. Andari Nanda Himmatul Ulya Nelly Ermarita Ni Made Novi Suryanti Ni Made Purnami Sukaesih Nisa Khairunnisa Nono Sudarsono Noriraya Noriraya Nur Imamah Nur Rahmiani Nuraeni Nuraeni Nyoman Sridana Paduloh Paduloh Paidi Paidi Paula Florina Puspa Sari Radian Salman Rahmad Dwi S Riki Andi Saputro Rina Hardiyantina Rina Yulianti Rinianty, Rinianty Ririn Dwi Aryanti Rita Feni Riyani Butar Butar Rudi Asri Salamatun Asakdiyah Sapta Raharja dan Maya Dwiyuni Shakina Shakina Sri Hartoyo Sri Martini Sri Yono SUBYAKTO SUBYAKTO Sucipto, Sucipto Sudirman Wilian Suhardiman Suhardiman Suharto Honggokusumo Surya Karwati Susanti Faipri Selegi suwondo suwondo Suyatmin Suyatmin Syafruddin Syafruddin Syahrullah Syahrullah Syaiful Bahri Syaiful Hendra Syarif Abdullah Syukhri Syukhri Tahegga Primananda Alfath Taufik Djatna Titi Harianti Triana, Arjuna Neni Triwulandari S. Dewayana Tupti, Zulaspan Tutik Sulistyowati Umi Yunita Septi Vina Salviana Darvina Soedarwo wahyu eka sari Wandiyo Wandiyo Waridah Waridah Wildan Wildan Yulita Yulita Yusup Yusup Zunan Setiawan