Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

12.263

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Substantive Justice International Journal of Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Pleno Jure Indonesian Journal of Criminal Law Kalabbirang Law Journal IBLAM Law Review Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Gerechtigheid Law Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Syahruddin Nawi

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2486494

Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 102 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2 3 4 5

Keabsahan Klausula Eksonerasi Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Putri Kamelia Rustam; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Keabsahan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Klausula Eksonerasi yang terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli.Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian Pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Keabsahan perjanjian jual beli perumahan yang memuat klausula eksonerasi dianggap tidak sah kecuali mengandung asas konsensualisme disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang (2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perjanjian klausula eksonerasi adalah batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen. This research is aimed at 1) To know and analyze about the validity of the binding agreement to buy and sell according to Law Number 8 year 1999 About Consumer Protection. 2) To know and analysis due to The Laws of Exoneration Clause contained in the binding agreement on sale and purchase. This research uses primary data by conducting a review of the literature. The Result of research show that (1) The Validity of The Housing which contains The exoration clause shall be deemed invalid unless it contains the principle of consensualism both of parties that make the agreement as Law. (2) The results of the study include that the legal consequences of an exoneration clause agreement are null or void due to the inclusion of an exonaration clause on the sale and purchase agreements as a transfer of business responsibility towards consumer protection.

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Lahan Pada Kawasan Rawan Bencana Di Kabupaten Bone M.Y. Khaerul Umam; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lahan Kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone. Tipe penelitian yang digunakan sosio yuridis. Hasil penelitian bahwa Kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone terdiri dari Kebijakan dan aturan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui penerapan sumur resapan dan biopori di kawasan rawan bencana, Kebijakan dan aturan perlidungan daerah tangkapan air yaitu Pengurangan frekuensi dan dampak bnecana banjir melalui perlindungan perlindungan daerah tangkapan air, Mendirikan Forum DAS bertujuan pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai, Kebijakan dan aturan penguatan lereng pada kawasan rawan bencana yaitu pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor, Kebijakan dan aturan pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS untuk deteksi dan pencegahan banjir bandang, Kebijakan dan aturan sistem perizinan bangunan tahan gempa dalam pemberian IMB yang sesuai dengan aturan zonasi gempa bumi, Kebijakan dan aturan pembangunan atau revitalisasi tanggul, embung,waduk, dan taman kota di daerah rawan banjir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana di Kabupaten Bone terbagi menjadi tiga faktor yaitu, faktor utama, faktor pendukung kebijakan dan faktor penghambat kebijakan. This study aims to examine government policies in land use in disaster-prone areas in Bone Regency. The type of research used is socio-juridical. The results showed that government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency consisted of policies and regulations for reducing the frequency and impact of flood disasters through the application of infiltration wells and biopores in disaster-prone areas, policies and regulations for protecting water catchment areas, namely reducing the frequency and impact of disasters. flood through protection of water catchment areas, Establishing a DAS Forum aims to reduce the frequency and impact of flood disasters through river restoration, policies and regulations for strengthening slopes in disaster-prone areas, namely reducing the frequency and impact of landslides, policies and regulations for management and monitoring of upstream watershed areas for detection and prevention of banjir bandang, policies and regulations for earthquake-resistant building permit systems in granting IMB in accordance with earthquake zoning rules, policies and regulations for the construction or revitalization of embankments, reservoirs, and city parks in prone areas flood. The factors that influence government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency are divided into three factors, namely, the main factor, the supporting factors for the policy and the factors inhibiting the policy.

Kekuatan Hukum Hasil Uji Balistik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Rachmat Dani; Syahruddin Nawi; Hasbuddin Halid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran uji balistik dalam pembuktian tindak pidana dengan menggunakan senjata api dan mengetahui kekuatan hukum hasil uji balistik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu hukum yang diajukan. Hasil peneltiian menunjukkan Peranan Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api yaitu membuat terang perkara pembunuhan yakni penyidik mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sesuai dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133 KUHAP. Kemudian peranan yang kedua adalah memberikan alat bukti sah pada persidangan, dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan forensic. Kekuatan hukum hasil uji balistik dalam konsepsi alat bukti tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 184 KUHAP dan juga tidak diatur secara khusus dalam jenis peraturan lainnya. Kekuatan pembuktian hasil uji balistik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHAP bersifat bebas, artinya di dalam keterangan ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. The purpose of this resecarch was to determine the role of ballistic tested in proved criminal acts uses firearms and to find out the legal strength of ballistic test results as evidence in proving premeditated murder cases. This type of research is normative research, which aims to find solutions to legal issues and the problems that arise in them, so that the results to be achieved later are to provide a description of what should be the legal issues raised. Research results is the Role of Ballistic Tests in Proofing a Criminal Act of Killing Using Firearms is to make light of the murder case that is, the investigator brings in the experts required in relation to the examination of cases according to Article 120 of the Criminal Procedure Code and Article 133 of the Criminal Procedure Code. Then the second role is to provide legal evidence at trial, with the help of a forensic laboratory will provide an overview of the causal relationship between victims and perpetrators of crime by knowing the report in the forensic examination. The legal force of the results of ballistic tests in the conception of evidence is not mentioned directly in Article 184 of the Criminal Procedure Code and is also not specifically regulated in other types of regulations. The strength of the proof of the results of ballistic tests used as evidence in the trial of a murder case under Article 184 of the Criminal Procedure Code is free, meaning that in expert statements there is no inherent value of the strength of evidence that is perfect and decisive, it is up to the judge's judgment.

Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-Pkpu.Pailit/2018/Pn.Niaga Mks Irfan Idham; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian ini adalah: mengetahui, memahami dan menganalisis kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan perlindungan kreditor konkuren dalam putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks dan putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mks. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan kreditor konkuren dalam Putusan Nomor 04/Pdt.Sus PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks, dapat dikatakan bahwa Kreditor konkuren belum menerima haknya atau belum terpenuhi perlindungan hukumnya, yaitu pengembalian dana umrah Adapun kekuatan hukum dari kreditor konkuren terlihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUHPerdata, 2) Permohonan pailit dengan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/ 2018/ PN.Niaga.Mks dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mks terbukti dengan jelas dan sesuai dengan fakta hukum. Sedangkan wujud perlindungan Kreditor konkuren dalam putusan in casu yaitu melakukan Melakukan pencocokan (verifikasi) piutang, Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Pailit Kepada Para Kreditor, Menghadiri rapat Kreditor, dan perdamaian. The objectives of this study are: to know, understand and analyze the position of concurrent creditors in the Decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and concurrent creditor protection in the decision Number. 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks and decision Number: 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN Niaga Mks. The type of research in this thesis uses a normative juridical approach. The results show that: 1) The position of concurrent creditors in Decision Number 04 / Pdt.Sus PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga Mks, it can be said that concurrent creditors have not received their rights or have not been fulfilled legal protection, namely refunding umrah funds. The legal strength of concurrent creditors is seen in Article 1131 of the Civil Code and Article 1132 of the Civil Code, 2) Application for bankruptcy with Decision Number 04 / Pdt.Sus-PKPU.PAILIT / 2018 / PN.Niaga.Mks and Decisions Number 4 / Pdt.Sus-PKPU / 2019 / PN.Niaga Mks is clearly proven and in accordance with legal facts. Meanwhile, the form of concurrent Creditors 'protection in the in casu decision is to carry out verification (verification) of accounts, Provision of Postponement of Debt Payment Obligations of Bankrupt Debtors to Creditors, Attending Creditors' meetings, and reconciliation.

Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Achmad Ghifari Azis; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan berdasarkan KUHPerdata. Jenis penelitian ini tergolong tipe penelitian hukum normatif (doctrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin menurut ketentuan Hukum Islam yaitu pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Oleh karena itu anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/ibunya. Persamaan kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan KUHPerdata, yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan, yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan menurut KUHPerdata waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. The research objective is to analyze how the similarities and differences in the position of the inheritance rights of children outside of marriage are based on the provisions of Islamic law and based on the Civil Code. This type of research is classified as normative (doctrinal) law research. The results showed that the position of outside marriage children according to the provisions of Islamic law, namely article 186, which states that children born outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family. Therefore, children who do not have a passion for their father cannot inherit each other. Meanwhile, according to the Civil Code, inheritance only applies to children outside of wedlock who are recognized by the father and / mother. The similarity in the inheritance of children outside of wedlock in Islamic Law and the Civil Code, namely that both are born outside of marriage, who do not have a lineage to their father while the difference is in Islamic law, children outside of marriage only have an inherited relationship with their mother and their mother's family, while according to the Civil Code, inheritance only applies to out of wedlock children who are recognized by the father and / or mother.

Efektivitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat Hasmia Wahyunisa; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan mengetahui Efektivitas Wakaf uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-undangan dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan wakaf uang menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perundang-undangan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak saja dan peruntukannya pun hanya sebagai tempat ibadah (masjid), sekolah/pesantren ataupun lahan kuburan, padahal potensi wakaf uang sangat besar. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum); penegak hukum (struktur hukum); sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. This research aims to look at the effectiveness of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Laws on Encouraging the Economic Empowerment of the Ummah and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the implementation of cash waqf according to the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the law in its implementation is not appropriate according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This is considered by the public's understanding that waqf is only limited to immovable objects and its allotment is only as a place of worship (mosque), school / pesantren or grave land, even though the potential for cash waqf is very large. The implementation of Law Number 41 Year 2004 instructs several factors, including: the legal factor itself (legal substance); law enforcement (legal structure); facilities and infrastructure or facilities that support law enforcement; public legal awareness and legal culture

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Andi Ishak; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin; Syamsul Alam
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum kepustakaan, jenis penelitian ini disebut juga penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara Perbankan syariah secara litigasi merupakan mutlak kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama dengan tidak memberi pilihan kepada lembaga peradilan lain untuk menangani atau mengadili. Pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (Perjanjian), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Undang-undang tidak dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tentang perbankan syariah, sehingga masyarakat masih cendrung kepada sistem ekonomi konvensional/Perbankan Konvensional. The research objective is to analyze the settlement of Islamic banking disputes according to the laws and regulations in Indonesia and to find out, understand and analyze the factors affecting the settlement of Islamic banking disputes according to the prevailing laws and regulations. The type of research that the author uses in the preparation of this legal writing is literature law research, this type of research is also called normative legal research. The results showed that the settlement of Islamic banking cases by litigation is an absolute authority / competence of the Religious Courts by not giving other judicial institutions a choice to handle or judge. The choice of a legal forum for resolving sharia banking disputes must be clearly stated in the contract (Agreement), however, a contract must not be contrary to law, morals and public order. The factors that influence the settlement of Islamic banking disputes are the law that cannot meet the development of the legal needs of the justice-seeking community and the lack of awareness and legal compliance of the community with the regulations regarding sharia banking, so that the public still tends to the conventional economic system / conventional banking.

Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan A Maradona; Syahruddin Nawi; Anzar Anzar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Barru Kelas II pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya pelaksanaan mediasi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: Kehadiran para pihak, tempat dan waktu, Komunikasi, Pemahaman mengenai hukum waris Islam, Iktikad para pihak, Psikologis, dan Kemampuan mediator sedangkan faktor eksternal yaitu: Aturan hukum mediasi, Harta warisan telah lama tidak dibagi hingga beberapa generasi, Peran kuasa hukum, Mediator hakim, Sarana dan prasarana mediasi di pengadilan, serta Sosial budaya masyarakat dalam hal waris. The research objective was to analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the settlement of inheritance disputes at the Barru Class II Religious Court after PERMA No. 1 of 2016 and the factors that influence it. This research uses empirical legal research methods. The factors that influence the effectiveness of the implementation of mediation consist of internal factors and external factors. Internal factors, namely: presence of parties, place and time, communication, understanding of Islamic inheritance law, intention of the parties, psychology, and the ability of the mediator, while external factors are: legal rules of mediation, inheritance has not been shared for several generations, the role of power law, judge mediator, mediation facilities and infrastructure in court, as well as social culture of the community in terms of inheritance.

Efektivitas Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah Di Kota Makassar Ahmad Ahmad; Syahruddin Nawi; Abdul Qohar
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi Pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian bahwa efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar, telah di temukan hasil kurang efektif di sebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak moral yang dilakukan oleh para pembuat cover song, serta selama ini para pencipta lagu musik daerah dimana karya yang mereka ciptakan tidak sebanding dengan nilai yang mereka terima. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu musik daerah di Kota Makassar adalah faktor substansi hukum kurang mempengaruhi efektivitas, faktor struktur hukum kurang mempengaruhi efektivitas, faktor budaya hukum mempengaruhi efektivitas, faktor kesadaran hukum mempengaruhi efektivitas, faktor pengetahuan hukum mempengaruhi efektivitas. The research objective is to analyze the effectiveness of the protection of the moral rights and economic rights of regional music songwriters in Makassar City and the factors that influence it. The research method uses empirical normative legal research. The results of the research show that the effectiveness of the protection of the moral rights and economic rights of regional music songwriters in Makassar City has been found to be ineffective due to the many violations of moral rights committed by cover song makers, and so far the composers of regional music songs where the works what they create is not worth the value they receive. The factors that influence the effectiveness of the protection of the moral rights and economic rights of regional music songwriters in Makassar City are legal substance factors that do not affect effectiveness, legal structure factors do not affect effectiveness, legal culture factors affect effectiveness, legal awareness factors affect effectiveness, legal knowledge factors affect effectiveness.

Implementasi Kepastian Hukum Pasca Pengukuran Ulang Sertipikat Kluster 4 Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Zulkarnain Ansar; Sukarno Aburaera; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Implementasi kepastian hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang kurang terlaksana secara efektif. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala yaitu dari faktor kepastian hukum dari luas dan bentuk bidang tanah sertipikat kluster 4 dimana sebagian besar bidang tanah sertipikat kluster 4 mengalami perbedaan selisih luas yang melebihi batas toleransi pasca pengukuran ulang; Akibat hukum pasca pengukuran ulang sertipikat kluster 4 kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni tidak memberikan jaminan kepastian hukum secara efektif, serta berdampak ekonomi, dan sosial. The research objective was to analyze the implementation of legal certainty after re-measurement of the cluster certificate 4 activities of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency. The type of legal research used in this research is empirical legal research. The results showed that the implementation of legal certainty after the re-measurement of the cluster 4 certificate of complete systematic land registration (PTSL) at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency was less effective. This is because there are several obstacles in its implementation. One of the constraints is the legal certainty factor of the area and shape of the cluster 4 certificate land parcels where most of the cluster 4 certificate land parcels experience a wide difference that exceeds the tolerance limit after re-measurement; The legal consequence of the re-measurement of the cluster 4 certificate for the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity at the Land Office of Sidenreng Rappang Regency is that it does not guarantee legal certainty effectively, and has an economic and social impact..

Co-Authors A Maradona A. FK. Majid A. Muh. Fachri Al Ahya A. Muin Fahmal Aan Aswari Abbas Abbas Abdul Qahar Abdul Qahar Abdul Qahar Abdul Qohar Abdullah Syafi’i Achmad Ghifari Azis Aco Harsandi Adriana Adriana Aggreany Arief Agung Miftahul Khair Agung Munandar Agustinus Suprianto Ahmad Ahmad Ahmad Fadil Ahmad Fadil Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Aisyah Yusriyyah Ahdal Alif Jaya Prastya Amri Mapakaya Andi Arie Veriansyah Andi Batara Bintang Darnus Andi Citra Trisnaningsih Syahril Andi Erlina Ramadan Andi Fadly Ichdar Andi Haerul Karim Andi Hardiansyah Bakri Andi Ishak Andi Lulu Isvany Andi Nur Indah Sari Andi Nurhana Andi Nurman Mappangara Andi Rama Irasandi Sofyant Andi Risma Andi Risma Andi Sudasri Anugrah Andi Widya Astrid Nita Andika Prawira Buana Andy Parawansa S Anggreany Arief Anzar Anzar Anzar Makkuasa Aris Agus Arman Hidayat Askari Razak Asmawati Salam Aswad Rachmat Hambali Aswad Rahmat Hambali Ayu Isfany Fachry Azis Baharuddin Badaru Bahjah Zal Fitri Bustam Bustam Dachran S Busthami Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Desman Desman Eka Dewi Adnan Endang Sri Widyastuti Ruslan Fachri Waris Faizal Faizal Febby Yuzela Tilalepta Fernyta Rosnani Ranuntu Firlyanti Komalasari. M Hamza Baharuddin Hamzah Baharuddin Hardianto Djanggih Hasbuddin Halid Hasbuddin Khalid Hasmia Wahyunisa Hasrul Hasrul Ilham Abas Ilham Abbas Ilham Abbas Ilham Rahmatullah Indah Dwi Putri Inka Ayu Lestari Irfan Idham Ismiyanti Ismiyanti Isnayani Isnayani Kaharuddin Kaharuddin Kamri Ahmad Lauddin Marsuni Lis Ariska Luky Julianto M. Alif Usman M. Rofi Wicaksono M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Medina Medina Mohammad Arief Muh. Fadil Ashari A Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Arif Muhammad Asyrar Achmad Muhammad Fahrul Muhammad Hisfari Muhammad Ilyas Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syarief Nuh Muhammad Syarif Muhuammad Fachrul Mulky Asrory Ilyas Munarsi Sanusi Nasrullah Arsyad Nasrullah Nasrullah Nugroho Hasan Putera Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Ilmi Wahab Nurul Qamar Putri Kamelia Rustam Rachmat Dani Rasdiyanah Rasdiyanah Rezaldy Ririn Yulandari Abbas Risky Kurniawan Hidayat Riyan Rachma Adinda Larahati Rizka Khalida Utami Sahban Sahban Salle Salle Samsuadi Samsuadi Sandy Alfiar Pattiwael Sartika Sartika Satri Satri Shenora Gusti Anasakila Sigit Prasetya Sri Lestari Poernomo St Ulfah sudarmin Sudarmin Sufirman Rahman Sukarno Aburaera Syakaria Syakaria Syamsuddin Syamsul Alam Tarmizi Tarmizi Viky Vinola Wahyu Furgani Fauzi Wira Dharma Pratiwi Wiwik Puspita HB Yasir Arafah Zulfikar Hendra Zulkarnain Ansar

Title Search

Found 71 Documents Search Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 71 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)