Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Sandy Alfiar Pattiwael]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Sahban Sahban]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.993 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupaun di dalam hubungan dengan manusia lain. perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan perkawinan adalah menjadi pewenang dan tanggung jawab adalah badan peradilan dan mempunyai syarat dalam pembatalan perkawinan tersebut. The research objective to analyze the form of legal protection for wives who file for annulment of marriage based on the compilation of Islamic law. This research method uses normative research or library research. The results of the research that legal protection is a guarantee of human rights and obligations in order to fulfill their own interests or in relationships with other humans. Marriage as one of the efforts to terminate the marriage is to be the authority and responsibility of the judiciary and have conditions in the annulment of the marriage.]]>
<![CDATA[Implementasi Ketentuan Rahasia Bank Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ]]>
<![CDATA[Muhammad Hisfari]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Satri Satri]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.687 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis ketentuan rahasia bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran karyawan bank mengenai definisi dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang rahasia bank berbeda beda dikarenakan sangat bersifat umum dan ambigu dikalangan para bankir, sehingga mengakibatkan pelanggaran di dalam pengimplementasiannya. Ketentuan rahasia bank memang sudah diatur ke dalam aturan internal bank atau standar operational prosedur akan tetapi ini juga menjadi suatu problematika dalam pelaksanaannya dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya target bisnis perbankan dan perkembangan industri yang sangat pesat dan penjelasan aturan perundang-undangan yang bersifat umum. The research objective to analyze the provisions of bank secrecy based on the precautionary principle. This type of research is normative and empirical legal research. The results of this study indicate that the interpretation of bank employees regarding the definition of Law no. 10 of 1998 concerning bank secrecy is different because it is very general and ambiguous among bankers, resulting in violations in its implementation. The provisions for bank secrecy have indeed been regulated in the bank's internal rules or standard operating procedures, but this also becomes a problem in its implementation due to many influencing factors including banking business targets and very rapid industrial developments and explanations of general laws and regulations.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya ]]>
<![CDATA[Ahmad Taufiq Akil]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (463.673 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini berlokasi di BPOM Kab. Mamuju. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa \perlindungan hukum terhadap kosumen pada setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen sesiai Pasal 87 Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Maka yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemerintah dalam melakukan peneasan sangat di bututhkan penguatan pemeberdayaan konsumen, Edukasi, dan system layanan pemerintah dalam hal pengaduan. The research objective to analyze the legal protection for the parties in the legal protection for consumers against foods that contain harmful substances and the factors that influence it. This research is located in BPOM Kab. Mamuju. The results of the research that have been carried out conclude that legal protection for consumers on every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers in accordance with Article 87 of the Law on Food. stipulates requirements that food be tested in a laboratory before being distributed, the intended testing is carried out in a laboratory appointed by and/or which has obtained accreditation from the government. So the main factor that influences the government in carrying out affirmations is the need for strengthening consumer empowerment, education, and the government service system in terms of complaints.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Telleng ]]>
<![CDATA[Andi Widya Astrid Nita]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.93 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum terhadap wewenang PPAT dalam pembagian atas tanah telleng di Danau Tempe Kabupaten Wajo. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Jabatan PPAT menyatakan bahwa : “Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus hanya berwenang membuat Akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus penunjukannya”. (2) Faktor yang mempengaruhi proses pembagian tanah telling terdiri dari faktor pengetahuan, faktor kesadaran, faktor budaya, faktor penegakan hukum, dan faktor nilai ekonomi. The research objective to analyze the legal certainty of PPAT's authority in the distribution of telleng land in Lake Tempe, Wajo Regency. The type of research used is Empirical Law research. The results of this study indicate that: (1) The Land Deed Making Official has the authority contained in Article 3 of the PPAT Position Regulation which states that: "To carry out this main task, the Land Deed Making Officer has the authority to make authentic deeds regarding all legal actions as mentioned above. , regarding land rights and ownership rights to flat units located within the working area. The Special Land Deed Making Official is only authorized to make a Deed regarding a legal act which is specifically named for its appointment. (2) Factors influencing the process of land division telling consist of knowledge factors, awareness factors, cultural factors, law enforcement factors, and economic value factors..]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muh. Fadil Ashari A]]>;
<![CDATA[Lauddin Marsuni]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.908 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis urgensi pengaduan konstitusi sebagai perlindungan konstitusional warga negara di Indonesia serta menganalisis dan menjelaskan konsep penambahan kewenangan mahkamah konstitusi RI untuk menjalankan Pengaduan Konstitusi. Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebutuhan akan kewenangan Pengaduan Konstitusi perlu ditambahkan kepada Mahkamah Konstitusi yang dapat dipandang sebagai Ius Constituendum, yang merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Urgensi Kewenangan Pengaduan Konstitusi di Indonesia merupakan wujud perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. (2) Pengadopsian perkara Pengaduan Konstitusi dan Pertanyaan Konstitusi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: melakukan amandemen UUD NRI 1945, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, dan Penafsiran Konstitusi. Dengan merancang/ menyusun mekanisme pengajuan, cakupan objek perkara, sampai kepada antisipasi beban perkara akibat penambahan. The research objective to analyze the urgency of constitutional complaints as constitutional protection of citizens in Indonesia and to analyze and explain the concept of adding the authority of the RI Constitutional Court to carry out Constitutional Complaints. The type of research used is normative law research. The results of this study indicate that: (1) The need for the authority to Complain to the Constitution needs to be added to the Constitutional Court which can be seen as the Ius Constituendum, which is a necessity and cannot be postponed any longer. The urgency of the Constitutional Complaints Authority in Indonesia is a form of protection of the constitutional rights of citizens. (2) The adoption of cases of Constitutional Complaints and Constitutional Questions can be carried out in various ways including: amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Revision of the Constitutional Court Law, and Interpretation of the Constitution. By designing/compiling the submission mechanism, the scope of the object of the case, to the anticipation of the caseload due to the addition.]]>
<![CDATA[Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu ]]>
<![CDATA[Sigit Prasetya]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (481.171 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris Hasil penelitian bahwa korelasi pengadaan tanah di kabupaten luwu saat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta pelaksanaan dalam pengadaan tanah, dalam hal pengupayaan pengendalian LP2B masih tidak memiliki. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengadaan tanah pelaksanaan terjadinya pengadaan tanah pembangunan di Kabupaten Luwu dikarenakan permintaan penggunaan lahan untuk pemukiman, perkantoran, perekonomian, dan faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Sehingga menurut penulis dari beberapa informan, pemerintah harus melakukan pembukaan lahan dan melihat pemanfaatan lahan. The research objective to analyze the correlation between land acquisition at the National Land Agency Office and Development Planning in Luwu Regency. The type of research used is juridical-empirical research. The results of the study show that the correlation of land acquisition in Luwu Regency when it is in accordance with applicable regulations and implementation in land acquisition, in terms of efforts to control LP2B still does not have. The factors that influence the occurrence of land acquisition in the implementation of the development of land acquisition in Luwu Regency are due to the demand for land use for settlements, offices, the economy, and the very rapid population growth factor. So, according to the authors from several informants, the government should do land clearing and see land use.]]>
<![CDATA[Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andy Parawansa S]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.236 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan Psikologi hukum terhadap perlindungan anak dalam sistem pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan mengetahui dan faktor-Faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian Normatif (Doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis Psikologi hukum perlindungan anak dalam pembaharuan hukum pidana Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta mendorong perkembangan dan pertumbuhan normal anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Meskipun ilmu psikologi hanya dapat memberikan jawaban yang tidak lengkap, prosedur dan praktek sistem hukum semestinya bersumber pada informasi terbaik yang ada saat ini. The research objective to analyze the application of legal psychology to child protection in the criminal law reform system in Indonesia and to find out and the factors that influence it. This research is a normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that the psychological analysis of child protection law in the renewal of criminal law Child protection is all efforts to create conditions so that every child can exercise their rights and obligations and encourage normal development and normal growth of children physically, mentally and socially. Although psychology can only provide incomplete answers, the procedures and practices of the legal system should be based on the best information currently available.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resort Bone ]]>
<![CDATA[Andi Lulu Isvany]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.47 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peranan Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari informan, dalam hal ini orang-orang yang berada di Kepolisian Resort Bone. Hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas atas upaya pre-emtif (penanaman norma/nilai), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya pre-emtif terdiri dari kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum, serta kerjasama dengan (P2TP2A) dan Dinas Sosial. Adapun upaya preventif dilakukan melalui kampanye “Jangan jadi Pelaku” dan melalui pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Faktor penghambat upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas trauma psikologis korban dan pelaku yang melarikan diri. The research objective to analyze the role of the Bone Resort Police in law enforcement efforts for sexual harassment of minors. This study uses primary data obtained from informants, in this case people who are in the Bone Resort Police. The results of the study show that the efforts made by the Bone Resort Police in efforts to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consist of pre-emptive efforts (instilling norms/values), preventive efforts (prevention) and repressive efforts (action). Pre-emptive efforts consist of community education activities (Dikmas), socialization and legal counseling, as well as collaboration with (P2TP2A) and the Social Service. The preventive efforts are carried out through the "Don't be the perpetrator" campaign and through cultural and religious approaches. The inhibiting factor for the efforts made by the Bone Resort Police in an effort to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consists of psychological trauma from victims and perpetrators who fled.]]>
<![CDATA[Kolaborasi Peran Polri Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika: Studi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Agustinus Suprianto]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Kamri Ahmad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1045.091 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Metode peneltian yang digunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Peran masyarakat amat dibutuhkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Peran aparat penegak hukum sebagai partner masyarakat, sangat urgen dalam rangka pencegahan dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kondisi empirik yang ada dalam masyarakat.. The research objective to analyze the role of the Directorate of Drug Investigation at the South Sulawesi Police in dealing with drug crimes. The research method used is the empirical legal research method. The results of the study show that the role of the community is very much needed in order to assist law enforcement officers to prevent and eradicate abuse of illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors. With the participation of the community in assisting the task of law enforcement officers, the illicit circulation of narcotics and narcotic precursors that are in the midst of people's lives can be minimized, which is later hoped that the community will be free from the dangers of illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors. (2) The role of law enforcement officers as community partners is very urgent in the context of preventing and eradicating illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors, both based on statutory regulations and based on empirical conditions that exist in society.]]>
<![CDATA[Penggunaan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas ]]>
<![CDATA[Desman Desman]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Aggreany Arief]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.144 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas, dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berdasarkan pada penilaiaannya sendiri terhadap situasi dan ancaman yang dihadapi sehingga terpenuhi prinsip Legalitas, Nessesitas, serta Proporsionalitas. Faktor yang paling berpengaruhi dalam penggunaan diskresi oleh kepolisian dalam pelaksanaan tugas yang mengancam keselamatan nyawa petugas yaitu; Substansi hukum yang mana pada substansi hukumnya belum mengatur secara rinci mengenai bentuk dan jenis tindakan yang termaksud kedalam diskresi oleh anggota Polri. The research objective to analyze the use of discretion by the police in carrying out tasks that threaten the safety of the officers' lives, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. The results of the research authors found that: The use of discretion by the police in carrying out tasks that threaten the safety of the lives of officers in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police is based on their own assessment of the situation and threats faced so that the principles of Legality, Nessesity, and Proportionality are fulfilled. The most influential factors in the use of discretion by the police in carrying out tasks that threaten the safety of officers' lives are; The legal substance which in its legal substance has not regulated in detail regarding the forms and types of actions referred to in the discretion by members of the Police.]]>
