Articles
Perkembangan Tanaman Pangan di Indonesia Tahun 1945-1965
Mudiyono, Mudiyono;
Wasino, Wasino
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga menjadi perhatian penguasa di suatu negara. Kekurangan bahan makanan tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi masalah sosial politik pada suatu negara. Kebudayaan menanam padi pada masyarakat Nusantara sudah terdapat sejak zaman pra sejarah, proses pertanian merupakan kegiatan turun temurun yang dilakukan masyarakat terutama pulau Jawa. Pertanian padi sampai awal abad masehi masih sederhana dan belum menggunakan teknologi pertanian. Pertanian padi di Nusantara sampai awal abad masehi masih sederhana dan relatif belum menggunakan teknologi. Perubahan terjadi pada sistem pertanian di Nusantara dalam meningkatkan hasil produksi padi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada masa Kolonial Belanda pusat pemerintahan terpusat di Jawa, makanan pokok masyarakat mayoritas beras pemerintah Kolonial memperhatikan produksi bahan makanan selain tanaman ekspor. Sistem politik etis membuat pertanian pangan mendapat perhatian pemerintah dengan meningkatkan hasil produksi pangan seperti pembanguan bangunan pertanian dan sauran irigasi. Pasca Proklamasi kemerdekaan terjadi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkebunan dan instalasi-instalasi industri mengalami kerusakan yang berat, serta meningkatnya jumlah penduduk secara drastis. Akibat dari perang dan revolusi membuat produksi bahan makanan mengalami penurunan. Persoalan untuk menaikan produksi bahan makanan terus dilakukan pemerintah, persoalan beras asih menjadi permasalahan besar yang dihadapi masyarkat Indonesia.
Pertempuran Sidobunder di Kebumen Tahun 1947
Dewanti, Retno Yuni;
Wasino, Wasino;
Bain, Bain
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Agresi militer Belanda tahun 1947 di Kebumen mengakibatkan Kota Gombong diduduki oleh Belanda. Meskipun sudah ada seruan gencatan senjata oleh Dewan Keamanan, Belanda tetap mengadakan patroli militernya di daerah sekitar Gombong-Karanganyar. Tindakan Belanda ini menyebabkan pada tanggal 29 Agustus 1947 TP Sie 321 pimpinan Anggoro dan pasukan PERPIS ditugaskan untuk mempertahankan Sidobunder sebagai daerah pertahanan dan menghambat gerak Belanda menuju ke Timur dari arah barat. Pada tanggal 2 September 1947 terjadi pertempuran antara pasukan TP dengan pasukan Belanda, karena kekuatan yang tidak seimbang pasukan Belanda berhasil memukul mundur pasukan TP ke Karanganyar. Jenazah korban pertempuran baru bisa dikumpulkan tanggal 3 Agustus 1947 dan dibawa ke Yogyakarta. Setelah Sidobunder dikuasi oleh Belanda, pertahanan RI di wilayah selatan menjadi lemah. Hal ini menyebabkan tentara Belanda dapat dengan mudah menduduki Kecamatan Puring dan Kecamatan Kuwarasan. Akibat dari pertempuran ini membuat warga desa Sidobunder mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Perkembangan Agama Islam di Kalangan Etnis Tionghoa Semarang Tahun 1972-1998
Chandra, Septian Adi;
Wasino, Wasino;
Bain, Bain
Journal of Indonesian History Vol 4 No 1 (2015): JIH
Publisher : Journal of Indonesian History
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kajian tentang etnis Tionghoa di Indonesia merupakan hal yang menarik dan unik untuk dibahas lebih mendalam lagi. Orang-orang keturunan Tionghoa sudah beratus tahun berdomisili di Indonesia, sebagian besar orang Tionghoa dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Ada golongan Tionghoa Muslim yang melakukan pelayaran ke Nusantara, Cheng Ho juga berhasil membentuk komunitas muslim tionghoa di Asia Tenggara. Di Palembang, komunitas muslim tionghoa Mazhab Hanafi pertama di kepulauan Indonesia pada tahun 1407. Cheng Ho adalah salah satu etnis Tionghoa yang melakukan pelayaran ini, ternyata juga menyebarkan agama Islam di Nusantara salah satunya di Semarang. Cheng Ho, melakukan penyebaran agama Islam di Semarang pada abad-14, peninggalan Muslim Tionghoa ini diteruskan oleh Abdul Karim Oei Tjeng Hien, Abdusomad Yap A Siong dan Kho Goan Tjin, untuk mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) tahun 1961. Alasan masyarakat etnis Tionghoa Semarang untuk memilih Islam sebagai agamanya ialah untuk mengenal Islam lebih dalam, atau hanya sekedar menikah dengan pasang yang juga beragama Islam. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PITI ialah belajar mengaji dan melakukan dakwah dikalangan etnis Tionghoa Semarang.
Pengaruh Pembangunan di Jakarta Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Betawi Tahun 1966-1977
Lukmansyah, Nurul;
Wasino, Wasino;
Ahmad, Tsabit Azinar
Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Journal of Indonesian History
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kebijakan pemerintah Jakarta di tahun 1966-1977 terfokus pada perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan kota. Pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah berhasil merubah wajah Kota Jakarta menjadi kota Metropolitan. Akan tetapi, pembangunan yang semakin gencar pada masa itu tidak dirasakan oleh semua kalangan, terutama masyarakat Betawi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Masyarakat Betawi terlahir karena lunturnya identitas asli mereka yang disebabkan banyaknya perkawinan campur antar etnis di Batavia. Pada masa kolonial masyarakat ini memiliki kualitas hidup yang sangat rendah, sedangkan pada masa kemerdekaan mengalami peningatan, namun tidak terlalu besar. (2) Bentuk-bentuk marginalisasi yang dialami oleh masyarakat Betawi antara lain, marginalisai penduduk, marginalisasi tempat tinggal dan marginalisasi ekonomi. (3) Faktor-Faktor penyebab marginalisasi masyarakat Betawi antara lain, faktor internal seperti kualitas hidup yang rendah dan pengaruh agama yang kuat. Faktor eksternalnya berupa penggusuran dan urbanisasi. Dampak-dampak marginalisasi antara lain dampak sosial, ekonomi dan budaya.
Nasionalisasi Tambang Minyak di Cepu dan Pengelolaannya Tahun 1950-1966
Fatimah, Siti Nur;
Wasino, Wasino;
Bain, Bain
Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Journal of Indonesian History
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Setelah proklamasi kemerdekaan, semua perusahaan-perusahaan masih dikuasai oleh pihak asing. Adanya kebuntuan dalam perjuangan pengembalian Irian Barat dari pihak Belanda ke Indonesia melalui jalur diplomasi setelah perjanjian KMB membuat bung Karno mengambil keputusan yang ekstrim dengan membatalkan perjanjian KMB secara sepihak dan ingin menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi merupakan suatu proses untuk mengakhiri dominasi asing dengan merubah sistem perekonomian kolonial menjadi ekonomi nasional dengan membuat perubahan status perusahaan milik Belanda menjadi milik negara Indonesia yang diharapkan kedepannya mampu memajukan perekonomian di Indonesia. Proses nasionalisasi awal dilakukan pada tahun 1957 oleh pengusaha Militer Territorium IV dengan nama Tambang Minyak Nglobo CA. Nasionalisasi secara hukum sesuai dengan UU No.86 Tahun 1958. Pada tahun 1962 tambang minyak Cepu yang masih dikuasai oleh Bataafche Petroleum Maatscappij (BPM/Shell) kemudian diambilalih oleh pemerintah Indonesia dengan ganti rugi. Setelah perusahaan yang dibeli oleh pemerintah dan kemudian dikelola oleh pemerintah mengalami penurunan produksi. Nasionalisasi dilakukan dengan spontan dan dalam perusahaan pertambangan minyak membuat kekurangan pegawai yang kompeten dalam bidangnya sehingga pada tahun 1966 setelah melalui perundingan tambang minyak Cepu yang mengalami penurunan produksi telah disepakati untuk diserahkan kepada Lemigas untuk dijadikan pusat pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi. Setelah itu didirikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) tahun 1966. Untuk menyelenggarakan pengelolaan Akamigas di Cepu, maka dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklap Migas). Lapangan minyak yang ada kemudian dijadikan sebagai sarana peragaan pendidikan.
Dinamika Produksi Beras dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 1984-1998
Handani, Lisa Novia;
Wasino, Wasino;
Muntholib, Abdul
Journal of Indonesian History Vol 6 No 1 (2017): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Journal of Indonesian History
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Kabupaten Grobogan adalah kabupaten terluas ke-2 di Jawa Tengah setelah Cilacap. Sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, terutama pertanian padi. Padi menjadi komoditas utama karena karakteristik yang unik, padi sebagai makanan pokok, dan harga jual mendukung. Pemerintah membangun KUD, penyuluh pertanian, dan subsidi pupuk. Produksi beras di Kabupaten Grobogan selalu meningkat setiap tahun, produksi tertinggi pada tahun 1998 dan masyarakat Kabupaten Grobogan dapat dikatakan tahan pangan.
DINAMIKA POLITIK PARTAI NAHDLATUL ULAMA DI SEMARANG TAHUN 1952-1979
Sayuti, Akhmad;
Wasino, Wasino;
Sodiq, Ibnu
Journal of Indonesian History Vol 7 No 1 (2018): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Journal of Indonesian History
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Nahdlatul Ulama merupakan jamâiyah yang didirikan oleh ulama-ulama tradisional yang menganut aliran Ahlussunnah Wal Jamâah dan pengusaha Jawa Timur pada tahun 1926 di Surabaya. Awalnya NU bergerak dibidang sosial keagamaan yang memfokuskan kegiatannya pada pendidikan, ekonomi, dan penyiaran agama Islam, namun pada perkembangannya NU mulai ikut dalam pergerakan politik nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan politik NU di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, yakni penulisan secara kronologis sebagai hasil penelitian sejarah. Hasil penelitian ini adalah NU di Kota Semarang didirikan oleh KH. Ridwan pada tahun 1926 yang merupakan salah satu ulama yang ikut dalam pendirian NU di Surabaya. Perolehan suara pada Pemilu 1955 merupakan bukti bahwa NU kalah dengan PKI dan PNI, namun NU menjadi partai Islam terbesar di Kota Semarang mengalahkan Masyumi yakni PKI 92.172, PNI 27.619, NU 19.292, dan Masyumi 6.191. Pada perkembangannya NU berfusi menjadi PPP. Muktamar ke-26 di Kota Semarang merupakan langkah NU kembali menjadi jamâiyah dan menyerahkan kegiatan politik kepada PPP.
Kampanye Patai-Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum 1955 Di Kota Semarang (Studi Kasus PNI, PKI, Nu, dan Masyumi)
Ahmad, Nanang Rendi;
Wasino, Wasino;
Wijayanti, Putri Agus
Journal of Indonesian History Vol 8 No 1 (2019): Journal of Indonesian History (JIH)
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jih.v8i1.32213
Kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an menjadi suatu arena bagi partai-partai politik untuk menunjukan keberadaannya di tengah masalah-masalah sosial-politik yang menimpa Indonesia, setidaknya itu terjadi ketika wacana diselenggarakannya Pemilihan Umum (pemilu) berhembus. Partai-partai politik dengan masing-masing ideologi partai yang diusung saling mengkampanyekan jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi Indonesia tahun 1950-an. Semua yang dilakukan partai-partai politik itu adalah upaya meraih hati rakyat untuk persiapan Pemilu 1955. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kondisi sosial-politik Indonesia tahun 1950-an dengan kampanye partai-partai politik. Penelitian ini juga mencoba menunjukan bahwa latar belakang historis dan kondisi sosial-politik suatu daerah turut mempengaruhi peta kekuatan politik dan hasil Pemilu 1955. Dalam kasus yang terjadi di Kota Semarang, dengan keluarnya PKI sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 1955 di Kota Semarang, menunjukkan bahwa kampanye bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi hasil yang diraih suatu partai. Akan tetapi ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi hasil yang diraih suatu partai. Faktor tersebut adalah latar belakang historis dan kondisi sosial-politik di Kota Semarang.
PABRIK GULA KALIBAGOR: PERKEMBANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KALIBAGOR TAHUN 1957-1997
Pamikat, Renardi;
Wasino, Wasino;
Atno, Atno
Journal of Indonesian History Vol 8 No 2 (2019): Journal of Indonesian History
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jih.v8i2.37053
Sukarno's speech on August 17, 1956 signaled the takeover of Dutch-owned companies, which began in December 1957. The Law set up for the nationalization act was Law No. 86 of 1958. One of the things nationalized by the government was the Kalibagor sugar factory. In this study, the author discusses how the process of nationalizing the Kalibagor sugar factory until its closure and the socio-economic dynamics of the community that occurred after nationalization. The results of this study are that the people in Kalibagor experienced some changes. This is the impact of the nationalization. In 1975, the sugar commodity was replaced by rice and tobacco. Then the government issued Presidential Instruction No. 9 of 1975 concerning People's Intensification Sugar Cane (TRI). But the program was also unsuccessful with a number of problems, which made the Kalibagor sugar factory continue to suffer losses. Finally, in 1997 the crisis that occurred in Indonesia resulted in a decline in the sugar industry, so that there were several sugar mills which were closed or diamalgamasi including the Kalibagor sugar factory. Keywords: Kalibagor Sugar Factory, Nationalization, Impact
Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1982-2008
Armylia, Manzila;
Wasino, Wasino
Journal of Indonesian History Vol 10 No 1 (2021): Journal Of Indonesian History
Publisher : Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jih.v10i1.46944
Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 1982-2008. (2) mengetahui dampak penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1982-2008. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiogafi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada bidang pendidikan, ketahanan pangan dan kesehatan. Pelaksanaan kebijakan dengan dibuatnya beberapa program sangat berperan dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Dalam usaha menanggulangi kemiskinan melalui bidang pendidikan, ketahanan pangan dan kesehatan menjadikan penduduk di Kabupaten Bojonegoro keluar dari angka kemiskinan karena sudah mempunyai kualitas pendidikan yang baik sehingga penduduk mempunyai mutu prestasi yang berkompeten, dalam masalah ketahanan pangan penduduk miskin mampu keluar dari rawan pangan dan kelaparan, dan penduduk miskin mempunyai kesehatan yang baik karena penduduk miskin dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan secara murah, mudah, cepat dan berkualitas.Kata Kunci: Kemiskinan, Penanggulangan, Kebijakan.