Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

12.263

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Substantive Justice International Journal of Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jambura Law Review Pleno Jure Indonesian Journal of Criminal Law Kalabbirang Law Journal IBLAM Law Review Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Journal of Lex Generalis (JLG) Innovative: Journal Of Social Science Research Gerechtigheid Law Journal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

Syahruddin Nawi

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Author-ID : 2486494

Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 102 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Andi Arie Veriansyah; A. Muin Fahmal; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan Penelitian Menganalisis Relevansi Partai Politik Terhadap Penerapan Ambang Batas Parlemen Di Indonesia. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Data Dikumpulkan Menggunakan Metode Perpustakaan, Bahan Serta Data Yang Berkaitan Dengan Peraturan Perundangan-Undangan, Dan Wawancara Kepada Beberapa Ahli. Data Dianalisis Menggunakan Metode Deduktif Dan Induktif, Kemudian Disajikan Secara Deskriptif. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dengan Adanya Penerapan Ambang Batas Parlemen Ini, Selain Menyederhanakan Partai Politik Yang Ada, Penerapan Ini Juga Membuat Partai Politik Lebih Kompetitif Dan Bisa Menjadi Representasi Masyarakat Secara Dominan Di Setiap Pemilihan Umum. Perlu Adanya Sebuah Kreatifitas Yang Lebih Inovatif Yang Ditunjukkan Oleh Partai Politik Untuk Meraih Suara Sebanyak-Banyaknya Untuk Mendapatkan Kursi Di DPR. Partai Politik Juga Dituntut Lebih Humanis, Partisipatif, Transparan, Dan Mampu Memaksimalkan Suara Pemilih. The Research Objectives To Analyze The Relevance Of Political Parties To The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Indonesia. This Research Using Normative Law Research Methods. Data Collected Using Library Methods, Materials and Data Relating to Legislation, and Interviews with Several Experts. Data were analyzed using deductive and inductive methods, then presented descriptively. The Research Results Show That The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Addition To Simplifying The Existing Political Parties, This Application Also Makes Political Parties More Competitive And Can Become The Dominant Representation Of The Public In Every General Election. There needs to be a more innovative creativity shown by political parties to get as many votes as possible to get seats in the DPR. Political parties are also demanded to be more humanist, participative, transparent, and able to maximize voters' votes.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa Viky Vinola; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta untuk mengetahui bagaimana BPOM mengawasi beredaarnya makanan yang mengandung zat berbahaya. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kosumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan membuat suatu kebijakan dalam upaya pegendalian , pengawasan , pembinaan , dan penyuluhan termasuk juga dalam hal pemberian informasi bagi pelaku usaha agar tidak menyesatkan konsumen. The research objective was to analyze the consumer's legal protection against foods containing hazardous substances and to find out how BPOM supervises the distribution of foods containing hazardous substances. The research method is a type of empirical legal research. The results showed that in order to realize legal protection for consumers, every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers by making a policy in an effort to control, supervise, foster, and counsel. including the provision of information for business actors so as not to mislead consumers.

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO Adriana Adriana; Syahruddin Nawi; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis alasan yang menjadi dasar hukum bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sesuai atas putusan No.08/pdt/G/2017/PN.Jo. Metode penelitian memggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor:08/Pdt.G/2017/Pn.Jnp merupakan kasus perdata yang menagani kasus perbuatan melawan hukum antara 2 pihak, yakni SAHARIA selaku pihak Pelawan, melawan SAING DG.NGERO, selaku pihak Terlawan. Kemudian yang menjadi Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusan No.08/Pdt.G/2017/Pn.Jo adalah Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena gugatannya tidak memenuhi syarat formil, yaitu gugatan ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Seharusnya surat gugatan tersebut ditujukan kepada ahli waris. Sehingga Majelis Hakim menganggap gugatan tersebut cacat formil. The research objective was to analyze the reasons that became the legal basis for a third party to file a challenge and the consideration of the Jeneponto District Court judges according to the decision No. 08 / pdt / G / 2017 / PN.Jo. The research method uses the type of empirical law research. The results of this study concluded that the legal considerations of the panel of judges in the Jeneponto District Court Decision Number: 08 / Pdt.G / 2017 / Pn.Jnp were civil cases handling cases of illegal acts between 2 parties, namely SAHARIA as the Pelawan party, against SAING DG. .NGERO, as the Opponent. Then what became the legal consideration for the Jeneponto District Court Judge in the decision No. 08 / Pdt.G / 2017 / Pn.Jo was that the Panel of Judges rejected the Plaintiff's claim because the lawsuit did not meet the formal requirements, namely the lawsuit was addressed to a person who had passed away. The lawsuit should be addressed to the heirs. So that the Panel of Judges considered the lawsuit to be formal flaw.

Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs Nur Ilmi Wahab; Syahruddin Nawi; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian dan Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar Putusan No.517/pdt.G/2015/PA.Mrs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs., Faktor-faktor seorang suami menuntut pengembalian mahar alasan suami meminta pengembalian mahar kepada isterinya adalah disebabkan suami merasa dirugikan dan suami mengatakan ke istrinya apabila dia menceraikannya dia akan menuntut pengembalian maharnya karena istrinya belum pernah melayaninya dengan baik atau qabla dukhul. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pengembalian mahar pada Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs di mana hakim mengabulkan tuntutan penggugat rekonvensi (suami) untuk mengembalikan mahar pernikahan berupa cincin emas 1,5 gram dengan pertimbangan bahwa isteri selaku tergugat rekonvensi rela dan menyanggupi untuk mengembalikan mahar berupa emas 1,5 gram. The research objective is to analyze the factors that cause a husband to prosecute a dowry due to divorce and to analyze the legal considerations of judges in adjudicating divorce cases by prosecuting the return of the dowry of Decision No.517 / pdt.G / 2015 / PA.Mrs. The method used in this research is normative law. The results of this study conclude that the prosecution of the return of the dowry due to the divorce decision No. 517 / Pdt.G / 2015 / PA.Mrs., The factors of a husband demanding the return of the dowry, the reason the husband asks for the return of the dowry to his wife is because the husband feels aggrieved and the husband tells his wife that if he divorces her he will demand the return of his dowry because his wife has never serve him well or qabla dukhul. Judges' considerations in settling divorce cases returning the dowry in Decision No. 517 / Pdt.G / 2015 / PA.Mrs in which the judge granted the claim of the reconstruction plaintiff (husband) to return the wedding dowry in the form of a 1.5 gram gold ring on the grounds that the wife as the defendant was willing and agreed to return the dowry in the form of gold 1.5 gram.

Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros Ayu Isfany Fachry Azis; Syahruddin Nawi; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, Hasil penelitian bahwa; Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi. The research objective is to analyze the responsibility of parents towards children after divorce and the judges' considerations in deciding on the responsibility of parents to children after divorce or the rights of those who have been divorced by both parents. The research method uses empirical normative legal research. The results of the study are; The responsibility of parents to children after divorce is as stipulated in Article 41 of Law Number 1 Year 1974 that as a result of a divorce both parents are still obliged to care for and educate their children solely on the basis of the child's merit and other rights attached to the child. including the obligations of parents for children also contained in Article 4 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge's consideration in deciding on the responsibility of the parents towards the child after the divorce or the rights of the child who has been divorced by both parents is the judge in determining his decision also based on witness testimony.

Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Zulfikar Hendra; Syahruddin Nawi; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.39 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam mengatur tata ruang di kota makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah No. 3 tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau belum sepenuhnya efektiv akibat dari pengaruh substansi hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana. Untuk itu di perlukan adanya revisi terhadap perda No. 3 tahun 2014 utamanya di punishment and reward yang belum di atur sebelumnya agar lebih komprehensif dan diharapkan dapat memenuhi ruang terbuka hijau kota Makassar, perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup agar penerapan perda No. 3 tahun 2014 lebih efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of local regulations no. 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open space in regulating spatial planning in the city of Makassar and the factors that influence it. This research uses empirical legal research. The results showed that the application of local regulations no. 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open space has not been fully effective due to the influence of legal substance, legal culture, public legal awareness, facilities and infrastructure. For this reason, it is necessary to have a revision of perda no. 3 of 2014 mainly in punishment and rewards that have not been previously arranged so that it is more comprehensive and is expected to fulfill the green open space of the city of Makassar, it is necessary to improve facilities and infrastructure that include educated and skilled human resources, good organization, adequate equipment, adequate finance. sufficient so that the implementation of perda no. 3 of 2014 is more effective

Reformulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik Andi Haerul Karim; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.717 KB)

Tujuan penelitian menganalisa Formulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elekronik Saat Ini dan untuk mengetahui Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik yang akan datang. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Formulasi penerepan pasal tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE dianggap telah melanggar asas lex certa sehingga berpontensi melanggar hak asasi manusia khususnya hak berpikir dan menyatakan pendapat. Serta Reformulasi pasal ini didalam UU ITE dianggap sangat perlu hal ini karena lemahnya penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia serta sanksi pidana yang masih mengedepankan ultimum remedium sehingga formulasi ideal sudah seharusnya menghargai dan melindungi HAM khusus hak berpikir dan menyampaikan pendapat serta menakar ulang formulasi sanksi pidananya. The research objective is to analyze the Formulation of the Application of the Crime of Defamation in the Current Electronic Information and Transaction Law and to see the upcoming reforms to regulate the crime of defamation through electronic media. The research method uses normative juridical legal research. The results showed that the formulation of the application of criminal defamation in the ITE Law has even violated the principle of lex certa so that it has the potential to violate human rights, especially the right to think and to express opinions. And the reformulation of this article in the ITE Law is very necessary because of the weak appreciation and protection of human rights as well as criminal sanctions that still prioritize ultimum remedium so that the ideal formulation should respect and protect human rights specifically the right to convey and convey and measure the formulation of criminal regulations.

Efektivitas Pelaksanaan Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian Atas Perkawinan Poligami Endang Sri Widyastuti Ruslan; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.575 KB)

Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan putusan harta bersama akibat perceraian atas perkawinan poligami.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang atau melakukan poligami, maka terhadap harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan tersebut dibagi 1/3 untuk suami, 1/3 isteri pertama, 1/3 isteri kedua. Isteri kedua baru mempunyai hak atas harta bersama sejak akad perkawinannya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya.Dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia, maka terhadap harta bersama tersebut dibagi diantara para istri dengan Harta bersama dibagi kepada seluruh istri-istri. Dan bila terjadi persengketaan maka lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara harta bersama perkawinan poligami adalah Pengadilan Agama yang berbasis Hukum Islam dan kekeluargaan. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the joint property decision due to divorce over polygamous marriage. The research method used in this research is empirical research. The results showed that in the case of a man having more than one wife or practicing polygamy, then the joint property he obtained during the marriage was divided by 1/3 for the husband, 1/3 for the first wife, 1/3 for the second wife. The second wife only has the right to joint property since the marriage contract took place and does not have the right to joint assets obtained from the previous marriage. In a polygamous marriage, if the husband dies, then the joint assets are divided among the wives with the shared assets divided among all wives -wife. And if a dispute occurs, the judicial institution that is authorized to adjudicate cases of joint property in polygamous marriages is the Religious Courts based on Islamic Law and kinship.

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media E-Commerce Andi Hardiansyah Bakri; Syahruddin Nawi; Ahmad Fadil
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.114 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media E-Commerce terhadap perlindungan dari Konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah memggunakan tipe penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian dan perlindungan hukum di luar perjanjian. UUITE menambahkan suatu bentuk system pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (digital signature) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik. Pelaksanaan jual beli melalui media internet terdiri dari empat proses, yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman, namun masih ada faktor yang mempengaruhi terjadinya hambatan-hambatan dalam transaksi di internet, khususnya mengenai cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur atau keterlambatan pengiriman barang, dan umumnya mengenai pola pikir, minat, dan kultur atau budaya masyarakat Indonesia. The research objective is to analyze the legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through the e-commerce media for protection from consumers and the factors that influence it. The approach used in this research is to use the type of empirical law research. The results of the research that have been done conclude that the legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through the internet media includes legal protection in the agreement and legal protection outside the agreement. UUITE adds a form of electronic proof system, namely the existence of an electronic signature (digital signature) which is a security system that aims to ensure the authenticity of an electronic document. The implementation of buying and selling through internet media consists of four processes, namely offering, receiving, payment, and sending, however, there are still factors that influence the occurrence of obstacles in transactions on the internet, especially regarding product defects, dishonest information and webvertising or late delivery. goods, and generally regarding the mindset, interests, and culture or culture of the Indonesian people.

Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pelayaran: Studi Di Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya Aco Harsandi; Syahruddin Nawi; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.172 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tidak pidana pelayaran di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan pada tiga instansi yaitu Pangkalan Utama TNI AL V Surabaya, Kantor Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan penerapan sanksi administrasi terhadap kapal yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran belum efektif hal ini dikarenakan penerapan sanksi tersebut hanya dapat diterapkan jika kapal tersebut mengalami suatu kecelakaan kapal dimana kecelakaan kapal tersebut mengancam keselamatan kapal dan jiwa manusia, kecelakaan kapal tersebut berupa, kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada palekasanaan penerapan sanksi administrasi adalah faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum serta faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of administrative sanctions against non-criminal violations of shipping in the working area of the TNI AL V Surabaya Main Base and the factors that influence it. This research was conducted at three agencies, namely the TNI AL V Surabaya Main Base, Tanjung Perak Surabaya Main Syahbandar Office and the Tanjung Perak State Prosecutor's Office in Surabaya. The results show that: the implementation of administrative sanctions against ships that commit violations as regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping has not been effective, this is because the application of these sanctions can only be applied if the ship has a ship accident where the ship accident threatens safety ships and human souls, ship accidents in the form of ship sinking, ship on fire, ship collision and ship aground. The factors that affect the palekasanaan application of administrative sanctions are legal substance factors, law enforcement factors, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.

Co-Authors A Maradona A. FK. Majid A. Muh. Fachri Al Ahya A. Muin Fahmal Aan Aswari Abbas Abbas Abdul Qahar Abdul Qahar Abdul Qahar Abdul Qohar Abdullah Syafi’i Achmad Ghifari Azis Aco Harsandi Adriana Adriana Aggreany Arief Agung Miftahul Khair Agung Munandar Agustinus Suprianto Ahmad Ahmad Ahmad Fadil Ahmad Fadil Ahmad Taufiq Akil Ahyuni Yunus Aisyah Yusriyyah Ahdal Alif Jaya Prastya Amri Mapakaya Andi Arie Veriansyah Andi Batara Bintang Darnus Andi Citra Trisnaningsih Syahril Andi Erlina Ramadan Andi Fadly Ichdar Andi Haerul Karim Andi Hardiansyah Bakri Andi Ishak Andi Lulu Isvany Andi Nur Indah Sari Andi Nurhana Andi Nurman Mappangara Andi Rama Irasandi Sofyant Andi Risma Andi Risma Andi Sudasri Anugrah Andi Widya Astrid Nita Andika Prawira Buana Andy Parawansa S Anggreany Arief Anzar Anzar Anzar Makkuasa Aris Agus Arman Hidayat Askari Razak Asmawati Salam Aswad Rachmat Hambali Aswad Rahmat Hambali Ayu Isfany Fachry Azis Baharuddin Badaru Bahjah Zal Fitri Bustam Bustam Dachran S Busthami Dachran S. Busthami Dachran S. Busthami Desman Desman Eka Dewi Adnan Endang Sri Widyastuti Ruslan Fachri Waris Faizal Faizal Febby Yuzela Tilalepta Fernyta Rosnani Ranuntu Firlyanti Komalasari. M Hamza Baharuddin Hamzah Baharuddin Hardianto Djanggih Hasbuddin Halid Hasbuddin Khalid Hasmia Wahyunisa Hasrul Hasrul Ilham Abas Ilham Abbas Ilham Abbas Ilham Rahmatullah Indah Dwi Putri Inka Ayu Lestari Irfan Idham Ismiyanti Ismiyanti Isnayani Isnayani Kaharuddin Kaharuddin Kamri Ahmad Lauddin Marsuni Lis Ariska Luky Julianto M. Alif Usman M. Rofi Wicaksono M.Y. Khaerul Umam Ma'ruf Hafidz Medina Medina Mohammad Arief Muh. Fadil Ashari A Muhaimin Marsono Muhammad Affan Muhammad Arif Muhammad Asyrar Achmad Muhammad Fahrul Muhammad Hisfari Muhammad Ilyas Muhammad Kamal Muhammad Rinaldy Bima Muhammad Syarief Nuh Muhammad Syarif Muhuammad Fachrul Mulky Asrory Ilyas Munarsi Sanusi Nasrullah Arsyad Nasrullah Nasrullah Nugroho Hasan Putera Nur Fadhilah Mappaselleng Nur Ilmi Wahab Nurul Qamar Putri Kamelia Rustam Rachmat Dani Rasdiyanah Rasdiyanah Rezaldy Ririn Yulandari Abbas Risky Kurniawan Hidayat Riyan Rachma Adinda Larahati Rizka Khalida Utami Sahban Sahban Salle Salle Samsuadi Samsuadi Sandy Alfiar Pattiwael Sartika Sartika Satri Satri Shenora Gusti Anasakila Sigit Prasetya Sri Lestari Poernomo St Ulfah sudarmin Sudarmin Sufirman Rahman Sukarno Aburaera Syakaria Syakaria Syamsuddin Syamsul Alam Tarmizi Tarmizi Viky Vinola Wahyu Furgani Fauzi Wira Dharma Pratiwi Wiwik Puspita HB Yasir Arafah Zulfikar Hendra Zulkarnain Ansar

Title

Found 102 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 102 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 102 Documents
Search